Asahan -

Dua perwira Polres Asahan dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumut atas dugaan pelecehan terhadap seorang tahanan kasus narkoba berinisial L (23). Kedua perwira tersebut yakni Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan Kanit Satresnarkoba Polres Asahan Ipda S.

Kuasa Hukum L, Alamsyahmenjelaskanpihaknya melaporkan dua perwira tersebut dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas).

"Sudah resmi kita laporkan, bentuk laporannya, karena kita kuasa, laporannya dumas ke Yanduan. Jadi, dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah di Polda Sumut, Kamis (15/5/2025).

Berikut fakta-fakta kasus tersebut.

1. Korban Diduga Dilecehkan saat Jadi Tahanan di Polres

Alamsyah menjelaskan kliennya diduga dilecehkan saat menjadi tahanan di Polres Asahan dalam kasus dugaan narkoba. Tak dijelaskan kapan L ditangkap Polres Asahan.

Namun dugaan pelecehan itu baru berani diungkap L saat telah dipindahkan ke Lapas Labuhan Ruku. Hal itu dikarenakan L ketakutan saat masih menjadi tahanan.

"Klien kami ini seorang ibu rumah tangga yang saat ini disangkakan melanggar pasal 112 Jo 131 UU narkotika. Klien kami ini saat ini dalam proses penyidikan sebagai tersangka di Satresnarkoba Polres Asahan. Selama klien kami menjalani masa penahan di Satresnarkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan," ujarnya.

"Selama di dalam tahanan kepolisian, dia (L) tidak pernah menceritakan kepada kami. Namun, setibanya dia dititipkan ke Lapas Labuhan Ruku, dia menceritakan perbuatan tidak senonoh ini kepada keluarganya dan kepada kami kuasa hukumnya. Lantas klien kami beserta keluarganya meminta kepada kami untuk melaporkan oknum-oknum terduga yang melakukan tindakan asusila tersebut," sambung Alamsyah.

2. Kronologi Dugaan Pelecehan

Alamsyah pun menjelaskan kronologi terjadinya pelecehan tersebut. Menurut Alamsyah, terduga pelaku AKP S dan Ipda S melakukan pelecehan pada waktu yang berbeda. AKP S diduga sering mengirimkan chat tak senonoh kepada L.

AKP S mengizinkan L untuk menggunakan Hp di dalam tahanan. Bukti-bukti chat AKP S kepada L yang vulgar juga dibawa ke Propam.

"Modusnya menurut keterangan klien kami, terhadap Kasat Tahti ini awalnya mengizinkan klien kami untuk menggunakan hp android di dalam tahanan, tapi ternyata sembari memberikan hp, ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chat atau video call dengan klien kami dengan bahasa yang tidak sopan. Padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus istri sah orang. Via verbal, karena berulang kali ingin melakukan kontak fisik, klien kami selalu menolak. Pelecehan verbalnya ngajak berhubungan, dia sedang mandi ingin VC, merayu, dan sebagainya," ujarnya.

Sementara untuk Ipda S, dia mengatakan dugaan pelecehan itu dilakukan di ruangan Ipda S. Caranya, Ipda S membawa L ke ruangannya dengan modus ingin memeriksanya. Di ruangan tersebut, kata Alamsyah, Ipda S diduga menciumi L.

Alamsyah mengaku tidak mempunyai bukti yang spesifik terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Ipda S karena dilakukan di dalam ruangan S.

"Untuk kanit narkoba Ipda S, modusnya, kanit narkoba ini selalu atau sering mengeluarkan (L) dari tahanan dibawa ke ruangan kanit narkoba. Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa melainkan dengan waktu yang berbeda dengan dua kali kejadian, menciumi klien kami, itulah menurut keterangan klien kami. Untuk Ipda S yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan. Namun, dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," ujarnya.

3. Korban Istri Pecatan TNI yang Kini Jadi Bandar Narkoba

L pun melaporkan kedua perwira tersebut ke Bid Propam Polda Sumut. Belakangan terungkap bahwa L adalah istri bandar narkoba yang juga pecatan TNI. Belakangan terungkap bahwa L adalah istri bandar narkoba bernama Chandra yang juga merupakan pecatan TNI AL dan sempat viral menembaki petugas kepolisian.

"Iya, istri Chandra, betul (mantan anggota TNI AL)," kata Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Mulyoto saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (15/5/2025).

Mulyoto menjelaskan L ditangkap saat pihak kepolisian hendak menangkap suaminya di Kisaran, Selasa (18/2). Belum diperinci apa peran L dalam jaringan narkoba tersebut.

"Pada saat itu juga (penangkapan suaminya), di rumah. (Peran L) nanti di persidangan, itu ranah proses persidangan. Kemarin sudah prapid, kalah," jelasnya.

4. Respons Kapolres Asahan

Kapolres Asahan AKBP Afdhal Junaidi merespons laporan pihak L. Ia pun meminta pihak L untuk membuktikan hal itu jika memang benar terjadi.

"Kalau ada bukti silakan saja (dilaporkan), biar jangan fitnah," kata Afdhal saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (15/5/2025).

Afdhal mengatakan pihaknya menyerahkan proses penyelidikan dumas itu ke pihak Propam Polda Sumut. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan pihak L masih sepihak, sehingga perlu dibuktikan lebih dulu.

"Kita profesional saja, nanti pasti akan ada yang ambil keterangan, kalau ada bukti silakan saja, difaktakan saja benar atau enggaknya, ini kan masih sepihak, nanti kan dibuktikan," ujarnya.

5. Suami Pelapor Diburu

Sementara terkait pelaku utamanya yakni Chandra, Mulyoto menyebut pihaknya masih memburunya. Saat ini, Chandra telah masuk dalam daftar buronan.

"Iya, tetap (masih diburu)," pungkasnya.

Polisi masih memburu Chandra alias Rudi, pecatan TNI yang menembaki polisi saat hendak ditangkap. Chandra ini ternyata merupakan seorang bandar narkoba.

"Sebagai bandar atau pengendali dari jaringan yang sudah berhasil diungkap Polres Asahan," kata Dirresnarkoba Polda Sumut Kombes Yemi Mandagi saat paparan di Polda Sumut, Senin (24/2/2025), kemarin.

(nkm/nkm)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," kata Ara dikutip dari Antara, Rabu, 14 Mei 2025.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Hal tersebut merupakan gagasan Presiden yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Baca juga: Lahan Lapas Disulap jadi Perumahan, Pemerintah Bentuk Satgas

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto kembali melakukan pertemuan di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5) guna membahas progres pembangunan perumahan rakyat di atas lahan lapas.

Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.

Sebagai informasi, lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan keluar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu supaya lapas yang sekarang penghuninya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain yang jauh dari kawasan perkotaan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan bertemu dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk membicarakan aturan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima kuota rumah subsidi antara Rabu (16/4/2025) atau Kamis (17/4/2025).

"Diluar itu saya mau sampaikan dalam beberapa hari ini, hari Rabu atau Kamis saya akan ketemu dengan Menteri Hukum," jelas Ara usai bertemu Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Nantinya, Peraturan Menteri (Permen) terkait penerima kuota rumah subsidi akan dirilis pada Hari Kartini, 21 April 2025 mendatang.

Dikatakan Ara sebelumnya, dirinya akan berkoordinasi dengan Supratman dan juga Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

"Dan saya terima kasih kepada Bapak Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Yassierli, yang sudah merespon dengan sangat cepat, dengan betul-betul penuh semangat. Saya merasakan betul Bapak punya hati dan profesional mengurus tenaga kerja kita," ungkapnya.

Ara pun telah menyepakati perubahan syarat gaji penerima rumah subsidi tersebut yang semula Rp 13 juta per bulan bagi yang sudah menikah, kini menjadi Rp 14 juta per bulan.

Dirinya resmi memberikan 20.000 kuota rumah subsidi bagi buruh di kantornya, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Alokasi ini diwujudkan Ara melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau penandatanganan nota kesepahaman antara Ara dengan Menaker Yassierli dan Kepala BPS Amalia.

"Saya tidak mengunci dengan groundbreaking (peletakan batu pertama). Karena, banyak groundbreaking enggak tau ujungnya kapan. Jadi, kita mulai dengan penyerahan kunci, dari 20.000 (kuota rumah subsidi)," jelasnya.

Napi yang sempat kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh, saat ini yang telah kembali karena ditangkap kembali maupun datang atas inisiatif sendiri atau diantar kerabat telah mencapai 45 orang.

Dengan demikian, dari 52 yang sempat melarikan diri, masih ada tujuh napi lagi yang belum masuk kembali Lapas Kutacane saat ini.

Sebelumnya, pada Senin (10/3) petang lalu, terjadi aksi napi kabur massal dari Lapas Kutacane. Pihak berwenang mendata saat itu sekitar 52 napi yang lari keluar dari lapas tersebut. Momen para napi kabur itu pun direkam sejumlah warga di depan lapas dan viral di media sosial.

"Alhamdulillah satu persatu warga binaan yang sempat meninggalkan Lapas Kutacane, telah kembali ke lapas diantar keluarga masing-masing," ujar Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenimipas, Rika Apriyanti dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (15/3).

"Dari 52 yang meninggalkan lapas kutacane, sampai hari ini telah 45 warga binaan diantarkan keluarganya kembali ke Lapas Kutacane," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Rika mengatakan pihaknya berterima kasih kepada pimpinan daerah terkait dari bupati hingga kades, tokoh masyarakat, serta keluarga masing-masing napi.

"Terimakasih kepada Bupati Aceh Tenggara bersama jajarannya Camat, Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan agama, keluarga warga binaan, Kepolisian, Kodim dan semua unsur forkopimda yang telah banyak membantu," katanya.

Sebelumnya saat meninjau ke lokasi Lapas Kutacane pada Selasa (11/3), Dirjen PAS Kemenimipas Mashudi mengatakan pihaknya akan membenahi bangunan tahanan tersebut.

"Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita," ujar Mashudi saat berbicara di hadapan ratusan warga binaan di Lapas Kutacane, sebagaimana dilansir dari siaran pers Kementerian Imipas, Selasa (11/3) malam.

Mashudi menyampaikan pihaknya akan mengupayakan agar kelebihan kapasitas di Lapas Kutacane dapat diatasi.

Selain mengupayakan bangunan yang baru, ia berharap kasus pengguna narkotika tidak diharuskan menempati Lapas/Rutan.

Selain Lapas Kutacane, terang Mashudi, terdapat beberapa Lapas atau Rutan di Aceh yang lebih kapasitas sebanyak 300 persen dan harus segera direlokasi atau ditata ulang. Beberapa lainnya seperti Lapas Bireun (480 persen), Lapas Idi (600 persen), dan Lapas Lhokseumawe (300 persen)

Mashudi mengaku sudah mendengar semua permasalahan dan keluhan setiap warga binaan. 

Ia menambahkan layanan makan dan lainnya tetap diberikan sesuai ketentuan. Terkait tuntutan warga binaan untuk standar makanan yang lebih baik, Mashudi mengatakan akan berupaya memenuhi itu.

Dari siaran pers tersebut, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry disebut menghibahkan 4,1 hektare tanah untuk relokasi Lapas Kutacane supaya lebih layak huni.

"Saya sangat prihatin ada warga binaan yang harus tidur di luar kamar hunian, karena kamar hunian yang ada tidak mencukupi. Kapasitas yang hanya untuk 100 orang, harus terisi 386 orang, lebih dari 300 persen. Sedangkan kekuatan petugas penjaganya 24 orang, 7 orang per shift," kata Mashudi.

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - Piring lidi buatan narapidana atau warga binaan di Lapas Kelas IIB Kota Banjar, Jawa Barat laris terjual saat bulan suci ramadhan 1446 hijriyah.

"Alhamdulillah (Piring Lidi) habis terjual ada yang borong,"kata Kepala Lapas Banjar, Tutut Prasetyo, Jumat (14/3/2025).

Ia menyebutkan piring lidi tersebut adalah buatan narapidana yang mengikuti pembinan selama menjalani masa pidana. Dengan keseriusan dalam mengikuti pembinaan, warga binaan di Lapas Banajr mampu menghasilkan produk yang berkualistas, ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis.

Tutur mengatakan, dari hasil yang bagus, karya dari warga binaan ini  sangat diminati di pasaran.

"Kami sangat bersyukur karya warga binaan disini bisa diminati, semoga ini menjadi bekal kebaikan untuk mereka setelah selesai bertanggung jawab pada hukumannya,"ujarnya.

Selama ini, pihaknya menyebutkan sangat mendorong warga binaan disini untuk meningkatkan skil serta membuat produk yang berkualitas dan kuantitas sehingga bisa bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain.

"Keterampilan ini mernurut saya bisa menjadi peluang bagi merek untuk mengasah dan mengembangkan skil agar menjadi bekal usaha nanti,"pungkasnya.
 

Editor : Asep Juhariyono

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengingatkan masyarakat agar tidak memalsukan identitas diri seperti KTP untuk mendapatkan rumah bersubsidi. Hal ini lantaran aparat penegak hukum agak menindak tegas pelaku pemalsu KTP demi rumah subsidi dari pemerintah.

Ara, demikian sapaan akrab Maruarar mengatakan, Kementerian PKP telah telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar tidak ada yang mendapatkan ganda dengan memalsukan KTP.

“Yang tidak berhak harus betul-betul dilakukan (ditindak), dan sudah mulai ada langkah-langkah,” tutur Ara usai rapat tertutup tingkat menteri dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, hal tersebut dapat mudah dilacak karena Kementerian PKP merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN dalam penyaluran rumah bersubsidi atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP.  Penegakan hukum dan DTSEN penting agar rumah-rumah subsidi tepat sasaran.

"Perintah Presiden Prabowo itu harus tepat sasaran dan tepat sasaran artinya itu adalah kuncinya di data. Data ini akan menjadi penting supaya tepat sasaran, supaya jangan lagi ada orang yang kaya atau mendengar dapat, yang miskin enggak. Jangan lagi ada orang yang tidak berhak mendapat rumah subsidi, kemudian apa namanya dapat," jelas Ara. 

Ara bahkan sudah melaporkan belasan pengembang nakal ke BPK karena diduga tidak bertanggung jawab membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Dia meminta BPK melakukan audit pada pengembang tersebut karena penyediaan rumah MBR menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni 75% memakai dana APBN yakni uang dari negara dan 25% dari perbankan.

"Audit di BPK juga sedang berjalan, supaya penegakan hukum di kementerian kami benar-benar baik," tandas Ara. 

Lebih lanjut, Ara mengapresiasi Menko Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan jajarannya yang telah menciptakan DTSEN sebagai satu basis data yang terintegrasi. Menurut dia, DTSEN bakal mempercepat langkah Kementerian PKP dalam menyalurkan rumah bersubsidi yang tepat sasaran.

"Dengan data tadi kami bisa segera bekerja karena itu yang kami tunggu selama ini. Sehingga tidak ada lagi alasan buat kami untuk segera lebih mempercepat program-program yang pro rakyat, khususnya yang untuk membantu masyarakat yang miskin secara ekstrim," pungkas Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa kementeriannya bekerja sama dengan penegak hukum untuk mencegah adanya warga mendapatkan rumah subsidi lebih dari satu dengan menggunakan KTP palsu.

Maruarar mengatakan, dia telah melaporkan ini kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat tingkat menteri yang digelar hari ini.

"Kami juga sudah mulai bekerja sama dengan penegakan hukum, bagaimana kalau ada rumah subsidi, itu ada yang double-double dapatnya, menggunakan KTP palsu atau yang tidak berhak, itu juga harus betul-betul dilakukan," kata Maruarar saat ditemui di Kantor BPJS, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

Dia menyebut, tak ingin ada masyarakat yang memang tidak berhak mendapat subsidi justru mendapatkan dua rumah subsidi.

"Jangan lagi ada orang yang tidak berhak mendapat rumah subsidi. Tadi saya laporkan kepada Pak Menko," ujarnya.

Selain itu, Maruarar mengatakan, sejumlah langkah telah dilakukan. Salah satunya melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Supaya benar-benar penegakan hukum di kementerian kami benar-benar baik," katanya.

Dengan adanya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menurut Maruarar, Kementerian PKP dapat memberikan rumah kepada yang membutuhkan.

"Tidak ada lagi alasan buat kami untuk segera lebih mempercepat program-program yang prorakyat, khususnya yang untuk membantu masyarakat yang miskin secara ekstrim," ujar Maruarar.

Bangkalan -

Bulan suci ramadan 2025 menjadi momen berbagi untuk semua orang. Salah satunya dilakukan anggota Polres Bangkalan melakukan buka bersama puluhan tahanan.

Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi mengatakan, saat ini ada 89 tahanan. Di momen Ramadan ini, pihaknya berbagi makanan dan melakukan buka puasa bersama para tahanan.

"Iya kami melakukan buka puasa bersama tahanan polres, jumlahnya ada 89 orang," ujarnya, Rabu (12/3/2025).

Ia mengatakan, meski para tahanan merupakan pelaku aksi kriminal namun ia menilai para pelaku masih memiliki kebaikan di dalam diri masing-masing tahanan.

"Mereka juga manusia yang pasti di dalam lubuk hatinya masih ada rasa kebaikan. Sebagai sesama manusia kita juga harus berbagi," ungkapnya.

Selain itu, Hafid juga memberikan pesan pada seluruh tahanan agar bisa meningkatkan spiritualitas di dalam penjara. Sehingga, saat nantinya bebas, tidak mengulangi dan tidak melakukan aksi kriminal kembali.

"Semoga para tahanan bisa mendapatkan pelajaran selama di dalam sini dan tidak mengulangi lagi perbuatannya," pungkasnya.

(dpe/fat)

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Pedagang di Pasar Pancasila, Kota Tasikmalaya, semakin kesulitan mendapatkan stok minyak goreng subsidi Minyakita.

Pantauan di lokasi, pada Rabu (12/3/2025) siang, tidak semua etalase milik para pedagang di Pasar Pancasila menjual Minyakkita. Hanya ada segelintir pedagang yang masih menjual dengan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Saya sudah tidak lagi menjual Minyakita karena pasokan yang tidak stabil. Padahal dulu rutin saya dapatkan dari UPTD Pasar, tapi sekarang sudah tidak ada," kata Dadang Sayur, pedagang di Pasar Pancasila.

Ia mengaku, pada saat minyak goreng subsidi itu gampang didapat, dirinya bisa mendapatkan sampai enam karton sekali belanja dari UPTD Pasar. Akan tetapi, diterangkan dia, saat ini barang tersebut sulit didapatkan, jika pun ada harus membeli ke groris yang harganya sudah mahal.

Kondisi ini, menurut Dadang, sangat menyulitkan para pedagang, karena mereka tidak bisa menjual sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 15.700 per liter.

Selain itu, untuk mendapatkan stok, pedagang harus membeli dalam paket dengan merek lain.  

"Harga Minyakita di grosir mencapai Rp 16.250 per liter, dan saya terpaksa harus jual di kisaran Rp 17.000 hingga Rp 18.00p per liter. Susah sih sekarang, kalau pun mau dapat harus membeli dalam paket dengan merek lain," ungkapnya.

"Berbagai kendala, membuat saya dan pedagang lain memilih untuk tidak lagi menjual Minyakita. Daripada ribet terus untungnya dikit, saya lebih memilih jual minyak goreng merel lain saja," tambahnya.

Dadang pun sangat setuju perihal adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat yang menarik minyak goreng subsidi Minyakita dari pasaran akibat adanya kecurangan dalam distribusi.

"Sangat setuju, mending ditarik kalau memang ada kecurangan. Dari awal harga sudah tidak sesuai dengan yang tertera di kemasan," tandasnya.

Editor : Asep Juhariyono

Kurangnya sinkronisasi antar-database menyebabkan tumpang tindihnya daftar penerima manfaat

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan subsidi LPG 3 kg, atau yang sering disebut sebagai gas melon, di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Upaya pemerintah untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran seringkali memicu kontroversi baru.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang membatasi penjualan LPG bersubsidi secara eksklusif kepada agen resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025 semakin memperburuk keadaan.

Alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan tersebut malah menimbulkan konsekuensi sosial terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Antrean yang panjang serta keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh LPG untuk usaha dan kebutuhan sehari-hari menandakan kebijakan tersebut diterapkan tanpa persiapan yang matang.

Kebijakan ini telah memicu ketidakpuasan masyarakat. Tabung LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok bagi jutaan rumah tangga dan usaha kecil, dan gangguan apa pun terkait ketersediaannya akan menimbulkan konsekuensi yang signifikan.

Rumah tangga kesulitan memasak makanan, dan banyak pedagang kecil terpaksa menghentikan usaha mereka untuk sementara karena ketidakpastian pasokan gas.

Meskipun Presiden Prabowo Subianto pada akhirnya mencabut kebijakan tersebut hanya empat hari setelah penerapannya, kejadian ini menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi subsidi yang matang untuk memastikan efektivitas program dan meminimalkan kemungkinan adanya gejolak sosial.

Sebelum keputusan menteri tersebut, pemerintah telah menjajaki alternatif mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 kg. Pada tahun 2017 telah dibahas rencana penggunaan Kartu Jaminan Sosial (Kartu Sejahtera) yang diterbitkan Kementerian Sosial dan Kartu Kendali (Kartu Kendali) berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun rencana tersebut tidak pernah terealisasi sepenuhnya sehingga permasalahan target distribusi subsidi LPG belum juga terselesaikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengkaji berbagai alternatif kebijakan untuk meningkatkan efektivitas subsidi energi, termasuk subsidi LPG. Salah satu opsi utama yang sedang dipertimbangkan adalah peralihan dari subsidi berbasis produk ke bantuan langsung tunai (Bantuan Langsung Tunai atau BLT).

Pendekatan ini dipandang lebih efisien dalam memastikan bahwa bantuan keuangan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan oleh penerima yang tidak memenuhi syarat. Alternatif lain termasuk mempertahankan subsidi berbasis produk atau mengadopsi model hibrida yang menggabungkan bantuan tunai langsung dan subsidi produk.

Meskipun mekanisme BLT menawarkan manfaat yang menjanjikan, keberhasilannya sangat bergantung pada data penerima manfaat yang akurat dan dapat diandalkan.

Saat ini, pemerintah mengandalkan berbagai database, antara lain DTKS Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kurangnya sinkronisasi antar-database menyebabkan tumpang tindihnya daftar penerima manfaat, sehingga mengurangi efisiensi distribusi subsidi.

Menyadari betapa mendesaknya permasalahan ini, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan sumber-sumber data tersebut ke dalam satu basis data yang terpadu. Konsolidasi basis data ini akan menjadi acuan bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam upaya penyaluran subsidi.

Basis data yang tunggal dan akurat sangat penting bagi keberhasilan reformasi subsidi energi. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat memastikan distribusi bantuan yang lebih tepat sasaran, meminimalkan kebocoran anggaran, dan menjamin bahwa subsidi hanya menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan.

Namun, memiliki basis data terpadu saja tidaklah cukup. Pemerintah juga harus membangun sistem yang dinamis dan berteknologi maju untuk pembaruan data secara real-time.

Kondisi perekonomian penduduk Indonesia cenderung bersifat dinamis — individu yang saat ini tergolong miskin mungkin akan mengalami perbaikan keuangan di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, data penerima subsidi harus terus diperbarui menggunakan kecerdasan buatan dan analisis big data untuk mencerminkan perubahan kondisi sosial ekonomi.

Selain memperbaiki mekanisme penargetan, pemerintah juga harus memastikan efisiensi infrastruktur distribusi LPG 3 kg. Pembatasan penjualan LPG ke agen resmi Pertamina yang baru-baru ini dilakukan — meskipun kemudian dicabut — menunjukkan bahwa kebijakan distribusi yang terlalu kaku dapat sangat membatasi akses bagi mereka yang membutuhkan.

Pemerintah harus mencapai keseimbangan antara mencegah penyalahgunaan subsidi dan memastikan aksesibilitas bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Salah satu solusi potensial adalah digitalisasi distribusi LPG melalui sistem e-voucher atau kode QR. Sistem seperti ini akan memungkinkan penerima yang memenuhi syarat untuk membeli LPG bersubsidi di berbagai outlet yang ditunjuk tanpa harus mengantri panjang.

Beberapa negara telah berhasil menerapkan reformasi serupa dalam sistem subsidi energi mereka. Misalnya, India memperkenalkan skema Direct Benefit Transfer (DBT) untuk subsidi gas untuk memasak, di mana penerima yang memenuhi syarat menerima transfer tunai langsung yang dikreditkan ke rekening bank mereka. Pendekatan ini meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa subsidi hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat.

Mereformasi sistem subsidi LPG 3 kg bukan sekadar tantangan teknis, namun juga merupakan isu yang sangat politis. Pemerintah harus mengatasi tekanan dari berbagai kelompok, termasuk kelompok yang telah lama mendapatkan manfaat dari peraturan subsidi yang longgar.

Secara historis, setiap upaya untuk mereformasi subsidi energi di Indonesia telah menghadapi penolakan besar dari masyarakat. Misalnya, pengurangan subsidi bahan bakar di masa lalu seringkali memicu protes massal. Hal ini menggarisbawahi pentingnya strategi komunikasi yang terencana untuk memastikan penerimaan masyarakat terhadap reformasi subsidi.

Pemerintah harus melakukan sosialisasi luas sebelum menerapkan kebijakan baru. Meningkatkan kesadaran di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah tentang cara mengakses subsidi secara lancar sangatlah penting. Selain itu, transparansi dalam implementasi kebijakan juga penting untuk mencegah misinformasi dan spekulasi yang dapat memperburuk ketidakpuasan masyarakat.

Permasalahan subsidi LPG 3 kg di Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui tindakan jangka pendek dan sementara. Reformasi yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan, mengintegrasikan data penerima manfaat yang akurat, mendigitalkan sistem distribusi, dan memperkuat efisiensi dan fleksibilitas rantai pasokan.

Dengan mengatasi permasalahan mendasar ini, pemerintah dapat memastikan bahwa subsidi energi memenuhi tujuannya: memberikan dukungan penting kepada mereka yang benar-benar membutuhkan serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia.

*) Ayesha Tantriana dan Lili Retnosari merupakan Statistisi di Badan Pusat Statistik (BPS)

Copyright © ANTARA 2025

MATARAM, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa organisasi profesi kedokteran idealnya hanya satu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Yusril saat membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke XXXII di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2/2025).

"Profesi kedokteran sebagai suatu profesi seyogianya hanya satu organisasi," kata Yusril.

Ia mengatakan, IDI merupakan organisasi profesi yang berbeda dengan organisasi masyarakat (ormas), perkumpulan, yayasan, maupun partai politik (parpol).

Yusril menambahkan, sampai saat ini belum ada undang-undang tentang organisasi profesi.

"Saya kira tugas pemerintah dalam periode sekarang ini merancang organisasi profesi dan pembentukan organisasi profesi sebenarnya memang harus dilakukan dengan undang-undang, idealnya seperti itu," kata Yusril.

Menurut Yusril, harus ada undang-undang yang mengatur pembentukan organisasi profesi karena organisasi profesi akan menjalankan sebagian fungsi-fungsi negara.

"Alangkah baiknya jika ke depan kita memikirkan organisasi profesi akan seperti itu karena dia akan menjalankan sebagian fungsi negara," kata Yusril.

Menurut Yusril, meski masalah kesehatan adalah tanggung jawab negara, tetapi negara memerlukan orang-orang yang mempunyai keahlian dan profesi di bidangnya yang tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran.

IDI dalam hal ini adalah mitra strategis pemerintah yang dibutuhkan untuk membantu menjaga ketahanan nasional.

Pemerintah berkeinginan untuk menjalin suatu kemitraan yang baik dengan IDI dan sebanyak mungkin tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan IDI.

Kalaupun ada perbedaan, kata Yusril, tentu akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk kepentingan bersama.

"Kalau kita bicara idealnya, dokter itu terhimpun dalam organisasi profesi, bukan terhimpun di dalam ormas. Kalau ormas, siapa saja bisa bikin ormas. Tapi kalau organisasi profesi kan hanya orang yang mempunyai latar belakang profesi," kata Yusril.

Yusril mengatakan, IDI sebagai salah satu organisasi profesi berperan untuk mengeluarkan rekomendasi praktik dokter, melakukan pengawasan, mengembangkan pendidikan dokter, dan menerapkan sanksi.

Terkait dualisme organisasi kedokteran, Yusril mengatakan pemerintah secara persuasif berupaya untuk menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut.

"Jadi kita bicara yang ideal sambil menunggu yang ideal itu tercapai. Kalau ada perbedaan-perbedaan, maka pemerintah berusaha untuk menjembatani supaya akhirnya kita betul mempunyai organisasi profesi di bidang kedokteran yang kuat dan akan menjadi mitra negara dalam menyelesaikan persoalan kesehatan yang kita hadapi bersama," kata Yusril.

"Pemerintah sebenarnya berusaha untuk menjembatani perbedaan-perbedaan itu sampai saatnya nanti kita mempunyai organisasi profesi kedokteran yang harapan kita, mudah-mudahan disepakati hanya satu organisasi profesi," ujar Yusril.

Mataram -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mendorong organisasi profesi kesehatan di Indonesia hanya satu. Ia menjelaskan organisasi profesi berbeda dengan organisasi kemasyarakatan alias ormas.

"Pemerintah hanya menjembatani perbedaan sampai saatnya nanti kita mempunyai organisasi profesi kedokteran, yang harapan kami mudah-mudahan disepakati jadi satu organisasi profesi. Kalau ormas bisa bikin banyak-banyak," ujar Yusril saat diwawancarai seusai membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-32 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2/2025).

Yusril lantas menyinggung banyaknya organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Dia menilai para tenaga kesehatan idealnya terhimpun dalam satu organisasi profesi.

Untuk diketahui, ada berbagai organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Selain IDI, ada pula Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan lainnya.

"Kalau kita berbicara secara idealnya, dokter itu memang terhimpun di dalam organisasi profesi, bukan terhimpun pada ormas. Kalau ormas siapa saja bisa bikin ormas, tapi kalau organisasi profesi itu hanya orang yang mempunyai profesi," imbuhnya.

Yusril lantas menjelaskan organisasi seperti IDI tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dokter. Meski begitu, IDI dapat mengeluarkan izin atau rekomendasi hingga sanksi untuk praktik dokter.

Ia mengakui belum ada undang-undang (UU) yang mengatur keberadaan organisasi profesi. Ia mendorong lahirnya UU yang mengatur keberadaan organisasi profesi seperti dimiliki Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Dengan begitu, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/RT) organisasi keprofesian bisa disahkan dengan keputusan presiden.

"Karena dia (organisasi profesi) akan menjalankan sebagian dari fungsi-fungsi negara walaupun dia bukan organisasi negara," kata Yusril.

Yusril menekankan permasalahan kesehatan merupakan tanggung jawab negara. Meski begitu, dia melanjutkan, negara tetap memerlukan orang-orang yang mempunyai keahlian profesi di bidang kesehatan.

"Oleh karena itu, pemerintah betul-betul berkeinginan untuk menjalin suatu kemitraan yang baik dengan IDI sebanyak mungkin," tandas Yusril.

(iws/iws)