Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Masri Ikoni menolak usulan terkait dikembalikannya Polri di bawah TNI/Kemendagri. Masri mengatakan hal itu merupakan upaya mundur dari cita-cita reformasi.

"Wacana menjadikan Polri berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri merupakan upaya mundur dalam melaksanakan cita-cita reformasi. Setiap lembaga dalam pemerintahan harus berdaulat karena memiliki tugas dan wewenang masing-masing, terutama institusi kepolisian," kata Masri dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).

Masri menilai, jika wacana tersebut dipaksakan, akan berdampak pada hilangnya independensi dari lembaga kepolisian. Selain itu, ruang gerak lembaga kepolisian terbatas dan bisa menjadi alat politisasi oleh elite-elite politik karena kementerian merupakan bagian dari lembaga politik.

"Pasal 30 UUD 1945 jelas mengatur tentang pertahanan negara, yaitu di antaranya mencakup tugas dan wewenang lembaga TNI dan lembaga kepolisian. Artinya, dua lembaga tersebut seharusnya terpisah dan melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan amanat konstitusi," imbuh Masri.

Masri menegaskan TNI dan Polri merupakan satu kesatuan untuk menjamin keamanan dan pertahanan sesuai dengan amanat UUD 1945. Sedangkan pemisahan lembaga TNI dan lembaga kepolisian merupakan bentuk mewujudkan cita-cita reformasi.

"Selain itu, keberadaan Polri di bawah TNI atau Kemendagri tidak akan memengaruhi baik atau buruknya citra kepolisian karena hal itu tergantung pada internal lembaga tersebut, sehingga wacana ini sama sekali tidak ada urgensinya," tutur Masri.

"Selama ini, Polri sudah menunjukkan kinerja yang baik, dari berbagai aspek. Terutama aspek penegakan hukum, reformasi Polri di bawah Mendagri bukan sekadar tidak relevan, tapi juga tidak searah dengan konstitusi. Polri harus tetap di bawah langsung Presiden. Sebagai panglima tertinggi, agar independensi lembaga kepolisian tetap terjaga," sambung dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian keberatan soal usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tito mengatakan Polri tidak bisa dipisahkan dari presiden.

"Saya berkeberatan," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Tito tidak menjelaskan alasan rincinya keberatan. Dia menegaskan Polri tidak bisa dipisahkan dari Presiden. Ia menyebut sudah menjadi kehendak reformasi bahwa Polri di bawah presiden.

"Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah presiden, itu kehendak reformasi sudah itu saja," ujarnya.

Sebelumnya, mencuat usulan Polri berada di bawah Kemendagri supaya meminimalkan adanya intervensi di pemilu. Usulan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus.

Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi dalam pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menolak ide yang dilontarkan politikus PDIP Deddy Sitorus terkait dikembalikannya Polri di bawah TNI/Kemendagri. LMND menilai wacana pengembalian Polri ke kedua lembaga tersebut merupakan pengkhiantan terhadap perjuangan reformasi.

"Pemisahan Polri dari TNI dalam waktu itu ABRI merupakan semangat dan tuntutan reformasi soal penghapusan dwi fungsi ABRI yang oleh presiden Gus Dur mengeluarkan ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 mengenai pemisahan POLRI dari TNI sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing," kata Ketua LMND Muhammad Asrul kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).

"Jika ini disatukan lagi maka ide ini telah mengkhianati semangat dan perjuangan reformasi serta tidak ada alasan kemendesakan dalam perspektif penyatuan ini di tengah situasi sosial, ekonomi, politik hari ini. Biarlah Polri bertanggung jawab langsung kepada presiden," sambung dia.

Asrul mengatakan tuduhan yang dilontarkan terkait dugaan keterlibatan polisi dalam Pilkada 2024 perlu dibuktikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Asrul menyindir mereka yang mengkambinghitamkan pihak lain gegara kalah di Pilkada 2024.

"Setiap pertarungan politik pasti ada yg menang dan kalah, di mana kemenangan dan kekalahan itu tergantung dari strategi dan taktik politik masing-masing dalam menggerakkan seluruh kekuatan partai utk mendapatkan suara, seharusnya mulai mengevaluasi kekalahan itu secara internal dan penyebab apa sehingga tidak mendapat simpati dan suara mayoritas rakyat," ujar Asrul.

Asrul menilai para elite politik seharusnya semakin dewasa dan bijak dalam merespons hasil Pilkada. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah baik.

"Kepemimpinan Pak Sigit sdh cukup baik, bisa dilihat dari statistik kepercayaan publik kpd institusi kepolisian dan yang perlu dimaksimalkan mendorong reformasi birokrasi di dalam institusi kepolisian," ujar dia.

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menolak ide yang dilontarkan politikus PDIP Deddy Sitorus terkait dikembalikannya Polri di bawah TNI/Kemendagri. LMND menilai wacana pengembalian Polri ke kedua lembaga tersebut merupakan pengkhiantan terhadap perjuangan reformasi.

"Pemisahan Polri dari TNI dalam waktu itu ABRI merupakan semangat dan tuntutan reformasi soal penghapusan dwi fungsi ABRI yang oleh presiden Gus Dur mengeluarkan ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 mengenai pemisahan POLRI dari TNI sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing," kata Ketua LMND Muhammad Asrul kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).

"Jika ini disatukan lagi maka ide ini telah mengkhianati semangat dan perjuangan reformasi serta tidak ada alasan kemendesakan dalam perspektif penyatuan ini di tengah situasi sosial, ekonomi, politik hari ini. Biarlah Polri bertanggung jawab langsung kepada presiden," sambung dia.

Asrul mengatakan tuduhan yang dilontarkan terkait dugaan keterlibatan polisi dalam Pilkada 2024 perlu dibuktikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Asrul menyindir mereka yang mengkambinghitamkan pihak lain gegara kalah di Pilkada 2024.

"Setiap pertarungan politik pasti ada yg menang dan kalah, di mana kemenangan dan kekalahan itu tergantung dari strategi dan taktik politik masing-masing dalam menggerakkan seluruh kekuatan partai utk mendapatkan suara, seharusnya mulai mengevaluasi kekalahan itu secara internal dan penyebab apa sehingga tidak mendapat simpati dan suara mayoritas rakyat," ujar Asrul.

Asrul menilai para elite politik seharusnya semakin dewasa dan bijak dalam merespons hasil Pilkada. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah baik.

"Kepemimpinan Pak Sigit sdh cukup baik, bisa dilihat dari statistik kepercayaan publik kpd institusi kepolisian dan yang perlu dimaksimalkan mendorong reformasi birokrasi di dalam institusi kepolisian," ujar dia.

Ketua Umum KAMMI Ahmad Jundi mengkritik wacana dari politikus PDIP, Deddy Sitorus, soal menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Panglima TNI. Menurutnya, usulan itu bertentangan dengan semangat Reformasi 1998.

"Menurut KAMMI mengalihkan polri dibawah Kemendagri adalah usulan yang tidak mendasar dan berlawanan dengan semangat reformasi," kata Ahmad Jundi, dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

"KAMMI menolak usulan tersebut," ujarnya.

Menurutnya, Polri akan terseret arus politik jika berada di bawah Kemendagri. Polri merupakan institusi yang harus netral.

"Dengan berada di bawah kementrian, Polri bisa terseret kepentingan dan arus politik yang lebih kuat," ujarnya.

Ahmad pun menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah bekerja dengan baik. Banyak hal-hal positif yang diciptakan Jenderal Sigit selama memimpin Polri sejak 2021.

"Menurut KAMMI kepemimpinan Pak Sigit sudah baik dan membawa banyak hal-hal baik untuk Polri dan masyarakat," ujar Ahmad.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus. menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri. Dia beralasan, ingin agar Polri tak intervensi di pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Simak juga video: Anggota Komisi III Nilai Usulan Polri di Bawah Kemendagri Suatu Kemunduran

[Gambas:Video 20detik]