Ketua Komisi X DPR Kecam Guru-Nakes Jadi Korban KKB: Pelanggaran HAM
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengecam aksi kekerasan yang menimpa guru hingga tenaga Kesehatan oleh KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. [475] url asal
#komisi-x-dpr-ri #komisi-x-dpr #kkb #kelompok-kriminal-bersenjata #papua-pegunungan #yahukimo #kriminal #kelompok-kriminal #polda-papua #ketua-komisi-x-dpr-hetifah-sjaifudian #humas-polri #pelanggaran-ham #kampung
Jakarta - Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengecam aksi kekerasan yang menimpa guru, tenaga Kesehatan (nakes), hingga warga oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan. Hetifah mengatakan pembunuhan tehadap guru hingga nakes adalah pelanggaran hak asasi manusia.
"Mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak," kata Hetifah kepada wartawan, Senin (24/3/2025).
Hetifah mendorong pemerintah pusat meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di Yahukimo. Hetifah mengusulkan penempatan personel tambahan di daerah rawan.
"Mendorong kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik, dan mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa," katanya.
Hetifah ingin para guru, nakes hingga masyarakat saat bekerja tak merasa khawatir. Hetifah juga mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan secara holistik.
"Mendorong pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat," kata Hetifah.
"Mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif," tambahnya.
Politikus Partai Golkar ini juga mendorong adanya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua. Hetifah ingin adanya jaminan keamanan di daerah konflik.
"Mendorong penguatan regulasi dan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, termasuk alokasi dana untuk perlindungan tenaga pendidik dan kesehatan, serta mengkaji kemungkinan regulasi baru atau revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik," kata Hetifah.
Untuk diketahui, pada Jumat (21/3), sekelompok KKB membakar gedung sekolah hingga rumah guru di Kampung Anggruk, Distrik Anggruk, Yahukimo. Tercatat 10 orang yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan warga menjadi korban.
Dikutip dari keterangan tertulis Divisi Humas Polri, Senin (24/3), korban tewas satu orang, luka ringan empat orang, luka berat tiga orang dan korban lainnya dua orang yang merupakan warga asli Yahukimo. Polri menyebut serangan ini keji karena menyasar pihak-pihak yang justru mengabdikan diri untuk kemajuan Papua Pegunungan.
"Ini adalah tindakan biadab dan sangat keji. Para guru dan tenaga medis itu bukan militer, mereka adalah pendidik yang mengabdikan diri untuk anak-anak Papua," tegas Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam rilis Humas Polri.
Evakuasi para korban dilakukan tim gabungan TNI di bawah Kogabwilhan, dan Polri di bawah Satgas Operasi Damai Cartenz 2025, juga Polda Papua. Evakuasi yang hanya dapat dilakukan melalui udara ini dilakukan pada Minggu (23/3).
Simak Video: Momen TNI-Polri Evakuasi Korban Serangan KKB di Distrik Anggruk
(dwr/rfs)
Sukatani Cabut Kuasa Hukum Kasus Lagu Bayar Bayar Bayar, Ada Apa?
Band punk Sukatani akhirnya angkat bicara setelah polemik lagu Bayar Bayar Bayar. Mereka mencabut kuasa hukum dan mengucapkan terima kasih atas dukungan publik. [476] url asal
#sukatani #lagu-bayar-bayar-bayar #kuasa-hukum #lagu-bayar-polisi #band-punk #kritik-polri #purbalingga #maaf #humas-polri #cabut #kehebohan #lagu-ciptaan #detikpop #trunoyudo-wisnu-andiko #bayar-bayar-bayar #antikri
Denpasar - Band punk Sukatani akhirnya memberikan pernyataan dan mencabut kuasa hukum setelah menjadi sorotan di media sosial akibat lagu Bayar Bayar Bayar. Ini merupakan kali pertama duo asal Purbalingga itu angkat bicara setelah kehebohan tersebut.
Melalui Instagram Stories, mereka mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dan solidaritas yang diberikan oleh berbagai pihak selama beberapa hari terakhir.
"Hallo teman-teman. Kami dari Sukatani mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan oleh semua pihak selama beberapa hari ini. Kami sangat menghargai solidaritas dari kawan-kawan sehingga membuat kami tetap kuat," tulis mereka dalam unggahan yang dilihat detikPop, Sabtu (22/2/2025).
Sukatani juga menegaskan bahwa kondisi mereka saat ini telah membaik.
"Kami juga ingin mengabarkan bahwa kondisi kami sudah membaik dan berada pada ruang yang lebih aman," lanjut pernyataan mereka.
Selain itu, grup band ini mengumumkan telah mencabut kuasa hukum yang sebelumnya mendampingi mereka. Namun, Sukatani tak merinci alasan pencabutan kuasa hukum itu.
"Kami ingin menginformasikan bahwa kami juga sudah mencabut kuasa dari Tomi Gumilang (Sitomgum Law Firm). Love you all," pungkasnya.
Sebelumnya, Sukatani mengunggah video permintaan maaf kepada Polri dan menarik lagu Bayar Bayar Bayar dari semua platform. Dalam video tersebut, dua personelnya, Muhammad Syifa Al Ufti alias Electroguy (gitaris) dan Novi Chitra Indriyaki alias Twistter Angels (vokalis), menjelaskan bahwa lagu itu bukan ditujukan untuk menyerang institusi Polri, melainkan sebagai kritik terhadap oknum tertentu.
"Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar," ujar Syifa dalam video tersebut.
Selain itu, mereka juga meminta para pendengar untuk menghapus lagu tersebut dari media sosial. Lagu ini pun resmi ditarik dari peredaran.
Menanggapi polemik ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Polri tidak alergi terhadap kritik dan tetap berkomitmen untuk menjadi institusi yang modern.
"Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern, yaitu Polri tidak antikritik," katanya.
Artikel ini telah tayang di detikPop. Baca selengkapnya di sini!
(dpw/dpw)
Hukum kemarin, Polri jamin keamanan hingga KPK periksa Donny Tri
Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada hari Senin (3/2), di antaranya beberapa berita pilihan yang masih menarik ... [395] url asal
#karopenmas-divhumas-polri #polri #putusan-dismissal-mk #rangkuman-berita-hukum
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada hari Senin (3/2), di antaranya beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.
Polri jamin keamanan saat putusan "dismissal" MK
Polri menjamin keamanan selama proses sidang perselisihan hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk pada saat pembacaan putusan dismissal pada tanggal 4–5 Februari 2025.
"Terkait dengan adanya putusan dismissal MK, setiap tahapan, mulai dari awal Pilkada sampai dengan tahap ini, tentu Polri sudah mempersiapkan dan merencanakan tahapan pengamanan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko.
Baca selengkapnya di sini.
Cegah pungli, Imigrasi pasang tanda "no tipping" di bandara-pelabuhan
Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas) memasang tanda tanda tidak menerima tip atau no tipping di bandara maupun pelabuhan internasional yang ramai penumpang untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli).
"Kami telah memasang sign (tanda) 'no tipping' dalam tiga bahasa, terutama di perlintasan bandara dan pelabuhan internasional yang paling ramai penumpang," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam.
Baca selengkapnya di sini.
Satgas Damai Cartenz sita dua senpi Polri dan tangkap anggota KKB
Satgas Operasi Damai Cartenz menyita dua pucuk senjata api organik Polri milik Polres Yalimo serta menangkap seorang anggota KKB.
"Ya, benar, Satgas Damai Cartenz telah menyita dua dari empat pucuk senpi organik Polri jenis AK 47 yang dibawa kabur Askel Mabel mantan anggota Polres Yalimo," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol. Faizal Rahmadani.
Baca selengkapnya di sini.
Bareskrim akan gelar perkara kasus pagar laut Tangerang
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri akan melaksanakan gelar perkara terkait dengan kasus pagar laut di Tangerang, Banten.
"Gelar perkara kemungkinan akan kami laksanakan besok (Selasa)," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.
Baca selengkapnya di sini.
KPK periksa advokat Donny Tri Istiqomah
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan anggota DPR RI 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Diketahui, penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).
Baca selengkapnya di sini.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025