SERANG, KOMPAS.com - Keluarga Siti Amelia (19), korban pembunuhan dan mutilasi di Serang, Banten, mendesak penegak hukum untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, Mulyana (28).

Paman korban, Fahmi Sahab (31), menegaskan bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku yang telah menghilangkan nyawa keponakannya dengan cara yang sangat kejam adalah hukuman mati.

"Hukuman mati atau seumur hidup itu harapannya, harapannya seberat-beratnya. Ini sangat sadis, ini sangat-sangat biadab, tidak memanusiakan manusia," ujar Fahmi saat berbincang dengan wartawan di RS Bhayangkara Polda Banten, Senin (21/4/2024).

Fahmi menjelaskan bahwa Siti Amelia adalah anak kedua dari tiga bersaudara dan dikenal sebagai sosok perempuan yang periang.

Kedua orangtuanya, Samsiah dan Masturah, yang bekerja sebagai petani, sangat merasa kehilangan putri mereka.

"Tentu orangtuanya merasa kehilangan, sedih, dan tak percaya meninggal dengan cara seperti ini. Apalagi, korban ini anak perempuan satu-satunya," tambah Fahmi.

Sebelumnya, Mulyana (23) diduga membunuh kekasihnya, SA (19), dan kemudian memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian.

Tindakan keji tersebut dilakukan Mulyana karena emosi setelah korban meminta untuk ditinggalkan setelah mengetahui bahwa ia sedang hamil.

Saat ini, Mulyana telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan, dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan pentingnya memberikan hukuman yang berat kepada pelaku kekerasan seksual.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menekankan, pengawalan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan.

"Kita semua berkepentingan untuk mengawal agar nantinya aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya,” ujar Anis, Kamis (10/4/2025).

Hal itu ia ungkapkan setelah menerima audiensi dari Forum Perempuan dan Anak Diaspora NTT mengenai kekerasan seksual di NTT di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat.

Anis menegaskan, tidak ada pengecualian bagi profesi yang seharusnya berkomitmen untuk melayani dan melindungi masyarakat, baik itu polisi ataupun tenaga pendidik.

“Dokter, guru, dan polisi adalah para pihak yang mesti diberikan pemberatan hukuman, karena status pelaku seharusnya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat,” jelasnya kepada awak media.

Pentingnya upaya pencegahan

Dalam pernyataannya, Anis juga menyoroti kasus kekerasan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, terhadap anak di bawah umur.

Menurut Anis, selain mengawal proses hukum, upaya pencegahan juga harus menjadi fokus agar tidak ada lagi korban di masa depan.

“Ke depan, kasus ini penting untuk dikawal bersama-sama. Kita tidak hanya memastikan proses hukumnya, tetapi juga memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para korban," ucap Anis.

"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari,” ungkap Anis lagi.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) NTT berpendapat, pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencegah kekerasan seksual.

“Kita perlu memikirkan jangka panjang. Kami sudah menyampaikan kepada semua pihak bahwa pencegahan harus dilakukan di sekolah melalui jalur pendidikan,” kata Ketua TP PKK NTT Mindriyati Astiningsih Laka Lena, Kamis.

Aplikasi kencan nnline diduga jadi biang kerok

TP PKK NTT juga mengungkapkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual di NTT yang berawal dari aplikasi kencan online, salah satunya MiChat.

Asti menjelaskan, aplikasi tersebut cukup dikenal oleh para korban, termasuk anak di bawah umur.

“Saya kemarin berbicara dengan korban, ternyata ini aplikasi yang cukup familiar bagi mereka,” jelasnya.

Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi NTT juga menyampaikan keprihatinan.

“Pak Gubernur sendiri sudah secara lugas menyampaikan permohonan penutupan aplikasi MiChat,” tambah Asti.

Sebagai langkah pencegahan, audiensi lanjutan terkait usulan penutupan aplikasi kencan online akan dilakukan Forum Perempuan dan Anak Diaspora NTT ke Kementerian Komunikasi dan Digital dalam waktu dekat.

Minta pengawalan

Menanggapi kasus kekerasan seksual oleh mantan Kapolres Ngada, Forum Perempuan dan Anak Diaspora NTT telah mengajukan permohonan kerja sama kepada Komnas HAM untuk mengawal penanganan kasus tersebut.

“Maksud kedatangan kami adalah menyampaikan permohonan agar kami bisa berkolaborasi dalam mengawal penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada,” ungkap Asti.

Forum ini juga berencana untuk mengunjungi pihak-pihak berwenang lainnya, seperti Kompolnas, Ombudsman, dan KPAI, dengan harapan kolaborasi tidak hanya fokus pada kasus tertentu, tetapi juga menciptakan upaya pencegahan kekerasan seksual secara lebih luas.

“Kami akan ke kementerian-kementerian terkait. Karena concern kita bukan hanya untuk kasus Ngada, tetapi untuk NTT dan Indonesia,” tutup Asti.

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri HAM Natalius Pigai angkat bicara terkait kasus eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang melakukan pelecehan terhadap tiga anak.

"Terkait kasus Kapolres Ngada, harus diberi tiga hukuman sekaligus meskipun waktu penerapannya akan berbeda," kata Pigai saat menjawab pertanyaan mahasiswa di Universitas Nommensen, Kota Medan, pada Jumat (14/3/2025).

Dia menjelaskan, hukuman pertama adalah pemberhentian atau pencopotan dari jabatannya. Kedua, hukuman pidana umum.

"Ketiga, kode etik. Setelah dia dinyatakan bersalah, maka proses kode etik, yang paling utama adalah mencabut statusnya sebagai polisi," ucap Pigai.

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Graha Pengayoman Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Sebelumnya diberitakan, kasus pelecehan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, terus mengungkap fakta baru.

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa Fajar mencabuli empat orang korban, tiga di antaranya masih di bawah umur.

AKBP Fajar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan asusila terhadap anak.

Selain proses pidana, Fajar akan segera menjalani sidang etik atas pelanggaran berat yang dilakukan dengan ancaman pemecatan sebagai anggota Polri.

Dari pemeriksaan etik, eks Kapolres Ngada tersebut dinilai telah melanggar beberapa pasal tentang kode etik Polri sehingga terancam pemberhentian tidak dengan hormat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa siapa pun prajurit TNI yang melanggar hukum bisa diberi hukuman yang lebih berat.

Sebab, tambah Menhan, seorang prajurit itu bisa dihadapkan pada dua pidana, yakni pidana militer dan pidana umum.

"Mengenai oknum kita. Saya kira sudah jelas, bahwa siapa pun warga negara yang melanggar hukum, apalagi dia seorang prajurit TNI, itu pasti akan menghadapi aturan-aturan hukum yang berlaku, terutama bagi prajurit," kata Menhan dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR, Selasa (4/2/2025).

"Dia menghadapi dua hukum, Pak. Hukum pidana militer dan juga dia kena hukum pidana umum," tambahnya.

Atas penegasan itu, Menhan menyampaikan bahwa tidak ada toleransi terhadap prajurit yang terbukti melanggar hukum.

Dia menilai TNI tidak pernah membiarkan prajuritnya yang terlibat kasus hukum.

"Jadi kita tidak main-main juga mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum, dan itu tidak pernah dibiarkan," ujar Menhan.

Lebih lanjut, dia mencontohkan bagaimana kehidupan seseorang yang sudah dipecat dari TNI karena terlibat kasus hukum.

Kata dia, bahkan seorang mantan prajurit itu sudah tidak lagi diterima oleh masyarakat, termasuk dalam karier pekerjaan.

"Biasanya orang yang sudah dipecat dari dinas keprajuritan karena penegakan hukum, biasanya susah mendapat tempat di luar," katanya.

Ia menyatakan hal ini di hadapan DPR agar turut memerhatikannya sebagai catatan, teruntuk bagaimana memperlakukan mantan prajurit TNI yang pernah terlibat kasus hukum.

"Ini menjadi catatan bapak-bapak ibu sekalian, hati-hati terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, diberhentikan. Contoh mereka yang desertir dan insubordinasi itu di masyarakat harus mendapat pencermatan," pungkasnya.

Adapun sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi prajurit yang terbukti melanggar hukum.

Ini ia sampaikan merespons beberapa kasus kekerasan yang melibatkan prajurit TNI di sejumlah daerah, semisal di Deli Serdang.

"Kalau yang melanggar seperti tadi itu (kasus Deli Serdang), ya kita kasih punishment," kata Panglima saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).

Agus menyatakan, TNI menerapkan sistem reward and punishment kepada setiap prajuritnya.

Ia menyebutkan, apabila prajurit bermasalah bakal dihukum, prajurit yang berprestasi pun akan mendapatkan penghargaan.