REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Pusat Studi Hukum dan HAM di Nusa Putra University telah diresmikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, belum lama ini. Peresmian Pusat Studi Hukum dan HAM Nusa Putra University tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti persemian oleh Menteri Pigai dan naskah Nota Kesepahaman Bersama Antara Kementerian HAM dan Nusa Putra.

Dekan Fakultas Hukum, Bisnis, dan Pendidikan Nusa Putra University, CSA Teddy Lesmana, dengan berdirinya Pusat Studi Hukum dan HAM ini, diharapkan semakin banyak penelitian dan kajian strategis. Sehingga, dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan hukum dan HAM di masa depan. Selain itu, pusat studi ini diharapkan dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta supremasi hukum di Indonesia.

"Peresmian pusat studi ini menjadi langkah awal pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian HAM RI dalam pengkajian dan penguatan nilai-nilai HAM di Indonesia," ujar Teddy, dalam keterangan resminya, Selasa (25/3/2025).

Teddy mengatakan, kehadiran pusat studi ini tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan akademik. Tetapi juga, sebagai wadah kajian isu-isu hukum dan HAM yang berkembang baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

“Pusat studi ini merupakan wadah kita bersama untuk mengkaji isu-isu hukum dan HAM yang berkembangan dewasa ini,” katanya.

Pusat Studi Hukum dan HAM ini didirikan di bawah Fakultas Hukum, Bisnis, dan Pendidikan Nusa Putra University. Nantinya, pusat studi ini akan fokus pada kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan HAM. Termasuk, pengembangan kebijakan serta advokasi yang berbasis data dan riset akademik.

Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. Menurutnya, kehadiran pusat studi ini akan menjadi wadah penting dalam upaya memajukan HAM melalui peningkatan kesadaran kolektif serta perlindungan dan penegakan HAM dengan instrumen hukum yang kuat.

“Kementerian HAM RI akan mendukung penuh berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Nusa Putra. Kami juga akan merancang program kerja sama yang dapat disinergikan dengan program-program kementerian,” ujar Natalius Pigai.

Pada kesempatan tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai juga memberikan Kuliah Umum bertajuk "Diversity, Equality and Human Rights" – Memperkuat HAM Dalam Masyarakat Multikultural. Kuliah umum ini dihadiri oleh lebih dari 1.500 mahasiswa Nusa Putra dan masyarakat umum. Turut hadir pada acara tersebut Jajaran Rektorat Nusa Putra, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta para pegiat Hak Asasi Manusia.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia berencana mengajak Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, untuk melihat langsung kondisi masyarakat di NTT terkait persoalan ini.

"Saya juga sudah sampaikan beberapa kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, dan beliau akan saya ajak ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat kondisi langsung di sini," katanya.

Menurut Rudi, kasus TPPO di NTT saat ini semakin masif, tetapi penanganannya belum optimal karena tidak dilakukan secara komprehensif.

"NTT saat ini rawan untuk kasus TPPO dan yang ditangani selama ini hanya di ujungnya saja. Jadi, tidak komprehensif dalam artian kalau kita hanya menunggu tindakan hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan, itu tidak menyelesaikan masalah," jelasnya.

Rudi mengungkapkan persoalan TPPO telah dibahas dalam pertemuan antara Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Imigrasi serta pemerhati pekerja migran Indonesia. Pembahasan ini bertujuan merancang program kerja sama dengan pemerintah daerah di NTT untuk mengatasi persoalan TPPO secara menyeluruh.

"Saya sudah rapat juga dengan Kementerian Imigrasi sebelumnya, dan juga dengan pemerhati pekerja migran Indonesia untuk merancang program bagaimana duduk bersama pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di NTT dalam mengatasi persoalan TPPO," ujarnya.

Ia menambahkan, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negara. Namun, yang dibutuhkan adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta keterampilan sebelum mereka berangkat ke luar negeri.

"Untuk pekerjaan itu merupakan hak asasi manusia. Kita tidak bisa melarang seseorang atau warga NTT untuk bekerja di luar negeri, tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia bersama pemerintah daerah untuk menyiapkan pelatihan dasar seperti bahasa, keterampilan, dan lainnya," pungkasnya.

Rudi juga menyoroti perlunya pemerintah daerah mengetahui secara jelas perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTI) yang melakukan perekrutan tenaga kerja di masing-masing daerah.

"Kenapa demikian? Agar tidak ada lagi lembaga PJTI yang bekerja tidak transparan. Karena ini berkaitan dengan hak hidup seseorang, hak pendapatan, serta hak jaminan sosial dan kesehatan di negara lain," tegasnya.

Selain kasus TPPO, Rudi turut menyoroti belum adanya Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (HAM) di NTT. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu program yang tengah dibahas di tingkat kementerian.

"Berkaitan dengan Kementerian HAM di wilayah NTT yang belum ada, ini menjadi program Pak Menteri. Jadi, ini merupakan kementerian baru yang membutuhkan struktur, dan saat ini sedang berjalan," ujarnya.

Ia mengaku akan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah guna memfasilitasi kehadiran Kanwil HAM di NTT.

"Kami sudah bertemu beliau dan Pak Gubernur NTT yang baru siap untuk bekerja sama memfasilitasi semua hal, termasuk Kanwil HAM itu sendiri di NTT," lanjut Rudi.

Video MBG Hari Pertama di Labuan Bajo, Siswa Minta Tambah Porsi Sayur-Buah

Video MBG Hari Pertama di Labuan Bajo, Siswa Minta Tambah Porsi Sayur-Buah

Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti ada tumpang tindih kewenangan penjagaan laut. Yusril menjelaskan, terkait keamanan laut, ada banyak lembaga yang terlibat.

"Jadi sering kali terjadi misalnya Angkatan Laut menahan kapal asing, entah apa kapal ikan atau apa pun yang melintas di kawasan ini, tapi Angkatan Laut merasa tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Untuk mengatasinya, Yusril menyebut perlu ada kajian lebih mendalam untuk membuat aturan tersendiri terkait penjagaan laut. Yusril mendorong adanya pembentukan rancangan Undang-Undang Keamanan Laut.

"Urgensi pembahasan pembentukan rancangan UU Keamanan Laut, urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundang-undangan UU dan peraturan pelaksanaannya," kata dia.

"Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara perundang-undangan, antara lain irisan peraturan perundang-undangan hingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya," tambahnya.

Selain itu, Yusril mengatakan adanya momen efisiensi anggaran ini mungkin bisa dimanfaatkan, yaitu untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan yang ada.

"Saat ini pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran di mana-mana, barangkali juga tumpang tindih tumpang tindih ini dapat kita selesaikan bersama," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

IDXChannel - Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sangat penting dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang bersih.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dalam Workshop and TECHNICAL Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Toward Accession OECD Anti-briberry Convention, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Dia menambahkan, kolusi dan penyuapan adalah kejahatan yang merusak tatanan sosial.

"Menghancurkan integritas institusi publik, dan menghalangi pembangunan yang berkelanjutan," kata Yusril.

Yusril mengatakan, Indonesia perlu melakukan penguatan langkah hukum dalam memberantas korupsi, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

"Setiap upaya dalam memperkuat langkah hukum dan sistem peradilan, guna pemberatasan korupsi adalah langkah yang sangat penting bagi tercapainya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan," kata dia.

"Indonesia sangat berkomitmen untuk menghapuskan praktik korupsi dan penyuapan dari berbagai sektor, baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat swasta," lanjut Yusril.

Indonesia, kata Yusril, terus-menerus melakukan pembaruan legislasi dan anti korupsi untuk menjawab tantangan baru dalam praktek korupsi dan penyuapan.

"Sebagai mana kita ketahui, pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi antar sektor yang kuat, antar pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, bahkan kerjasama internasional," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja merilis laporan harta kekayaan para pejabat negara di Kabinet Merah Putih.

Dari 124 pejabat yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya, 123 sudah memenuhi kewajiban tersebut, termasuk para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri.

Hanya Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, yang belum melapor karena baru menjabat sejak Desember 2024.

Pelaporan LHKPN ini wajib diselesaikan paling lambat 6 Maret 2025 sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Namun, yang menjadi sorotan publik adalah laporan kekayaan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Dengan total kekayaan sebesar Rp1.623.362.911, Yusril dijuluki sebagai "menteri termiskin" di Kabinet Merah Putih.

Data Harta Tak Diperbarui Sejak 2007

LHKPN Yusril yang terendah di antara menteri lain, tapi ternyata data tersebut merujuk pada laporan terakhir Yusril di tahun 2007, dan belum ada pembaruan sampai saat ini.

Dilansir dari Antara pada 13 November 2024, rincian aset kekayaan Yusril tercatat sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan

Yusril hanya memiliki satu bidang tanah di Kabupaten Belitung dengan luas 1.354 meter persegi. Tanah ini bernilai Rp20.310.000, tanpa bangunan lain yang tercatat.

Alat Transportasi dan Mesin

Yusril memiliki dua kendaraan:

• Motor antik NSU keluaran 1958 yang diperoleh sebagai hibah pada 1972, senilai Rp5.000.000.
• Mobil Volvo yang dibeli tahun 2006 seharga Rp100.000.000.

Perkebunan

Dua lahan perkebunan dengan total luas 6,7 hektare masuk dalam laporannya:

• Lahan seluas 2,7 hektare (1999) senilai Rp54.000.000.
• Lahan seluas 4 hektare (1998) senilai Rp40.000.000.

Harta Bergerak Lainnya

Yusril juga memiliki koleksi barang seni, logam mulia, dan barang antik yang bernilai total Rp1.328.677.000. Koleksi ini dikumpulkan sejak 1984.

Kas dan Setara Kas

Saldo giro dan setara kas lainnya tercatat senilai Rp75.375.911.

Tanpa Utang

Yusril melaporkan bahwa ia tidak memiliki utang dalam laporan tersebut.

Sosok Yusril di Pemerintahan

Meski jumlah kekayaan Yusril terlihat kecil dibandingkan pejabat lain, hal ini mencerminkan kesederhanaannya. Beberapa laporan menyebut bahwa Yusril sering menghibahkan hartanya, termasuk tanah yang ia miliki.

Di balik julukan "menteri termiskin," Yusril dikenal sebagai sosok yang berkontribusi besar dalam dunia hukum dan pemerintahan.

Data kekayaannya belum diperbarui sejak 2007.

Kompas.com mencoba mengunduh data LHKPN Yusril Ihza Mahendra terbaru, namun data tidak ditemukan saat diakses pada Rabu, (22/1/2025).

Sumber: Kompas.com, Antara

Hasil akhir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2024 telah diumumkan. Untuk mengeceknya, berikut ini link dan cara cek pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024.

Jadwal pengumuman hasil CPNS Kemenkumham 2024 tertuang dalam surat Pengumuman Nomor SEK-KP.02.01-323 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan surat tersebut, hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024 diumumkan mulai tanggal 5-12 Januari 2025.

Nah untuk mengetahui hasil pengumuman CPNS Kemenkumham 2024, berikut detikSulsel menyajikan link dan tata cara aksesnya. Simak, yuk!

Link dan Cara Akses Pengumuman CPNS Kemenkumham 2024

Pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024 akan dirilis melalui 2 website resmi. Yakni, melalui SSCASN BKN dan laman Kemenkumam. Berikut ini cara ceknya di masing-masing website:

1. Panduan Cek Pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 Melalui SSCASN

Berikut panduan yang bisa diikuti detikers untuk melihat pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024:

• Masuk ke website resmi SSCASN BKN melalui link https://sscasn.bkn.go.id/;
• Pilih menu "Masuk", kemudian login dengan menggunakan akun yang telah terdaftar;
• Setelah itu, peserta dapat memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password;
• Selanjutnya, masukkan kode Captcha untuk verifikasi;
• Klik menu "Masuk";
• Setelah berhasil masuk, layar akan menampilkan resume pendaftaran peserta;
• Silakan gulir laman ke bawah untuk menemukan hasil pengumuman kelulusan CPNS Kemenkumham 2024.

2. Cara Cek Pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 Melalui Website Resminya

• Silakan mengunjungi website resmi Kemenkumham dengan mengklik link https://casn.kemenkumham.go.id/;
• Setelah masuk, pilih garis tiga di pojok kanan atas website;
• Kemudian, pilih menu "Seleksi CPNS";
• Gulir laman ke bawah sampai menemukan "Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)", lalu klik untuk masuk pada laman selanjutnya;
• Setelah masuk, peserta dapat melihat file beserta deskripsi filenya. Bagi detikers yang ingin melihat informasi terkait pengumuman hasil integrasi nilai SKD dan SKB, seperti arti kode pengumuman dan jadwal masa sanggah dapat mengklik "File Pengumuman" yang berwarna merah;
• Sementara peserta yang ingin langsung melihat lampiran hasil integrasi nilai SKD dan SKB CPNS Kemenkumham 2024 dapat mengklik "File Lampiran" yang berwarna merah.
• Setelah lampiran terbuka, silakan untuk mencari nama peserta masing-masing. Apabila dinyatakan lulus, pada kolom keterangan kelulusan akan tertera kode 'P/L'.

Sementara itu, bagi detikers yang sedang mengalami error saat ingin mengunduh lampiran pengumuman hasil CPNS Kemenkumham 2024, bisa terus menunggu dan mencoba hingga berhasil. Sebab, saat ini terlalu banyak pengguna yang telah melihat atau mendownload file tersebut.

Berdasarkan informasi pada google drive yang dibagikan Kemenkumham, bisa saja butuh waktu hingga 24 jam agar file dapat dilihat atau didownload. Jika file tetap tidak dapat diakses setelah 24 jam, maka peserta dapat langsung menghubungi administrator domain masing-masing.

Kode Pengumuman Hasil CPNS Kemenkumham 2024

Penting juga bagi detikers untuk mengetahui arti kode yang digunakan dalam pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024. Untuk itu, berikut arti kode dalam pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 yakni:

• Kode "P/L" adalah peserta yang dinyatakan LULUS seleksi pengadaan CPNS;
• Kode "P/L-U1" adalah peserta yang dinyatakan LULUS seleksi pengadaan CPNS setelah optimalisasi kebutuhan umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama;
• Kode "TL" adalah peserta yang dinyatakan TIDAK LULUS seleksi pengadaan CPNS karena tidak memenuhi peringkat sesuai jumlah alokasi kebutuhan masing-masing
  jabatan;
• Kode "TH" adalah peserta yang dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan oleh panitia seleksi Kemenkumham maupun panitia seleksi nasional;
• Kode "TMS-1" adalah Peserta yang dinyatakan GUGUR dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan oleh panitia seleksi Kemenkumham maupun panitia seleksi nasional.

Masa Sanggah CPNS Kemenkumham 2024

Masa sanggah adalah periode yang diberikan kepada peserta untuk mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap hasil seleksi CPNS. Masa sanggah ini berlangsung selama 3 hari, yakni pada 13-15 Januari 2025.

Sanggahan hasil seleksi dapat diajukan peserta jika merasa nilai SKD atau SKB, baik Computer Assisted Test (CAT) maupun non-CAT, tidak sesuai. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai yang tertera pada sertifikat SKD maupun SKB dengan nilai yang diumumkan pada hasil akhir.

Nah, berikut ini cara mengajukan sanggahan atas hasil seleksi CPNS Kemenkumham 2024:

• Silakan mengunjungi website resmi SSCASN dengan mengklik link https://sscasn.bkn.go.id/;
• Setelah itu, login dengan NIK dan password yang telah didaftarkan;
• Nantinya laman akan menampilkan resume pendaftaran;
• Scroll laman ke bawah hingga menemukan tombol "Ajukan Sanggah";
• Setelah itu, form sanggah akan ditampilkan;
• Peserta kemudian dapat mengetik alasan sanggah dari hasil seleksi pada kolom yang ditampilkan;
• Jika telah selesai, klik "Akhiri Proses Sanggah", lalu pilih "Iya";
• Setelah selesai, peserta dapat menunggu hasil jawab sanggah sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Link Unduh Pengumuman Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS Kemenkumham 2024

Jika detikers ingin memiliki file PDF seputar informasi pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 dapat mengunduhnya melalui link di bawah ini:

===>Link PDF Surat Pengumuman CPNS Kemenkuman 2024

Jadwal Seleksi CPNS 2024 Usai Pengumuman Hasil

Meskipun pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 telah selesai, namun masih terdapat sejumlah tahap yang harus dilewati peserta. Jadwal ini masih mengacu pada Pengumuman Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KP.02.01-323.

• Berikut ini rincian jadwal sisa tahapan CPNS 2024:
• Pengumuman hasil CPNS: 5-12 Januari 2025;
• Masa Sanggah: 13-15 Januari 2025;
• Jawab Sanggah: 13-19 Januari 2025;
• Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah: 15-20 Januari 2025;
• Pengumuman Pasca Sanggah: 16-22 Januari 2025;
• Pengisian DRH NIP CPNS: 23 Januari-21 Februari 2025;
• Usul Penetapan NIP CPNS: 22 Februari-23 Maret 2025.

Nah itulah tadi informasi lengkap tentang pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024. Semoga bermanfaat ya, detikers!

Video: Momen Warga di Gorontalo Panik Ada Ular Kobra 2 Meter Masuk Rumah

Video: Momen Warga di Gorontalo Panik Ada Ular Kobra 2 Meter Masuk Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Prancis telah mengirim surat untuk pemindahan warga negaranya yang menjadi terpidana mati di Indonesia, Serge Atlaoui.

Yusril menyebut pihaknya masih mengkoordinasikan surat permintaan pemindahan tersebut.

"Kami telah menerima surat permintaan resmi pemindahan Serge Atlaoui tanggal 19 Desember 2024. Surat dikirim atas nama Menteri Kehakiman Prancis dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Bantuan Hukum Timbal Balik Internasional Dalam Masalah Pidana, Stephanie Djian," ujar Yusril kepada Kompas.com, Minggu (29/12/2024).

"Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan kini sedang kami koordinasikan dan kami dalami," sambungnya.

Yusril menjelaskan, berhubung saat ini masih dalam momen libur, maka pemerintah baru akan membahas surat itu pada awal Januari 2025.

Yang pasti, pembahasan akan dilakukan antara menteri Indonesia dan Kementerian Kehakiman Prancis.

"Karena sekarang sedang libur menjelang akhir tahun, surat tersebut akan kami bahas awal Januari. Pembahasan lebih detail nanti akan dilakukan oleh pejabat di bawah menteri oleh pemerintah Indonesia, demikian juga Kementerian Kehakiman Prancis yang mungkin juga akan melibatkan staf Kedubes Prancis di Jakarta," tutur Yusril.

Apabila kedua negara telah sepakat, maka kesepakatan itu akan dituangkan dalam practical arrangement yang dulu ditandatangani oleh menteri yang mewakili pemerintah masing-masing.

Pada 2015 lalu, Kejaksaan Agung menyatakan eksekusi terpidana mati kasus narkoba asal Perancis, Serge Atlaoui, akan dilakukan setelah Ramadhan.

Rencana itu dikemukakan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Senin (22/6/2015), menolak gugatan Serge.

Sebelumnya, Serge menggugat Surat Keputusan Presiden Joko Widodo No 71/G/2015 yang menolak pengajuan grasinya.

"Untuk pelaksanaan eksekusinya, kami bisa pastikan tidak dalam waktu dekat, tidak dalam bulan Ramadhan ini. Menurut Anda, wise (bijak) tidak mengeksekusi di bulan Ramadhan? Enggak kan? Ya kita tunggulah setelah bulan puasa ini ya," kata juru bicara Kejaksaan Agung, Tony Spontana.

Serge sendiri ditangkap di pabrik ekstasi Cikande, Tangerang, pada 2005 lalu dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi.

Tetapi di tingkat kasasi, hakim MA justru menjatuhkan hukuman mati sementara grasinya pun telah ditolak Presiden Joko Widodo, Januari lalu.

PALU, iNewsPalu.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kemenkumham Sulteng) menggelar acara Media Gathering sebagai bentuk apresiasi atas dukungan media dalam mensosialisasikan berbagai program dan kegiatan Kemenkumham Sulteng selama tahun 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Garuda Kanwil pada hari Jumat, 27 Desember 2024.

Acara ini juga menjadi momentum untuk merayakan keberhasilan Kemenkumham Sulteng dalam meraih berbagai prestasi di tingkat nasional, terutama dalam pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Kemenkumham Sulteng berhasil menduduki posisi teratas dalam bidang pemberitaan media konvensional internal Kemenkumham di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh media yang telah menjadi mitra kerja yang baik. “Media memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami berharap melalui acara ini, sinergi antara Kemenkumham Sulteng dengan media dapat semakin erat,” ujarnya.

Hermansyah Siregar juga memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih oleh Kemenkumham Sulteng sepanjang tahun 2024. Ia berharap kolaborasi yang telah dilakukan bersama dapat terus berlanjut.

Pertemuan ini juga menjadi momen bagi Hermansyah untuk berpamitan kepada seluruh insan pers di Sulteng, karena ia akan mengemban amanah sebagai Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kepemimpinan selanjutnya akan terus berupaya meningkatkan pelayanan, dengan peran media sebagai kunci penting.

“Prestasi yang kami raih saat ini tidak lepas dari dukungan seluruh jajaran Kemenkumham Sulteng dan tentunya juga peran media. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.

Editor : Jemmy Hendrik

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (LKBH Umsida) dan Majelis Hukum dan HAM PWM Jatim, menggelar Refleksi Akhir Tahun. Acara ini bertema Menakar Masa Depan Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia.

Acara yang dihadiri lebih dari 700 peserta di Auditorium KH Ahmad Dahlan GKB 2 Kampus 1 Umsida, Ahad (15/12/2024). Narasumber menghadirkan empat pakar hukum. Salah satunya Prof Dr Otto Hasibuan SH MM, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Otto mengungkap prospek dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan substantif di Indonesia, dengan menyoroti Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran yang memiliki prioritas jelas.

"Pemerintah sekarang memiliki Asta Cita yang sangat spesifik, terutama dalam memperkokoh demokrasi dan Hak Asasi Manusia. HAM menjadi prioritas utama, yang tercermin dalam komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi," kata Prof Otto di UMSIDA, Minggu (15/12/2024).

Lebih lanjut, Prof Otto menjelaskan bahwa salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mengatasi masalah narkoba dan korupsi, yang menjadi perhatian utama dalam tugasnya di Kementerian Hukum dan HAM.

Ia juga menekankan pentingnya paradigma baru dalam penegakan hukum, di mana lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memfasilitasi rehabilitasi tahanan agar bisa kembali diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Di dalam penjara, sebagian besar tahanan terlibat kasus narkoba. Tanpa rehabilitasi yang baik, mereka akan semakin parah. Ini adalah tantangan kita dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah," paparnya.

Prof Otto juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mewujudkan teori-teori yang diajarkan di kampus menjadi solusi nyata bagi permasalahan sosial. Ia berharap Umsida sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia, dapat terus berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa.

Dalam acara yang sama, Rektor Umsida, Dr Hidayatullah menyatakan kebanggaannya atas kehadiran tokoh penting nasional tersebut. "Kehadiran Wamenko Otto Hasibuan ini menjadi kehormatan bagi kami dan semoga memberi energi positif bagi kami untuk terus berkembang," ujar Dr Hidayatullah.

Sejak Maret 2024, Umsida telah berstatus sebagai perguruan tinggi unggul di tingkat nasional dan berencana menjadi perguruan tinggi unggul di ASEAN. Rektor berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat kultur akademik di Umsida, serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa.

Video: Duet Pengacara Kondang Yusril-Otto di Kabinet Prabowo Kawal Bidang Hukum

Video: Duet Pengacara Kondang Yusril-Otto di Kabinet Prabowo Kawal Bidang Hukum

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku adanya kabar pemerintah Filipina akan mengganti hukuman terhadap terpidana kasus narkotika Mary Jane Veloso, dari mati ke seumur hidup.

Hal itu diungkapnya usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/12/2024).

Yusril mengaku mendengar rencana tersebut sejalan dengan proses pengembalian Mary Jane yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Saat ini, terangnya, perjanjian antara RI-Filipina soal pengembalian narapidan tersebut sudah rampung.

Untuk diketahui, Jaksa Agung merupakan jaksa eksekutor atas hukuman mati terhadap Mary Jane. Namun, dengan pengembalian Mary Jane ke pemerintah asal negaranya, maka tanggung jawab pembinaan sebagai terpidana kini beralih ke Filipina.

Yusril menyebut pemerintah Filipina menerima status Mary Jane sebagai terpidana hukuman mati. Akan tetapi, dia menyebut ada kemungkinan Presiden Bong Bong Marcos bakal memberikannya amnesti.

"Dengar-dengar mereka akan memberikan pengampunan dan akan mengubah menjadi pidana seumur hidup, dan kita menghormati itu sebagai keputusan dari pemerintah Filipina," kata Yusril usai menghadiri ratas di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Pria yang pernah menjabat Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahmad Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri itu lalu menuturkan, pembicaraan dengan pemerintah Filipina mengenai Mary Jane sudah bersifat final.

Pemerintah RI, kata Yusril, siap untuk mengembalikan Mary Jane dalam waktu beberapa hari ke depan. "Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," ujar mantan Ketua Umum Partai Bulang Bintang (PBB) itu.

Adapun Yusril mengungkap terdapat tiga negara yang telah mengajukan pengembalian narapidana asing yang tengah menjalani hukuman di Indonesia, yaitu Filipina, Australia dan Prancis.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin meminta masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama demi terciptanya situasi yang kondusif.

Menurut Mugiyanto, Indonesia merupakan negara yang terdiri bangsa yang majemuk. Dia menilai Keberagaman itu telah menjadi unsur yang menguatkan sikap toleransi antara umat beragama di seluruh wilayah.

"Kekuatan keragaman tersebut telah membentuk karakter bangsa Indonesia yang dikenal rukun dan ramah, the smiling country," kata mantan aktivis 98 itu di Jakarta, Jumat.

Mugiyanto pun tidak menampik banyak gelombang konflik antar suku ras dan agam yang telah dilalui bangsa hingga saat ini.

Namun demikian, dia meyakini dengan sikap toleransi yang kuat, konflik-konflik tersebut dapat dihindari.

Pihaknya juga akan tetap berupaya agar konflik tersebut tidak terulang dengan cara membuat program yang bertujuan melindungi hak masyarakat dalam memeluk kepercayaan dan beribadah.

Upaya tersebut menurut Mugiyanto juga sejalan dengan misi Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Melalui misi kedelapan dalam Asta Cita tersebut yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dalam lingkungan agama dan budaya, serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," kata Mugiyanto.

Dirinya juga memastikan seluruh program kerja Kementerian HAM akan selaras dengan program Asta Cita yang Prabowo.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

BADUNG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane F. Veloso, akan dipulangkan ke Filipina dalam waktu dekat.

Hal tersebut dilakukan setelah pemerintah Filipina menyetujui draf terkait transfer of prisoner atau pemindahan narapidana tersebut ke negara asalnya.

"Jadi mungkin kalau sudah ditandatangani dalam waktu dekat Mary Jane itu sudah akan ditransfer ke Filipina karena sudah ada persetujuan antara kedua pihak baik Indonesia maupun Filipina," kata dia usai menghadiri Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (5/12/2024).

Yusril mengatakan, draf pemindahan narapidana itu sebelumnya diajukan oleh pemerintah Indonesia ke Menteri Kehakiman Filipina.

Pemerintah Filipina kemudian menyetujui semua poin-poin yang disyaratkan dalam draf tersebut pada Kamis (5/12/2024) pagi.

"Besok, Jumat (6/12/2024), Menteri Kehakiman Filipina akan datang ke Jakarta memfinalisasi draf itu dan kemungkinan akan menandatangani yang disebut practical arrangement between Indonesian government and Filipina government on transfer of prisioner," kata dia.

Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, pada 2 Mei 2015, Mary Jane sudah dijadwalkan untuk menjalani dieksekusi mati.

Dia dijadwalkan dieksekusi pada 29 April 2015 dini hari di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, bersama sejumlah terpidana hukuman mati lainnya. Namun di detik-detik akhir, nyawa Mary Jane masih selamat.

Hal itu lantaran Maria Kristina Sergio yang diduga sebagai perekrut Mary Jane menyerahkan diri secara sukarela di kepada kepolisian Filipina.