Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi diminta Presiden Prabowo Subianto ikut aktif menjadi jubir Presiden. Partai Demokrat (PD) yakin penunjukan Prasetyo Hadi jadi jubir Presiden tak terkait jubir di kantor komunikasi presiden (PCO).

"Menurut saya tidak ada kaitanya dengan keberadaan jubir saat ini, ini perkuatan," ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada detikcom, Kamis (17/4/2025).

Menurutnya, Prabowo memiliki otoritas menunjuk siapa saja yang layak jadi jubirnya. Penunjukan Prasetyo Hadi dirasa tepat karena Mensesneg memiliki akses ke seluruh sektor, sehingga informasi yang didapat komprehensif.

"Ingat dulu Pak Moerdiono juga sebagai Mensesneg berperan sebagai jubirnya Presiden Soeharto. Jadi ini perkuatan informasi, semakin terbuka informasi akan semakin baik bagi masyarakat," lanjutnya.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendukung penuh langkah Prabowo menunjuk Prasetyo Hadi menjadi jubir Presiden. Hal ini, terang Jazauli, demi memperbaiki pola komunikasi publik agar lebih efektif menyampaikan pesan kebijakan.

"Karena bisa jadi banyak kebijakan Presiden Prabowo yang luar biasa bagus tapi tidak efektif sampai kepada publik atau terdistorsi oleh cara dan gaya penyampaian pesan yang tidak tepat," tutur Jazuli.

Jazuli ingin kebijakan Prabowo dipahami dengan baik oleh publik. Sehingga mendapat respons positif dan konstruktif dari masyarakat.

"Soal siapa yang kemudian dievaluasi dan yang ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi juru bicara untuk mendeliver komunikasi yang lebih efektif sepenuhnya menjadi prerogatif dan kewenangan Presiden," lanjutnya.

PKS, tambah Jazuli, mendorong agar setiap menteri dan jajaran pemerintahan bisa mendeliver pesan kebijakan pemerintah yang efektif, proporsional, dan elegan. Bukan dengan gaya komunikasi yang justru memicu polemik yang kontraproduktif.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi buka suara soal penunjukannya sebagai jubir Presiden. Ia mengatakan dirinya diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang diawaki Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Simak juga Video: Prabowo Akui Komunikasi Kabinetnya Kurang: Tanggung Jawab Saya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kuasa hukum pihak keluarga menyebut ada saksi yang melihat prajurit TNI AL, Kelasi Satu Jumran masuk ke dalam mobil dalam kasus pembunuhan jurnalis perempuan bernama Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Dedi Sugianto selaku kuasa hukum pihak keluarga mengatakan saksi mata itu merupakan seorang kakek yang tengah berada di dalam pendoponya untuk menyadap karet.

"Saksi kemudian melihat ada mobil dan korban," kata Dedi seperti dikutip dari Detik, Sabtu (5/4).

Dedi menyebut saat ini masih pihaknya menunggu pengungkapan motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka.

"Untuk motif memang harus mendapatkan peristiwa secara utuh, ini masih proses penyidikan berjalan. Kami terus berkoordinasi untuk bisa mendapatkan peristiwa itu secara utuh," ucap dia.

Pada hari ini, Denpomal telah menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan tersebut di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru. Total ada 33 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi.

Proses rekonstruksi dimulai dengan adegan Jumran membawa Juwita di dalam mobil. Kemudian, dilanjutkan dengan adegan yang memperlihatkan aksi Jumran menghabisi nyawa Juwita.

Dalam rekonstruksi terlihat Jumran membunuh Juwita dengan cara memiting korban kemudian mencekik leher korban. Korban juga sempat terpentok tali sabuk pengaman.

Jumran melakukan aksi pembunuhan berencana itu seorang diri. Ia mengeksekusi Juwita di dalam mobil, sedangkan sepeda motor korban berada di pusat perbelanjaan.

Lalu, adegan berikutnya adalah saat tersangka memberhentikan orang yang melintas untuk mengambil motor korban di lokasi lain tersebut.

Kemudian, dari pusat perbelanjaan, tersangka kembali lagi ke TKP menggunakan sepeda motor korban. Setelahnya, tersangka Jumran membuat sepeda motor korban seakan-akan rusak akibat terjatuh.

Adegan selanjutnya, Jumran menghancurkan ponsel milik Juwita. Dalam ponsel itu terdapat video bukti pemerkosaan yang dilakukan tersangka beberapa waktu sebelumnya. Tersangka sengaja menghancurkannya untuk menghilangkan barang bukti.

Tak berselang lama, Jumran lantas mengeluarkan Juwita dari dalam mobil dan menempatkannya di pinggir jalan bersama sepeda motor yang sudah dicuci untuk menghilangkan sidik jarinya.

Setelah semuanya selesai, tersangka Jumran kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang ia sewa.

Denpomal Banjarmasin menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh prajurit TNI AL bernama Jumran. Prajurit Jumran dihadirkan saat rekonstruksi berlangsung.

Rekonstruksi dilaksanakan hari ini. Prajurit Jumran terlihat berkepala plontos dan mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Ada sebuah pengenal yang dikaitkan di dada Jumran selama rekonstruksi. Penanda itu juga bertuliskan kata tersangka dan nama Jumran.

"Rekonstruksi berjalan lancer," kata pengacara keluarga korban, Dedi Sugianto, dilansir detikKalsel, Sabtu (5/5/2025).

Reka ulang adegan pembunuhan dilaksanakan oleh pihak Denpomal Banjarmasin di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Total ada Se33 adegan diperagakan.

Dalam rekonstruksi ini juga terungkap cara Jumran menghabisi korban. Prajurit koban memiting korban kemudian mencekik leher korban.

Tersangka Jumran melakukan pembunuhan berencana itu seorang diri. Ia mengeksekusi Juwita di dalam mobil, sedangkan sepeda motor korban berada di pusat perbelanjaan.

Baca selengkapnya di sini

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Dunia pers sedang tidak baik-baik saja lantaran sederet peristiwa yang menimpa jurnalis. Pertama, jurnalis media Tempo yang mendapat teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus, dan terbaru jurnalis Banjarbaru yang tewas dibunuh.

Pada kasus yang terakhir, jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Juwita (23), tewas dibunuh dengan pelaku yang melibatkan anggota TNI Angkatan Laut (AL). Sang jurnalis tewas di Jalan Gunung Kupang, Kabupaten Banjar, Minggu (23/3/2025) dengan sejumlah luka memar di tubuhnya.

"Benar, pembunuhan dilakukan oknum TNI AL pangkat I berinisial J," ujar Komandan Polisi Militer Lanal Balikpapan Mayor Laut (PM) Ronald L. Ganap, seperti dikutip dari detikKalimantan, Minggu (30/3/2025).

Diketahui, anggota TNI AL yang diduga terlibat dalam pembunuhan jurnalis Banjarbaru tersebut merupakan prajurit berpangkat Kelasi Satu.

Merespons peristiwa yang terjadi, Dosen Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Herlambang P. Wiratraman, mengatakan untuk kasus di Banjarbaru, berharap ada proses penegakan hukum yang tegas, lugas, dari institusi kepolisian, meskipun sudah ada Denpom (Detasemen Polisi Militer) yang memprosesnya.

"Karena ini korbannya adalah masyarakat sipil dan selama ini yang menjadi persoalan adalah institusi militer tidak mau tunduk terhadap supremasi sipil," ucapnya saat dihubungi detikEdu, ditulis Minggu (29/3/2025).

Upaya Penegakan Hukum Cenderung Melindungi Institusi

Herlambang menjelaskan observasi yang dilakukannya dalam riset dan penelitian-penelitian. Menurutnya, selama 20 tahun terakhir kasus yang melibatkan institusi lebih memperlihatkan perlindungan institusinya.

"Mereka melakukan upaya penegakan hukum dengan caranya sendiri dan ini yang menjadi masalah, karena sering kali yang saya observasi ya di dalam riset ataupun di dalam penelitian-penelitian yang dilakukan selama masa 20 tahun terakhir, itu memperlihatkan lebih melindungi Korps, institusi militernya maupun kepolisiannya," ungkapnya.

Maka dari itu, terkait kasus tragis di Banjarbaru yang menimpa jurnalis, ia berpendapat perlu diungkap selugas-lugasnya.

"Harapannya adalah proses pengungkapan ini harus selugas-lugasnya, terbuka dan harus bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Karena ada indikasi atau dugaan melibatkan aparat militer, ya, di dalam peristiwa terbunuhnya Juwita (jurnalis di Banjarbaru) itu," harapnya.

Kebebasan Pers Masih Jauh dari Perlindungan Hukum

Herlambang menilai, di Indonesia, kebebasan pers masih jauh dari perlindungan hukum yang nyata. Meski sudah ada sistem hukum, jurnalis masih sering mendapat kekerasan.

"Walaupun secara sistem hukum itu sudah ada ya, perlindungan hukumnya dan juga Dewan Pers berulang kali membuat MoU dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan militer, ya, TNI, selain dengan polisi dan beberapa institusi yang lain," ujarnya.

"Namun, faktanya adalah di dalam keseharian, jurnalis itu masih jauh dari kata perlindungan hukum. Kenapa? Mereka, satu, sering mendapat kekerasan pada saat menjalankan aktivitasnya. Yang kedua, kekerasan yang terjadi sering kali dianggap sepele oleh pelaku kekerasan, terutama oleh institusi, entah itu kepolisian maupun militer," imbuh Herlambang yang juga seorang ahli pers di Dewan Pers.

Ia juga menilai, selama ini tidak pernah ada pertanggungjawaban hukum terhadap aparat, termasuk ketika institusi tersebut seharusnya memberikan sanksi yang tegas. Alih-alih sanksi, lanjutnya, yang terjadi adalah justru melindungi institusi itu.

"Fakta kekerasan ini akhirnya berlanjut yakni keberulangan, kekerasan demi kekerasan yang menggampangkan, kesewenang-wenangan yang terus terjadi. Di seminggu terakhir itu terlihat begitu banyak jurnalis mendapati kekerasan di dalam meliput aksi-aksi, ya. Termasuk ketika mereka menjalankan profesi jurnalistiknya," paparnya.

Kondisi yang Jauh dari Situasi Demokrasi

Teror terhadap jurnalis, kekerasan terhadap sipil, hingga hal yang serupa lain, menurut Herlambang, memperlihatkan adanya kesewenang-wenangan dalam tubuh aparat.

Padahal, profesi jurnalis harusnya dihargai. Terlebih, profesi tersebut memiliki fungsi pengawasan.

"Ini memperlihatkan bahwa institusi negara khususnya aparat penegak hukum maupun militer sebagai alat negara itu sering kali bertindak secara sewenang-wenang terhadap profesi jurnalistik," katanya.

"Ketika mereka menjalankan profesinya kan seharusnya dihargai, karena memang ada di dalam undang-undang dan justru menjadi pengawas, watchdog. Karena pers menjalankan fungsi pengawasan," tambahnya.

Herlambang menyayangkan, karena pada kenyataannya, aparat dan institusi militer seperti tidak mau diawasi. Ini yang membuat kekerasan kemudian masih saja terjadi.

"Nah sayangnya, institusi-institusi militer, kepolisian, itu tidak mau untuk diawasi, sering kali ditutup-tutupi. Itu sebabnya, kekerasan terus menerus terjadi. Ini hanya terjadi di negara-negara otoriter, fasisme, yang memang menggunakan alat-alat negara untuk kekerasan. Saya kira ini jauh dari situasi demokrasi," pungkasnya.

Video: AHY Menyayangkan Teror Kepala Babi ke Jurnalis Tempo

Video: AHY Menyayangkan Teror Kepala Babi ke Jurnalis Tempo

Ambon (ANTARA) - Sebanyak 124 dari total 368 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Ambon, menerima remisi atau pemotongan masa tahanan khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Jumlah warga binaan tersebut setelah melalui proses seleksi dan telah memenuhi persyaratan dari 165 warga binaan Muslim yang kami usulkan ke Ditjenpas,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon Herliadi di Ambon, Senin.

Herliadi mengatakan besaran remisi yang diberikan kepada para warga binaan tersebut bervariasi mulai dari 15 hari, 30 hari sampai dua bulan.

Ia melanjutkan tak semua warga binaan Muslim mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan, lantaran beberapa dari mereka tak memenuhi persyaratan untuk berhak menerima remisi tersebut, misalnya karena belum genap menjalani masa tahanan minimal enam bulan hingga terlibat pidana pencabulan.

“Yang menerima remisi 15 hari ada 10 orang, satu bulan ada 97 orang, remisi 45 hari sebanyak 10 orang, dan penerima remisi dua bulan ada tujuh orang,” jelasnya.

Mengenai persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri ia menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan.

"Salah satunya telah menjalani masa tahanan selama minimal enam bulan. Selain itu, harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan beberapa persyaratan lain,” tuturnya.

Para warga binaan yang ingin menerima remisi tersebut juga harus aktif mengikuti setiap program pembinaan yang dilakukan lapas untuk dijadikan bekal saat bebas nanti.

Ia mengatakan remisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Pasalnya apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, usulan remisi tersebut akan dicabut.

“Harapan saya bagi warga binaan yang nantinya mendapatkan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat disanksi pencabutan remisi,” ujarnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Sebanyak 124 dari total 368 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Ambon, menerima remisi atau pemotongan masa tahanan khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Jumlah warga binaan tersebut setelah melalui proses seleksi dan telah memenuhi persyaratan dari 165 warga binaan Muslim yang kami usulkan ke Ditjenpas,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon Herliadi di Ambon, Senin.

Herliadi mengatakan besaran remisi yang diberikan kepada para warga binaan tersebut bervariasi mulai dari 15 hari, 30 hari sampai dua bulan.

Ia melanjutkan tak semua warga binaan Muslim mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan, lantaran beberapa dari mereka tak memenuhi persyaratan untuk berhak menerima remisi tersebut, misalnya karena belum genap menjalani masa tahanan minimal enam bulan hingga terlibat pidana pencabulan.

“Yang menerima remisi 15 hari ada 10 orang, satu bulan ada 97 orang, remisi 45 hari sebanyak 10 orang, dan penerima remisi dua bulan ada tujuh orang,” jelasnya.

Mengenai persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri ia menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan.

"Salah satunya telah menjalani masa tahanan selama minimal enam bulan. Selain itu, harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan beberapa persyaratan lain,” tuturnya.

Para warga binaan yang ingin menerima remisi tersebut juga harus aktif mengikuti setiap program pembinaan yang dilakukan lapas untuk dijadikan bekal saat bebas nanti.

Ia mengatakan remisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Pasalnya apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, usulan remisi tersebut akan dicabut.

“Harapan saya bagi warga binaan yang nantinya mendapatkan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat disanksi pencabutan remisi,” ujarnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati mengungkapkan kesulitan mengeksekusi harta rampasan terpidana mati kasus pemerkosaan 13 santriwati, Herry Wirawan. LPSK berharap harta Herry segera laku dalam pelelangan agar uangnya bisa diberikan kepada korban sebagai biaya ganti rugi atau restitusi yang sudah ditetapkan.

"Kita belajar dari kasusnya Herry Wirawan itu dari tahun 2022 ya hingga saat ini tidak bisa dieksekusi," kata Sri dalam diskusi Tantangan Pemberian Restitusi yang disiarkan secara daring, Rabu (19/3/2025).

Sri mengungkapkan kesulitannya adalah ketika harta Herry sudah dilelang dan si pemenang lelang mengetahui itu barang milik terpidana kasus pemerkosaan, para pemenang lelang itu mundur. Hal itu membuat hingga saat ini para korban belum menerima restitusi.

"Karena apa, kesulitan untuk mengeksekusi, karena ternyata harta rampasan yang sudah beberapa kali diupayakan untuk segera dilelang, ternyata meskipun sudah beberapa kali ada yang menang lelang, tapi kemudian mundur setelah mendengar kasusnya. Sehingga kemudian itu tidak bisa dieksekusi," jelasnya.

"Dulu putusannya ini membebankan kepada negara pada saat putusan di pengadilan negeri, tapi kemudian diperbaiki di putusan banding dan kasasinya, dengan merampas harta Herry Wirawan untuk membayar restitusi sejumlah Rp 331 juta sekian ya. Nah ini yang diharapkan bagaimana ya caranya supaya itu bisa segera dilelang, dan kemudian uangnya itu diserahkan kepada para korban," imbuhnya.

Herry Wirawan adalah terpidana mati dalam kasus pemerkosaan 13 santriwati. Herry diketahui sempat mendapat vonis hukuman penjara seumur hidup. Vonis ini pun diperberat saat sidang banding. Namun Herry mengajukan kasasi. Kasasi itu ditolak dan Herry tetap dihukum hukuman mati.

Kasus pemerkosaan yang dilakukan Herry ini diterima Polda Jawa Barat sejak 2021. Kasus ini kemudian viral di akhir 2021 sampai menyita perhatian Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat Presiden RI.

Lihat jugaVideo: Terbukti Hamili Santri, Kiai di Trenggalek Divonis 14 Tahun Bui

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut penyerahan 42 sertifikat tanah seluas 32.782,5 hektare untuk Puslatpur Kodiklat TNI AD di wilayah Ogan Oomering Ulu (OKU) Raya untuk kepastian hukum lahan yang dimiliki pemerintah.

"Penyerahan sertifikat ini tentu menjadikan kepastian hukum Puslatpur semakin kuat. Diharapkan lahan Puslatpur yang 8.000-9.000 hektare berada di OKU Timur dapat semakin terjaga batas wilayahnya," ujar Deru, Rabu (13/3/2025).

Dalam sambutannya Deru menyebut Puslatpur kerap dijadikan lokasi latihan tempur skala internasional. Hal itu menjadi momen yang ditunggu masyarakat. Bukan hanya menjadi salah satu wisata, latihan yang diadakan ikut mendongkrak roda perekonomian masyarakat setempat.

"Saya minta pelatihan antar negara tetap dilakukan di sini, karena sangat menopang perputaran ekonomi di sini. Ini bahkan jadi wisata bagi orang-orang dari kabupaten sekitar," jelasnya.

Deru menyebut lahan Puslatpur berada di wilayah OKU Raya yaitu Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan. Meskipun merupakan lahan latihan militer, keberadaan Puslatpur cukup dekat dan bersahabat dengan warga sekitar.

Dia menjadi saksi selama 10 tahun menjadi Bupati OKU Timur (2005-2015), hubungan Puslatpur dengan masyarakat sekitar terjalin dengan baik.

"Dalam kapasitas Saya waktu itu sebagai bupati, kemitraan terus terlaksana. Dan tidak pernah ada konflik," jelasnya.

Hubungan baik berlanjut saat menjadi Gubernur Sumsel 2018-2023. Menurutnya, sebagai paru-paru kota dia juga pernah mengucurkan bantuan hingga Rp21 miliar untuk membangun jalan dan fasilitas komplek.

Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan sejak awal dirinya mendapat tugas dari Presiden menyelesaikan sejumlah dokumen terkait aset TNI secara keseluruhan. Ada 649 titik yang harus diselesaikan karena ada sebagian aset ini sudah beralih ke masyarakat, diserobot pengusaha, belum jelas dan masih diduduki masyarakat.

"Setelah 3 bulan kini ada 92 titik yang sudah kita selesaikan," ujar Nusron.

Dalam penyelesaiannya, Nusron menyebut tetap memanusiakan masyarakat. Apalagi mereka yang sudah terlanjur menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Pihaknya pun terus berupaya mencari jalan tengah dengan merangkul masyarakat bukan memusuhi.

"Karena itu kita buat skema-skema salah satunya semua aset TNI kami terbitkan HPL. Ini hak yang paling tinggi dari SHM, HGB," tambahnya.

Kalaupun di atas lahan tersebut sudah terlanjur diduduki masyarakat dan menghindari konflik, lanjutnya, maka akan ditawarkan HGU atau hak pakai dengan persetujuan TNI. Sehingga menjadi solusi agar masyarakat terlindungi namun aset TNI tidak hilang.

Sementara Kepala Staf TNI angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersyukur karena Menteri ATR/BPN langsung turun menyelesaikan persoalan tanah milik TNI termasuk Puslatpur.

"Kami di TNI AD kami fight pertahankan karena memang punya negara. Beberapa kali bersinggungan dengan masyarakat dan kami telusuri ada koordinatornya. Ini akan kami benahi dan akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana lahan itu berproduksi dan pro ke masyarakat sekitar," jelasnya.

Video: Perahu Getek Terbalik di Sungai Rawas, 2 Orang Ditemukan Tewas

Video: Perahu Getek Terbalik di Sungai Rawas, 2 Orang Ditemukan Tewas

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah jabatan di lingkungan Polri. Salah satunya jabatan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Dalam Surat Telegram bernomor: ST/488/III/KEP./2025, tanggal 12 Maret 2025, Kapolri menunjuk Brigjen Eko Hadi Santoso sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri.

"Brigjen Eko Hadi Santoso Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri," demikian bunyi Surat Telegram, dikutip detikcom, Kamis (13/3/2025).

Sementara itu, pejabat sebelumnya, Brigjen Mukti Juharsa diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Posisi Brigjen Eko Hadi Santoso di Divisi TIK Polri diduduki oleh Kombes Edi Ciptianto.

Peralihan jabatan juga terjadi di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakapolda NTB Brigjen Ruslan Aspan dimutasikan sebagai Pati Baharkam Polri dalam rangka penugasan pada BP Batam. Posisi Wakapolda NTB digantikan oleh Brigjen Hero Henrianto Bachtiar.

Sementara itu, Kombes Idil Tabransyah Kabagren Rorenim Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri, yang sebelumnya dijabat Brigjen Hero Henrianto Bachtiar.

Kapolri juga merotasi sejumlah kapolda. Berikut daftar lengkapnya:

1. Kapolda Bengkulu Brigjen Mardiyono
2. Kapolda DIY Brigjen Anggoro Sukartono
3. Kapolda Sulsel Irjen Rusdi Hartono
4. Kapolda Jambi Irjen Krisno Halomoan Siregar
5. Kapolda Maluku Utara Brigjen Waris Agono
6. Kapolda Riau Irjen Hery Herjawan
7. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Iwan Kurniawan
8. Kapolda Gorontalo Irjen R. Eko Wahyu Prasetyo
9. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto
10. Kapolda Kalimantan Timur Brigjen Endar Priantoro

Tonton juga Video: Kapolri Lakukan Rotasi, Komjen Agus Andrianto Jadi Wakapolri

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Polda Metro Jaya menangkap perampok sadis yang diduga membunuh seorang nenek Bimih (72) di rumahnya di Cabangbungin, Kabupaten Bekasi. Ttal ada lima pelaku yang kini resmi ditahan.

Para pelaku dihadirkan dalam jumpa pers di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (17/2/2025). Para tersangka kini sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye lengkap dengan tangan terborgol kabel ties.

Tak ada sepatah kata pun terucap dari mulut para tersangka. Tak lagi bengis, para tersangka kini hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di hadapan awak media.

Polda Metro Jaya menghadirkan 5 tersangka perampokan sadis yang menewaskan nenek Bimih (72) di Cabangbungin, Bekasi. (Wildan Noviansah/detikcom)

Peristiwa Perampokan

Nenek Bimih ditemukan tewas oleh warga pada Senin (10/2) dini hari. Berawal ketika saksi berinisial R melintas di depan rumah korban yang juga dijadikan toko kelontong, melihat ada 2 unit motor dan 3 orang pria mencurigakan di depan rumah korban.

Saksi kemudian menegur ketiga pria asing itu. Tak lama kemudian, saksi melihat satu pria lainnya keluar dari rumah korban dan mereka langsung tancap gas.

Saat itu warga mendapati korban sudah meninggal. Korban meninggal dengan kondisi leher, kaki, dan tangan yang terikat. Selain itu, ada luka pada bagian wajah korban.

"Korban meninggal dunia dengan terdapat lilitan baju pada leher, kaki diikat menggunakan kain, tangan terikat menggunakan baju. Terdapat luka lecet pada bagian bawah mata, lecet pada hidung, memar akibat pukulan pada bibir," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Oknum ASN Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar) berinisial RB (34) ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 135 juta. Oknum pegawai Rutan Mamasa itu awalnya meminjam uang tersebut dari pria bernama Asbar, namun tak kunjung dikembalikan.

"(Pelaku) pegawai Rutan Mamasa," ujar Kasi Humas Polresta Mamuju Ipda Herman Basir kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Herman mengatakan kasus ini berawal saat pelaku mendatangi korban di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada 2024. Saat itu pelaku meminjam uang dengan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan berjanji mengembalikan dalam waktu dekat.

"Namun hingga saat ini uang yang dipinjam pelaku tak kunjung dikembalikan," terangnya.

Korban kemudian melaporkan pelaku pada akhir 2024 atas kasus penipuan dan penggelapan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan pelaku sebagai tersangka usai dilakukan gelar perkara pada Februari 2025.

"Berdasarkan bukti dan keterangan yang telah kami kumpulkan, tersangka RB kini telah resmi kami tahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," bebernya.

Herman menambahkan pelaku dijerat Pasal Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari kasus ini, pihaknya mengimbau agar warga berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang dalam jumlah besar.

"Polresta Mamuju mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang," pungkasnya.

Video: Oknum Bhayangkari di Jambi Tipu Puluhan Warga Sampai Rp 4,8 M

Video: Oknum Bhayangkari di Jambi Tipu Puluhan Warga Sampai Rp 4,8 M

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Reformasi Birokrasi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Hery Susanto menekankan bahwa perombakan birokrasi yang transparan dan efisien merupakan syarat utama untuk meningkatkan daya saing global.

"Kualitas birokrasi yang baik menjadi fondasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mempercepat pertumbuhan ekonomi," kata Hery dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Hery dalam seminar nasional yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna membahas strategi Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap (MIT) di Jakarta, Rabu (12/2).

Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja, tingginya biaya produksi, dan minimnya nilai tambah dalam industri nasional.

Sekretaris Jenderal KAHMI Syamsul Qomar menambahkan bahwa regulasi yang lebih sederhana dan proses perizinan yang cepat sangat dibutuhkan guna memperlancar arus investasi.

"Regulasi seharusnya menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, bukan penghambat," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha agar sektor swasta dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi.

Pada kesempatan sama, Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdul Hakim menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah nyata untuk menyederhanakan birokrasi, salah satunya melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Digitalisasi menjadi solusi dalam memotong rantai birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi pelayanan publik," tambah Abdul.

Dengan sistem yang lebih efisien, diharapkan investasi dapat lebih mudah masuk, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Riyatno mengungkapkan bahwa meskipun realisasi investasi tahun 2024 meningkat 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, masih ada tantangan besar dalam menjamin kepastian hukum bagi investor.

"Kepastian hukum dan keamanan investasi harus dijamin agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif,” tutur Riyatno seraya menyoroti pentingnya penanganan kasus premanisme di kawasan industri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa pengembangan industri berbasis energi hijau menjadi salah satu strategi utama dalam mengatasi MIT.

"Hilirisasi sumber daya alam dan transisi menuju energi terbarukan akan meningkatkan nilai tambah ekspor serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil," jelas Eniya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga mendukung target pemerintah untuk mencapai net-zero emissions pada 2060.

Di sisi lain, Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menciptakan kebijakan yang mendukung investasi, terutama di sektor berbasis sumber daya alam.

"Kolaborasi yang erat antara dunia usaha dan pemerintah akan mempercepat penciptaan ekosistem investasi yang lebih efisien dan produktif," ujar Dany.

Sebagai hasil dari seminar ini, para pemangku kepentingan sepakat untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui digitalisasi, mendorong investasi di sektor strategis, serta memperkuat penegakan hukum guna menekan malaadministrasi.

Rekomendasi strategis yang dihasilkan diharapkan dapat memperkokoh tata kelola pemerintahan yang lebih baik sehingga Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status negara maju pada dekade mendatang.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025