Petugas yang berjaga saat lima orang tahanan yang kabur dari Lapas Kelas II B Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), akan diperiksa. Petugas yang piket saat itu terancam disanksi.

"Karena kejadian ini malam pasti ada kelalaian, mungkin karena ngantuk. Tapi kita belum ketahui secara pasti karena itu jam-jam rawan," kata Kasubag Humas Kemenkumham Sumsel, Hamsir, Senin (23/12/2024).

Terkait peristiwa tersebut pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait apakah ada kelalaian yang dilakukan petugas. Saat ini pihaknya juga masih fokus ke pengejaran dua orang tahanan berhasil kabur.

"Itu dalam proses tindak lanjut terkait permasalahan ini. Pak kadivas juga sudah ke sana untuk menindaklanjuti, diperiksa sesuai SOP. Kalau memang mereka salah (petugas) kita akan lakukan hukuman disiplin kepada petugas kita yang melakukan kelalaian pada saat kejadian ini," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, lima tahanan yang kabur dari Lapas kelas II B Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel dengan cara memanjat pagar pembatas menggunakan tali. Namun, dua orang tahanan tidak berhasil kabur karena takut dan luka pada bagian kaki.

Peristiwa tersebut terjadi di Lapas Kelas II B Kayuagung, Kabupaten OKI , Sumsel pada Sabtu (21/12/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Adapun identitas Kelima tahanan tersebut ialah Taufik Hidayat (TH), Herli Dewanto (HD), Edi Irawan (ED), Joko Iskandar (JK) dan Hengki Mirianto (HM).

Namun, tiga orang tahanan TH, HD dan ED memanjat dan langsung melarikan diri "Namun si Joko tidak naik karena terluka, sementara HM tidak sanggup takut terjatuh. Karena dua orang yang belum keluar ini kelihatan oleh penghuni sel lainnya dan berteriak ada orang di luar," katanya

Setelah mendengar teriakan dari penghuni sel lain, para petugas langsung mengamankan Joko dan Hengki. Setelah dilakukan pengejaran satu orang bernama Edi Irawan (ED) berhasil ditangkap, sementara dua orang lainnya masih dalam pengejaran.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Sebanyak lima orang tahanan di Lapas Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, kabur. Tiga orang tahanan berhasil diamankan, sementara dua di antaranya masih dalam pengejaran.

Kasubag Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kemenkumham Sumsel Hamsir mengatakan dua orang tahanan yang berhasil ditangkap saat masih berada di area lapas bernama Joko Iskandar (JK) dan Hengki Mirianto (HM).

"Iya JK ini mengalami luka pada bagian kaki, sementara HM tidak berani memanjat tembok. Sementara 3 orang lainnya berhasil kabur dengan cara memanjat tembok menggunakan tali yang sudah mereka persimpangan," katanya.

Ketiga tahanan yang berhasil kabur bernama Taufik Hidayat (TH), Herli Dewanto (HD) dan Edi Irawan (ED). Namun Edi Irawan berhasil ditangkap oleh petugas setelah dilakukan pengejaran.

"Setelah azan Subuh, salah satu warga binaan di staf 3 berteriak (melihat JK dan HM berada di luar sel) sehingga petugas berdatangan dan melaporkan kejadian itu," ujarnya.

Hamsir menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan tindak lanjut dan pemeriksaan terhadap petugas lapas sesuai SOP, serta melakukan pengejaran terhadap dua orang tahanan yang berhasil kabur. Bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI.

Diberitakan sebelumnya, tiga dari lima orang tahanan yang kabur dari Lapas Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan sudah berhasil ditangkap. Dua orang tahanan ditangkap saat masih berada di area lapas, sementara satu lagi ditangkap pada Sabtu malam.

Peristiwa tahanan kabur ini terjadi pada Sabtu (21/12/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Dari informasi yang dihimpun detikSumbagsel, dua orang tahanan kasus pencurian itu diamankan saat hendak kabur. Keduanya terjatuh saat memanjat dinding lapas.

Akibat kejadian itu, dua tahanan yang hendak kabur tersebut mengalami patah kaki dan tangan. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kayuagung Kelas II B, Kgs M Alfha Rezha membenarkan adanya tahanan yang kabur tersebut.

"Iya benar ada lima tahanan kasus 363 (pencurian) yang mencoba kabur dari Lapas Kayuagung," kata dia, Minggu (22/12/2024).

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Sidang vonis 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK ditunda. Sidang ditunda karena putusan belum siap.

"Hari ini Pak Jaksa dan Penasihat Hukum maupun Terdakwa, sedianya hari ini akan dibacakan putusan ya. Namun, karena sesuatu hal, khususnya untuk musyawarah belum tercapai. Selain itu, Ibu Sri, hakim anggota, juga sedang berhalangan," kata ketua majelis hakim Maryono di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

Hakim mengatakan sidang vonis digelar pada Jumat (13/12). Hakim memerintahkan 15 terdakwa kasus ini kembali ke sel tahanan.

"Jadi kami belum bisa membacakan hari ini, akan kita bacakan besok ya. Akan kita bacakan besok Jumat, itu tanggal 13 (Desember)," ujar hakim.

Sebelumnya, sidang tuntutan 15 terdakwa kasus dugaan pungli Rutan KPK digelar pada Senin (25/11). Jaksa meyakini 15 terdakwa kasus ini melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Berikut tuntutan lengkapnya:

1. Deden Rochendi, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun
2. Hengki, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419 juta subsider 1,5 tahun
3. Ristanta, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun
4. Eri Angga Permana, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan
5. Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun
6. Achmad Fauzi, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 1 tahun
7. Agung Nugroho, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan
8. Ari Rahman Hakim, dituntut 4 tahun penjara, denda 250 juta subsider 6 bulan
9. Muhammad Ridwan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan
10. Mahdi Aris, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan
11. Suharlan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan
12. Ricky Rachmawanto, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan
13. Wardoyo seluruhnya, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan
14. Muhammad Abduh, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan
15. Ramadhan Ubaidillah, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara itu, tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Mantan Petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim menyampaikan permintaan maaf kepada sang kekasih karena harus menunda rencana bahagia. Ari mengaku rela kekasih bersanding dengan pria lain jika menunggunya terlalu lama.

Hal itu disampaikan Ari saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadi terdakwa terkait kasus pungutan liar (pungli) Rutan KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (2/12/2024).

Mulanya. Ari meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena harus banting tulang menjadi kuli bangunan untuk menggantikan dirinya yang saat ini tidak bisa membiayai kebutuhan.

"Kepada kedua orang tua saya, emak dan bapak. Izinkan saya menyampaikan pesan permintaan maaf, Emak, Pak, maafkan Ari atas apa yang menimpa Ari sampai hari ini. Maafkan karena Ari di usia senja Bapak harus mencari nafkah sebagai kuli bangunan dan berjualan serabutan di pinggir jalan," kata Ari.

Ari juga meminta maaf kepada kekasihnya, Dewi Ratnasari, karena harus menunda rencana. Ari mengucapkan terima kasih kepada kekasihnya yang setia membesuk selama 9 bulan di penjara.

"Kepada Dewi Ratnasari kekasih saya, maafkan saya karena kekhilafan saya, rencana indah kita jadi harus tertunda. Terima kasih selama 9 bulan telah menjadi satu-satunya orang yang selalu membesuk saya. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan serta kesehatan dan selalu kepadamu," kata Ari.

Ari lalu menyampaikan pesan kepada pujaan hatinya itu. Dia mengaku rela kekasih bersanding dengan pria lain jika menunggunya terlalu lama.

"Dan apabila nanti menungguku terlalu lama lebih baik kau bersanding dengan yang lain, karena bahagiamu juga bahagiaku," katanya.

15 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara

Sebanyak 15 terdakwa kasus ini dituntut 4-6 tahun penjara. Jaksa menyakini 15 terdakwa dalam kasus ini melanggar pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.

Hal memberatkan tuntutan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Sementara hal meringankan tuntutan adalah para terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya kecuali terdakwa VI Achmad Fauzi.

Berikut tuntutan lengkap 15 terdakwa kasus dugaan pungli di Rutan KPK:

1. Deden Rochendi, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 1 tahun

7. Agung Nugroho, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim, dituntut 4 tahun penjara, denda 250 juta subsider 6 bulan

9. Muhammad Ridwan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Petugas Rutan KPK periode 2018-2022, Hengki, dituntut 6 tahun penjara dalam kasus pungutan liar (pungli) Rutan KPK. Hengki menuding beberapa terdakwa kongkalikong untuk menumbalkannya dalam kasus ini.

"Majelis Hakim Yang Mulia, saya dalam perkara ini merasa dizalimi oleh beberapa terdakwa yang bermufakat untuk menumbalkan saya," kata Hengki saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (2/12/2024).

Hengki mengatakan dia dan keluarga menerima sanksi sosial dari masyarakat yang sangat berat terkait kasus ini. Belum lagi, menurut dia, keluarganya kini dicap sebagai keluarga koruptor.

"Saya hanyalah seorang suami yang menjadi tulang punggung untuk istri dan ayah dari dua orang anak yang baru berusia 3 tahun dan 1 tahun. Sewaktu saya menjalani proses penyelidikan dan penyidikan, saya menerima sanksi sosial yang sangat berat dari berita-berita yang menyudutkan nama saya," ujarnya.

"Belum lagi label atau cap sebagai koruptor telah saya dan keluarga saya terima," ujarnya.

Hengki mengatakan dia sebagai tulang punggung keluarga. Hengki meminta majelis hakim meringankan hukuman penjara.

"Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mohon kebijakan majelis hakim yang mulia untuk memberikan keringatan hukuman kepada saya, baik hukuman penjara, denda, maupun subsidernya, agar saya sekiranya masih diberikan kesempatan untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Saya tidak meminta agar saya dibebaskan dari segala tuntutan Yang Mulia, karena saya mengakui bahwa saya memang bersalah," kata Hengki.

"Dalam hal ini, saya merupakan tulang punggung keluarga saya, Yang Mulia. Dengan segala kerendahan hati, dalam kesempatan ini saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan saya," imbuhnya.

15 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara

Sebanyak 15 terdakwa kasus ini dituntut 4-6 tahun penjara. Jaksa menyakini 15 terdakwa dalam kasus ini melanggar pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.

Hal memberatkan tuntutan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Sementara hal meringankan tuntutan adalah para terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya kecuali terdakwa VI Achmad Fauzi.

Berikut ini tuntutan lengkap 15 terdakwa kasus dugaan pungli di Rutan KPK:

1. Deden Rochendi, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 1 tahun

7. Agung Nugroho, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim, dituntut 4 tahun penjara, denda 250 juta subsider 6 bulan

9. Muhammad Ridwan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019-Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Mantan petugas Rutan KPK Wardoyo menangis saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi kasus pungutan liar (pungli) Rutan KPK. Wardoyo menyebut anaknya dicap sebagai anak koruptor kelas berat oleh teman-teman sekolah karena kasus ini.

Hal itu disampaikan Wardoyo saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi kasus pungli Rutan KPK di Pengadilan Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024). Mulanya, Wardoyo mengaku sudah 10 tahun bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) di KPK.

"Majelis hakim Yang Mulia, perjalanan karier saya sebagai PNS dimulai dengan niat untuk membanggakan dan keinginan almarhum kedua orang tua saya, dengan mengorbankan waktu karena harus bekerja keras. Alhamdulillah selama kurang lebih 10 tahun masa pengabdian saya dalam KPK, saya diberi kepercayaan menjadi PNS," kata Wardoyo.

Wardoyo tidak menyangka kini duduk di kursi pesakitan karena terjerat kasus pungli. Dia menyebut kariernya yang selama ini dibanggakan harus berhenti pada 2024.

"Sungguh tidak pernah dibayangkan bermimpi pun tidak, karier saya yang membuat saya dan keluarga saya bangga harus berhenti di tahun 2024 dikarenakan saya salah menerima perintah dari saudara Hengki yaitu perintah mengambil uang di sekitaran Tangkuban Perahu oleh seseorang yang sebelumnya saya tidak tahu," ujarnya.

Wardoyo pun menangis saat menceritakan kondisi keluarganya. Dia menyebut istrinya sering mendapat sindiran keras dari tetangga, sementara anaknya dicap anak koruptor kelas berat.

"Dengan adanya ini, istri, anak-anak saya mendapat sindiran keras dari para tetangga, belum lagi anak saya yang masih sekolah sering dicap anak koruptor, dicap sebagai anak koruptor kelas berat yang merugikan negara dengan sering hadirnya di media sosial, sering membuat istri dan anak-anak saya sulit beradaptasi dengan tetangga dan teman-teman sekolah, " ujarnya sambil terisak.

Wardoyo mengaku menyesali perbuatannya. Dia meminta keringanan hukuman dari majelis hakim.

"Saya teramat sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan, saya berharap dan memohon kiranya sudi mempertimbangkan kembali keterangan saksi yang dihadirkan bahwa saya tidak memeras atau meminta uang, saya hanya diperintah untuk mengambil sejumlah uang di luar rutan di Tangkuban Perahu," ujarnya.

15 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara

Sebanyak 15 terdakwa kasus ini dituntut 4-6 tahun penjara. Jaksa menyakini 15 terdakwa dalam kasus ini melanggar pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.

Hal memberatkan tuntutan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Sementara hal meringankan tuntutan adalah para terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya kecuali terdakwa VI Achmad Fauzi.

Berikut tuntutan lengkap 15 terdakwa kasus dugaan pungli di Rutan KPK:

1. Deden Rochendi, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 1 tahun

7. Agung Nugroho, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim, dituntut 4 tahun penjara, denda 250 juta subsider 6 bulan

9. Muhammad Ridwan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019-Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Lihat juga Video '15 Terdakwa Kasus Pungli Rutan KPK Dituntut 4-6 Tahun Penjara':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK memasuki babak baru. Sebanyak 15 terdakwa kasus ini dituntut 4-6 tahun penjara.

Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/11/2024). Jaksa menyakini 15 terdakwa dalam kasus ini melanggar pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan.

Jaksa mengatakan para terdakwa mengetahui perbuatan yang telah dilakukan melanggar aturan, tapi tetap dijalankan. Jaksa mengatakan tak ada alasan pemaaf, pembenar, dan penghapus pertanggungjawaban pidana untuk perbuatan tersebut.

"Dilakukan secara sadar dan sengaja dan segala akibat yang ditimbulkan diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa," ujar jaksa.

Hal memberatkan tuntutan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Sementara hal meringankan tuntutan adalah para terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya kecuali terdakwa VI Achmad Fauzi.

Berikut tuntutan lengkap 15 terdakwa kasus dugaan pungli di Rutan KPK:

1. Deden Rochendi, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 1 tahun

7. Agung Nugroho, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim, dituntut 4 tahun penjara, denda 250 juta subsider 6 bulan

9. Muhammad Ridwan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo seluruhnya, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rutan KPK, Ramadhan Ubaidillah, mengaku awalnya tak mau menerima duit dari para tahanan. Namun, dia mengaku takut hingga akhirnya ikut menerima duit usai ada tahanan yang mendadak menyebut jumlah anak dan alamatnya.

"Saya dari awal saya nggak mau terima tapi sudah saya sampaikan di BAP dalam beberapa bentuk intervensi dari tahanan, dari yang awalnya tiba-tiba mereka nawarin saya mau digaji 3 kali lipat, terus juga tiba-tiba di kemudian hari tiba-tiba seorang tahanan bisa menyebutkan saya punya anak dua, saya tinggal di mana," kata Ramadhan Ubaidillah saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Ramadhan mengaku heran karena ada tahanan yang mengetahui identitas keluarganya tersebut. Dia mengatakan seniornya di Rutan KPK menyebut para tahanan KPK bukan orang sembarangan.

"Kok bisa tahu itu tahanan, saudara punya anak dua, kemudian tinggal di daerah mana?" tanya jaksa.

"Itu dia, saat itu saya nanya ke senior saya kan, ini tahu dari mana? Sedangkan saya ingat banget, atensi dari Pak Deden (mantan Plt Karutan KPK) ketika saya pertama kali menghadap Karutan, Pak Deden bilang, 'Kamu haram menerima ini-itu, ini-itu, terus jangan terlalu akrab dengan tahanan'. Bila dari situ saya membatasi diri saya ketika ada yang menanyakan 'rumahnya di mana, tinggal di mana, terus anak kamu berapa' saya nggak akan pernah menjawab. Tiba-tiba ada seorang tahanan bisa sebut anak saya dua, saya tinggal di mana, itu dari kalau menurut senior-senior saya, mereka bilang 'Mereka itu bukan orang sembarangan, walaupun mereka di dalam, di luar orangnya banyak'," ujar Ramadhan.

"Dari situ saya merasa bahwa wah, mungkin ya Pak, izin kalau saya seorang laki-laki kalau buat diri saya sendiri saya nggak akan takut, tapi ketika sudah berbicara soal keluarga, itu saya harus pikir seribu, seribu kali untuk melawan seperti itu," tambahnya.

Jaksa lalu menanyakan alasan Ramadhan bersedia menjadi 'Lurah', yakni petugas Rutan KPK yang bertugas mengumpulkan duit pungli dari para tahanan melalui 'korting'. Ubai mengaku hanya mengikuti perintah.

"Kalau jadi 'Lurah' sendiri kebetulan saksinya ada di sini Bang Harlan (Suharlan) sebagai senior saya, jadi ketika saya disuruh menggantikan Bang Harlan, saat itu Bang Harlan itu disuruh setop oleh Hengki," jawab Ramadhan.

Dia menyampaikan permintaan maaf ke KPK atas perbuatannya. Dia menyesal telah mencoreng nama baik KPK dan membawa keluarganya dalam situasi ini.

"Di sini pertama-tama saya mau minta maaf kepada instansi di sini adalah KPK atas apa yang sudah saya lakukan sebagai insan KPK karena sudah mencoreng nama baik KPK sendiri. Lalu saya mau minta maaf juga ke keluarga saya karena membuat mereka berada di posisi seperti ini, di mana istri saya harus berjuang untuk mencari nafkah untuk ketiga anak saya. Lalu, saya yang pasti sangat-sangat menyesal atas apa yang sudah saya lakukan," ujar Ramadhan.

Ramadhan mengaku menerima duit pungli senilai Rp 135,5 juta. "Kalau saya sendiri tidak pernah mencatat, namun di dakwaan itu sekitar Rp 135,5 juta," jawab Ubaidillah.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Simak Video: KPK Bakal Jerat Pelaku Intelektual Kasus Pungli Rutan

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengungkap gambar sapi, hujan, hingga banjir menjadi kode info sidak ke para tahanan. Hengki mengatakan petugas rutan yang melakukan sidak mendapat jatah rokok hingga duit.

Hengki, yang juga terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK, diperiksa dalam kapasistasnya sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (15/11/2024).

"Apa ada kode khusus?" tanya jaksa.

"Untuk kode khusus kalau dari Pak Sopian Hadi ke Pak Deden saya pernah di informasikan oleh Pak Deden, dan dikasih tunjuk chatting-annya. Itu kodenya gambar sapi, setelah gambar sapi kemudian berubah lagi Pak Deden menginformasikan itu hujan, kemudian berubah lagi menginformasikan itu banjir," jawab Hengki.

Hengki mengatakan info sidak sengaja dibocorkan petugas rutan ke para tahanan. Imbalannya, menurut Hengki, para petugas rutan yang melakukan sidak mendapat rokok hingga duit.

"Setelah dilakukan sidak nihil gitu, apakah ada para yang melalui sidak itu menerima sesuatu lagi dari para tahanan?" tanya jaksa

"Benar," jawab Hengki.

"Menerima apa?" tanya jaksa.

"Rokok ada juga uang," jawab Hengki.

Hengki mengatakan rokok dan duit itu diterima satu pintu melalui terdakwa Sopian Hadi. Kemudian, rokok dan uang itu akan dibagi ke semua petugas rutan yang melakukan sidak.

"Dibagi pada seluruh petugas yang melakukan sidak?" tanya jaksa.

"Teknisnya satu pintu ke Pak Sopian," jawab Hengki.

Dia mengatakan sidak dilakukan rutin setiap bulan. Dia menuturkan teknis pembagian jatah rokok hingga duit terkait sidak dilakukan oleh Sopian Hadi.

"Kalau rokok berapa slot? Mohon maaf untuk berapa banyak rokok. Itu yang diminta?" tanya jaksa.

"Saya hanya lihat hitungannya sudah dipecah per bungkus, bungkus, tidak slot, slot," jawab Hengki.

"Kalau uang berapa nilai untuk para petugas yang melakukan sidak?" tanya jaksa.

"Pak Sopian sendiri Rp 2-3 juta," jawab Hengki.

"Terus anggota yang lain berapa?" tanya jaksa.

"Nah, itu dari Pak Sopian sendiri teknisnya Pak Sopian yang bagi-bagi ke mereka," jawab Hengki.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Lihat juga video: KPK Vs Paman Birin, Bukti Lunglainya KPK

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengungkap kode sidak ke para tahanan. Hengki mengatakan gambar sapi juga menjadi kode sidak di Rutan KPK.

Hal itu disampaikan oleh Hengki, yang juga terdakwa kasus dugaan pungli Rutan KPK, saat diperiksa dalam kapasistasnya sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah.

"Apa ada kode khusus?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

"Baik, untuk kode khusus kalau dari Pak Sopian Hadi ke Pak Deden saya pernah di informasikan oleh Pak Deden, dan dikasih tunjuk chatting-annya. Itu kodenya gambar sapi, setelah gambar sapi kemudian berubah lagi Pak Deden menginformasikan itu hujan, kemudian berubah lagi menginformasikan itu banjir," jawab Hengki.

"Itu kepada seluruh Rutan?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Hengki.

Hengki mengatakan informasi sidak sering bocor ke para tahanan. Hasilnya, menurut Hengki, tak ada barang yang ditemukan saat sidak.

"Ketika informasi bocor dilakukan sidak, akibatnya apa?" tanya jaksa.

"Nihil temuan," jawab Hengki.

Selain itu, dia mengatakan penunjukan 'lurah' dilakukan berdasarkan senioritas. Istilah 'lurah' digunakan untuk petugas Rutan yang bertugas mengumpulkan pungli dari para tahanan melalui 'korting'.

"Saudara yang menunjuk mereka jadi lurah siapa?" tanya jaksa.

"Mereka sendiri berdasarkan senioritas Pak Jaksa," jawab jaksa.

"Mereka sendiri itu siapa?" tanya jaksa.

"Orang pegawai petugas Rutan khususnya pengamanan," jawab Hengki.

"Itu yang menunjuk pegawai? Bukan pimpinan?" tanya jaksa.

"Tidak ada, mereka memilih yang sejalan dengan mereka, makanya bisa bertahan dengan lama," jawab Hengki.

Hengki mengatakan 'korting' juga ditunjuk oleh para tahanan bukan petugas Rutan. Istilah 'korting' merupakan tahanan yang dianggap dituakan dan bertugas mengumpulkan pungli para tahanan untuk kemudian diserahkan ke 'lurah'.

"Siapa yang menunjuk korting?" tanya jaksa.

"Para tahanan sendiri, Pak Jaksa," jawab Hengki.

Jaksa juga mendalami jatah Karutan, Kamtib, hingga koordinator terkait pungli tersebut. Hengki menyakini jatah yang diterima 'lurah' juga bernilai besar.

"Di BAP (berita acara pemeriksaan) nomor 22 Saudara menerangkan bahwa untuk Deden Rochendi sebagai Kepala Rutan dapat Rp 10 juta, kemudian Sopian Hadi sebagai Koordinator Kamtib Rp 5 juta, Eri Angga Permana sebagai Koordinator Yantas juga Rp 5 juta, kemudian Ristanta sebagai Kepala Rutan Rp 10 juta, Agung Nugroho sebagai Kamtib Rp 7 juta, Ari Rahman Hakim sebagai Kamtib juga dapat Rp 5 juta. Kalau untuk lurahnya berapa jatahnya?" tanya jaksa.

"Kalau untuk lurah sendiri, Pak Jaksa, ini kalau sepengetahuan saya kalau untuk spesifiknya saya tidak tahu, tapi yang jelas harusnya karena dia yang mengetahui bonggolnya, totalnya, harusnya dia mendapat besar juga," jawab Hengki.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019-Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Lihat juga video: KPK Vs Paman Birin, Bukti Lunglainya KPK

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengatakan ada calo penasihat hukum (PH) untuk para tahanan di Rutan KPK. Hengki mengatakan calo PH merupakan 'permainan' terdakwa Wardoyo.

Hal itu disampaikan oleh Hengki, yang juga terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK saat bersaksi untuk Terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah. Mulanya, Jaksa KPK menanyakan 'permainan' yang dilakukan Wardoyo.

"Untuk permainan Wardoyo. Wardoyo ini selain memasukkan calo PH, calo PH lah saya bilang, dia memasukkan untuk pemesanan makanan, dia juga main. Lalu, pernah meminjam untuk kendaraan tahanan yang dipakai sama dia. Kemudian meminjam lagi kendaraan tahanan yang berbeda untuk membawa pupuk. Bahkan sampai saudara yang bersangkutan juga berstatement waktu pengadaan dipan di (Rutan Gedung) C1 beliau ikut andil karena yang mengerjakan ternyata rekan beliau," kata Hengki di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Hengki mengatakan para penasihat hukum yang dimasukkan Wardoyo ke Rutan KPK membawa proposal dan menawarkan jasanya ke para tahanan. Wardoyo merupakan mantan 'lurah' di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Istilah lurah merupakan sebutan untuk petugas Rutan yang bertugas mengumpulkan duit pungli dari para tahanan melalui korting.

"Itu Saudara mengatakan tadi calo PH ini serius menurut saya, keterangan Saudara?" tanya jaksa.

"Iya. saya pernah mendapati," jawab Hengki.

"Siapa? Apa yang dimaksud dengan calo PH itu apa? coba Saudara jelaskan?" tanya jaksa.

"Jadi gini, ketika ada tahanan baru ya mohon maaf oknum lah oknum PH. Saya sebutnnya, saya tidak menyebut PH secara spesifik karena global. Itu pada berdatangan ke Rutan. Itu membawa proposalnya masing-masing," jawab Hengki.

"Menemui Saudara sebagai Kamtib?" tanya jaksa.

"Nggak, nggak. Itu keregister. Apalagi waktu jaman Korip itu keregister. Setelah keregister permainan Korip dengan dengan Wardoyo seperti itu langsung menawarkan ke tahanan yang bersangkutan," jawab Hengki.

"Hanya Wardoyo saja?" tanya jaksa.

"Dengan Korip. Dia partner," jawab Hengki.

Jaksa lalu mendalami oknum penasihat hukum yang bekerja sama dengan Wardoyo. Namun Hengki mengaku lupa.

"Saudara tahu siapa oknum PH yang bekerja sama dengan Wardoyo sama Korip itu?" tanya jaksa.

"Saya lupa," jawab Hengki.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Saksikan juga video: Komisi III Akan Gali Persoalan Etika & Hukum saat Uji Capim KPK

[Gambas:Video 20detik]

SERANG, iNewsCilegon.id- Polda Banten menggelar upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju yang dilaksanakan di Lapangan Apel Polda Banten pada Sabtu (17/08).

Wakapolda Banten Brigjen Pol. Hengki memimpin langsung kegiatan Upacara tersebut sekaligus bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) dan diikuti Pejabat Utama (PJU) serta personel Polda Banten.

Upacara diawali dengan pengibaran bendera merah putih di lanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam Kemerdekaan Republik Indonesia, pembacaan teks Pancasila, pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pembacaan teks Proklamasi dan di akhiri dengan pembacaan doa.

Dalam kesempatannya Wakapolda Banten Brigjen Pol. Hengki menyampaikan bahwa tema kali ini menggambarkan semangat untuk terus bergerak maju dalam upaya memajukan Indonesia.

 “Dengan maksud pentingnya upaya berkelanjutan, inovasi dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan kemajuan serta perkembangan yang lebih baik,” kata Hengki saat membacakan amanat Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto. 

Selanjutnya Hengki menyampaikan momentum hari kemerdekaan selalu mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. 

“Dalam mengenang perjuangan mereka, mari kita renungkan nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi bangsa ini yaitu persatuan, keragaman dan semangat gotong royong. Melalui semangat tersebut, kita telah berhasil mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanan pembangunan bangsa," ucap Hengki. 

Lebih lanjut Hengki menyampaikan sebagai generasi penerus bangsa, kita patut waspada terhadap penyebaran paham radikal dan ideologi anti pancasila yang telah menyebabkan munculnya aksi terorisme, berkembangnya sikap intoleransi, ujaran kebencian, hoax, meningkatnya potensi konflik sosial dan terkikisnya nilai-nilai bhinneka tunggal ika. Berbagai rongrongan tersebut, merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa yang berpotensi meluluh lantakkan buah perjuangan pendahulu kita dan hilangnya nilai keberagaman indonesia.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai keragaman, mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan pemisah. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil dan harmoni," ujarnya. 

Diakhir, Wakapolda Banten mengajak kepada para peserta upacara untuk bersatu dalam semangat perjuangan. “Saya mengajak kepada seluruh personel untuk bersatu dalam semangat perjuangan menjaga kebhinekaan dan bekerja bersama menuju masa depan yang lebih baik mari kita terus mengibarkan bendera kebangsan dengan kebanggaan dan mengukir prestasi untuk indonesia yang lebih gemilang,” tutupnya. 

Editor : M Mahfud