Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi, penyerahan dilakukan oleh Kepala Danantara Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod kepada Mensesneg Prasetyo Hadi pagi ini.

"Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg," ujar Anton dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Anton menyebut pihak Danantara sudah melakukan analisa cermat terhadap payung hukum tersebut. Dengan adanya aturan hukum maka diharapkan lembaga yang bakal mengelola sejumlah aset BUMN ini dapat segera beroperasi.

"Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi," imbuhnya.

Pada saat yang sama para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara. Setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB.

Sebelumnya, Muliaman Hadad mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait peluncuran Danantara. Pesan itu disampaikan agar peluncuran Danantara dilakukan secepat mungkin, namun dengan kehati-hatian tinggi.

"Beliau (Prabowo) cuma berpesan dilakukan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu," kata Muliaman kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Kali ini Muliaman tidak bisa memastikan kapan Danantara akan diluncurkan. Dalam pelaksanaannya disebut menunggu waktu Prabowo.

Lihat juga Video 'Bertemu Mensesneg, Menkomdigi Bahas Penanganan Judol-Kejahatan Digital':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi, penyerahan dilakukan oleh Kepala Danantara Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod kepada Mensesneg Prasetyo Hadi pagi ini.

"Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg," ujar Anton dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Anton menyebut pihak Danantara sudah melakukan analisa cermat terhadap payung hukum tersebut. Dengan adanya aturan hukum maka diharapkan lembaga yang bakal mengelola sejumlah aset BUMN ini dapat segera beroperasi.

"Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi," imbuhnya.

Pada saat yang sama para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara. Setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB.

Sebelumnya, Muliaman Hadad mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait peluncuran Danantara. Pesan itu disampaikan agar peluncuran Danantara dilakukan secepat mungkin, namun dengan kehati-hatian tinggi.

"Beliau (Prabowo) cuma berpesan dilakukan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu," kata Muliaman kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Kali ini Muliaman tidak bisa memastikan kapan Danantara akan diluncurkan. Dalam pelaksanaannya disebut menunggu waktu Prabowo.

Lihat juga Video 'Bertemu Mensesneg, Menkomdigi Bahas Penanganan Judol-Kejahatan Digital':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Dedi Mulyadi menang telak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Warungkiara, Kabupaten Sukabumi.

Dalam data yang diterima detikJabar, Dedi Mulyadi-Erwan unggul dengan 668 suara, menyusul pasangan nomor urut 1, H Acep Adang Ruhiyat-Gita dengan perolehan suara 276, lalu nomor urut 2 Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dengan perolehan 69 suara, dan terakhir pasangan nomor urut 3, H Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan 65 suara.

Dari DPT awal 1.233, total pemilih sebanyak 1.129 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 51. Sementara untuk pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sukabumi, suara pasangan Iyos Somantri-Zainul unggul dengan perolehan 627 suara, kemudian pasangan Asep Japar-Andreas dengan sebanyak 117 suara. Jumlah tersebut dari total pemilih 772, dan suara tidak sah sebanyak 28.

Kepala Lapas Kelas IIB Warungkiara, Irfan mengatakan pelaksanaan Pilkada di Lapas Warungkiara berjalan dengan aman dan lancar. Sebanyak 1.129 warga binaan berpartisipasi dalam pemilihan gubernur, sedangkan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, tercatat 772 pemilih.

"Alhamdulillah, pemungutan suara di Lapas Warungkiara berjalan aman, tertib, dan lancar. Dalam Pilkada tahun ini, prosesnya dipantau langsung oleh Dirbinmas Polda Jabar, Wadirkrimsus, Wakapolres Sukabumi, anggota Panwas Jawa Barat, Panwas Kabupaten Sukabumi, serta Forkopimcam, termasuk Camat, Kapolsek, Danramil, dan lainnya," ujar Irfan, kepada detikJabar, Senin (27/11/2024).

Irfan mengungkapkan proses perhitungan suara sudah selesai sore ini tanpa kendala berarti. "Semua berjalan lancar, dan teman-teman juga bisa melihat sendiri pelaksanaannya tadi," tambahnya.

Pantauan detikJabar di lapangan, suasana pemungutan suara di Lapas Warungkiara terlihat kondusif. Para petugas memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan, termasuk pengawasan dari berbagai pihak untuk menjamin proses demokrasi tetap transparan.

Video: Sikap Optimistis Dedi Mulyadi Bisa Menang di Pilgub Jabar

Video: Sikap Optimistis Dedi Mulyadi Bisa Menang di Pilgub Jabar

Pasangan calon (paslon) Made Muliawan Arya alias De Gadjah dan Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) mendulang kemenangan di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan, Lapas Perempuan (LPP) Kerobokan, dan Lapas Narkotika Bangli.

Dari hasil penghitungan suara di Lapas Kerobokan, Mulia-PAS meraih 293 suara. Unggul tipis dari pasangan Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri).

"Berdasarkan hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pasangan nomor urut 1, Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana, memperoleh suara sebanyak 293 suara," kata Kalapas Kerobokan RM Kristyo Nugroho dalam keterangannya, Rabu (27/11/2024).

Di lapas terbesar di Bali itu Koster-Giri mendulang 226 suara dari 519 lembar surat suara Pilgub Bali yang terpakai dan dinyatakan sah. Ada juga 19 lembar surat suara yang terpakai, tapi dinyatakan tidak sah.

"Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2024 di Lapas Kerobokan sebanyak 538 orang. Terdiri dari pegawai sebanyak 26 orang dan warga binaan (narapidana) sebanyak 512 orang," kata Kristyo.

Situasi yang sama terjadi di Lapas Narkotika Bangli. De Gadjah dan PAS mendulang perolehan sebanyak 251 suara. Sedangkan, pasangan Koster dan Giri, mendulang 201 suara.

"Jumlah DPT di Lapas Bangli untuk Pilgub Bali sebanyak 490. Sebanyak 465 lembar surat suara dinyatakan sah. Sedangkan 19 lembar lainnya dinyatakan tidak sah," kata Kalapas Narkotika Bangli Marulye Simbolon.

De Gadjah dan PAS kembali mendulang keunggulan perolehan suara di LPP Kerobokan. Mereka mendulang perolehan 67 suara. Sedangkan pasangan Koster dan Giri Prasta, hanya mendulang 56 suara.

"Jumlah total pemilih yang hadir yakni 123 orang. Terdiri atas 105 warga binaan dan 17 petugas yang menggunakan hak pilih memilih gubernur dan wakil gubernur Bali. Sedangkan pemilih bupati dan wakil bupati sebanyak 24 orang," kata Kepala LPP Kerobokan Ni Luh Putu Andiyani.

Video Momen Wayan Koster Nyoblos: Sebelum ke TPS Berdoa

Video Momen Wayan Koster Nyoblos: Sebelum ke TPS Berdoa

Momen pencoblosan Pilkada 2024 tetap dilakukan oleh sejumlah tahanan KPK hari ini. Total, ada 10 tahanan KPK yang menggunakan hak pilihnya.

"Sejumlah 10 tahanan di Rutan KPK menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak untuk wilayah DKI Jakarta," kata Tim Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).

Budi mengatakan saat ini ada 40 tahanan di Rutan KPK. Dari total tahanan itu, 10 di antaranya tercatat memiliki KTP Jakarta dan terdaftar sebagai pemilih tetap untuk pemilihan kepala daerah wilayah Jakarta.

"Artinya, seluruh tahanan yang ber-KTP DKI telah menggunakan hak suaranya dalam pilkada kali ini," katanya.

KPK bekerja sama dengan panitia pemungutan suara wilayah Guntur, Jakarta, dalam pelaksanaan pengambilan suara di rutan. Petugas yang terlibat mulai dari dua petugas KPPS, satu orang pengawas pemilu dan satu orang saksi.

Momen tahanan KPK tetap kenakan rompi oranye saat nyoblos di Pilkada 2024 (dok. KPK)

"Pelaksanaan pemungutan suara ini untuk menjamin dan memastikan hak-hak dasar tahanan, salah satunya sebagai pemilih dalam pilkada terpenuhi. KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada para petugas, sehingga prosesnya dapat berjalan lancar dan sesuai asas-asas pemilu," katanya.

Dari 10 tahanan yang menggunakan hak pilih dari Rutan KPK, di antaranya ialah mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Mantan Sestama Basarnas Max Ruland Boseke juga ikut menggunakan hak pilihnya dari rutan KPK.

Berdasarkan foto yang diterima, para tahanan tetap menggunakan rompi warna oranye saat melakukan pencoblosan. Di lokasi pemungutan suara juga terlihat satu kotak suara yang telah disiapkan petugas.

Berikut daftar tahanan KPK yang melakukan pencoblosan hari ini:

Ahmad Taufik
Anjar Sulistiyono
Andhi Pramono
Max Ruland Boseke
Indra Sukmono Arharrys
Richard Cahyanto
Sahata Lumbantobing
Satrio Wibowo
Saut Irianto Rajagukguk
Toras Panggabean

Para tahanan menggunakan hak pilihnya, di Ruang Tahanan (Rutan) Polresta Bandung, Soreang, Rabu (27/11/2024). Mereka nampak antusias untuk nyoblos calon pemimpin di Pilkada 2024.

Para narapidana nyoblos setelah petugas dari KPU mendatangi secara langsung Rutan Polresta Bandung. Kemudian para tahanan menggunakan hak pilihnya dengan diawasi ketat polisi.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bandung Ahmad Rosadi mengatakan, hal itu merupakan bagian dari pelayanan KPU. Menurutnya seluruh warga negara yang memiliki hak konstitusional yang sama.

"Jadi mereka walaupun berada di dalam tahanan, tapi mereka memiliki hak yang sama dengan menyalurkan hak pilih di dalam tahanan, terutama dalam Pilkada tahun ini," ujar Ahmad, kepada awak media, Rabu (27/11/2024).

Ahmad menjelaskan, saat ini mendatangkan secara langsung petugas KPU ke ruang tahanan. Sehingga para tahanan bisa memilih calon pemimpinnya secara langsung.

"Sehingga para tahanan yang ada di tahanan bisa menyalurkan hak pilihnya," katanya.

Menurutnya saat ini mendatangkan sebanyak delapan petugas KPPS. Kata dia, petugas tersebut berasal dari Desa Soreang dan Desa Cingcin.

"Kami mendatangkan 8 KPPS, yang terdiri dari 5 TPS dari Desa Soreang, 3 dari Desa Cincin, itu merupakan lokasi yang terdekat dengan posisi tahanan Polresta Bandung," jelasnya.

Dia menambahkan puluhan tahanan telah mengalurkan hak pilihnya dengan antusias. Tahanan tersebut mayoritas berjenus kelamin laki-laki.

"Ada 86 tahanan yang memiliki hak suara, 84 laki-laki, 2 perempuan," ucapnya.

Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo mengungkapkan saat ini tidak bisa membuka TPS sendiri. Pasalnya tahanan tersebut hanya berjumlah 86 orang.

"Sehingga petugas TPS terdekat yang datang ke Polresta Bandung untuk memberikan ruang hak pilih bagi tahanan. Maka tahanan polresta bandung, maupun di polsek-polsek, dia tidak kehilangan hak pilihnya," kata Kusworo.

Kegiatan pencoblosan bagi para tahanan tersebut berlangsung dari pukul 10.00 WIB sampai 11.30 WIB. Kata Kusworo, semua tahanan sudah memberikan hak suaranya masing-masing.

"Saat ini sudah kembali ke ruang tahanan masing-masing dan dalam keadaan aman, sehat dan selamat," bebernya.

Kusworo menegaskan proses pencoblosan tersebut dijaga ketat oleh polisi. Sehingga para tahanan bisa memberikan hak pilihannya secara masing-masing.

"Iya dijaga ketat oleh polisi. Dalam artian pada saat pelaksanaan pengambilan hak suara tidak ada yang berupaya aneh-aneh atau negatif. Kemudian terjamin kerahasiaan dan kebebasan daripada tahanan itu sendiri untuk menentukan hak pilihnya," pungkasnya.

Video Ketua KPU soal Pilkada di Seluruh Indonesia: Sudah Sangat Siap

Video Ketua KPU soal Pilkada di Seluruh Indonesia: Sudah Sangat Siap

Sebanyak 59 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas II B Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada pilkada 2024. Kondisi itu disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk ada warga binaan yang tak punya nomor induk kependudukan (NIK).

"Sebanyak 59 orang warga binaan tidak memilih. Ada yang tidak punya NIK," kata Kepala Rutan Pangkajene Irphan Dwi Sandjojo, Rabu (27/11/2024).

Ia menjelaskan 11 orang dari 59 WBP tersebut berdomisili luar Sulsel, 2 orang tidak memiliki NIK dan KTP, 17 orang bebas sebelum hari pencoblosan. Kemudian ada 10 orang yang NIK-nya pindah keluar Sulsel, 5 orang tahanan yang masuk setelah tanggal 5 November dan 14 orang NIK-nya tidak ditemukan di capil.

"Penyebabnya kenapa mereka tidak memilih beragam, ada yang domisili luar Sulsel, tidak punya NIK dan KTP sampai memiliki NIK tapi saat dicek NIK nya tidak terdaftar di Capil," ucap Irphan.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 901 Rutan Kelas II B Pangkajene sendiri total diikuti 388 orang yang terdiri dari DPT sebanyak 279 orang dan DPTb 90 orang. Selain diikuti WBP, pemungutan suara di TPS ini juga diikuti pegawai rutan.

"Totalnya 388 orang itu terdiri pegawai dan WBP," kata Irphan.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS ini juga cukup unik dengan mengambil tema timnas sepak bola. Seluruh petugas TPS menggunakan jersey timnas. Selain itu ada juga tiang gawang dan poster pemain timnas yang dipasang.

"Kami sengaja mengambil tema ini untuk memberikan semangat ke Timnas yang sedang berjuang menuju piala dunia," pungkasnya.

Video 59 WBP Rutan Pangkajene Tidak Bisa Memilih

Video 59 WBP Rutan Pangkajene Tidak Bisa Memilih

Hari pencoblosan Pilkada 2024 akan digelar serentak besok. Apakah para tahanan KPK tetap bisa mencoblos?

"Terkait pencoblosan di rutan KPK, informasi yang kami dapatkan KPK tidak membuka TPS sendiri. Namun, akan ada petugas dari TPS terdekat yang akan datang ke rutan untuk memberikan kesempatan para tersangka mencoblos," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Namun Tessa belum mengetahui bagi para tersangka yang domisilinya jauh. Hal itu, kata dia, perlu ada informasi lebih lanjut dari KPU.

"Namun apakah tersangka yang berdomisili di luar daerah ini memiliki kesempatan atau hak, kalau hak bisa mencoblos ya, tapi secara teknisnya ini dari KPU saya belum terinfo karena secara riilnya kertas suaranya ada di masing-masing regional di daerah tersebut. Jadi tidak dikirimkan ke rutan KPK," tuturnya.

Salah satu tersangka KPK yang baru saja ditahan adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang juga maju dalam Pilkada 2024 ini. Terkait apakah Rohidin bisa mencoblos, Tessa juga mengatakan perlu ada informasi lebih lanjut dari KPU.

"Iya itu nanti ditanyakan saja sama KPU apakah memang Rohidin bisa mencoblos di rutan KPK atau tidak," sebutnya.

"Tapi pada prinsipnya, KPK memfasilitasi bila para tersangka ini memang punya suara di daerah khususnya di Jabodetabek untuk dari TPS terdekat, nanti infonya akan ada petugas yang datang," tambah dia.