JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Godam mulai diperiksa penyidik pada pukul 10.00 WIB dan selesai pada pukul 13.15 WIB.

Artinya, ia diperiksa selama 3 jam. Usai diperiksa, Godam mengatakan, penyidik meminta keterangannya terkait tim khusus yang dibentuk mengenai informasi kepulangan eks kader PDIP Harun Masiku.

Tim tersebut, kata dia, dibentuk oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

"Saya tadi ditanya terkait pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pak Yasonna pada waktu itu," kata Godam.

Ia membenarkan penyidik menanyakan soal Yasonna Laoly, namun hanya sebatas pembentukan tim khusus tersebut.

"Ada (kaitan dengan Yasonna), tetapi terkait pembentukan tim yang dibentuk beliau," ujarnya.

Godam juga menyampaikan bahwa penyidik menanyakan soal data perlintasan Harun Masiku.

Ia mengatakan, ketika itu sistem imigrasi hanya mendeteksi Harun Masiku berangkat ke Singapura.

Padahal, kata dia, Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari.

"Data perlintasan tidak ada yang berbeda, pada saat itu sistem kita hanya mendeteksi bahwa Harun Masiku berangkat ke Singapura, tetapi tanggal 7 (Januari) belum terdeteksi, padahal dia sudah kembali ke Indonesia," tuturnya.

Terakhir, Godam menegaskan bahwa ia diperiksa bukan selaku Plt Dirjen Imigrasi, melainkan sebagai mantan Kepala Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

"Ini bukan sebagai Plt Dirjen Imigrasi, ini sebagai peristiwa 5 tahun yang lalu. Saya Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta (5 tahun lalu)," ucapnya.

Saffar M. Godam memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Pantauan Kompas.com, Godam tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.49 WIB dengan didampingi dua orang.

Godam mengatakan, ia akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait data perlintasan eks kader PDIP Harun Masiku.

"Untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku," kata Godam.

Adapun kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Empat tersangka tersebut adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu, Harun lolos dari penangkapan.

Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, Harun masih berstatus buronan dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Adapun Harun Masiku diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk meloloskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Godam mulai diperiksa penyidik pada pukul 10.00 WIB dan selesai pada pukul 13.15 WIB.

Artinya, ia diperiksa selama 3 jam. Usai diperiksa, Godam mengatakan, penyidik meminta keterangannya terkait tim khusus yang dibentuk mengenai informasi kepulangan eks kader PDIP Harun Masiku.

Tim tersebut, kata dia, dibentuk oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

"Saya tadi ditanya terkait pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pak Yasonna pada waktu itu," kata Godam.

Ia membenarkan penyidik menanyakan soal Yasonna Laoly, namun hanya sebatas pembentukan tim khusus tersebut.

"Ada (kaitan dengan Yasonna), tetapi terkait pembentukan tim yang dibentuk beliau," ujarnya.

Godam juga menyampaikan bahwa penyidik menanyakan soal data perlintasan Harun Masiku.

Ia mengatakan, ketika itu sistem imigrasi hanya mendeteksi Harun Masiku berangkat ke Singapura.

Padahal, kata dia, Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari.

"Data perlintasan tidak ada yang berbeda, pada saat itu sistem kita hanya mendeteksi bahwa Harun Masiku berangkat ke Singapura, tetapi tanggal 7 (Januari) belum terdeteksi, padahal dia sudah kembali ke Indonesia," tuturnya.

Terakhir, Godam menegaskan bahwa ia diperiksa bukan selaku Plt Dirjen Imigrasi, melainkan sebagai mantan Kepala Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

"Ini bukan sebagai Plt Dirjen Imigrasi, ini sebagai peristiwa 5 tahun yang lalu. Saya Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta (5 tahun lalu)," ucapnya.

Saffar M. Godam memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Pantauan Kompas.com, Godam tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.49 WIB dengan didampingi dua orang.

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara Harun Masiku.

KPK membantah penetapan tersangka ini berkaitan dengan politisasi.

"Kami murni melakukan proses penegakan hukum saja," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Setyo juga mengatakan, surat perintah penyidikan (sprindik) penetapan tersangka Hasto dikeluarkan pada Desember 2024 ini karena penyidik mendapat banyak bukti dan petunjuk saat melakukan serangkaian proses pencarian Harun Masiku yang jadi buronan.

"Penyidik lebih yakin setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku ada kegiatan pemanggilan, kegiatan pemeriksaan, kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di situ kami dapat banyak bukti dan petunjuk," ucapnya.

Menurut Setyo, temuan-temuan itu menguatkan penyidik untuk mengambil keputusan penerbitan sprindik.

Sprindik penetapan tersangka Hasto diterbitkan KPK dengan nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka Bersama Orang Kepercayaannya

Setyo menuturkan, KPK memiliki bukti bahwa Hasto Kristiyanto (HK) bersama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah (DTI), terlibat suap yang diberikan tersangka Harun Masiku kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” ungkapnya.

Dalam perkara ini, KPK menyampaikan, Hasto memerintahkan Donny melobi Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

Di samping itu, Hasto juga memerintahkan Donny untuk mengambil dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu melalui Agustiani Tio Fridelina selaku anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hasto dan Donny dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain itu, Hasto Kristiyanto juga dijerat dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Pasal perintangan penyidikan.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Irfan Kamil | Editor: Ihsanudin, Ardito Ramadhan)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul KPK Resmi Umumkan Hasto Tersangka Kasus Harun Masiku; dan Tangan Kanan Hasto, Donny Tri Istiqomah, Turut Jadi Tersangka Kasus Harun Masiku