Istanbul (ANTARA) - Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Minggu (6/4) mengecam serangan rudal mematikan Rusia di kota Kryvyi Rih, Ukraina.

Turk dengan menggambarkan serangan itu sebagai kengerian yang tak terbayangkan yang menewaskan warga sipil, termasuk anak-anak, di kawasan permukiman.

Otoritas Ukraina mengatakan sedikitnya 19 orang tewas dan 75 lainnya terluka ketika sebuah rudal Rusia menghantam sebuah lingkungan di Kryvyi Rih, yang terletak di wilayah Dnipropetrovsk, pada Jumat malam.

“Ini adalah kengerian yang tak terbayangkan — sembilan anak tewas, sebagian besar saat bermain di taman, ketika senjata militer meledak dan menjadi serpihan di atas mereka,” kata Turk dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

“Satu ledakan mengakhiri 18 nyawa pada Jumat malam yang hangat di Kryvyi Rih, saat keluarga berkumpul di dekat taman bermain, restoran, dan gedung-gedung tempat tinggal.” tambahnya.

Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bertanggung jawab atas apa yang disebut sebagai “serangan berpresisi tinggi,” dengan menuduh rudal tersebut menargetkan sebuah restoran tempat berlangsungnya pertemuan antara komandan unit Ukraina dan instruktur dari Barat sedang berlangsung.

Namun, Turk menolak pembenaran Moskow tersebut dengan mengatakan Kantor HAM PBB telah memverifikasi banyak korban jiwa dan masih terus mengumpulkan informasi.

Menurut pernyataan tersebut, saksi mata mengatakan kepada penyelidik PBB bahwa sebuah forum industri sedang berlangsung di restoran itu sesaat sebelum serangan terjadi dan tidak ada personel militer yang hadir di area tersebut.

“Semua saksi menyampaikan tidak ada kehadiran militer di restoran atau di area sekitar saat serangan terjadi,” demikian bunyi pernyataan itu, seraya menambahkan insiden itu dapat dianggap sebagai serangan tanpa pandang bulu menurut hukum internasional, bahkan jika ada kecurigaan adanya target militer.

Turk menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan independen atas serangan tersebut, serta menekankan kebutuhan mendesak untuk melindungi warga sipil dalam konflik yang masih berlangsung.

Kota Kryvyi Rih, kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, telah berulang kali menjadi sasaran dalam perang Rusia terhadap Ukraina yang kini memasuki tahun ketiga.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jenewa (ANTARA) - Sekelompok pakar independen hak asasi manusia PBB mendesak lebih banyak negara untuk bergabung dalam Hague Group, sebuah blok negara yang berkoordinasi untuk menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional oleh Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang berakhirnya sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 4 April, dengan ajakan untuk menghormati putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Hague Group dibentuk pada 31 Januari, dan menurut para pakar, pembentukan ini menjadi preseden historis yang menunjukkan bagaimana negara-negara dapat bersatu untuk mencegah keruntuhan nyata terhadap sistem hukum internasional, supremasi hukum, dan perlindungan HAM secara menyeluruh.

Mereka menegaskan bahwa sistem hukum internasional kini berada dalam ancaman serius akibat kelambanan komunitas internasional menghadapi pelanggaran berat hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

“Pada persimpangan sejarah ini, perlindungan terhadap sistem hak asasi manusia internasional menuntut tindakan yang tegas, berprinsip, dan terkoordinasi,” tegas para pakar.

“Jika negara-negara gagal bertindak, sistem multilateral akan mengalami kemunduran puluhan tahun,” tambah mereka.

Para pakar menyatakan bahwa sejak terbentuknya otoritas Israel, pelanggaran terhadap hukum internasional dan ketidakadilan telah menjadi hal yang lazim, bukan pengecualian.

“Serangan Israel terhadap rakyat Palestina, terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional telah merusak fondasi tatanan multilateral dunia,” ungkap mereka.

Dalam Opini Penasihat yang dikeluarkan pada Juli 2024, ICJ menegaskan bahwa “hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri hanya dapat terwujud melalui penarikan penuh dan tanpa syarat Israel dari wilayah pendudukan — yang tidak bisa dijadikan objek tawar-menawar,” jelas mereka.

“Disayangkan bahwa delapan bulan setelah Opini Penasihat ICJ, sebagian besar negara masih mengabaikan kewajiban hukum mereka — dan kelalaian ini dapat membuat mereka turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum internasional, sebagaimana telah disimpulkan oleh pengadilan,” tambah para pakar.

Mereka menyambut baik sejumlah inisiatif dari beberapa negara sejak Oktober 2023 untuk melindungi hak asasi manusia dan mempertahankan sistem multilateral, termasuk gugatan yang diajukan Afrika Selatan dan Nikaragua terhadap Israel di ICJ, serta keterlibatan negara-negara pihak ketiga dalam proses hukum tersebut.

Para pakar juga menyoroti pelimpahan kasus Palestina ke ICC oleh Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, Djibouti, Chili, dan Meksiko.

Mereka turut mengapresiasi dukungan terhadap penerbitan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant pada November 2024.

Selain itu, mereka mencatat sejumlah negara yang telah mengakui negara Palestina, seperti Armenia, Bahama, Barbados, Irlandia, Jamaika, Norwegia, Slovenia, Spanyol, serta Trinidad dan Tobago.

“Masih banyak yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan,” tegas mereka.

Anggota pendiri Hague Group terdiri atas Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, dan Afrika Selatan.

Menurut para pakar, negara-negara itu telah berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah sementara ICJ dalam kasus Afrika Selatan vs Israel, serta mematuhi surat perintah penangkapan ICC yang dikeluarkan pada November 2024.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah resolusi untuk menuntut pertanggungjawaban dan keadilan atas kondisi HAM di wilayah Palestina yang diduduki Israel, Rabu (2/4).

Dilansir dari kantor berita WAFA yang dipantau di Jakarta, Kamis, resolusi tersebut disahkan dalam sesi ke-58 Dewan Ham PBB setelah disetujui oleh 27 negara anggotanya, termasuk Indonesia. Sementara, 4 negara lainnya yaitu Ceko, Ethiopia, Jerman, dan Makedonia Utara menolaknya.

Resolusi tersebut menyerukan penghentian penjajahan Israel atas tanah Palestina sebagaimana nasihat hukum Mahkamah Internasional (ICJ), pembebasan blokade Jalur Gaza oleh Israel, serta kecaman terhadap Israel yang melanggar gencatan senjata.

Resolusi Dewan HAM PBB juga menegaskan lagi bahwa pengusiran paksa warga Palestina dan eksploitasi kelaparan sebagai alat perang merupakan hal yang ilegal.

Komunitas internasional juga didesak mengemban tanggung jawabnya mematuhi hukum internasional dengan menghentikan penjualan senjata ke Israel, sementara Israel didesak mengizinkan tim pencari fakta memasuki wilayah Palestina yang dijajah untuk menjalankan tugasnya.

Dewan HAM PBB menyerukan penghentian segala tindakan ilegal oleh Israel, seperti perluasan pemukiman Yahudi, pembongkaran fasilitas umum, dan pencabutan izin tinggal bagi warga Palestina di Yerusalem Timur.

Resolusi menyerukan supaya Israel segera mengakhiri diskriminasi agama, pembatasan akses ke situs suci di Yerusalem, serta diskriminasi pasokan sumber daya air. Israel juga didesak menghentikan kesewenang-wenangan terhadap rakyat Palestina serta supaya para penjahat perang diadili.

Dalam pidatonya, Wakil Tetap Palestina untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Ibrahim Khraishi, mengecam agresi Israel atas Palestina yang telah menyebabkan lebih dari 170 ribu orang tewas dan mengecam eksploitasi kelaparan, blokade bantuan kemanusiaan, serta pembunuhan warga sipil, jurnalis, dan pekerja kesehatan.

Dubes Khraishi secara khusus mengutuk pembunuhan 15 staf medis dan petugas penyelamat Palestina oleh Israel di Rafah pada Ahad lalu.

Menurutnya, kegagalan Konferensi Pihak Penandatangan Konvensi Jenewa awal tahun ini adalah karena standar ganda dan keengganan komunitas internasional untuk bertindak, sehingga langkah konkret menuntut pertanggungjawaban rezim penjajah Israel tak terwujud.

Ia juga mendesak implementasi resolusi PBB dan nasihat hukum ICJ terkait penjajahan Israel atas negeri Palestina, serta supaya negara-negara melaksanakan perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

JENEWA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komisasi Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, Rabu (26/2/2025), menuduh Israel menunjukkan ketidakpedulian yang luar biasa terhadap HAM dalam serangannya di Gaza dan menegaskan bahwa Hamas telah melanggar hukum internasional.

“Tidak ada yang dapat membenarkan cara mengerikan yang digunakan Israel dalam menjalankan operasi militernya di Gaza, yang secara konsisten melanggar hukum internasional,” kata Turk saat mempresentasikan laporan baru tentang situasi HAM di Gaza, Tepi Barat yang diduduki Israel, dan Yerusalem Timur kepada Dewan HAM PBB di Jenewa.

Laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (Office of the High Commissioner for Human Rights/OHCHR) juga menuduh Hamas melakukan pelanggaran berat sejak 7 Oktober 2023.

"Hamas telah menembakkan proyektil secara sembarangan ke wilayah Israel, tindakan yang setara dengan kejahatan perang," kata Turk.

Para kombatan Palestina yang dipimpin Hamas menewaskan 1.200 orang dan menangkap lebih dari 250 sandera dalam serangan ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menurut data Israel. Serangan balasan Israel menghancurkan sebagian besar Gaza dan menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan di wilayah Gaza.

Israel tidak mengirimkan delegasi untuk berbicara dan memberikan komentar di Dewan HAM PBB di Jenewa itu. Negara itu telah berulang kali membatah tuduhan adanya kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki. Israel menegaskan, operasi militernya hanya menargetkan para kombatan Hamas dan berupaya menimalkan korban warga sipil.

"Gaza mengalami kehancuran yang luar biasa — mulai dari perumahan, fasilitas kesehatan, hingga sekolah," kata Turk. "Pembatasan yang diterapkan Israel ... telah menimbulkan krisis kemanusiaan," tambah Turk kepada Dewan HAM itu.

Turk mengatakan kepada Dewan HAM itu, laporan tersebut menyoroti kekhawatiran serius bahwa Hamas "mungkin telah melakukan pelanggaran hukum humaniter lainnya di Gaza, termasuk dengan sengaja menempatkan target militer di dekat lokasi warga sipil Palestina.

Ia meminta agar semua pelanggaran diselidiki secara independen. Namun, ia mempertanyakan apakah sistem peradilan Israel memiliki kemauan untuk menegakkan akuntabilitas sesuai standar internasional. Dia juga mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya langkah-langkah yang diambil Hamas atau kelompok lain untuk menghukum pelanggar hak asasi manusia.

Laporan OHCHR menyatakan bahwa mereka belum menerima tanggapan dari Israel atas permintaan lembaga itu untuk mendapatkan akses penuh ke Israel dan wilayah Palestina yang diduduki guna menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh semua pihak.

Perwakilan Palestina di Dewan menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan genosida terhadap rakyat Palestina serta menghalangi bantuan ke wilayah tersebut. Israel berulang kali membantah tuduhan tersebut.

"Baik tenda maupun rumah darurat telah ditolak. Akibatnya, akses terhadap makanan dan obat-obatan menjadi terhambat," kata Duta Besar Palestina untuk PBB, Ibrahim Khraishi, kepada Dewan itu.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menegaskan isu hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Sugiono menjelaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM global.

"Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Menlu Sugiono dalam pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss (24/2/2025).

Sugiono mengatakan Indonesia teguh memajukan amanat konstitusi. Sugiono menegaskan pandangan Indonesia dalam menyampaikan agenda HAM di tengah berbagai persoalan, mulai dari kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina.

"Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," ujarnya.

Sugiono juga menjabarkan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia. Termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

"Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya," tuturnya.

Sugiono menegaskan Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM. Dia meminta Dewan HAM PBB tidak menjadi alat politik dalam hubungan antar negara.

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sugiono menegaskan pemerintah mendukung keadilan untuk negara Palestina. Dia meminta genosida dan peperangan di Palestina agar dihentikan.

"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," jelasnya.

High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya. HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026. Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.

Simak juga Video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar NegeriSugiono mengungkapkan, Indonesia kini memiliki satu menteri yang fokus pada isu penanganan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ungkapan ini disampaikannya saat bertemu dengan Komisioner Tinggi (KT) HAM PBB Volker Turk di sela-sela Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025).

“Indonesia bahkan saat ini memiliki satu Menteri yang fokus spesifik menangani isu HAM," kata Sugiono dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, Selasa (25/2/2025).

Ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah menjadikan isu HAM sebagai salah satu prioritas.

Sugiono membeberkan ada banyak kebijakan yang dibuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi HAM.

Program tersebut termasuk program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, dan pembangunan 3 juta rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat di pedesaan.

“Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Sugiono.

Di sisi lain, KT HAM menyampaikan pandangannya mengenai dampak dinamika global saat ini terhadap agenda HAM di tingkat global.

KT HAM mencatat dan mengapresiasi kemajuan Indonesia melalui Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM.

KT HAM menyampaikan harapan agar Indonesia dapat terus memainkan peran penting dalam mendorong pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

Secara khusus, KT HAM mengharapkan ASEAN dapat berperan lebih dalam upaya penyelesaian isu Myanmar dan mendukung penuh peran Indonesia dalam hal ini, termasuk dalam penanganan isu Rohingya.

KT HAM menawarkan kesiapannya untuk turut berkontribusi dalam penanganan situasi HAM di Myanmar.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar NegeriSugiono mengungkapkan, Indonesia kini memiliki satu menteri yang fokus pada isu penanganan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ungkapan ini disampaikannya saat bertemu dengan Komisioner Tinggi (KT) HAM PBB Volker Turk di sela-sela Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025).

“Indonesia bahkan saat ini memiliki satu Menteri yang fokus spesifik menangani isu HAM," kata Sugiono dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, Selasa (25/2/2025).

Ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah menjadikan isu HAM sebagai salah satu prioritas.

Sugiono membeberkan ada banyak kebijakan yang dibuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi HAM.

Program tersebut termasuk program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, dan pembangunan 3 juta rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat di pedesaan.

“Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Sugiono.

Di sisi lain, KT HAM menyampaikan pandangannya mengenai dampak dinamika global saat ini terhadap agenda HAM di tingkat global.

KT HAM mencatat dan mengapresiasi kemajuan Indonesia melalui Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM.

KT HAM menyampaikan harapan agar Indonesia dapat terus memainkan peran penting dalam mendorong pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

Secara khusus, KT HAM mengharapkan ASEAN dapat berperan lebih dalam upaya penyelesaian isu Myanmar dan mendukung penuh peran Indonesia dalam hal ini, termasuk dalam penanganan isu Rohingya.

KT HAM menawarkan kesiapannya untuk turut berkontribusi dalam penanganan situasi HAM di Myanmar.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026.

Israel akan mengikuti jejak Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau UNHRC, Kamis (6/1).

Menteri Luar Negeri Israel mengatakan UNHRC selama ini melindungi pelanggar hak asasi manusia dengan membiarka mereka sembunyi dari kawasan.

Ia juga menambahkan bahwa UNHRC fokus menyerang negara demorasi dan menyebarkan antisemiste, alih-alih memperjuangkan hak asasi manusia.

Israel akan keluar dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Human Rights Council (UNHRC) mengikuti sekutu dekatnya Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyampaikan rencana itu pada Rabu (5/2) di platform X.

"Israel mengikuti Amerika Serikat dan tak akan berpartisipasi di UNHRC," kata Sa'ar dikutip Times of Israel.

Sa'ar juga mengatakan UNHRC selama ini melindungi pelanggar hak asasi manusia dengan membiarkan mereka sembunyi dari kawasan.

Tak cuma itu, Sa'ar tak terima anggota badan PBB tersebut menjelek-jelekkan Israel.

"Badan ini fokus menyerang negara demokrasi dan menyebarkan antisemitisme, alih-alih memperjuangkan hak asasi manusia," kata dia.

Sa'ar menganggap Israel adalah satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah.

Dewan HAM PBB, lanjut dia, mengeluarkan lebih dari 100 resolusi kecamanan terhadap Israel.

"Israel tak akan menerima diskriminasi lagi," kata Sa'ar.

Israel dan AS saat ini bukan anggota Dewan HAM PBB. Namun, sebagaimana seluruh anggota PBB lain, mereka menyandang status observer dan kursi di ruang pertemuan dewan.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump meneken perintah eksekutif yang menarik mencabut keanggotaan AS dari UNHRC dan Badan bantuan Utama PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

Trump menganggap badan PBB tak dijalankan dengan baik padahal punya potensi luar biasa. Dia juga menyoroti soal pendanaan.

Presiden Donald Trump mempertimbangkan bakal menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).

Trump meneken perintah eksekutif (executive order) pada Selasa (4/2) yang menunjukkan AS keluar dari sejumlah badan PBB dan juga akan meninjau keterlibatan Negeri Paman Sam di UNESCO.

Sekretaris Staf Gedung Putih Will Scharf mengatakan langkah tersebut diambil AS sebagai protes "bias anti Amerika" di badan-badan PBB.

"Secara umum, perintah eksekutif menyerukan peninjauan keterlibatan dan pendanaan Amerika di PBB mengingat ada kesenjangan dan tingkat pendanaan yang besar di antara berbagai negara," kata Scharf dikutip AFP.

Tak cuma meninjau keanggotaan AS di UNESCO, Trump juga menarik diri dari Badan bantuan Utama PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan Dewan Hak Asasi Manusia (UNHRC).

Trump menganggap badan PBB tak dijalankan dengan baik padahal punya potensi luar biasa. Dia juga menyoroti soal pendanaan.

"PBB seharusnya didanai oleh semua orang, tetapi tak proporsional, seperti yang selalu terjadi," ungkap dia.

Langkah itu sekaligus mendukung Israel yang melarang UNRWA beroperasi di Gaza dan menuduh badan ini menyebarkan kebencian.

Trump sebelumnya juga menarik keanggotaan AS dari Perjanjian Iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Negara ini merupakan pendonor utama badan-badan tersebut.

Sejak lama, Trump mengecam pendanaan AS untuk badan-badan multilateral, menyerukan negara-negara lain untuk meningkatkan kontribusi mereka, terutama di aliansi NATO.

afp-Trump signs order withdrawing US from UNRWA, UNESCO

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari badan Dewan HAM PBB. Trump juga menyatakan pemerintah AS tidak akan melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina.

Dilansir Associated Press, Rabu (5/2/2025), pengumuman Trump ini disampaikan pada hari Selasa (4/2) waktu setempat, hari di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung. Pemerintah Israel telah lama menuduh badan HAM PBB dan UNRWA bias terhadap Israel dan antisemitisme.

Perintah eksekutif Trump juga menyerukan peninjauan kembali keterlibatan Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang berpusat di Paris, Prancis, yang dikenal sebagai UNESCO. Trump juga memerintahkan peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB mengingat "perbedaan besar dalam tingkat pendanaan di antara berbagai negara."

"Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa," kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. "Saat ini PBB tidak dapat memenuhi potensi tersebut. ... Mereka harus bertindak lebih baik," cetusnya.

Ia mengatakan PBB perlu "bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan," seraya menambahkan bahwa ada beberapa negara, yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan "negara-negara yang tidak biasa, yang sangat buruk dan hampir lebih disukai."

Trump menarik AS keluar dari Dewan HAM PBB yang berpusat di Jenewa, Swiss tahun lalu, dan menghentikan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, yang dikenal sebagai UNRWA. Duta besar AS untuk PBB saat itu, Nikki Haley, menuduh dewan tersebut memiliki "bias kronis terhadap Israel" dan menekankan pada apa yang disebutnya sebagai pelanggar HAM di antara para anggotanya.

Ini dilakukan setelah Israel menuduh UNRWA melindungi para militan Hamas yang berpartisipasi dalam serangan mendadak pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Tuduhan ini telah dibantah oleh UNRWA.

Presiden Joe Biden kemudian memperbarui dukungan AS terhadap Dewan HAM PBB, dan AS memenangkan kursi di badan beranggotakan 47 negara tersebut pada Oktober 2021. Namun, pemerintahan Biden mengumumkan pada akhir September lalu, bahwa Amerika Serikat tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua berturut-turut.

Saksikan Live d'Rooftalk: Jurus Jitu Wihaji Turunkan Angka Stunting

Sebelum pengumuman Trump ini, juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan kembali pentingnya Dewan HAM PBB dan pekerjaan UNRWA dalam memberikan "layanan penting bagi Palestina."

Juru bicara Dewan HAM PBB, Pascal Sim mengatakan, perintah Trump pada hari Selasa ini tidak banyak memberikan dampak konkret karena Amerika Serikat sudah bukan anggota dewan tersebut. Namun, seperti semua negara anggota PBB lainnya, AS secara otomatis memiliki status pengamat informal dan akan tetap memiliki kursi di ruang bundar dewan yang mewah di kompleks PBB di Jenewa.

UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina yang mengungsi atau terusir dari rumah mereka sebelum dan selama perang Arab-Israel tahun 1948, yang terjadi setelah berdirinya Israel, serta bagi keturunan mereka.

UNRWA memberikan bantuan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan lainnya kepada sekitar 2,5 juta warga Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, serta 3 juta orang lainnya di Suriah, Yordania dan Lebanon.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif, untuk menarik Amerika Serikat keluar dari sejumlah badan di Perserikatan Bangsa Bangsa, termasuk dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC).

Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada Selasa (4/2), menyatakan bahwa AS menarik diri dari UNHRC dan badan bantuan utama PBB untuk Palestina (UNRWA), serta meninjau keterlibatan dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

Tindakan ini dilakukan Trump sebagai bentuk protes atas "bias anti-Amerika" di badan-badan PBB tersebut.

Langkah tersebut akan berdampak pada berakhirnya semua keikutsertaan AS dalam kegiatan dewan yang mencakup peninjauan catatan HAM negara-negara anggota dan tuduhan spesifik mengenai pelanggaran HAM.

"Secara umum, perintah eksekutif tersebut menyerukan peninjauan kembali keterlibatan dan pendanaan AS di PBB, mengingat adanya kesenjangan dan tingkat pendanaan yang besar di antara berbagai negara," kata Sekretaris Staf Gedung Putih, WIll Scharf, dikutip AFP.

Meski mengakui PBB punya "potensi luar biasa", namun dia mengatakan organisasi dunia itu tidak dijalankan dengan baik.

Sejak lama Trump mengecam besarnya dana yang dikeluarkan AS terhadap badan-badan multilateral. Dia menyerukan negara-negara lain juga ikut meningkatkan kontribusi pendanaan, terutama pada aliansi militer NATO.

Trump juga memutuskan untuk memperpanjang penyetopan dana untuk UNRWA. Pendanaan AS untuk UNRWA sebelumnya dihentikan pada Januari 2024 oleh pemerintah Joe Biden, usai Israel menuduh 12 karyawan badan PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Pada masa awal jabatan setelah dilantik, Trump juga menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris dan mulai menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).