KOMPAS.com – Konflik berkepanjangan antara mantan drummer band KotaK, Posan Tobing, dengan personel aktif band KotaK —Cella, Tantri, dan Chua—semakin meruncing.

Tak hanya berujung ranah pidana dan sengketa royalti, konflik ini juga merambah gugatan perdata di pengadilan.

Gugatan Hukum Soal Keabsahan Band KotaK

Permasalahan hukum bermula ketika Posan Tobing, bersama dua pihak lain Icez atau PA (eks-bassis), dan Julia Angelia alias Pare atau JA (eks-vokalis), menggugat Cella KotaK (alias Mario Marcella) ke Pengadilan Negeri Sleman pada 15 November 2024.

Mereka mempermasalahkan keabsahan nama dan pendirian band KotaK, mengklaim memiliki hak atas entitas band tersebut.

Namun, pada 13 Maret 2025, PN Sleman menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut, dan menerima eksepsi dari pihak Cella.

Gugatan pun dinyatakan tidak dapat dilanjutkan di PN Sleman. Posan dan rekan-rekannya kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pada 15 Mei 2025, Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara resmi menguatkan putusan PN Sleman, menolak upaya banding tersebut.

Artinya, secara hukum, posisi Cella, Tantri, dan Chua sebagai personel sah KotaK kembali ditegaskan.

Cella kemudian menyatakan syukurnya melalui akun Threads resmi, menuliskan: “KotaK adalah kami – Cella, Tantri, dan Chua. Terima kasih atas dukungan dan doanya, Kerabat. Kebenaran selalu menemukan jalannya.”

Respons Posan Tobing: Pembohongan Publik

Tak tinggal diam, Posan Tobing menanggapi hasil putusan tersebut lewat unggahan Insta Story pada Minggu (18/5/2025).

Posan Tobing menyebut pihak band KotaK melakukan “pembohongan publik” dan menganggap putusan itu menyesatkan.

Posan Tobing juga mengkritik bahwa yang diumumkan ke publik tidak mencerminkan isi putusan sebenarnya.

Posan bahkan menyindir klaim “Kami adalah KOTAK” dengan mengatakan, “’KAMI ADALAH KOTAK’ kata gue mah.. ENGKONG LOE PEYANGGG.”

Laporan Polisi dan Persoalan Royalti

Konflik antara Band KotaK dan mantan personelnya tak hanya pada gugatan perdata ini saja.

Sebelumnya, Posan Tobing juga telah melaporkan personel band KOTAK ke pihak kepolisian terkait dugaan pelanggaran hak cipta.

Posan Tobing menuding band KotaK saat ini masih membawakan lagu-lagu ciptaannya tanpa izin dan tidak memberikan hak royalti.

Dalam beberapa kesempatan, Posan menyatakan bahwa selama bertahun-tahun tidak menerima hak royalti dari lagu-lagu yang dia ciptakan saat masih bergabung di KotaK.

Lagu-lagu itu masih dibawakan oleh band dalam berbagai konser dan digunakan untuk keperluan komersial.

Pihak KotaK sendiri belum secara terbuka menanggapi tudingan royalti tersebut secara detail.

Namun, melalui beberapa pernyataan media sebelumnya, Cella menekankan bahwa segala bentuk pertunjukan dan penggunaan lagu telah melalui prosedur hukum yang sesuai.

Rekam Jejak dan Latar Belakang

Posan Tobing adalah salah satu pendiri KotaK sejak band ini terbentuk dari ajang pencarian bakat "The Dream Band" tahun 2004.

Posan Tobing memutuskan hengkang pada 2011, sementara KotaK terus berlanjut dengan formasi Cella (gitar), Tantri (vokal), dan Chua (bass).

Seiring popularitas band KotaK yang terus bertahan dan berkembang tanpa dirinya, Posan kerap kali menyuarakan ketidakpuasannya di media sosial maupun wawancara, terutama menyangkut hak kekayaan intelektual.

Profil Band KotaK

Band KotaK adalah grup musik rock asal Indonesia yang terbentuk pada 27 September 2004 melalui ajang pencarian bakat The Dream Band.

Band KotaK dikenal dengan gaya musik yang enerjik dan vokal perempuan yang kuat.

Formasi awal KotaK terdiri dari Julia Angelia "Pare" Lepar (vokal), Prinzes "Icez" Amanda (bass), Mario "Cella" Marcella (gitar), dan Haposan "Posan" Tobing (drum).

Nama "KotaK" dipilih karena melambangkan empat sisi yang berbeda namun bersatu dalam satu wadah musik.

Setelah merilis album debut mereka yang berjudul KotaK pada tahun 2005, terjadi perubahan formasi.

Pare dan Icez keluar dari band KotaK, dan posisi mereka digantikan Tantri Syalindri Ichlasari sebagai vokalis dan Swasti "Chua" Sabdastantri sebagai bassist.

Formasi baru ini membawa kesuksesan besar bagi KotaK, terutama dengan perilisan album KotaK Kedua pada tahun 2008 yang menampilkan hits seperti "Beraksi" dan "Masih Cinta".

KotaK telah merilis beberapa album lainnya, termasuk Energi (2010), Terbaik (2012), Long Live KotaK (2016), dan Identitas (2020).

Mereka juga pernah berkolaborasi dengan band internasional Simple Plan dalam lagu "Jet Lag".

Band KotaK telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Anugerah Musik Indonesia dan MTV Indonesia Awards.

Saat ini, KotaK beranggotakan Tantri (vokal), Chua (bass), dan Cella (gitar). Mereka terus aktif di industri musik Indonesia dan memiliki basis penggemar yang setia, dikenal sebagai "Kerabat KotaK".

JAKARTA - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) digugat ke Mahkamah Agung (MA). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tidak ada tugas yang tumpang tindih dari PCO dan Kantor Staf Presiden (KSP) seperti dalam gugatan.

"Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya. Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

Mensesneg mengaku belum melihat langsung isi dari gugatan tersebut. Prasetyo mengaku akan mempelajari terlebih dulu perihal gugatan tersebut.

"Belum (lihat isi gugatan), ini kan hari Senin ya, saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apa pun nanti coba kita pelajari," katanya.

Sebagai informasi, seorang warga bernama Windu Wijaya menggugat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang PCO ke Mahkamah Agung (MA). Dalam gugatannya, Windu Wijaya melalui kuasa hukum Ardin Firanata menyebut terjadinya tumpang tindih kewenangan antara PCO dan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi.

Permasalahan hukum antara NewJeans dan ADOR akan memasuki babak baru. Girl group itu menyiapkan tindakan hukum, termasuk keputusan segera meninggalkan nama grup mereka saat ini.

Hal tersebut menyusul permintaan perintah pengadilan dari ADOR untuk melarang aktivitas Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein.

Pada Kamis (23/1), seperti diberitakan Korea Times, NewJeans telah menunjuk Shin & Kim sebagai penasihat hukum. Penunjukan diumumkan di Jeanzforfree, akun media sosial yang dibuat para member pada Desember 2024.

Firma tersebut saat ini juga mewakili mantan CEO ADOR sekaligus produser NewJeans, Min Hee-jin.

Para member juga mengklarifikasi bahwa mereka tidak berniat kembali ke ADOR, menekankan bahwa mereka tidak percaya perusahaan tersebut.

"Kami dengan tegas menyatakan bahwa kami berlima sama sekali tidak berniat kembali ke HYBE dan ADOR, di mana kami bahkan tidak dapat mengharapkan itikad baik yang minimal," penegasan mereka.

"Bahkan setelah mengakhiri kontrak, kami ingin menyelesaikan jadwal dan kontrak yang tersisa semulus mungkin tanpa perselisihan dan berharap tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang terlibat."

"Melihat ADOR dan HYBE, yang tidak bekerja sama dengan niat tersebut dan menyebabkan kerugian bagi kami dan orang lain melalui metode yang tidak tepat, kami telah memutuskan untuk tidak lagi tinggal diam," katanya.

"Kami akan berjuang dengan berani di pengadilan untuk secara jelas mengungkap kesalahan ADOR dan HYBE dan mengungkapkan kebenaran melalui prosedur hukum. Kami akan terus menghadapi situasi ini melalui cara yang sah untuk kembali membagikan musik kami dengan bebas sesegera mungkin."

Pada Desember 2024, ADOR, sublabel HYBE, mengajukan gugatan hukum yang meminta putusan tentang keabsahan kontrak eksklusif dengan grup tersebut.

Pekan lalu, mereka juga mengajukan perintah pengadilan untuk mencegah para member menandatangani kesepakatan komersial secara independen.

Merespons itu, Minji cs mengatakan bahwa mereka mengetahui gugatan hukum dan perintah pengadilan tersebut hanya melalui laporan berita. Sehingga, mereka merasa perlu penasihat hukum untuk menanggapi tindakan hukum ADOR.

"Untuk melawan disposisi sementara yang berkembang pesat, kami percaya Shin & Kim, yang sudah memahami kesalahan dan masalah HYBE dan Ador, adalah yang paling cocok," kata para member.

Mereka juga menekankan ADOR dan perusahaan induknya, HYBE, gagal menjalankan tanggung jawab mereka untuk melindungi artisnya.

"Sepanjang aktivitas kami, kami menghadapi kendala terus-menerus, dan mereka pada dasarnya meninggalkan kami, menyamarkan niat untuk 'mengakhiri karier hiburan kami' dengan istilah 'liburan jangka panjang,'" tambah grup tersebut.

Mengklaim bahwa kontrak dengan agensi telah dihentikan secara hukum, NewJeans juga mengklaim ADOR telah mengungkapkan informasi pribadi member kepada media dan YouTuber.

"Sambil menyuruh kami untuk kembali, ADOR dan HYBE terus-menerus melecehkan dan menyerang kami di belakang publik. Baru-baru ini, mereka bahkan diam-diam bertemu dengan orang tua kami, mencoba membujuk atau menciptakan perselisihan," kata grup tersebut.

"Kami berharap mereka mengklarifikasi fakta dengan adil dan jujur, daripada meremehkan kami melalui metode pengecut di belakang (kami), mencoba memecah belah kami dan memanipulasi media dengan fakta-fakta palsu."

Jakarta -

PT Bukalapak.com buka suara terkait gugatan di Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat atas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Harmas Jalesveva. Gugatan ini didaftarkan pada 7 Januari 2025 lalu dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Ps.

"Pertama-tama perlu kami jelaskan bahwa yang diajukan oleh PT Harmas Jalasveva (Harmas) adalah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Permohonan PKPU), bukan gugatan pailit," kata Sekretaris Perusahaan Bukalapak Cut Fika Lutfi dalam penjelasannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/1/2025).

Cut Fika menjelaskan permohonan PKPU ini diajukan oleh Harmas, yang mengklaim bahwa Bukalapak memiliki utang berdasarkan Putusan Kasasi No. 2461 K/PDT/2024. Saat ini Bukalapak disebut telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung atas putusan tersebut.

"Perseroan berpendapat bahwa permohonan PKPU tidak tepat, mengingat permohonan PKPU yang diajukan didasarkan pada permasalahan sengketa perdata murni yang merupakan ranah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Hukum Acara Perdata Umum, sementara Pengajuan permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," jelasnya.

Cut Fika menyebut kedudukan perseroan tidak tepat jika dikatakan sebagai Debitor yang memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan dalil yang mendasarkan pada sengketa perdata murni yang masih dalam proses PK. Perseroan juga mengklaim tidak memiliki kewajiban yang belum terselesaikan baik kepada Harmas selaku pemohon PKPU, maupun kewajiban yang belum terselesaikan lainnya terhadap kreditor lain.

"Sehingga tidak tepat jika perseroan dikualifikasikan sebagai Debitor," ucapnya.

Seperti yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Bukalapak, persoalan ini berawal dari kesepakatan penyewaan 12 lantai Gedung One Belpark antara perseroan dan Harmas, seperti tertuang dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada Desember 2017. Dalam proses selanjutnya, Harmas mengabarkan kepada Bukalapak tidak dapat melanjutkan operasinya karena pada Juni 2018 Harmas telah digugat PKPU oleh para krediturnya.

"Atas kegagalan Harmas menyerahkan ruang Gedung One Belpark yang semula akan disewakan, perseroan mengajukan somasi kepada Harmas untuk pengembalian booking deposit base rent dan booking deposit service charge. Namun, Harmas tidak memenuhinya, bahkan mengajukan gugatan terhadap Perseroan. Penyelesaian hukum atas kasus ini hingga kini masih dalam proses PK di Mahkamah Agung. Lantas, pada 10 Januari 2025, Harmas mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," bebernya.

Cut Fika menyebut Bukalapak sedang mempersiapkan jawaban keberatan atas permohonan PKPU tersebut. Pihaknya optimis bahwa proses hukum ini akan berjalan secara adil dan objektif sesuai peraturan yang berlaku.

"Perseroan telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara ini dan memastikan hak-hak perseroan dilindungi dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Perseroan juga tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum lanjutan untuk menyelesaikan persoalan ini secara professional," tegasnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat 1 POJK 17 tahun 2024 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, gugatan PKPU Harmas disebut memiliki nilai di bawah 20% dari ekuitas Bukalapak sehingga permohonan PKPU disebut bukan merupakan suatu transaksi material.

"Permohonan PKPU tersebut tidak mempengaruhi operasional perseroan. Perseroan tetap menjalankan kegiatan bisnis seperti biasa, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mitra usaha dan pemangku kepentingan lainnya," imbuhnya.

Bukalapak juga mengklaim memiliki kondisi keuangan yang sehat dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Klaim dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas disebut tidak mencerminkan kondisi keuangan perseroan secara keseluruhan.

"Dengan demikian, tidak ada dampak material yang dirasakan secara langsung terhadap kinerja operasional dan keuangan perseroan atas kasus hukum tersebut," pungkasnya.

(aid/kil)