BENGKULU, KOMPAS.com - Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, memberikan pendampingan hukum gratis pada keluarga korban dua anak yang dibunuh oleh Pt (17), siswa SMK.

Kedua anak yang dibunuh itu adalah Au (9) dan ARP (8).

Helmi Hasan menunjuk pengacara Ana Tasia Pase sebagai kuasa hukum kedua keluarga korban demi lancarnya proses hukum yang berlaku.

"Kami sudah sepakat bantu rakyat, termasuk juga bila ada yang membutuhkan bantuan hukum," kata Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dalam pesan tertulis yang dikirim ke Kompas.com, Kamis (25/4/2025).

"Kami memiliki banyak pengacara terbaik yang siap membantu bila ada rakyat yang butuh bantuan hukum. Pada perkara ini, kami tunjuk Ana Tasia Pase," tuturnya.

Helmi menjelaskan bahwa tragedi yang menimpa dua keluarga anak yang menjadi korban pembunuhan merupakan pukulan berat bagi keluarga korban.

Mereka butuh pendampingan hukum agar mendapatkan keadilan yang setimpal agar tidak ada kekecewaan pada keluarga korban.

"Kami mengucapkan duka yang mendalam pada keluarga korban dan bisa diberikan ketabahan atas musibah ini. Kami meminta agar keluarga korban tidak bertindak di luar proses hukum," tuturnya.

"Biarkan semua diproses dulu, biarkan pihak penegak hukum bekerja memberikan keadilan bagi keluarga korban," katanya.

Gubernur Helmi meminta semua pihak tidak melakukan provokasi pada kasus ini karena prosesnya telah ditangani aparat penegak hukum.

Ia menyesalkan kejadian tragis yang menimpa korban karena dilatarbelakangi persoalan sepele.

Sebelumnya diberitakan, warga Bengkulu dihebohkan oleh temuan mayat di dalam karung di Muara Sungai Jenggalu pada Minggu (20/4/2025).

Beberapa hari sebelumnya, warga telah melaporkan ke polisi mengenai dua orang anak yang hilang.

Polisi bertindak hingga terungkaplah pembunuhan yang dilakukan oleh Pt. Saat ini, Pt ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolresta Bengkulu.

Adapun motif yang terungkap adalah tersangka merasa marah karena kolam ikannya dipancing secara diam-diam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar tengah mengkaji pemberian bantuan hukum kepada calon gubernur (calon) Bengkulu petahana, Rohidin Mersyah, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, bidang hukum di partainya juga sedang melakukan kajian soal peristiwa hukum tersebut.

"Akan mengkaji betul-betul itu dari sisi mana yang perlu di bantu, ke depan ini. Untuk apa? Tetap dua hal itu, untuk memastikan apa? Untuk memastikan bahwa proses hukum ini berjalan secara profesional tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain, kemudian, yang kedua (asas) praduga tidak bersalah," ujar Idrus di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Idrus mengatakan pihaknya juga sedang mengkaji peluang pengajuan gugatan praperadilan untuk Rohidin.

"Nanti setelah itu baru dilakukan kajian kan masih ada waktu untuk itu," ucap Idrus saat ditanya soal peluang Partai Golkar mengajukan praperadilan terkait kasus itu.

Dalam kesempatan ini, Idrus mengatakan partainya juga sudah meminta Rohidin untuk mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Kita minta Pak Rohidin untuk mengikuti proses hukum yang ada, karena Golkar ini adalah partai yang taat asas, Indonesia adalah negara hukum maka kita harus ikuti itu," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Minggu (24/11/2024).

Selain Gubernur, KPK menetapkan 3 tersangka lainnya yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF), dan Ajudan Gubernur, Evriansyah (E) alias Anca.

"KPK selanjutnya menetapkan sebagai tersangka, yaitu, RM (Rohidin Mersyah), Gubernur Bengkulu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu.

KPK juga melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 24 November 2024 sampai dengan 13 Desember 2024.

Hari pencoblosan Pilkada 2024 akan digelar serentak besok. Apakah para tahanan KPK tetap bisa mencoblos?

"Terkait pencoblosan di rutan KPK, informasi yang kami dapatkan KPK tidak membuka TPS sendiri. Namun, akan ada petugas dari TPS terdekat yang akan datang ke rutan untuk memberikan kesempatan para tersangka mencoblos," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Namun Tessa belum mengetahui bagi para tersangka yang domisilinya jauh. Hal itu, kata dia, perlu ada informasi lebih lanjut dari KPU.

"Namun apakah tersangka yang berdomisili di luar daerah ini memiliki kesempatan atau hak, kalau hak bisa mencoblos ya, tapi secara teknisnya ini dari KPU saya belum terinfo karena secara riilnya kertas suaranya ada di masing-masing regional di daerah tersebut. Jadi tidak dikirimkan ke rutan KPK," tuturnya.

Salah satu tersangka KPK yang baru saja ditahan adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang juga maju dalam Pilkada 2024 ini. Terkait apakah Rohidin bisa mencoblos, Tessa juga mengatakan perlu ada informasi lebih lanjut dari KPU.

"Iya itu nanti ditanyakan saja sama KPU apakah memang Rohidin bisa mencoblos di rutan KPK atau tidak," sebutnya.

"Tapi pada prinsipnya, KPK memfasilitasi bila para tersangka ini memang punya suara di daerah khususnya di Jabodetabek untuk dari TPS terdekat, nanti infonya akan ada petugas yang datang," tambah dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar memastikan taat kepada hukum terkait kadernya yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan partai berlambang pohon beringin itu meminta kepada Rohidin agar mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Adapun Rohidin juga merupakan calon Gubernur Bengkulu untuk Pilkada 2024, sebagai pejawat.

"Tentunya kami sangat prihatin terhadap kasus yang menimpa beliau di saat berkontestasi di Pilkada," kata Adies saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Partai Golkar akan mempelajari dan mengkaji peristiwa hukum yang menimpa kader Calon Gubernur Bengkulu tersebut. Dia pun masih berkoordinasi dengan Badan Hukum Partai Golkar terkait pemberian bantuan hukum.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan partainya pun akan mengikuti ketentuan KPU untuk proses Pilkada Bengkulu 2024. Menurutnya, Partai Golkar pun menghargai proses hukum yang nantinya diputuskan.

"Terkait apakah akan memberikan bantuan hukum, masih dikoordinasikan dengan teman-teman Bakumham Partai Golkar dan keluarga yang bersangkutan," kata Sarmuji.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan ajudan (Adc) Gubernur Bengkulu Evrianshah (EV) alias Anca.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.

Jakarta (ANTARA) - Partai Golkar memastikan taat kepada hukum terkait kadernya yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan partai berlambang pohon beringin itu meminta kepada Rohidin agar mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Adapun Rohidin juga merupakan calon Gubernur Bengkulu untuk Pilkada 2024, sebagai petahana.

"Tentunya kami sangat prihatin terhadap kasus yang menimpa beliau di saat berkontestasi di Pilkada," kata Adies saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Partai Golkar akan mempelajari dan mengkaji peristiwa hukum yang menimpa kader Calon Gubernur Bengkulu tersebut. Dia pun masih berkoordinasi dengan Badan Hukum Partai Golkar terkait pemberian bantuan hukum.

"Terkait apakah akan memberikan bantuan hukum, masih di koordinasikan dengan teman-teman Bakumham Partai Golkar dan keluarga yang bersangkutan," kata Sarmuji.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan ajudan (Adc) Gubernur Bengkulu Evrianshah (EV) alias Anca.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024