Polisi menangkap total 27 orang anggota geng motor yang melakukan penyerangan menggunakan busur panah terhadap 7 warga dan seorang anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka ditampilkan polisi dalam konferensi pers di Mapolrestabes Makassar, Rabu (12/3/2025). Tampak para pelaku yang mengenakan baju tahanan oranye dibariskan dengan membelakangi awak media.

Selama ditampilkan polisi, gaya sangar para pelaku kini berubah ciut. Mereka lebih banyak menunduk selama konferensi pers berlangsung.

"Ini kaitannya dengan kejadian selama 10 hari Ramadan, ada kejadian pembusuran, penganiayaan, dan ada juga bawa parang. Dari situ kita mendeteksi ada 27 orang tersangka, 8 korban yang salah satunya anggota polisi," ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana kepada wartawan.

Anggota geng motor tersebut dari kelompok berbeda dan melakukan aksi kejahatan di sejumlah titik di Makassar. 13 orang di antaranya masih di bawah umur.

"Ini terjadi di sekitar Kota Makassar, mulai dari Kecamatan Makassar, Mamajang, Bontoala, Manggala, Biringkanaya, dan Rappocini," tuturnya.

Serang Warga Hanya Iseng

Arya mengungkapkan motif para tersangka melakukan pembusuran dan pengancaman hanya iseng. Para pelaku dan kelompoknya awalnya berkumpul lalu menyerang korban yang ditemui di jalan.

"Motifnya, pada bulan puasa ini mereka kumpul-kumpul terus sebenarnya iseng-iseng ketemu kelompok pemuda yang berpapasan. Tanpa ada masalah apapun, ada perasaan tidak suka, lalu melakukan pembusuran," terang Arya.

Arya menambahkan pihaknya turut menyita barang bukti yang digunakan para pelaku seperti busur, ketapel, parang hingga batu. Para tersangka dikenakan pasal berlapis.

"Kita kenakan Pasal 351 KUHPidana ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun karena mengakibatkan luka berat. Kita juga gunakan UU darurat karena membawa senjata tajam, ancaman hukumannya 15 tahun," tegasnya.

Video Geng Motor Serang Warkop Lalu Nyolong Gitar di Makassar

Video Geng Motor Serang Warkop Lalu Nyolong Gitar di Makassar

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, menegaskan komitmen DPRD dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda).

Selain itu, pihaknya juga mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota.

Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.  

Dalam pernyataannya, Aslim menyampaikan tiga poin utama yang menjadi sikap resmi DPRD Kota Tasikmalaya. 

1. Dukungan terhadap Supremasi Hukum

DPRD Kota Tasikmalaya mendukung sepenuhnya tindakan tegas yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dalam menegakkan hukum. 

Penegakan hukum yang adil dan transparan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan sosial serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, kepastian hukum juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.  

"Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menegakkan supremasi hukum, baik dalam kasus yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai. Hal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya," ujar Aslim, belum lama ini.  

2. Penanganan Geng Motor yang Meresahkan  

DPRD juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah kepolisian dalam menangani aksi brutal geng motor yang semakin mengkhawatirkan di Kota Tasikmalaya. 

Keberadaan geng motor yang sering terlibat dalam tindakan kriminal, seperti penganiayaan dan perusakan fasilitas umum, telah meresahkan masyarakat.

"Kami mendukung langkah kepolisian dalam menangani geng motor secara tegas dan sistematis. Masalah ini perlu ditangani dengan pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat agar bisa menjadi model nasional dalam menciptakan sistem penanganan geng motor yang efektif," tegasnya.  

3. Apresiasi terhadap Penegak Hukum

Selain itu, DPRD Kota Tasikmalaya juga memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota, Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang telah menjalankan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Khususnya, DPRD mengapresiasi penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor di Jalan Mayor SL Tobing, Kota Tasikmalaya. Kasus tersebut telah sampai ke tahap putusan Pengadilan Negeri, dengan vonis hukuman penjara 1 tahun 8 bulan bagi terdakwa.  

"Kami mengapresiasi kerja keras aparat penegak hukum yang telah memastikan kasus ini diproses secara adil dan transparan. Ini menjadi bukti bahwa hukum tetap ditegakkan dengan tegas di Kota Tasikmalaya," ungkapnya.   

Dengan adanya dukungan dari DPRD Kota Tasikmalaya, diharapkan upaya penegakan hukum dapat semakin optimal, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Tasikmalaya. 

DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta instansi terkait dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

Editor : Asep Juhariyono

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Ketiadaan rumah tahanan (rutan) khusus anak di Kota Tasikmalaya mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, terutama Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi.

Kapolres Tasikmalaya, AKBP Moh Faruk Rozi mengatakan, perlu adanya rutan khusus anak setelah munculnya kasus pengeroyokan dan pembacokan yang melibatkan anggota geng motor di bawah umur.

"Keberadaan rutan anak sangat diperlukan untuk menangani kasus hukum yang melibatkan anak di bawah umur secara lebih tepat," kata AKBP Moh Faruk kepada wartawan di Polres Tasikmalaya Kota, Jumat (31/1/2025) lalu.

Bahkan, dikatakaan Faruk, rutan khusus anak itu menjadi bahan diskusi antara pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatannyang ada di Kota Tasikmalaya.

Ia menambahkan, bahwa saat ini penanganan kasus anak harus tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan aspek pembinaan dibandingkan hukuman pidana.

"Mudah-mudahan ke depan dengan adanya kasus ini, baik pemerinta pusat maupun daerah dapat bekerja sama untuk mewujudkan rutan khusus anak yang memang layak," ungkapnya.

Editor : Asep Juhariyono

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan, belum memberikan perlidungan terhadap satu saksi kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon.

Menurut Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, lembaganya menerima permohonan perlindungan dari satu saksi kasus pembunuhan Vina tersebut. Tetapi, masih dalam proses telaah.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, (karena) masih kami telaah," kata Susilaningtias dilansir dari Antaranews, Kamis (23/5/2024).

Namun, dia tidak bisa mengungkap identitas saksi yang mengajukan perlindungan itu karena masih dalam proses telaah oleh LPSK.

Susilaningtias hanya menyebut, satu saksi tersebut bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eki. Melainkan saksi fakta.

"Ini saksi fakta, bukan dari kedua keluarga korban. Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," ujarnya.

Kasus pembunuhan Vina mencuat kembali setelah film berjudul Vina: Sebelum 7 Hari mendapat perhatian publik. Sebab, masih ada tiga tersangka yang belum tertangkap.

Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong (30), Andi (31), dan Dani (28).

Kemudian, pada 21 Mei 2024, salah satu buron kasus pembunuhan Vina dan Eki berhasil ditangkap yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong.

Pegi yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina ini ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat setelah delapan tahun menjadi buron.

Sebagai informasi, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun.

Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Kala itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

Dari delapan orang yang sudah divonis, tujuh di antaranya berusia dewasa. Mereka divonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana.

Adapun satu pelaku lainnya divonis delapan tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak.

Delapan orang terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina telah divonis Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017 lalu.

Berikut link berita Antaranews, https://www.antaranews.com/berita/4118664/lpsk-telaah-permohonan-perlindungan-saksi-fakta-kasus-vina-cirebon