Menteri Imipas: Agus Difabel Tak Akan Dapat Amnesti, Dampak Kasusnya Luas
Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan terdakwa pelecehan seksual Agus Difabel tak termasuk yang mendapat amnesti dari pemerintah. [467] url asal
#agus-andrianto #menteri-imipas-agus-andrianto #menteri-imipas #agus-difabel #pemerintah #surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-04-2010 #127-undang-undang-narkotika-nomor-35-tahun-2009 #gejala-kejiwaan #menter
Jakarta - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan jika terdakwa pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama (Agus Difabel) tak termasuk yang mendapat amnesti dari pemerintah. Ia menilai, meski Agus memiliki keterbatasan fisik, kasus yang dialaminya terkait pelecehan seksual yang dampaknya luas ke korban.
"Saya rasa, nggak akan dapat, nggak akan dapat," kata Agus seusai rapat kerja dengan Komisi XIII di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).
Agus menyebutkan, lantaran kasusnya terkait pelecehan, I Wayan Agus Suartama tak akan mendapat amnesti. Ia menyatakan tindakan Agus membahayakan.
"Jadi kasus-kasus yang seperti itu, yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain, nggak akan diberikan amnesti," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Imipas mengungkap, dari 44.495 warga binaan, sebanyak 19.337 orang dinyatakan lolos verifikasi awal yang akan diberi amnesti. Adapun hasil ini didapat setelah Direktorat Pemasyarakatan mendistribusikan data mentah amnesti ke 33 kantor wilayah.
Hal itu disampaikan oleh Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025). Agus menyebutkan pemberian amnesti ini dikategorikan narapidana dan anak binaan pengguna narkotika, ITE, hingga narapidana atau anak binaan berkebutuhan khusus.
"Ditjen Pemasyarakatan melakukan identifikasi data warga binaan pemasyarakatan yang bersumber dari database pemasyarakatan dan Direktorat Teknis berdasarkan kriteria yang akan diberi amnesti, didapatkan data 44.495 warga binaan pemasyarakatan," kata Agus dalam rapat.
Dari 19.337 orang warga binaan yang dinyatakan lolos verifikasi, mayoritas didapat oleh narapidana dan anak binaan pengguna narkotika. Di antaranya:
a. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sebanyak 2.591 orang.
b. Kategori pengguna narkotika sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04/2010 sebanyak 15.447 orang.
Jumlah tersebut akan diajukan kembali untuk proses verifikasi ulang ke Ditjen Administrasi Hukum Umum. Diketahui, amnesti tersebut merupakan program Menteri Imipas untuk mengatasi persoalan overkapasitas.
"Namun jumlah ini akan kami telaah kembali mengingat nomor 04 tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti, sedang yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai," ujar Agus.
Selanjutnya, ada narapidana dan anak binaan terkait dengan UU ITE, amnesti diberikan kepada lima orang terkait pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dalam perbedaan pandangan politik. Amnesti juga diberikan kepada 377 orang terkait ITE.
"Narapidana dan anak binaan terkait dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik terkait pasal penghinaan terhadap pribadi/pemerintah dan perbedaan pandangan politik 5 orang dan terkait pasal ITE 377 orang, jumlah ini akan kami telah kembali," ujar Agus.
Selanjutnya, amnesti diberikan ke narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus. Rinciannya terdiri atas 270 orang yang sakit berkepanjangan, 73 orang dengan gejala kejiwaan, lansia di atas 70 tahun 110 orang, disabilitas 2 orang. Amnesti juga diberikan ke enam perempuan hamil, 37 orang perempuan yang yang merawat anak di lapas, anak binaan 409 orang, dan narapidana makar 10 orang.
(dwr/maa)
Imigrasi Medan Sosialisasi Pencegahan TPPO dan TPPM di Deli Serdang
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan lakukan sosialisasi bersama perangkat desa di Deli Serdang. Sosialisasi ini berkaitan Pencegahan TPPO dan Tindak TPPM. [404] url asal
#penindakan #khusus #pemkab-deli-serdang #feri-hardian #migran-indonesia #edukasi #tindak #detikers #perluasan-kesempatan-kerja-pemkab-deli-serdang-feri-hardian #gejala #tindak-tppm #cpmi #reny-elisabeth-munthe
Deli Serdang - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan sosialisasi bersama perangkat desa di Deli Serdang. Sosialisasi ini berkaitan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (TPPM).
"Sosialisasi ini sebagai bentuk peran negara untuk melindungi warga negara dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM melalui edukasi dan penyebaran informasi," ungkap Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Medan Reny Elisabeth Munthe, Kamis (21/11/2024).
Dalam sosialisasi tersebut, Kabid Inteldakim Kantor Imigrasi Medan Josua Pahala juga memaparkan terkait peran dari Desa Binaan Imigrasi yang memiliki peran penting dalam upaya preventif dalam penindakan TPPO dan TPPM.
Tak hanya itu, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Pemkab Deli Serdang Feri Hardian juga turut memaparkan terkait bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berasal dari Deli Serdang.
Selain sosialisasi, Imigrasi Medan juga melakukan peluncuran Buku Pedoman Pencegahan TPPO dan TPPM. Buku tersebut berisikan pengertian, dampak, tanda dan gejala perdagangan manusia dan penjelasan mengenai langkah-langkah pencegahan.
detikers dapat mengakses buku tersebut dalam bentuk ebook di https://drive.google.com/file/d/1gJCWDN2gyPUl6CyKkHIh4o-jNDCIFjg3/view.
"Dalam buku ini kami jelaskan apa itu TPPO dan TPPM. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami cuma minta 150 orang, 62,6% mengaku tidak mengerti, kalangan mahasiswa yang menjawab banyak yang tidak mengerti. Buku ini penting untuk kami hadirkan," kata Reny.
"Kita mau mencoba menyelamatkan keluarga kita,rakyat Indonesia. Dalam buku ini kita juga jelaskan apa peran masyarakat, peran Direktorat Jenderal Imigrasi dan apa peran Pemkab," pungkasnya.
(mjy/mjy)
Imigrasi Medan Luncurkan Buku Pedoman TPPO/TPPM saat Sosialisasi di Deli Serdang
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan lakukan sosialisasi bersama perangkat desa di Deli Serdang. Sosialisasi ini berkaitan Pencegahan TPPO dan Tindak TPPM. [394] url asal
#pemkab-deli #cpmi #detikers #pemkab-deli-serdang #gejala #edukasi #khusus #migran-indonesia #perluasan-kesempatan-kerja-pemkab-deli-serdang-feri-hardian #kabid-penempatan #josua-pahala #pedoman-pencegahan-tppo-d
Deli Serdang - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan sosialisasi bersama perangkat desa di Deli Serdang. Sosialisasi ini berkaitan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (TPPM).
"Sosialisasi ini sebagai bentuk peran negara untuk melindungi warga negara dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM melalui edukasi dan penyebaran informasi," ungkap Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Medan Reny Elisabeth Munthe, Kamis (21/11/2024).
Dalam sosialisasi tersebut, Kabid Inteldakim Kantor Imigrasi Medan Josua Pahala juga memaparkan terkait peran dari Desa Binaan Imigrasi yang memiliki peran penting dalam upaya preventif dalam penindakan TPPO dan TPPM.
Tak hanya itu, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Pemkab Deli Serdang Feri Hardian juga turut memaparkan terkait bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berasal dari Deli Serdang.
Selain sosialisasi, Imigrasi Medan juga melakukan peluncuran Buku Pedoman Pencegahan TPPO dan TPPM. Buku tersebut berisikan pengertian, dampak, tanda dan gejala perdagangan manusia dan penjelasan mengenai langkah-langkah pencegahan.
detikers dapat mengakses buku tersebut dalam bentuk ebook.
"Dalam buku ini kami jelaskan apa itu TPPO dan TPPM. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami cuma minta 150 orang, 62,6% mengaku tidak mengerti, kalangan mahasiswa yang menjawab banyak yang tidak mengerti. Buku ini penting untuk kami hadirkan," kata Reny.
"Kita mau mencoba menyelamatkan keluarga kita,rakyat Indonesia. Dalam buku ini kita juga jelaskan apa peran masyarakat, peran Direktorat Jenderal Imigrasi dan apa peran Pemkab," pungkasnya.
(mjy/mjy)