Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah berupaya memenuhi janjinya menemui lagi para mahasiswa yang mendemo penolakan RUU TNI di Gedung DPR pada Rabu (19/3) malam tetapi ternyata mereka tak sudah tak ada di lokasi.

Supratman sempat menemui para pendemo pada sore di area Gerbang Pancasila. Dia bersama anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina duduk dikelilingi mahasiswa dan melakukan dialog sekitar 15 menit.

Kemudian Supratman berjanji akan menemui mereka lagi setelah melakukan rapat mengenai RUU TNI. Dia juga bilang akan menyampaikan semua tuntutan mahasiswa yang demo.

"Pokoknya prinsipnya semua saya sudah dengar tuntutan kawan-kawan, tugas saya sekarang adalah untuk menyampaikan. Nanti akan saya temui kembali untuk sampaikan hasilnya," ujar Supratman pada sore, diberitakan detik.

Massa mahasiswa disebut juga berjanji menunggu Supratman sampai malam hari. Bahkan mereka bilang Supratman tak akan bisa pulang sebelum menemui mereka setelah rapat.

"Kami akan tunggu di sini sampai malam. Bapak nggak akan bisa pulang, saya pastikan Bapak nggak akan bisa pulang, Bapak akan nginep di Gedung Parlemen ini," ucap salah satu mahasiswa.

Pada malam hari usai rapat Supratman memenuhi janjinya menemui para mahasiswa, tetapi ternyata mereka sudah membubarkan diri. Supratman menyayangkan hal itu lantaran sudah berjanji bertemu perwakilan mahasiswa.

"Sudah bubar ya? Waduh saya kan janji mau ketemu lagi. Iya sudah, yang penting kita sudah penuhi tuntutan mereka, untuk datang menemui kembali ya," kata Supratman.

KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengalami insiden saat melintas di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Mobil yang ditumpanginya dihentikan oleh massa aksi mahasiswa Universitas Trisakti yang tengah menggelar demonstrasi menolak Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Pantauan Kompas.com di lokasi, awalnya mobil Supratman yang dikawal patroli pengawal (patwal) berusaha melewati Gerbang Pancasila Gedung DPR. Namun, mahasiswa yang berunjuk rasa langsung menghadang kendaraan tersebut dan mengerumuninya.

Dua ajudan Supratman yang mengenakan pakaian putih lantas keluar dari mobil dan berusaha meminta massa untuk tidak menghalangi jalan.

Namun, para demonstran tetap bertahan, bahkan mencopot pelat nomor kendaraan tersebut.

"Turun, turun, turun!" teriak para mahasiswa yang mendesak Supratman keluar dari mobil.

Setelah beberapa menit, Supratman akhirnya memutuskan untuk keluar. Sontak, mahasiswa bersorak dan meneriakkan jabatannya.

"Ternyata Menteri Hukum," ujar salah seorang mahasiswa.

Supratman Berdialog dengan Mahasiswa

Usai turun dari mobil, Supratman memilih berjalan kaki menuju Gedung DPR bersama massa aksi.

Ia tampak duduk dan berdialog dengan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU TNI yang dijadwalkan akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Supratman menyatakan akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa, pemerintah, dan DPR terkait penolakan RUU TNI.

"Semua tuntutan terkait pembahasan RUU TNI sudah saya dengar. Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dan anggota Komisi I," kata Supratman saat berdialog dengan mahasiswa.

Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti menegaskan bahwa RUU TNI dinilai sebagai upaya mengembalikan dwifungsi TNI.

Mereka menegaskan bahwa amanat reformasi adalah memperkuat supremasi sipil dan menghindari militerisasi dalam pemerintahan.

"Hari ini ada Pak Supratman, beliau sudah menyampaikan bahwa menerima kritik kami. Namun, sikap kami tetap tegas, mahasiswa Trisakti akan terus menolak," ujar salah satu perwakilan mahasiswa.

Mereka juga menegaskan tidak akan melakukan audiensi atau berdiskusi dengan anggota DPR di dalam gedung.

"Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam. Tapi, kami akan terus menolak," tambahnya.

Diketahui, RUU TNI direncanakan akan disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Kamis (20/3/2025).

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Adhyasta Dirgantara | Editor: Robertus Belarminus)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas menyatakan akan melakukan komunikasi dengan pemerintah dan DPR terkait penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Pernyataan ini disampaikan Supratman saat menghadapi massa aksi yang mendemo RUU TNI di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025) sore.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," ujar Supratman, di lokasi demo.

Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti menegaskan bahwa DPR dan Kementerian Pertahanan berupaya mengembalikan dwifungsi TNI.

Mereka menekankan bahwa amanat reformasi adalah memberikan supremasi sipil yang seluas-luasnya dan menghentikan militeristik dalam ranah pemerintahan.

"Dan hari ini ada Pak Supratman, beliau sudah menyampaikan bahwa beliau menerima kritikan kita, dan sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak," ungkap perwakilan mahasiswa.

"Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam. Tapi, kami akan terus menolak," tambahnya.

Diketahui, RUU TNI direncanakan akan disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025) besok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dipaksa keluar dari mobilnya oleh massa aksi demo Revisi UU (RUU) TNI di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Pantauan Kompas.com di lokasi, awalnya mobil Supratman yang dikawal patwal hendak melintas di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR.

Namun, massa demo yang merupakan mahasiswa Universitas Trisakti mengadang mobil Supratman.

Massa demo itu langsung mengerumuni mobil Supratman.

Walhasil, dua ajudan Supratman berbaju putih keluar dari mobil.

Mereka berusaha meminta massa demo tidak mengerumuni mobil Supratman.

Massa demo tidak menyerah untuk bertemu dengan pejabat yang ada di dalam mobil itu.

Mereka tetap berkerumun dan melepas pelat nomor dari mobil tersebut.

"Turun, turun, turun!" seru aksi massa.

Setelah beberapa menit, barulah Supratman memutuskan keluar dari mobilnya.

Mahasiswa pun bersorak menyebut jabatan Supratman ketika politikus Gerindra itu keluar dari mobil.

"Ternyata Menteri Hukum," kata mahasiswa.

Supratman pun berjalan kaki ke depan Gedung DPR bersama para mahasiswa.

Dia tampak duduk dan berdialog dengan mahasiswa.

Diketahui, berdasarkan jadwal sementara, RUU TNI akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan adanya perubahan skema dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan dalam revisi UU Minerba. Supratman menekankan saat ini mekanisme lelang pemberian izin ada pertimbangan prioritasnya.

"Semua mekanisme lelang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," kata Supratman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Menurut Supratman, perubahan skema itu dalam rangka memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk koperasi.

"Itu isi yang paling penting untuk kita lakukan. Dengan pemberian skema prioritas yang ada, itu artinya pembagian sumber daya alam yang kita miliki semua komponen bangsa termasuk BUMD daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," kata Supratman.

Dia melanjutkan, usulan kedua dari DPR ialah membatalkan pemberian konsesi kepada perguruan tinggi. RUU Minerba itu, sebut dia, hanya memberikan manfaat kepada pihak kampus dengan bantuan dana untuk melakukan riset hingga beasiswa kepada mahasiswa.

"Jadi di dalam revisi undang-undang kali ini, yang ada adalah bahwa akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu menekankan, pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus. Penugasan khusus bagi kampus tersebut hanya akan disediakan lewat penugasan kepada BUMN, BUMD, atau pun badan usaha swasta.

"Jadi tadinya usulannya itu pemberian langsung kepada kampus dan akhirnya disepakati itu tidak jadi diberikan kepada perguruan tinggi itu sikap pemerintah," tegasnya.

Dia mengatakan poin lain dari RUU Minerba ialah pemberian konsesi kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Supratman menekankan pemberian izin itu sudah disepakati antara pemerintah dengan legislatif.

"Yang kedua juga terkait dengan pemberian konsesi kepada ormas keagamaan, ormas keagamaan dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR kira-kira itu poin penting dari yang disepakati antara pemerintah dan DPR kali ini," katanya.

"Nanti bagi kampus yang membutuhkan diberikan penggunaan dana riset maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti soal dihapusnya rencana pemberian konsesi kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Dia kembali menggarisbawahi bahwa izin pengelolaan minerba sepenuhnya diberikan kepada BUMN dan BUMD.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Pak Menteri Hukum bahwa tolong dipertebal informasi ini undang-undang ini tidak memberikan automatically kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD serta badan usaha lain," tegas Bahlil.

Simak juga Video 'RUU Minerba Siap Disahkan, Kampus Batal Diberi Izin Kelola Tambang':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra serta Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus terkait sistem keamanan laut. Lodewijk mengatakan salah satu masalah sistem keamanan laut adalah koordinasi yang kurang baik.

Rapat tersebut digelar di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Awalnya Lodewijk menjelaskan ada sejumlah masalah yang telah diidentifikasi terkait sistem keamanan laut.

"Sistem keamanan laut menghadapi beberapa permasalahan, kalau kita identifikasi masalah. Pertama masih lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum dan pola keamanan laut yang terpadu," kata Lodewijk.

Dia mengatakan ada berbagai pelanggaran yang terjadi di Indonesia seperti penangkapan ikan ilegal dan kejahatan lintas negara. Selain itu, ada regulasi keamanan laut yang belum tersusun secara menyeluruh.

"Regulasi keamanan laut yang belum tersusun secara komprehensif, kemudian berkelanjutan adaptif, responsif, dan inklusif. Itu belum ada," kata dia.

Kemudian, dia melanjutkan, lemahnya koordinasi antar-aparat penegak hukum di laut. Dia mencontohkan pernah ada lembaga Bakorkamla untuk koordinasi dan dihapus kewenangannya dan menjadi Bakamla.

"Tapi dibubarkan jadi Bakamla. Setelah Bakamla keluar wewenang koordinasi itu ada, tapi wewenang penegakan hukum tidak ada. Artinya, ya itu Bakamla ini jadi banci lagi," tuturnya.

Untuk itu, dia merekomendasikan regulasi tunggal untuk melatih tata kelola laut. Selain itu, perlu dibentuk sea and coast guard untuk menggantikan Bakamla.

"Perlu dibentuk sea and coast guard, jadi jangan Bakamla lagi, sea and coast guard Indonesia sebagai leading sector yang memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan penegakan hukum di laut," ungkapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Menko Polkam terkait sistem keamanan laut. Yusril hadir langsung dalam rapat tersebut, sedangkan Menko Polkam dihadiri wakilnya, Lodewijk Freidrich Paulus.

Rapat digelar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I Ahmad Heryawan (Aher).

"Dalam rangka mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif," kata Aher membuka rapat.

Aher mengatakan teritori Indonesia sebagian besar adalah laut. Untuk itu, diharapkan agar pengamanan laut di Indonesia dapat maksimal.

"Tentu kita memahami bersama bahwa lautan kita sangat luas, daerah teritori Indonesia lautannya 2 kali lipat dibanding daratannya atau kurang lebih 2/3 Indonesia adalah kelautan," sebutnya.

Aher mengatakan keamanan laut Indonesia belum optimal. Untuk itu, dirinya berharap hari-hari ke depannya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.

"Tentu saja keamanan atau pengamanan laut kita belum optimal kita ingin di hari-hari ke depan lautan kita terjaga dengan baik, baik itu kedaulatannya ataupun segala kekayaan yang ada di dalamnya," kata dia.

Aher mengatakan ada sejumlah instansi yang menangani masalah keamanan laut. Hal itu ditakutkan akan menyulitkan sinergi yang ada.

"Dengan banyaknya instansi yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing yang spesifik secara operasional ini tampaknya cukup menyulitkan sinergi dan koordinasi instansi tersebut dan instansi lainnya," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan untuk melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika ada perusahaan tersebut yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pigai menjelaskan, Kementerian HAM, jika bersuara atas konflik tersebut tanpa melakukan audit, akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya melakukan penanganan kasus aspek kasuistik.

"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks saham nya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.

Dia mencontohkan, jika ada warga yang dikriminalisasi oleh perusahaan karena pagarnya dirobohkan, kementerian HAM akan menangani yang sifatnya kasus. Namun, lanjut dia, tidak bisa mengevaluasi perusahaan secara utuh.

"Karena kalau kami lakukan menangani kasus atau mengevaluasi sebuah perusahaan secara utuh itu nanti bisa membahayakan bagi perusahaan dan merugikan perusahaan," kata dia.

"Karena itu, tolong dimaklumi kalau misalnya ada yang meminta mana Kementerian HAM menangani kasus perusahaan ini, tidak ditangani kementerian HAM," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini