JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah untuk melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan proyek.

Ini menyusul Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate Merauke di Papua Selatan yang disebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam setiap proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka.

Semua proyek besar, seperti PSN, harus disertai dengan konsultasi publik dan penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

Selain itu, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan masyarakat adat untuk melakukan pemetaan tanah ulayat yang transparan dan berbasis hukum, guna menghindari peralihan tanah yang tidak sah dan memastikan pengakuan hak atas tanah mereka.

Kemudian, Pemerintah Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan juga perlu memperkuat kebijakan yang mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka, dengan menciptakan regulasi lokal yang melindungi hak-hak tersebut.

Hal ini termasuk memperhatikan keputusan terkait penggunaan lahan di kawasan hutan adat dan lahan pertanian.

Proses penetapan kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK) dan Hak Pengguna Lain (HPL) juga harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan, serta menjamin hak mereka atas tanah adat.

"Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proyek-proyek yang melibatkan penggunaan tanah adat memberikan manfaat yang adil dan menguntungkan masyarakat adat, serta memperhatikan keberlanjutan sosial dan ekonomi mereka," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan/Komisioner Pengawasan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (15/04/2025).

Sementara Koordinator Solidaritas Merauke Franky Samperante mengatakan, PSN Merauke diduga belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan hidup.

"Masyarakat terdampak langsung, maupun organisasi lingkungan hidup, tidak dilibatkan sejak awal pembahasan kerangka acuan dan penilaian Amdal dan belum mendapatkan informasi dokumen lingkungan," ujarnya.

Indikasi pelanggaran HAM oleh PSN tersebut diperkuat oleh temuan Komnas HAM yang menyatakan bahwa PSN untuk ketahanan pangan dan energi di Merauke, memiliki potensi pelanggaran HAM.

Temuan Komnas HAM itu dimuat dalam surat rekomendasi Komnas HAM atas PSN Merauke nomor 189/PM.00/R/III/2025. Surat rekomendasi itu ditujukan kepada Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke pada 17 Maret 2025.

Surat tersebut merespons pengaduan masyarakat adat suku Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei pada 23 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran hak masyarakat adat, hak hidup, hak atas tanah dan wilayah adat, hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan hidup, akibat pelaksanaan PSN di Kabupaten Merauke Papua Selatan.

Lantas, Komnas HAM meminta keterangan kepada Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, dan Panglima TNI melalui surat nomor 976/PM.00/SPK.01/XI/2024 pada 18 November 2024.

Dalam surat Komnas HAM disampaikan 13 temuan penting, salah satunya adalah PSN Merauke mencakup lahan seluas kurang lebih 2 juta hektare yang sebagian besar berada di kawasan hutan dan wilayah adat di Distrik Tanah Miring, Animha, Jagebob, Eligobel, Sota, Ulilin, Malind, dan Kurik.

Adapun kawasan hutan dan wilayah adat tersebut termasuk hutan sagu, hutan alam dan rawa-rawa, yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat.

Temuan Komnas HAM menyatakan bahwa legalitas kepemilikan hak ulayat masih bermasalah karena selama ini hanya didasarkan pada pemetaan partisipatif yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Sementara pemerintah menetapkan area konsesi untuk perkebunan di atas kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK) dan pertanian di kawasan Hak Pengguna Lain (HPL), belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat secara substansial.

Beberapa perusahaan telah mengajukan dan memperoleh Hak Guna Usaha (HGB), seperti PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri, yang bergerak di bidang energi dan perkebunan di Distrik Tanah Miring dan Jagebob.

Temuan Komnas HAM menyatakan bahwa masyarakat adat belum pernah dilibatkan dalam proses penetapan HPK dan HPL. Padahal lahan tersebut merupakan bagian dari hak ulayat mereka, termasuk pelibatan dalam penentuan skema perencanaan praktik pertanian yang berkelanjutan.

Masyarakat adat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan atas hak tanah mereka karena belum adanya regulasi yang jelas terkait legalitas kepemilikan hak ulayat.

Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti keterlibatan TNI di Merauke. Di distrik Ilwayab, sebanyak 300 unit alat berat diturunkan menggunakan kapal dan helikopter serta didampingi TNI. Juga terdapat 11 pos TNI yang mengawasi proyek sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat adat.

Meskipun alasan utama penempatan pasukan ini adalah sebagai tenaga pendukung PSN, hal itu justru menimbulkan ketegangan. Penempatan pasukan dalam jumlah besar menambah rasa ketakutan masyarakat adat, yang merasa diawasi, adanya ancaman kekerasan fisik dan intimidasi terhadap warga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate Merauke di Papua Selatan disebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Koordinator Solidaritas Merauke Franky Samperante mengatakan, PSN Merauke diduga belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan hidup.

"Masyarakat terdampak langsung, maupun organisasi lingkungan hidup, tidak dilibatkan sejak awal pembahasan kerangka acuan dan penilaian Amdal dan belum mendapatkan informasi dokumen lingkungan," katanya, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (15/04/2025).

Indikasi pelanggaran HAM oleh PSN tersebut diperkuat oleh temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyatakan bahwa PSN untuk ketahanan pangan dan energi di Merauke, memiliki potensi pelanggaran HAM.

Temuan Komnas HAM itu dimuat dalam surat rekomendasi Komnas HAM atas PSN Merauke nomor 189/PM.00/R/III/2025. Surat rekomendasi itu ditujukan kepada Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke pada 17 Maret 2025.

Surat tersebut merespons pengaduan masyarakat adat suku Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei pada 23 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran hak masyarakat adat, hak hidup, hak atas tanah dan wilayah adat, hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan hidup, akibat pelaksanaan PSN di Kabupaten Merauke Papua Selatan.

Lantas, Komnas HAM meminta keterangan kepada Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, dan Panglima TNI melalui surat nomor 976/PM.00/SPK.01/XI/2024 pada 18 November 2024.

Dalam surat Komnas HAM disampaikan 13 temuan penting, salah satunya adalah PSN Merauke mencakup lahan seluas kurang lebih 2 juta hektare yang sebagian besar berada di kawasan hutan dan wilayah adat di Distrik Tanah Miring, Animha, Jagebob, Eligobel, Sota, Ulilin, Malind, dan Kurik.

Adapun kawasan hutan dan wilayah adat tersebut termasuk hutan sagu, hutan alam dan rawa-rawa, yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat.

Temuan Komnas HAM menyatakan bahwa legalitas kepemilikan hak ulayat masih bermasalah karena selama ini hanya didasarkan pada pemetaan partisipatif yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Sementara pemerintah menetapkan area konsesi untuk perkebunan di atas kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK) dan pertanian di kawasan Hak Pengguna Lain (HPL), belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat secara substansial.

Beberapa perusahaan telah mengajukan dan memperoleh Hak Guna Usaha (HGB), seperti PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri, yang bergerak di bidang energi dan perkebunan di Distrik Tanah Miring dan Jagebob.

Temuan Komnas HAM menyatakan bahwa masyarakat adat belum pernah dilibatkan dalam proses penetapan HPK dan HPL. Padahal lahan tersebut merupakan bagian dari hak ulayat mereka, termasuk pelibatan dalam penentuan skema perencanaan praktik pertanian yang berkelanjutan.

Masyarakat adat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan atas hak tanah mereka karena belum adanya regulasi yang jelas terkait legalitas kepemilikan hak ulayat.

Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti keterlibatan TNI di Merauke. Di distrik Ilwayab, sebanyak 300 unit alat berat diturunkan menggunakan kapal dan helikopter serta didampingi TNI. Juga terdapat 11 pos TNI yang mengawasi proyek sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat adat.

Meskipun alasan utama penempatan pasukan ini adalah sebagai tenaga pendukung PSN, hal itu justru menimbulkan ketegangan. Penempatan pasukan dalam jumlah besar menambah rasa ketakutan masyarakat adat, yang merasa diawasi, adanya ancaman kekerasan fisik dan intimidasi terhadap warga.

"Dugaan perampasan dan penyerobotan kawasan hutan serta lahan ulayat milik masyarakat adat tersebut berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup mereka," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro.

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate Merauke di Papua Selatan disebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Koordinator Solidaritas Merauke Franky Samperante mengatakan, PSN Merauke diduga belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan hidup.

"Masyarakat terdampak langsung, maupun organisasi lingkungan hidup, tidak dilibatkan sejak awal pembahasan kerangka acuan dan penilaian Amdal dan belum mendapatkan informasi dokumen lingkungan," katanya, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (15/04/2025).

Indikasi pelanggaran HAM oleh PSN tersebut diperkuat oleh temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyatakan bahwa PSN untuk ketahanan pangan dan energi di Merauke, memiliki potensi pelanggaran HAM.

Temuan Komnas HAM itu dimuat dalam surat rekomendasi Komnas HAM atas PSN Merauke nomor 189/PM.00/R/III/2025. Surat rekomendasi itu ditujukan kepada Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke pada 17 Maret 2025.

Surat tersebut merespons pengaduan masyarakat adat suku Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei pada 23 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran hak masyarakat adat, hak hidup, hak atas tanah dan wilayah adat, hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan hidup, akibat pelaksanaan PSN di Kabupaten Merauke Papua Selatan.

Lantas, Komnas HAM meminta keterangan kepada Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, dan Panglima TNI melalui surat nomor 976/PM.00/SPK.01/XI/2024 pada 18 November 2024.

Dalam surat Komnas HAM disampaikan 13 temuan penting, salah satunya adalah PSN Merauke mencakup lahan seluas kurang lebih 2 juta hektare yang sebagian besar berada di kawasan hutan dan wilayah adat di Distrik Tanah Miring, Animha, Jagebob, Eligobel, Sota, Ulilin, Malind, dan Kurik.

Adapun kawasan hutan dan wilayah adat tersebut termasuk hutan sagu, hutan alam dan rawa-rawa, yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat.

Temuan Komnas HAM menyatakan bahwa legalitas kepemilikan hak ulayat masih bermasalah karena selama ini hanya didasarkan pada pemetaan partisipatif yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Sementara pemerintah menetapkan area konsesi untuk perkebunan di atas kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK) dan pertanian di kawasan Hak Pengguna Lain (HPL), belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat secara substansial.

Beberapa perusahaan telah mengajukan dan memperoleh Hak Guna Usaha (HGB), seperti PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri, yang bergerak di bidang energi dan perkebunan di Distrik Tanah Miring dan Jagebob.

Temuan Komnas HAM menyatakan bahwa masyarakat adat belum pernah dilibatkan dalam proses penetapan HPK dan HPL. Padahal lahan tersebut merupakan bagian dari hak ulayat mereka, termasuk pelibatan dalam penentuan skema perencanaan praktik pertanian yang berkelanjutan.

Masyarakat adat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan atas hak tanah mereka karena belum adanya regulasi yang jelas terkait legalitas kepemilikan hak ulayat.

Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti keterlibatan TNI di Merauke. Di distrik Ilwayab, sebanyak 300 unit alat berat diturunkan menggunakan kapal dan helikopter serta didampingi TNI. Juga terdapat 11 pos TNI yang mengawasi proyek sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat adat.

Meskipun alasan utama penempatan pasukan ini adalah sebagai tenaga pendukung PSN, hal itu justru menimbulkan ketegangan. Penempatan pasukan dalam jumlah besar menambah rasa ketakutan masyarakat adat, yang merasa diawasi, adanya ancaman kekerasan fisik dan intimidasi terhadap warga.

"Dugaan perampasan dan penyerobotan kawasan hutan serta lahan ulayat milik masyarakat adat tersebut berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup mereka," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Nasdem Tonny Tesar meminta agar Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) ikut mengawal proyek strategis nasional (PSN) food estate di Merauke.

Keterlibatan dan kehadiran Kementerian HAM diperlukan agar pembangunan PSN tersebut tidak melanggar atau mengabaikan hak warga setempat.

“Masalah PSN di Merauke kita tahu bahwa kita semua mendukung program Bapak Presiden untuk membangun pusat pangan nasional di Papua, di Merauke,” ujar Tony dalam rapat kerja bersama Kementerian HAM, Rabu (5/2/2025).

“Tetapi jangan sampai terjadi kejadian yang sama, jangan di Kalimantan misalnya yang sekian ribu hektar dibuka tapi tidak ada hasilnya,” katanya lagi.

Tonny pun mendorong agar Menteri HAM Natalius Pigai untuk benar-benar mengawasi pembangunan PSN tersebut, sehingga prosesnya tidak merugikan dan mempersulit warga setempat menjalani kehidupan.

“Di Papua juga begitu, hutan merupakan mama dari orang Papua yang hidupnya, makanannya dari hutan. Jangan rusak begitu saja, kemudian hak-hak mereka terabaikan atau terpingkirkan dan kemudian mereka hilang dari hutan yang biasa ambil untuk makan,” ujar Tonny.

Sementara itu, Pigai memastikan bahwa Kementerian HAM akan meningkatkan pendampingan dalam pembangunan PSN agar setiap prosesnya berbasis pada HAM dan kelestarian lingkungan.

“Dalam aspek proyek pembangunan apa pun dalam skala yang besar maupun industri-industri yang dibangun tentu harus mempertahankan kelestarian lingkungan,” kata Pigai.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional atau food estate di Merauke, Papua Selatan.

Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bahkan mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada 12 September 2024.

Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional.

"Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara," kata Ahmad Rizal.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk ketika itu menegaskan pembangunan 2 juta hektar lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan, bertujuan untuk kebaikan masyarakat.

"Itu juga toh kebaikannya untuk masyarakat juga kan begitu," katanya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada 20 Desember 2024.

Ribka menyebut, food estate dijalankan untuk ketahanan pangan nasional dan pasti akan berdampak pada masyarakat setempat.

Namun, dia tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang terdampak pembangunan food estate. Hal ini terjadi karena hak wilayah adat mereka berubah menjadi ladang tanam.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ribka mengatakan, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah akan membuka dialog dengan masyarakat setempat.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa proyek food estate berpotensi menghilangkan hak tanah warga setempat.

Oleh karena itu, Komnas HAM meminta adanya dialog yang lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan seluas 2 juta hektar itu.

Jakarta: Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merancang langkah besar untuk melibatkan narapidana penerima amnesti dalam proyek pembangunan strategis, salah satunya adalah program pembukaan lahan pangan atau food estate. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi narapidana sebelum kembali ke masyarakat.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa narapidana penerima amnesti tidak akan langsung bebas tanpa persiapan. Pemerintah akan mengadakan program rehabilitasi untuk memastikan mereka mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial.

"Yusril menjelaskan, nantinya narapidana penerima amnesti tidak serta merta keluar dari Lapas. Para narapidana akan menjalani proses rehabilitasi terlebih dahulu. Dia mengatakan beberapa program rehabilitasi bisa diikuti, mulai dari Komando Cadangan (Komcad) hingga diikutkan dalam proyek pembukaan lahan untuk pangan atau food estate," katanya di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Baca juga: Presiden: Setop Impor Beras, Garam, Gula, Jagung pada 2025!

Yusril menegaskan pentingnya langkah persiapan agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah di masyarakat. "Tapi tentu harus ada langkah persiapan, jangan sampai nanti diamnesti keluar ke masyarakat malah bikin ribut dan meresahkan masyarakat. Karena itu persiapan langkah-langkah rehabilitasi sangat perlu segera dilakukan," ujarnya.

Efisiensi Anggaran

Menurut Yusril, pemerintah telah melakukan kalkulasi terkait biaya rehabilitasi narapidana dibandingkan merawat mereka di dalam Lapas. Hasilnya menunjukkan bahwa langkah rehabilitasi lebih hemat anggaran.

"Pemerintah coba hitung cost-nya, ternyata cost rehabilitasi itu lebih rendah dari cost merawat orang itu di dalam Lapas. Jadi lebih baik kita rehabilitasi aja, tapi kan Pak Prabowo sudah punya program, untuk masuk ke Komcad dilatih militer, kemudian diterjunkan ke masyarakat dalam proyek-proyek raksasa yang sedang dikerjakan pemerintah, seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua," ucap Yusril.

Program ini terlihat sebagai upaya pemerintah untuk tidak hanya memberikan kesempatan kedua bagi narapidana. Akan tetapi juga memanfaatkan tenaga mereka dalam proyek pembangunan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat adanya potensi penghilangan hak tanah warga di Papua Selatan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan food estate seluas 2 juta hektar.

Komisioner Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo, mengatakan masalah penghilangan hak atas tanah ini bisa terjadi karena luasan proyek yang begitu besar.

"Hal ini juga berpotensi terhadap masyarakat setempat akan kehilangan hak atas tanah dan keberlanjutan kehidupan mereka," kata Prabianto dalam konferensi pers, Rabu (18/12/2024).

Ia menjelaskan, sudah ada respons negatif dari masyarakat terhadap proyek tersebut, termasuk adanya wacana mendatangkan transmigrasi ke wilayah PSN food estate yang akan dibangun.

"Salah satu pengaduan yang diterima Komnas HAM terkait dengan proyek strategis nasional di Papua Selatan adalah masalah status lahan yang akan digunakan. Kita tahu bahwa pemerintah telah mencadangkan untuk membangun PSN ketahanan pangan di Merauke dengan menggunakan lahan kurang lebih 2 juta hektar," ujar dia.

Menurut Prabianto, kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek tersebut menjadi akar masalah.

"Kita khawatir akan adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh pelaksanaan dari proyek strategis ini," kata dia.

Pemerintah sendiri telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan.

Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).

Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional, dan bukan merupakan program investasi dari proyek swasta.

"Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara," kata Ahmad Rizal, dilansir dari Antara.

Rizal mengatakan, program strategis nasional pembangunan 1 juta hektar sawah murni bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat pedalaman Papua, khususnya di Merauke, Papua Selatan.

“Program strategis nasional dilakukan di Merauke karena pemerintah melihat Merauke memiliki potensi yang luar biasa dalam sumber daya pertaniannya. Lahannya luas dan datar, subur, airnya juga melimpah, cuaca juga sangat mendukung untuk budidaya padi sepanjang tahun,” kata dia.

Menurut Rizal, program cetak sawah 1 juta hektar di Merauke akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, akan terbangun infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas umum dan sosial mulai dari tingkat kampung sampai kabupaten yang memadai.