kegiatan itu mengusung konsep membedah dari berbagai perspektif Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap draf RUU KUHAP, khususnya pada tiga isu strategis yaitu keadilan restoratif (restorative justice), perlindungan advokat, dan perlindungan kelompok ren

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember menggelar kegiatan Ngaji Hukum yang membahas dan menganalisis implementasi keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) melalui diskusi di kampus setempat, Selasa.

Kegiatan itu juga dihadiri oleh berbagai unsur penting dari sektor hukum dan masyarakat sipil, antara lain perwakilan dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, staf Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), pengacara, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi mahasiswa.

"Mengaji sudah menjadi ciri khas Fakultas Hukum dalam mendalami dan mengkritisi perundang-undangan yang ada," kata Dekan FH Unmuh Jember Ahmad Suryono di kampus setempat.

Menurutnya, kegiatan itu mengusung konsep membedah dari berbagai perspektif Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap draf RUU KUHAP, khususnya pada tiga isu strategis yaitu keadilan restoratif (restorative justice), perlindungan advokat, dan perlindungan kelompok rentan dalam bantuan hukum.

"Urgensi kegiatan itu adalah untuk menggali secara mendalam berbagai sudut pandang terhadap RUU KUHAP, sehingga kami bisa ikut berkontribusi secara nyata dalam proses legislasi nasional. Hasil dari kajian ini nantinya akan kami kirimkan kepada Komisi III DPR RI sebagai masukan akademik," tuturnya.

Ketiga narasumber yang hadir mengupas isu-isu tersebut secara mendalam seperti paparan pendamping dari UPTD PPA Kabupaten Jember Solehati yang membahas tentang multi-tafsir dalam praktik keadilan restoratif dan potensi terabaikan nya hak-hak korban dalam kasus tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua PERADI Jember Gatot Irianto yang menguraikan potensi keadilan restoratif yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk impunitas atau pengampunan terhadap pelaku kejahatan, serta risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam pemeriksaan tersangka.

Sebagai pemateri ketiga, Dosen FH Unmuh Jember Suyatna mengupas konsep keadilan restoratif dalam teori tujuan pemidanaan dan pentingnya menjaga pemeriksaan tersangka dalam koridor due process of law untuk melindungi hak-hak tersangka.

Sementara Rektor Unmuh Jember Dr. Hanafi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap terselenggaranya kegiatan "Ngaji Hukum: KUHAP Series" menjadi bentuk nyata ikhtiar akademik dalam memperdalam pemahaman hukum, serta memperkuat budaya berpikir kritis mahasiswa terhadap perkembangan dinamika hukum di Indonesia.

"Kegiatan itu penting untuk memperkuat budaya literasi hukum, membangun daya kritis sivitas akademika, dan meneguhkan posisi perguruan tinggi sebagai agen perubahan di tengah dinamika masyarakat hukum di Indonesia," ujarnya.

Melalui kegiatan ngaji hukum, Fakultas Hukum Unmuh Jember berharap dapat terus mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, akademisi, dan praktisi dalam proses pembentukan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat (Jabar) memperpanjang masa tahanan terhadap Priguna Anugerah Pratama, dokter PPDS yang diduga melakukan pemerkosaan di RSHS Bandung.

Perpanjangan penahanan itu dilakukan karena proses penyidikan belum lengkap.

"Kita perpanjangan penahanan," kata Dirreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, Selasa (22/4).

Surawan mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi forensik yang belum keluar.

"Masih proses penyidikan, itu kan tes nya tidak hanya satu kali," terang dia.

Tersangka Priguna Anugerah Pratama ditahan polisi sejak 23 Maret 2025. Dia ditahan setelah dilaporkan keluarga korban. Dugaan pemerkosaan ini dilakukan tersangka pada 10 Maret, 13 Maret dan 18 Maret 2025.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kronologi kejadian berawal saat korban FH menemani ayahnya yang sedang sakit keras dan butuh transfusi darah. Kemudian, tersangka membawa korban ke ruangan di lantai 7 Gedung MCHC RSHS Bandung pada 18 Maret 2025 sekitar pukul 00.30 WIB.

"(Tersangka) Meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya," ungkap Hendra, di Polda Jabar, Rabu (9/4).

Setelah berada di lantai 7, korban diminta untuk berganti pakaian menggunakan operasi. Setelah itu, tersangka melakukan tindakan pembiusan terhadap korban. Tak lama setelah penindakan dengan cara penyuntikan, korban tak sadarkan diri.

Beberapa lama kemudian, tepatnya pada pukul 04.00 WIB, korban pun sadar. Ia kembali ke IGD RSHS. Namun saat korban hendak buang air kecil, ia merasakan sakit pada alat vitalnya.

Korban pun menceritakan tindakan yang dilakukan tersangka sebelum ia tak sadarkan diri, kepada ibunya. Keluarga korban pun, merasa ada janggal dari rasa sakit yang dirasakan FH. Mereka akhirnya melaporkan apa yang menimpa anaknya itu kepada pihak kepolisian.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mendalam, akhirnya pada 23 Maret 2024, polisi mengamankan tersangka PAP.

Keluarga FH korban dari tersangka Priguna Anugerah Pratama, mengaku telah memaafkan perbuatan tersangka memperkosa korban, namun mereka ingin proses hukum tetap berlanjut.

Priguna adalah dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi Universitas Padjajaran. Dia jadi tersangka pemerkosaan terhadap FA yang sedang menunggu ayahnya yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat.

"Kita tetap mengutuk perbuatan itu. Sesama manusia tetap memaafkan, walaupun itu tidak mengembalikan kondisi adik saya. Sebagai keluarga sudah memaafkan tapi secara hukum, kita ingin proses hukum tetap berlanjut, dan kita serahkan ke pihak terkait, ke Polda Jabar. Kasus ini diusut sampai tuntas, mudah-mudahan bisa terungkap senetral, sebersih mungkin, supaya tidak ada korban lain," kata Agus kakak ipar dari korban FH, Kamis (10/4).

Agus menuturkan sebenarnya korban dan keluarga tidak menginginkan kasus ini menjadi ramai. Ia juga kaget atas banyaknya info yang berseliweran di media sosial.

"Agak syok tiba-tiba jadi viral karena saya menekankan ke keluarga untuk menahan diri sampai kasus ini bisa selesai. Timbul spekulasi mungkin sebelum, pas cari keadilan kita kan bercerita ke pihak security (rumah sakit) termasuk ke Polda," katanya.

Agus mengatakan saat ini pihak keluarga telah mencabut laporan akan kasus ini. Meski demikian dia menyatakan kasus tetap berlanjut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

"Ya, tetap menyerahkan kasus ini ke pihak terkait. Proses tetap berjalan," katanya.

Agus mengatakan, saat ini korban dalam kondisi sehat namun masih perlu pendampingan.

"Masih kita dampingi dan awasi betul-betul kondisi psikis," ucapnya.

Dokter Priguna jadi tersangka pemerkosaan terhadap FH yang sedang menunggu keluarganya yang dirawat di RSHS Bandung.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan dugaan pemerkosaan terjadi pada 18 Maret sekitar pukul 01.00 WIB.

Saat itu, korban FA tengah menjaga ayahnya yang menjadi pasien, kemudian diminta oleh tersangka untuk pengecekan atau transfusi darah.

Selanjutnya pelaku membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7.

"[Tersangka] Meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya," ungkap Hendra, di Polda Jabar, Rabu (9/4).

Setelah berada di lantai 7, korban diminta untuk berganti pakaian menggunakan baju operasi. Setelah itu, tersangka membius dengan cara penyuntikan hingga korban tak sadarkan diri.

Kemudian, pada pukul 04.00 WIB, korban tersadar dan kembali ke IGD. Namun saat korban hendak buang air kecil, ia merasakan sakit pada alat vitalnya.

Korban pun menceritakan tindakan yang dilakukan tersangka sebelum ia tak sadarkan diri, kepada ibunya. Keluarga korban merasa ada kejanggalan dari rasa sakit yang dirasakan FH. Mereka akhirnya melaporkan apa yang menimpa anaknya itu kepada pihak kepolisian.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mendalam, akhirnya pada 23 Maret 2025, polisi mengamankan tersangka PAP.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan menyatakan dokter Priguna punya penyimpangan seksual.

"Itu diakui sendiri oleh tersangka," ujar Surawan saat dihubungi, Kamis (10/4).

Priguna disebutnya mengakui punya fetish ketertarikan terhadap wanita yang tak sadarkan diri atau pingsan. Namun, penyidik masih akan mendalami pengakuan Priguna melalui pemeriksaan psikologi forensik.

"Kita akan perkuat dengan pemeriksaan dari psikologi forensik, ahli psikologi untuk tambahan pemeriksaan," katanya.

Polisi menyatakan korban pelecehan seksual dokter PPDS anestesi Priguna Anugerah Pratama diduga lebih dari satu orang.

Selain FH yang diperkosa Priguna di Rumah Sakit hasan Sadikin (RSHS) Bandung, diduga masih ada dua korban lainnya yang dilecehkan oleh Priguna.

Polisi mengatakan dua korban lain saat ini masih belum dapat dimintai keterangan.

"Ada dua lagi (yang jadi korban)," kata Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, saat dikonfirmasi Kamis.

Surawan mengatakan ia sempat berkomunikasi dengan kuasa hukum dari salah seorang korban Priguna. Namun pihaknya meminta untuk dilakukan pemeriksaan setelah lebaran.

"Belum (lapor), namun sudah dikomunikasikan dengan kuasa hukumnya," ungkapnya.

Pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof Pujiyono Suwadi, menyoroti draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ia berharap kewenangan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi tidak dilemahkan.

Diketahui, beredar draf RUU KUHAP pada 3 Maret 2025 lalu, yang disebut menghapus kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan kasus korupsi. Hal ini dinilai bertentangan dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memberi kewenangan kepada jaksa dalam menangani tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

Menurut Pujiyono, kejaksaan selama ini telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi, terutama tentang penanganan kasus-kasus besar atau yang dikenal sebagai 'Big Fish'. Oleh karenanya, ia menyayangkan jika RUU KUHAP menghapus kewenangan kejaksaan dalam menindak kasus korupsi.

"Jika di KUHAP tipikor tidak menjadi kewenangan kejaksaan, ada agenda apa? Sementara di sisi lain, lembaga penegak hukum yang lagi getol memberantas korupsi harus diakui kan Kejaksaan Agung dengan kasus Big Fish yang ditangani," kata Pujiyono saat berbincang dengan detikJateng, Minggu (16/3/2025).

Ketua Komisi Kejaksaan RI ini menjelaskan meski kewenangan Kejaksaan diatur dalam UU Kejaksaan, namun perlu diatur dalam KUHAP. Sebab, tindakan Kejaksaan dalam menangani tipikor akan mudah digugat melalui praperadilan atau eksepsi di persidangan jika tidak diatur dalam KUHAP.

"Jika di undang-undang induk, KUHAP itu tidak ada kewenangan kejaksaan dalam penanganan korupsi, tidak implementatif. Jika diimplementasikan pasti menimbulkan celah," tegas Pujiyono yang juga Guru Besar Fakultas Hukum (FH) UNS ini.

"KUHAP ini menjamin berlakunya hukum materiil kita, yaitu KUHP, UU Tipikor, UU Narkoba, UU HAM berat, yang nanti penanganannya didasarkan KUHAP kita. Kalau dasar KUHAP tidak ada, jadi persoalan," lanjutnya.

Ia pun mendesak DPR RI, khususnya Komisi III, untuk membuka draf RUU KUHAP secara resmi kepada publik agar bisa mendapat masukan yang lebih luas.

"Kita minta DPR RI membuka draf secara official. Jika ada masukan masyarakat, akan lebih baik. Jadi membuka partisipasi publik lebih banyak, karena kita ingin meletakkan hukum formil, mendampingi KUHP yang bukan hanya untuk 5 tahunan, bisa 70 tahun," jelasnya.

Lebih lanjut, Pujiyono menilai jika kewenangan kejaksaan dalam penanganan tipikor dihapus, itu bisa dianggap sebagai upaya memberikan impunitas bagi koruptor.

"Ini akan menjadi pukulan mundur bagi semangat pemberantasan korupsi yang saat ini sedang digencarkan oleh Kejaksaan Agung. Apakah ini diterjemahkan menjadi bagian dari nanti koruptor mendapatkan impunitasnya, bisa jadi begitu," ujarnya.

"Kita juga diskusi dengan jaksa, itu dianggap bagian dari amputasi kewenangan jaksa dalam penindakan korupsi. Apakah ini diterjemahkan sebagai kemenangan koruptor? Masyarakat yang menilai," sambungnya.

Pujiyono pun berharap DPR RI dapat memastikan kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tipikor tetap diatur secara jelas dan tegas dalam RUU KUHAP yang baru. DPR RI diminta tak berdalih dengan alasan sudah ada UU khusus yang menyatakan kejaksaan bisa menangani tipikor.

"Jadi jaksa punya kewenangan pemberantasan korupsi di hukum materiil maupun formil. Jadi anggapan publik bahwa kejaksaan diamputasi di RUU KUHAP itu tidak jadi kenyataan. Kita anggap ini salah ketik saja, jaksa belum dimasukkan," harapnya.

"Sekali lagi saya berharap Komisi III DPR RI membuka secara official dan melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya, khususnya soal semangat pemberantasan korupsi. Janganlah kewenangan jaksa dihilangkan," tambah dia.

Ia meminta masyarakat untuk senantiasa mengawal RUU KUHAP. Dengan desakan dari berbagai pihak, diharapkan RUU KUHAP yang baru dapat memperkuat sistem hukum pidana Indonesia serta menjaga integritas Kejaksaan dalam memberantas korupsi.

"Meski tidak punya niat menghilangkan, tapi di KUHAP harus di-mention secara klir, Kejaksaan punya kewenangan pemberantasan korupsi. Kita juga butuh dukungan publik agar RUU KUHAP tetap dikawal," tutupnya.

Video: Imparsial Kritik RUU TNI-Polri-Kejaksaan, Begini Katanya

Video: Imparsial Kritik RUU TNI-Polri-Kejaksaan, Begini Katanya

Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus pemerasan dengan modus mengaku-aku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan. Tiga tersangka, salah satunya aparatur sipil negara (ASN) itu, kini ditahan polisi.

Pantauan detikcom, para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Metro Jakpus, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka terlihat menggunakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol.

Para pelaku terlihat menunduk saat dihadirkan dalam konferensi pers. Mereka tidak berkomentar saat ditanya sejumlah awak media.

Ketiga tersangka itu adalah AA (40), JFH (47), dan FFF (50) yang merupakan ANS di Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketiga tersangka ini terancam pidana hingga 12 tahun penjara.

"Terhadap tiga tersangka, penyidik menerapkan Pasal 51 juncto pasal 35 UU ITE dan juga pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP M Firdaus di kantornya, Jumat (7/2/2025).

Peran ASN Dkk

Salah satu tersangka berinisial FFF merupakan ASN di Dinas Kehutanan Pemprov NTT. Dia berperan menyiapkan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi dana Silpa yang dijadikan alat para tersangka untuk memeras Leonard Hening.

"Peran tersangka FFF, ASN di Dishut Provinsi NTT, perannya menyiapkan dokumen-dokumen terkait dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Rote, yaitu dalam anggaran dana Silpa yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 20 miliar dan mengirimkan kepada tersangka JFH," jelas Firdaus.

Selanjutnya, tersangka AA berperan membuat profil seolah-olah pimpinan KPK pada akun WhatsApp. Dia juga meyakinkan korban dengan seolah-olah telah menerbitkan surat panggilan terhadap mantan Bupati Rote Leonard Hening.

"AA membuat akun WhatsApp (seolah-olah) Ketua KPK Setyo dengan menggunakan handphone-nya, dan menunjukkan kepada korban untuk meyakinkan bahwa dokumen sprindik dan surat panggilan itu adalah seolah-olah benar," kata Firdaus.

"Yang kedua, tersangka AA membuat surat penyelidikan, yang selanjutnya, meyakinkan kepada korban untuk menunjukkan screenshot percakapan WhatsApp terkait dengan surat perintah penyelidikan dan surat panggilan, yang ditujukan kepada mantan Bupati Rote," sambungnya.

Sementara itu, tersangka JFH berpesan mengaku sebagai penyidik KPK. JFH juga bertugas meyakinkan korban dengan menunjukkan dokumen seolah-olah benar.

"Peran JFH, mengaku sebagai penyidik KPK yang menemui saksi Adelheid Da Silva, kemudian mengatakan bahwa saat ini sedang ada laporan atau penanganan di KPK, serta untuk meyakinkan hal tersebut, tersangka menjelaskan dan menunjukkan dokumen berupa surat bukti laporan atau dokumen lainnya, agar dipercaya bahwa benar ada proses di KPK terhadap mantan Bupati Rote," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini