Manila (ANTARA) - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menegaskan bahwa penahanan mantan presiden Rodrigo Duterte dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan mengacu pada permintaan Interpol yang melaksanakan perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

"Kami mengikuti semua prosedur hukum yang diperlukan. Saya yakin jika diteliti lebih lanjut, pasti prosesnya sudah tepat dan benar," kata Marcos dalam konferensi pers, Selasa (11/3).

Meski menegaskan bahwa Filipina tak akan bekerja sama dengan ICC, Marcos menyatakan bahwa ada "dasar yang sangat baik" untuk memenuhi perintah penangkapan ICC terhadap Duterte.

"Ada permintaan kepada pemerintah Filipina dari Interpol untuk melaksanakan perintah penangkapan dan, tentu saja, kami memenuhi komitmen terhadap Interpol," kata dia.

"Kami melakukannya bukan karena perintah tersebut berasal dari ICC. Kami melakukannya karena diminta Interpol," ucap Presiden Filipina, sembari membantah ada motif politik dari penangkapan Duterte.

Ia menjelaskan, kasus yang menjerat Duterte dimulai pada 2017, ketika Filipina masih menjadi anggota ICC dan Duterte masih menjadi presiden. "Jadi, saya tak melihat adanya persekusi politik di sini karena kasusnya pun terjadi sebelum saya muncul," kata dia.

Marcos kemudian memastikan adanya "salinan fisik" perintah penahanan Duterte dan berjanji akan merilisnya kepada publik demi transparansi.​​​​​​​​​​​​​​

Duterte ditangkap kepolisian Filipina pada Selasa pagi waktu setempat saat tiba di Bandara Internasional Ninoy Aquino Manila dari Hong Kong, kemudian ia dibawa ke Pangkalan Udara Villamor.

Menurut pernyataan Kantor Komunikasi Presiden Filipina, Interpol Manila pada Selasa pagi menerima salinan resmi surat perintah penahanan Duterte dari ICC.

Surat perintah tersebut ditandatangani oleh Hakim ICC Julia Antoanella Motoc, Sophie Alapini-Gansou, dan Maria del Socorro Flores Liera pada 7 Maret.

Penyelidikan ICC terhadap Duterte berkutat pada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait pembunuhan orang-orang dalam perang melawan narkoba yang dilakukannya semasa menjadi Wali Kota Davao City dan kemudian Presiden Filipina.

Meski Filipina menarik diri dari ICC pada Maret 2019, pengadilan tersebut bersikukuh masih memiliki kewenangan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM tersebut karena terjadi semasa Filipina masih menjadi negara penandatangan Statuta Roma dari 2011 hingga 2019.

Sementara itu, Duterte telah diterbangkan dengan pesawat sewaan ke Den Haag, Belanda pada Selasa malam untuk diadili di hadapan ICC.

Sumber: PNA-OANA

​​​​​​​

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan, ia tidak akan membiarkan politik kotor merusak Asia Tenggara dan negaranya yang merupakan reaksi pertamanya terhadap pernyataan dari wakil presidennya, Sara Duterte-Carpio. "Sebagai negara demokratis, kita harus menjunjung tinggi supremasi hukum," kata Marcos melalui video di Manila pada Senin (25/11/2024).

Pernyataan Bongbong Marcos tersebut muncul setelah Wapres Sara Duterte pada Sabtu (22/11/2024) mengeklaim, telah mengatur seseorang untuk membunuh presiden beserta istrinya, Liza Araneta-Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika sesuatu terjadi padanya. Marcos menuturkan, kebenaran tidak bisa dibungkam dan drama politik saat ini bisa saja berakhir jika pihak-pihak terkait menjawab pertanyaan sah dari para legislator.

Sebelumnya, Sara Duterte menuduh Romualdez, sepupu Marcos, menginginkan dia terbunuh. Sara mencurigai, Romualdez menganggap dirinya ancaman terbesar terhadap keinginan Romualdez untuk mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden 2028. "Kalau saya dibunuh, saya katakan, jangan berhenti sampai kalian membunuh mereka, dan dia kemudian bilang 'ya'," ucap Sara kepada seseorang yang dimintanya untuk membunuh.

Sang wapres menghadapi pengawasan yang semakin ketat di DPR, lembaga tempat Romualdez menghentikan dana khusus yang dialokasikan bagi kantornya. Upaya itu dilaporkan dipimpin oleh Romualdez, yang tampaknya ingin mencalonkan diri pada Pilpres 2028.

Namun sambil menekankan peran penting Kongres sebagai "cabang independen" pemerintahan, Marcos mengatakan, tidak akan mengorbankan supremasi hukum yang seharusnya berlaku pada semua orang. Dia mengingatkan pejabat pemerintah tentang kewajiban mereka untuk melindungi negara dan konstitusi, dan menekankan bahwa pejabat terpilih tidak boleh menekan pencarian kebenaran.

Marcos dan Sara mencalonkan diri sebagai sekutu sebelum Pilpres 2022, yang memberikan pasangan tersebut masa jabatan enam tahun. Namun, aliansi tersebut telah terbalik dalam beberapa bulan terakhir. Sara kemudian mengundurkan diri dari kabinet Marcos, yang memberinya tanggung jawab pada bidang pendidikan.

Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, akan dipulangkan ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kebijakan itu diatur dalam kerangka perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam bentuk mutual legal assistance atau MLA.

Yusril mengatakan saat ini Indonesia memang tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur pemindahan narapidana ke negara asal. Namun, Yusril menyebut kebijakan itu bisa diambil melalui kesepakatan MLA hingga diskresi dari presiden.

"Memang, belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisoners sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners. Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Yusril memaparkan tiap presiden di belahan dunia manapun berwenang dalam merumuskan satu kebijakan hingga mengambil keputusan yang didasari atas nilai-nilai kemanusiaan hingga menjaga hubungan baik kedua negara. Keputusan itu, kata Yusril, kadang belum secara spesifik diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

"Jadi walaupun tidak juga didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, tapi berdasarkan kepada MLA dan juga berdasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," kata Yusril.

Dia lalu mencontohkan kerja sama bidang hukum yang pernah terjadi melibatkan pemerintah Indonesia dan Australia. Kala itu pemerintah Australia melakukan penyitaan aset dari pemilik Bank Harapan Sentosa (HBS), Hendra Rahardja, dalam kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia. Lewat metode MLA, penyitaan aset itu dilakukan melalui putusan pengadilan di Indonesia.

"Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman, saya bertemu Jaksa Agung Australia, Daryll Williams, dan mencapai satu kesepakatan: Pemerintah Australia mengakui putusan Pengadilan Jakarta Pusat dan mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia. Dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

"Jadi sudah ada preseden, walaupun tidak dalam konteks transfer of prisoners, tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain, sudah ada presedennya di masa yang lalu," kata Yusril.

Yusril berharap kebijakan pemulangan Mary Jane ke Filipina mendorong pemerintah dan DPR dalam Menyusun undang-undang khusus yang mengatur terkait pemindahan dan pertukaran narapidana. Dia menyebut masih banyak narapidana Indonesia yang saat ini mendekam di sejumlah negara lain.

"Ke depannya itu kita harapkan pemerintah maupun Badan Legislasi DPR, nanti ketika rapat menyusun prioritas rancangan undang-undang untuk dibahas dengan DPR, maka sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners and exchange of prisoners ini," ujar Yusril.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong mengumumkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso yang ditangkap dan dihukum di Indonesia akan pulang ke Filipina. Bongbong pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

"I extend my heartfelt gratitude to President Prabowo Subianto and the Indonesian government for their goodwill (Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Indonesia atas niat baik ini)," tulis Bongbong di akun Instagram resminya seperti dilihat, Rabu (20/11).

Simak Video 'Bukan Bebas, Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Dipindahkan ke Filipina':

[Gambas:Video 20detik]