Imigrasi Indonesia menginformasikan cara lapor kejadian warga negara asing (WNA) wafat di Indonesia. Ada sejumlah dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat pelaporan dan hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mengajukan laporan.

Berikut informasi selengkapnya.

Cara Lapor WNA yang Wafat di Indonesia

Mengutip laman resmi Imigrasi, apabila ada kejadian WNA meninggal dunia di Indonesia, bisa dilaporkan ke Kantor Imigrasi atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi. Pelaporan ini penting untuk proses administrasi dan diplomatik.

Berikut ketentuannya.

1. Yang bisa melapor:

• Keluarga
• Penjamin (sponsor)
• Rumah sakit
• Kepolisian

2. Dokumen yang dibutuhkan:

• Surat permohonan dari sponsor
• KTP sponsor
• Paspor (asli dan fotokopi)
• Izin tinggal terakhir
• Surat keterangan kematian dari rumah sakit/puskesmas
• Akta kematian dari Disdukcapil Setempat

*Catatan: Jika pelaporan dilakukan lebih dari 60 hari terhitung sejak tanggal kematian, maka akan dilakukan BAP terlebih dahulu.

Cara Cek Status Permohonan Visa dan Izin Tinggal Indonesia

WNA yang sedang mengurus visa atau izin tinggal Indonesia dapat mengecek status permohonan visa atau izin tinggalnya secara online melalui layanan yang disediakan Direktorat Jenderal (Ditjen). Ini caranya.

• Buka situs evisa.imigrasi.go.id
• Setelah muncul halaman utama, klik menu "Home" di bagian atas
• Pilih "Track Your Application" untuk melacak status aplikasi
• Setelah mengklik "Track Your Application", pengguna akan diminta untuk memilih jenis layanan yang ingin dicek, apakah visa atau izin tinggal (stay permit). Bagi pengguna yang baru pertama kali mengajukan permohonan visa, dapat mengklik kategori "Visa", sedangkan bagi pemohon yang sedang mengajukan perpanjangan - baik itu visa on arrival, visa kunjungan maupun visa tinggal terbatas - dapat mengklik kategori "Stay Permit".
• Berikutnya, pengguna perlu memasukkan "Register Number" dan "Passport Number". Klik "Submit"
• Selanjutnya, sistem akan menampilkan status terkini dari permohonan visa atau izin tinggal tersebut. Informasi yang ditampilkan dapat mencakup tahapan proses yang sedang berlangsung, apakah dokumen sedang diverifikasi, sudah disetujui, atau masih menunggu persetujuan.

Lihat juga Video: Kronologi Laka Speed Boat Tewaskan WNA di Teluk Tenggirik

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyatakan Indonesia siap menampung rakyat Palestina di Gaza, tetapi secara teknis keinginan dan rencana evakuasi itu tidak mudah untuk dilaksanakan.

Prasetyo, saat ditemui di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyebut rencana evakuasi yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu perlu disepakati oleh Pemerintah Palestina dan juga dibicarakan dengan negara-negara lain yang saat ini aktif membantu perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Tawaran itu dianggap perlu disetujui, kemudian secara teknis seperti apa kan tidak mudah. Tetapi, itu bagian dari kami Pemerintah Republik Indonesia terus memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita di Gaza,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan.

Prasetyo melanjutkan rencana Presiden Prabowo mengevakuasi rakyat Palestina itu menjadi salah satu isu yang dikonsultasikan oleh Presiden RI saat melawat ke lima negara di Timur Tengah pada 9–14 April 2025. Lima negara tujuan lawatan Presiden, yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

Menurut Prasetyo, pada prinsipnya, negara-negara itu menyambut baik rencana Indonesia membantu rakyat Palestina di Gaza.

“Secara prinsip setuju. Tetapi, sekali lagi tentunya secara teknis itu kan tidak mudah. Maka dari itu, Beliau (Presiden) terus berkoordinasi, bahwa Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu (Sugiono) terus berkoordinasi, apabila memang ini diterima, dan akan dilaksanakan supaya bisa dapat berjalan dengan baik,” kata Prasetyo.

Jika nantinya ada negara yang tidak setuju, Prasetyo menekankan niat Indonesia membantu rakyat Palestina.

“Semangatnya memang kami mau membantu, bahwa ada negara yang belum setuju ya enggak masalah. Masing-masing punya ini (sikap) sendiri-sendiri. Makanya juga Bapak Presiden tidak gegabah di dalam memberikan penawaran terhadap kehendak pemerintah kita,” sambung Prasetyo.

Rencana evakuasi sementara rakyat Palestina di Gaza diungkap oleh Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4) dini hari, sebelum keberangkatannya ke Abu Dhabi, UAE.

Presiden Prabowo mengatakan Indonesia siap menampung untuk gelombang pertama lebih kurang 1.000 orang warga Palestina di Gaza, terutama mereka yang luka-luka, mereka yang mengalami trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Presiden.

Namun, Presiden menekankan rencana itu hanya dapat berjalan manakala mendapatkan "lampu hijau" dari otoritas Palestina, pihak-pihak terkait, dan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut," kata Prabowo.

Di Amman, Yordania, etape terakhir lawatannya di Timur Tengah, Senin (14/4), Presiden Prabowo mengungkap akan ada terobosan soal kepentingan rakyat Palestina di Gaza berdasarkan hasil konsultasi dengan pemimpin di lima negara tujuan lawatannya, yaitu UAE, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

"Alhamdulillah, kita dapat update yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Amman, Yordania, Senin.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap tidak masalah jika ada negara tak setuju dengan rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan berupaya karena memiliki tujuan untuk membantu.

"Ya kan kalaupun ada yang menyatakan tidak setuju bukan berarti kemudian apa yang menjadi kehendak dari pemerintah Indonesia itu tidak kita lanjutkan kan?" kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Karena semangatnya kan memang kita mau membantu. Bahwa ada yang satu negara yang belum setuju ya nggak ada masalah juga," lanjutnya.

Juru Bicara Presiden ini mengatakan tiap negara memiliki pandangan masing-masing. Prabowo, katanya, juga tak akan gegabah terkait rencana evakuasi.

"Masing-masing kan punya ini sendiri-sendiri. Makanya juga kemudian Bapak Presiden tidak gegabah juga kan di dalam memberikan penawaran terhadap kehendak pemerintah kita," ujarnya.

Prasetyo menilai secara teknis tidak mudah mewujudkan rencana tersebut. Ia menekankan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait.

"Tapi sekali lagi tentunya secara teknis itu kan tidak mudah. Maka dari itu beliau terus berkoordinasi, bahwa Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu terus berkoordinasi apabila memang ini diterima dan akan dilaksanakan supaya bisa dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk mengevaluasi kinerja triwulan pertama 2025 dan menekankan masalah penegakan hukum pertanahan dan tata ruang.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan evaluasi tersebut penting karena kini publik menyoroti kinerja pemerintah dalam sektor pertanahan dan tata ruang, terutama karena adanya kasus sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di laut atau pagar laut.

"Kami tentu mengapresiasi kerja-kerja positif yang sudah dilakukan saudara menteri, di tengah berbagai macam polemik publik dan perhatian publik kepada sektor pertanahan dan tata ruang," kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut dia, DPR dan pemerintah pun perlu mengatasi masalah legalitas atas banyak perkebunan sawit yang belum memiliki hak guna usaha (HGU). Berdasarkan catatan Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu, ada sekitar 194 badan hukum yang selama ini status legalitasnya belum memiliki HGU.

Di samping itu, dia mengatakan bahwa periode triwulan pertama ini idealnya proses kinerja tahunan oleh kementerian sudah harus menyentuh angka 30 persen. Namun sejauh ini, dia menilai bahwa kinerja Kementerian ATR/BPN dalam beberapa bidang masih di bawah angka tersebut.

Dia pun menyadari bahwa efisiensi anggaran membuat percepatan program Kementerian ATR/BPN sedikit melambat, meskipun ada kabar baik terkait disetujuinya pinjaman dana dari bank dunia untuk program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP).

"Ini penting bagi kita semua untuk mengejar target agar capaiannya maksimal di triwulan kedua dan triwulan ketiga yang akan datang," kata dia.

Selain itu, dia menilai saat ini berbagai macam masukan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi II DPR RI sudah mulai tersalurkan dengan baik dan proses penanganannya bisa terpublikasi oleh Kementerian ATR/BPN.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi sementara warga Gaza, Palestina ke Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sesuai dengan amanat konstitusi UUD ‘45, yaitu Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia,” kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, Pigai mengatakan bahwa ia mengikuti sikap Presiden.

Menurut dia, pengaturan yang lebih spesifik mengenai rencana evakuasi tersebut akan dibahas lebih lanjut setelah Prabowo kembali ke Tanah Air dari lawatan internasionalnya.

“Nanti pulang, baru pasti. Kalau disampaikan hal yang spesifik seperti apa [sekarang], ‘kan kita semua belum tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan Pemerintah Indonesia siap menampung kurang lebih 1.000 warga Palestina di Gaza untuk gelombang pertama, terutama mereka yang luka-luka, yang terdampak trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Presiden saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.

Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa rencana evakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza yang terluka akibat serangan militer Israel bukan bertujuan untuk merelokasi mereka dari rumahnya.

Presiden menjelaskan rencana evakuasi itu hanya bersifat sementara. Jika situasi di Gaza kembali stabil, para penyintas perang yang dievakuasi itu nantinya akan dipulangkan kembali ke sana.

“Tidak, tidak, tidak. Kita ini untuk membantu,” kata dia saat ditemui selepas menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4) sore waktu setempat.

Presiden juga menekankan bahwa rencana tersebut masih dikonsultasikan ke para pemimpin Palestina dan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

“Ya, itu tawaran kami untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” katanya.

Kemudian, Presiden menyebut akan ada terobosan soal kepentingan rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza, berdasarkan hasil konsultasi dengan lima negara dalam lawatannya, yakni Persatuan Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania.

Hal itu disampaikan Presiden saat ditemui sebelum kepulangannya ke Jakarta di Pangkalan Udara Marka, Amman, Yordania, Senin (14/4) sore waktu setempat.

"Alhamdulillah, kita dapat 'update' yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," kata Presiden Prabowo melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Layanan kantor Imigrasi di seluruh Indonesia akan tutup sementara selama libur dan cuti bersama Idul Fitri 1446 H serta libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi, yang berlangsung pada 27 Maret sampai 7 April 2025. Masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya diimbau menyelesaikan permohonannya sebelum Kamis (27/3).

"Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis, 27 Maret 2025. Namun hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur Lebaran serta Nyepi adalah Rabu, 26 Maret 2025. Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor, silakan diselesaikan sebelum tanggal 26 Maret," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam dalam keterangan yang diterima, Selasa (25/3/2025).

Godam mengatakan masyarakat juga dapat mengakses layanan perpanjangan izin tinggal melalui evisa.imigrasi.go.id untuk menghindari overstay. Proses verifikasi petugas akan diselesaikan setelah libur Idul Fitri.

Adapun untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai 27 Maret 2025 dan selama libur dan cuti bersama akan mulai diproses pada Selasa, 8 April 2025.

"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia, serta layanan electronic visa on arrival (e-VoA)," jelas Godam.

Godam juga menyebutkan imbauan penting lainnya bagi WNI yang akan mengurus paspor, di antaranya:

1. Untuk keperluan mendesak, gunakan layanan percepatan paspor sehari jadi sebelum 27 Maret 2025.

Kantor Imigrasi menyediakan layanan percepatan paspor sehari jadi. Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor Imigrasi dan Immigration Lounge dengan biaya Rp 1 juta, plus biaya paspor elektronik sebesar Rp 950 ribu. Perlu diperhatikan bahwa layanan ini tidak berlaku untuk pengurusan penggantian paspor karena rusak ataupun hilang.

2. Manfaatkan layanan Immigration Lounge

Immigration Lounge adalah layanan khusus pelayanan pembuatan paspor satu hari jadi serta perpanjangan visa on arrival (VoA) untuk warga negara asing (WNA). Di Immigration Lounge, pengurusan paspor lebih efektif dan efisien.

Hanya dalam waktu satu jam, paspor sudah selesai dan langsung dapat diambil. Saat ini, fasilitas Immigration Lounge tersedia di Pondok Indah Mall 3 (Jakarta Selatan), Senayan City (Jakarta Pusat), Mal Taman Anggrek (Jakarta Barat), Grand Metropolitan Mall (Bekasi), Pesona Square Mall (Depok), Ciputra World Surabaya dan Icon Mall Gresik (Jawa Timur).

3. Ambil paspor sebelum libur

Bagi yang sudah selesai mengurus paspor, segera ambil paspor sebelum tanggal 27 Maret 2025. Kantor Imigrasi akan ditutup selama libur Idul Fitri dan akan kembali buka pada tanggal 8 April 2024.

4. Penjadwalan ulang melalui M-Paspor

Masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur Lebaran namun masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

5. Hotline kantor Imigrasi untuk layanan darurat

Masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keadaan darurat lain seperti keluarga inti meninggal atau sakit di luar negeri, dapat menghubungi hotline Kantor Imigrasi terdekat

"Selama libur ada petugas kami di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak, misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri; atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri, untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung," pungkas Godam.

Simak juga Video: Menteri Imipas Harap Paspor Baru Indonesia Makin Kuat di Internasional

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu menindak bawahannya yang tidak bekerja serius. Ia menyatakan siap menyingkirkan siapa pun yang enggan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam. Dalam kesempatan itu, ia mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih untuk berani mengoreksi diri.

"Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi," kata Prabowo, dilansir dari detikNews, Kamis (6/2/2025).

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya harus bersih dari korupsi dan penyelewengan. Ia memastikan akan menindak siapa pun yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut.

"Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak," ujarnya.

Siap Menindak Pejabat Ndablek

Prabowo mengingatkan jajarannya agar tidak membangkang. Ia menegaskan akan bertindak terhadap pejabat yang tetap bandel dan tidak patuh.

"100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak," katanya.

Potensi Reshuffle

Setelah acara, Prabowo kembali menegaskan bahwa ia ingin pemerintahannya bekerja dengan benar sesuai harapan rakyat. Saat ditanya soal kemungkinan reshuffle setelah 100 hari kerja, ia tidak menjawab secara lugas.

"Jadi begini kita ingin rakyat, menuntut, pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa prioritas pemerintahannya adalah kepentingan rakyat. Ia kembali mengingatkan bahwa mereka yang tidak bekerja untuk rakyat akan disingkirkan.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

"Mau lebih jelas lagi? Ha-ha-ha...," tegasnya

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu reshuffle kabinet setelah 100 hari kerja pemerintahan Prabowo. Ia menegaskan bahwa rencana tersebut belum ada.

"Reshuffle apa, nggak ada reshuffle," kata Prasetyo seusai menghadiri acara HUT Gerindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Saat ditanya soal pernyataan Prabowo di Harlah NU, Prasetyo menyebut bahwa seluruh jajaran kabinet masih menjalankan tugasnya.

"Nggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja," katanya.

Prasetyo juga menanggapi isu pakta integritas yang diteken para menteri sebelum dilantik. Menurutnya, evaluasi dalam pemerintahan adalah hal yang biasa.

"Biasalah dievaluasi terus itu," ujarnya.

Video Prabowo Apresiasi Kabinet Bekerja Kompak di 3 Bulan Pertama

Video Prabowo Apresiasi Kabinet Bekerja Kompak di 3 Bulan Pertama

Di bursa transfer musim dingin, West Ham United mendatangkan Evan Ferguson. Hal itu terindikasi punya kaitan dengan kegagalan menggaet Endrick.

Menjelang penutupan bursa transfer, the Hammers mengumumkan bergabungnya Ferguson. Penyerang 20 tahun itu didatangkan dari Brighton dengan status pinjaman sampai akhir musim.

Hal itu tampaknya menjadi usaha West Ham menambah daya gedor setelah cuma mampu bikin 29 gol di Premier League musim ini, hanya lebih subur dibandingkan enam tim lain.

Dan, jika merujuk laporan talkSport, Evan Ferguson bukan cuma menjadi satu-satunya pemain depan yang berupaya didatangkan West Ham pada pertengahan musim ini.

Disebutkan dalam laporan itu, para petinggi klub London tersebut sebenarnya sudah menjalin komunikasi dengan Real Madrid mengenai kemungkinan meminjam Endrick.

Sejak resmi bergabung dengan Madrid musim panas lalu, Endrick memang masih minim menit bermain. Dari 14 penampilannya di LaLiga, penyerang 18 tahun itu total baru beraksi 89 menit.

Pendekatan tersebut, masih menurut laporan dari talkSport, dilakukan West Ham karena merasa sudah mendapatkan "angin" dari Real Madrid.

Namun, pada akhirnya, Real Madrid tidak bersedia melepas Endrick untuk dipinjam oleh West Ham. Dan Evan Ferguson-lah yang kemudian menjadi tambahan amunisi West Ham di lini depan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan. Hal ini ia lakukan saat kunker di Medan.

Agenda utama kunjungan ini adalah memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandara Kualanamu, Selasa (17/12/2024) sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Agus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," ungkap Agus.

Agus juga memberikan arahan terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ujarnya.

Selain itu, Agus juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," ucapnya.

Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Dalam kunjungannya ini, Menteri Agus Andrianto didampingi oleh pejabat tinggi Pratama, dan disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat dan seluruh jajaran.

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan. Hal ini ia lakukan saat kunker di Medan.

Agenda utama kunjungan ini adalah memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandara Kualanamu, Selasa (17/12/2024) sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Agus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," ungkap Agus.

Agus juga memberikan arahan terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ujarnya.

Selain itu, Agus juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," ucapnya.

Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Dalam kunjungannya ini, Menteri Agus Andrianto didampingi oleh pejabat tinggi Pratama, dan disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat dan seluruh jajaran.

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Amnesty Intenational Indonesia Usman Hamid meminta agar berbagai desakan untuk mengevaluasi penggunaan senjata api oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Usman mengatakan bahwa Polri juga perlu mempertanggungjawabkan kebijakan penggunaan kekuatan maupun senjata api sesuai hukum yang berlaku, termasuk bagi siapa pun yang terlibat pidana melalui sistem peradilan umum berdasarkan bukti yang cukup. Walaupun begitu, penegakan hukum harus tanpa hukuman mati.

"Sehingga (penggunaan kekuatan) hanya digunakan dalam situasi yang benar-benar diperlukan," kata Usman di Jakarta, Senin.

Ia pun meminta DPR RI menggunakan hak-hak konstitusionalnya berupa hak angket atau interpelasi demi menyelidiki tanggung jawab kebijakan strategis polisi karena masih ada kasus penyalahgunaan kekuatan yang tidak perlu.

"Mendesak DPR RI memanggil Kapolri guna dimintai tanggung jawab atas maraknya kekerasan polisi di masyarakat, khususnya yang merefleksikan pola kebijakan represif, bukan perilaku orang per orang," katanya.

Usman mengatakan bahwa adanya kekerasan terhadap masyarakat oleh aparat adalah lubang hitam pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Maraknya kasus kekerasan, menurut dia, juga disebabkan kuatnya persepsi bahwa warga yang mengkritik pemerintah adalah ancaman.

Selain itu, ia juga mendesak kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional HAM agar mengusut secara resmi, menyeluruh, efektif, imparsial, terhadap kasus-kasus kekerasan yang timbul.

"Dan tuntaskan kasus-kasus penggunaan kekuatan berlebihan, termasuk senjata mematikan," katanya.

Sebelumnya, berbagai pihak mengusulkan agar Polri mengevaluasi penggunaan senjata api agar tidak disalahgunakan oleh anggotanya.

Usulan itu muncul setelah adanya kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, dan kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Minggu (8/12), dan berikut beberapa di antaranya yang dapat dibaca kembali oleh Anda, yakni dari jumlah gugatan Pilkada 2024 hingga surat edaran daftar pencarian orang (DPO) terkait Harun Masiku.

1. MK telah terima 115 gugatan Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 115 gugatan Pilkada 2024 atau perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) sejak 3 sampai dengan 6 Desember 2024.

Pengamatan ANTARA berdasarkan laman MK berikut pada Minggu (8/12) menunjukkan 86 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 29 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota telah mendaftarkan perkara PHPKADA ke MK.

Selengkapnya baca di sini.

2. Polres Pemalang sebar edaran DPO Harun Masiku dari KPK

Kepolisan Resor Pemalang, Jawa Tengah, menyebarkan surat edaran daftar pencarian orang (DPO) perkara tindak pidana suap, Harun Masiku, yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Kepolisian Resor Pemalang AKBP Eko Sunaryo di Pemalang, Minggu (8/12), mengatakan penyebaran edaran pencarian DPO atas nama Harun Masiku tersebut sebagai bentuk dukungan pada kinerja KPK.

Selengkapnya baca di sini.

3. Polda NTT ungkap kasus dugaan TPPO di Kota Kupang

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Kota Kupang dengan modus menjanjikan pekerjaan kepada calon pekerja migran di wilayah provinsi berbasis kepulauan itu.

“Tersangka berinisial AS ditangkap pada Sabtu kemarin (7/12) setelah keluarga korban melaporkan kasus dugaan TPPO itu ke Polda NTT pada Sabtu (7/12) malam pukul 20.00 WITA,” kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy di Kupang, Minggu (8/12) pagi.

Selengkapnya baca di sini.

4. Damkartan gabungan evakuasi tiga warga tewas dalam sumur di Lombok

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama aparat gabungan Tim SAR melakukan evakuasi terhadap tiga warga yang meninggal di dalam sumur di Desa Pegandang, Kecamatan Praya Tengah.

"Ketiga korban dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia di dalam sumur," kata Kepala Damkartan Lombok Tengah Supardan di Lombok Tengah, Minggu (8/12).

Selengkapnya baca di sini.

5. ICJR: Penangkapan oleh Polri harus jadi objek uji pengadilan di RKUHAP

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) harus memberi peluang agar seluruh tindakan kepolisian, dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, bisa menjadi objek uji dari pengadilan (judicial scrutiny).

Kebijakan tersebut diyakini oleh ICJR sebagai salah satu langkah konkret yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mereformasi Polri.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024