Kegiatan seperti ini sebaiknya terus dilaksanakan ke depannya agar tidak ada lagi rasa dendam antara penyintas dan eks napiter

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa program Silaturahmi Kebangsaan merupakan pendekatan humanis yang sangat relevan dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional sekaligus mendukung deradikalisasi.

Dalam kegiatan Silaturahmi Kebangsaan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (7/5), Direktur Perlindungan BNPT Inspektur Jenderal Polisi Imam Margono menyampaikan program Silaturahmi Kebangsaan merupakan kegiatan rekonsiliasi yang dapat memberikan ruang pemulihan bagi para korban melalui dukungan psikologis.

"Kegiatan ini sekaligus mengoptimalkan upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme agar mereka dapat kembali berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Irjen Pol. Imam saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menurut Imam, kegiatan silaturahim tersebut erat kaitannya dengan kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi. Apalagi di sela kegiatan, pihaknya mengajak para peserta untuk semakin memperkuat komitmen terhadap Negara.

Disebutkan bahwa dari sisi penyintas, kegiatan itu memberikan dampak psikologis positif, sehingga mereka bisa lebih menerima dan saling memaafkan.

Sementara itu, salah seorang penyintas aksi teror di Polsek Astana Anyar, Ajun Komisaris Polisi Upa Suparya berharap kegiatan rekonsiliasi dapat terus dilanjutkan agar perdamaian antara penyintas dan mantan narapidana terorisme tetap terjaga.

Ia juga berharap agar para mantan narapidana terorisme tidak kembali terpengaruh oleh paham radikal karena dampaknya sangat merugikan korban dan keluarga.

“Kegiatan seperti ini sebaiknya terus dilaksanakan ke depannya agar tidak ada lagi rasa dendam antara penyintas dan eks napiter," tutur AKP Upa dalam kesempatan yang sama.

Di sisi lain, mantan narapidana terorisme Dwi Surya Putramantan menyatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk empati dan solidaritas terhadap para penyintas serta ajakan untuk bersama-sama melawan terorisme.

“Saya sebagai mitra deradikalisasi merasa penting hadir di sini untuk menunjukkan empati dan simpati kepada para korban serta memberikan semangat agar kita tetap bersama-sama melawan terorisme,” ujar Dwi.

Silaturahmi Kebangsaan tersebut juga diisi dengan Deklarasi Kebangsaan yang dibacakan oleh para penyintas dan mantan narapidana terorisme, yang berisi seruan untuk mencegah terorisme dan setia pada ideologi bangsa.

Selain itu, turut diselenggarakan kegiatan pelatihan di dalam ruangan (inbound training) psikologis dan kegiatan di luar ruangan (outbound) untuk mempererat ikatan antarpeserta.

Kegiatan Silaturahmi Kebangsaan yang mempertemukan penyintas aksi terorisme dari kalangan anggota Polri dengan mantan narapidana terorisme, di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, digelar pada 5–7 Mei 2025.

Kegiatan itu menjadi sarana rekonsiliasi antara korban dan pelaku tindak terorisme dalam rangka membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Adapun kegiatan turut dihadiri oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias serta perwakilan dari Polda Jawa Barat dan Polres Kuningan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

KPK menanggapi mantan terpidana kasus suap dari Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina, yang mengadu ke Komnas HAM usai dirinya dicegah ke luar negeri. KPK menyarankan agar Agustina bisa mengkomunikasikan kepada penyidik jika dalam kondisi sakit.

"Tentunya ke depan bila ada kebutuhan pemeriksaan kesehatan seyogyanya yang bersangkutan bisa hadir dan komunikasi kepada penyidik dan sampaikan kebutuhannya," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Tessa mengatakan KPK baru mengetahui bahwa Agustiani mengidap penyakit. Pencegahan sendiri dilakukan sejak 15 Januari.

"Kita juga baru tau, karena pencegahan itu baru dilakukan tanggal 15 Januari. Jadi KPK belum melakukan komunikasi kepada yang bersangkutan," tuturnya.

Sebelumnya, Agustiani Tio telah mendatangi kantor Komnas HAM. Dia mengadukan pencegahan dirinya ke luar negeri oleh KPK.

"Melaporkan terkait pengaduan terhadap kesewenang-wenangan dari penyidik KPK karena surat pencekalan yang diterima oleh Ibu Tio dan suami," ujar pengacara Agustiani, Army Mulyanto, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Dia mengatakan Agustiani Tio sedang mengidap kanker. Menurutnya, kliennya harus menjalani perawatan lanjutan.

"Nah, terkait apa yang menjadi dasar kami membuat laporan adalah terkait hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan dari Ibu Tio yang memang faktanya hari ini beliau sedang menghidap penyakit kanker dan memang harus melakukan tindakan rawat lanjutan di Februari ini," ujarnya.

Agustiani Tio sendiri mengaku tidak tahu alasan KPK mencegah dirinya ke luar negeri. Dia mengatakan sudah menjalani hukuman dan telah bebas pada 23 April 2023.

Dia mengaku harus ke China untuk melakukan operasi. Dia khawatir penyakitnya memburuk.

"Saya tidak tahu apa dasarnya saya menerima pencekalan untuk berangkat ke luar negeri selama 6 bulan. Saya harus kembali lagi pada 17 Februari ini untuk operasi yang tadi ada di usus saya itu. Karena dikhawatirkan itu akan menjadi cikal bakal kanker lagi," ujar Agustiani Tio sambil menangis.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempererat kerja sama untuk rehabilitasi dan integrasi mantan napi kasus terorisme atau napiter serta korban kasus terorisme, menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

"Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi, kemudian kembali kepada keluarga, kepada lingkungan untuk bisa hidup berdampingan dan mencintai negara kita ini dengan sungguh-sungguh," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai pertemuan dengan BNPT di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu Mensos mengapresiasi Kepala BNPT Eddy Hartono atas kerja sama yang sangat baik selama ini dan mendorong peningkatan kerja sama dalam program-program yang sesuai dengan kondisi serta tantangan hari ini dalam melakukan rehabilitasi dan upaya integrasi.

Dalam pertemuan itu kedua pihak juga membahas penguatan layanan dan program yang sebelumnya belum dapat diakselerasi karena beberapa keterbatasan.

Pada kesempatan yang sama Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan terus dilakukan upaya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi, dalam program radikalisasi kedua pihak, dengan konteks pertemuan hari diperkuat tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi.

"Baik dalam lapas maupun di luar lapas konteksnya yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial," kara Eddy.

Sasarannya adalah korban-korban terorisme dan mantan narapidana terorisme, tambahnya. Selain Kemensos, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain, termasuk TNI/Polri serta Kementerian Agama. Dalam hal untuk memperkuat pemahaman ideologi Pancasila, demokrasi, serta toleransi.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono menyambangi kantor Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Komjen Eddy dan Gus Ipul membahas upaya reintegrasi dan rehabilitasi eks-narapidana terorisme (napiter).

"Ada hal-hal yang kita kerjakan bersama selama ini terutama kaitannya dengan merehabilitasi dan mereintegrasi ex-napiter dan korban-korban aksi terorisme. Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks-napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi kemudian kembali kepada keluarga, kepada lingkungan untuk bisa hidup berdampingan," ujar Gus Ipul saat ditemui wartawan di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Gus Ipul mengatakan sejak tahun 2016 sudah ada 400 eks-napiter yang telah direhabilitasi dan reintegrasi. Tujuannya agar eks-napiter bisa kembali hidup berdampingan bahkan turut membantu pencegahan terorisme di tengah-tengah masyarakat.

"Sampai hari ini lebih dari 400 sudah yang dilakukan pemberdayaan dan kemudian mereka berusaha dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Nah mudah-mudahan itu nanti juga bisa menjadi semacam keluarga atau manusia yang benar-benar ikut melakukan pencegahan di tengah-tengah masyarakat," tutur Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkapkan para eks-napiter tersebut terlebih dahulu melakukan proses hukum berbarengan dengan proses rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut terdiri dari rehabilitasi fisik, medis, dan sosial baru akhirnya dilakukan pemberdayaan untuk kembali ke masyarakat.

"Sekarang yang sudah terpapar atau sudah melakukan proses hukum itu dilakukan rehabilitasi. Ada rehabilitasi fisik, ada medis, ada sosial. Nah setelah itu selesai baru kemudian tahapnya pemberdayaan," imbuh Gus Ipul.

Upaya rehabilitasi dan reintegrasi eks-napiter tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kemensos dan BNPT tetapi juga melibatkan Polri, TNI, dan Kementerian Agama (Kemenag). Semua lembaga atau kementerian itu akan memperkuat tim koordinasi untuk rehabilitasi eks-napiter terorisme baik napiter yang masih berada dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) atau sudah keluar dari lapas.

"Kami memperkuat namanya tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam lapas maupun luar lapas. Konteksnya yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial," ujar Komjen Eddy.

"Nah dalam dua sasaran yang dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah terhadap korban-korban terorisme, dan mantan-mantan narapidana terorisme, atau yang kita sebut adalah mitra derad (deradikalisasi -red)," tambahnya.