REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pancasila menghadapi tantangan zaman. Tantangan itu, berwujud pada aktualisasi Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia.

"Nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya menjadi pedoman baik itu dalam pemerintahan dan pembentukan hukum,” kata anggota Komisi III DPR-Ri, I Wayan Sudirta, dalam Seminar Pra Kongres VII Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

I Wayan mengatakan sendi-sendi kehidupan berbangsa saat ini belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta keadilan sosial belum bisa terwujud secara optimali.

“Masih ada kesenjangan yang sangat lebar, jurang antara si kaya dan si miskin masih menganga karena berbagai faktor yang ada,” kata I Wayan yang juga alumni UKI tersebut.

Dia memberikan contoh, walaupun dalam pembukaan UUD, frasa keadilan disebut berulang kali, akan tetapi Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menimbulkan perdebatan karena mengedepankan efisiensi dan menomor duakan keadilan.

Sementara itu, menurut I Wayan, berbagai UU seperti UU Penanaman Modal, UU Pertambangan, UU Perkebunan dan UU Kehutanan masih mendapat kritik secara luas karena sebagian masyarakat menganggap UU tersebut lebih memihak kepada modal asing dan kurang berpihak kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, salah satu cara untuk menyikapi hal ini adalah dengan memajukan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,”

I Wayan menjelaskan, pendidikan berbasis Pancasila harus menjadi solusi dan prioritas nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis antara lain mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, tidak hanya sebagai mata pelajaran tetapi juga dalam praktik keseharian dan menerapkan pendidikan karakter sejak dini, agar ni

lai-nilai luhur Pancasila tertanam dalam pola pikir dan perilaku generasi muda.

Selanjut, memanfaatkan teknologi sebagai sarana edukasi yang positif, menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, dan menyiapkan generasi pemimpin yang berorientasi pada pelayanan.

Rektor UKI, Dhaniswara K Harjono, mengatakan UKI berdiri sejak 15 Oktober 1953 telah memiliki banyak kontribusi dalam perjalanan bangsa dan bernegara.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi tenaga pengajar, mahasiswa dan alumni UKI yang menjalankan motto UKI "Melayani Bukan Dilayani". “Motto UKI ini tentunya sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila,” ujar dia.

Dia mengatakan, permasalahan implementasi nilai-nilai Pancasila mempunyai banyak tantangan. Hal ini yang kemudian menjadi concern Ikatan Alumni UKI yang mengadakan kegiatan Seminar Pra Kongres ke-VII Ikatan Alumni UKI pada 14 Februari 2025 di kampus UKI Cawang dengan tema "Menjadi Terang dan Garam Bagi Bangsa dan Negara".

Alumni UKI saat ini,kata Dhaniswara, telah berjumlah lebih dari 70 ribu orang dan berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan bangsa. Ia kemudian menyambut baik kegiatan ini dan berharap kegiatan ini dapat memberikan rekomendasi terhadap permasalahan bangsa saat ini.

I Wayan menambahkan UKI sebagai lembaga pendidikan memiliki misi untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan jiwa kepemimpinan yang melayani (servant leadership).

"Ini tentunya sesuai dengan motto UKI dan tentunya sejalan dengan 5 (lima) sila Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran ( IKA Unpad ) Ferry Juliantono menyebut pihaknya memiliki semangat dalam mewujudkan ekonomi Pancasila yang lahir di tengah masyarakat. Sejumlah program kerja untuk mewujudkan ekonomi Pancasila pun telah disiapkan.

Hal ini disampaikan Ferry saat memberikan sambutan di acara pelantikan kepengurusan IKA Unpad periode 2024-2028 yang digelar di Gedung Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Baca juga: Ferry Juliantono Aklamasi Terpilih Jadi Ketum IKA Unpad

Ferry menjelaskan, ekonomi Pancasila yang diangkat dalam tema pelantikan ini sangat relevan untuk dibicarakan sekarang ini. Menurutnya, saat ini masih banyak indikator-indikator ketidakadilan, dan membutuhkan terobosan pemikiran dan tindakan dari semua pihak, tak terkecuali IKA Unpad.

"Kita akan jadikan Universitas dan pikiran alumni-nya untuk menjaga ekonomi Pancasila sebagai ekonomi konstitusi kita untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tujuan sosial mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar terwujud," kata Ferry.

Baca juga: IKA Unpad: Petisi ke Presiden Jokowi Murni, Tanpa Tendensi Politik

Guna mewujudkan hal tersebut, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) itu mengungkap ada sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan IKA Unpad.

Pertama, IKA Unpad memiliki rencana pengembangan rumah sakit Unpad selain rumah sakit yang berada di Jatinangor. Hal ini tentunya telah didiskusikan bersama dengan Rektor Unpad.

"Kemudian kita juga akan menjadikan lahan aset Universitas Padjajaran yang ada di Arjasari, Kabupaten Bandung menjadi kawasan Agro Terpadu yang akan kita jadikan sebagai percontohan bagi Universitas dan kegiatan alumni," ujarnya.

Selain itu, kata dia, IKA Unpad juga akan segera membentuk Innovative and Entrepreneur Development Center di Dipati Ukur. Ia berharap, dengan dukungan para alumni baik yang berada di pemerintah, BUMN, hingga sektor swasta lainnya, dapat membantu mendukung insiatif pendirian ini.

"(Ini) kita tunjukkan, kita dedikasikan untuk membantu para alumni-alumni kita dan Universitas dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha, kegiatan bisnis dan juga bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya soft skill bagi alumni-alumni khususnya lulusan S1 yang baru saja lulus dari Universitas Padjajaran," tuturnya.

Tak kalah pentingnya, Ferry menyebut IKA Unpad di periode kepengurusannya ini, akan membentuk korporasi, yayasan hingga membentuk koperasi alumni Universitas Padjajaran.

"Jadi itu yang akan kita buat dan bangun, mungkin ada banyak diantara teman-teman juga yang nanti pada waktu yang akan datang kita akan sempurnakan program-program dan usulannya untuk bisa diimplementasikan," kata dia.

Dengan program-program tersebut, ia berharap ke depan IKA Unpad bersama Universitas Padjadjaran, bisa memberikan dharma bakti yang terbaiknya untuk bangsa, untuk masyarakat Indonesia untuk memecahkan permasalahan yang ada.

"Sambil kita juga bisa membantu pemerintah memberi masukan-masukan yang tentu akan ditunggu kontribusinya untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sekarang," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim ekonomi Pancasila adalah gabungan dari yang terbaik.

Ia mengatakan ada beberapa filosofi negara yang bermuara pada paham ekonomi. Khusus paham yang dipakai Indonesia diklaim adalah kombinasi dari kapitalisme dan planned economy.

"Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita, ekonomi Pancasila," ujarnya dalam Pengarahan Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

"Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas (atau) kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, planned economy. Itu (ekonomi) Pancasila, antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan," tambahnya.

Sang Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa menganut perekonomian Indonesia yang disusun atas dasar kekeluargaan.

Di sisi lain, Prabowo menegaskan pemerintah bukan hanya wasit dalam paham ekonomi Pancasila. Ia menyebut pemerintahan yang dipilih rakyat itu harus bertanggung jawab kepada para pemilihnya.

"Harus jadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pelopor, pengelola, me-manage ekonomi, menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia," pesan Prabowo.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," tuturnya.

Prabowo lantas meminta kebesaran jiwa dari jajaran anak buahnya. Ia menekankan ada prioritas Indonesia beberapa tahun ke depan, termasuk dalam urusan ekonomi.

Ia memberi sinyal ada sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih yang bakal mendapatkan anggaran kecil.

"Mungkin K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) terus, karena menteri keuangan itu bertanggung jawab kepada saya," katanya.

"Waktu saya menteri pertahanan, selalu saya dibatasi oleh menteri keuangan. Sekarang yang lemas Pak Sjafrie Sjamsoeddin (menhan). Kalau dia merasa dibatasi oleh menteri keuangan, nanti menkeu mengatakan, 'Ini perintah presiden'," sambung Prabowo disambut gelak tawa.

Sang Kepala Negara mengatakan dirinya mesti memikirkan prioritas negara. Ia mengakui pertahanan memang penting, tapi ada hal lain yang lebih mendesak.

"Anak-anak harus makan, guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang ngontrak," beber Prabowo.

"Menteri Perumahan (Maruarar Sirait) ngangguk-ngangguk, terima kasih menteri perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu, baru dua bulan (menjabat), tapi masih senyum. Saya terima kasih," imbuhnya berkelakar kepada Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa paham ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah ekonomi Pancasila.

Prabowo menjelaskan, ekonomi Pancasila adalah sebuah paham ekonomi yang mengombinasikan hal-hal positif dari ekonomi pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan (planned economy).

"Kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila," kata Prabowo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

"Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas, kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncakan planned economy," ujar dia.

Prabowo menuturkan, Indonesia tidak menganut paham ekonomi pasar bebas atau neoliberal yang berpandangan bahwa pembangunan ekonomi tidak perlu dan tidak boleh direncanakan.

Ia mengatakan, dengan sistem ekonomi pasar bebas, negara hanya ditempatkan sebagai regulator, sedangkan ekonomi didorong sepenuhnya oleh pasar.

Menurut Prabowo, para pendiri bangsa tidak menghendaki sistem seperti itu, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Pendiri-pendiri negara ini menganut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar asas kekeluargaan, pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab," kata Prabowo.

Ia menuturkan, dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintah harus mengelola ekonomi serta menjaga seluruh kekayaan bangsa Indonesia.

Prabowo menjelaskan, ekonomi Pancasila ini sudah dianut sejak masa Presiden Pertama, Soekarno.

Saat menjabat, Presiden Soekarno membuat rencana pembangunan semester delapan tahun.

Sementara itu, Presiden kedua, Soeharto, melanjutkan rencana pembangunan lima tahun.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yg terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi, asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," ujar Prabowo.

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, bahwa bangsa Indonesia menggunakan pemahaman ekonomi Pancasila dengan berazas kekeluargaan.Hal inidisampaikan dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 di Kantor Bappenas hari ini Senin (30/12/2024).

Awalnya Prabowo menyebut bahwa ada filosofi yang dipegang oleh negara Barat bahwa pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan.

"Dalam hidup bernegara ada beberapa filosofi bernegara yang bermuara kepada faham ekonomi. Ada faham yang sangat kuat di negara-negara Barat tadinya yaitu yang berpendapat bahwa suatu pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan bahkan tidak boleh direncanakan," kata Prabowo dalam arahannya.

Menurut Prabowo, faham tersebut merupakan neoliberal. Dan katanya, pada paham ekonomi itu pemerintah hanya menjadi regulator.

"Mereka menganut pemikiran yang disebut neo liberal sekarang. Bahwa yang mendorong ekonomi adalah pasar. Pemerintah itu hanya sebagai regulator hanya sebagai wasit," jelasnya.

Prabowo mengungkapkan, bahwa pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham ekonomi tersebut. Dirinya menekankan bahwa Indonesia menganut paham kekeluargaan.

"Bangsa Indonesia dalam undang-undang 1945 pendiri-pendiri bangsa Indonesia tidak menganut faham itu. pendiri-pendiri negara ini menganut faham bahwa perekonomian disusun atas dasar azaz kekeluargaan," kata Prabowo .

"Pemerintah bukan hanya wasit Pemerintah bertanggung jawab pemerintah Dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus jadi pelopor, pemerintah harus jadi pengelola, pemerintah harus memanage ekonomi pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia," sambungnya.

Prabowo pun menekankan bahwa ekonomi Indonesia adalah Pancasila. Ekonomi Pancasila, katanya, merupakan penggabungan pasar bebas dengan ekonomi yang direncanakan.

"Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila. Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas kapitalisme yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan plan ekonomi itu Pancasila. Antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan," ungkapnya.

Selain itu, Prabowo juga menyebut bahwa presiden terdahulu juga merencanakan pembangunan bagi Indonesia dalam beberapa tahun kedepan. Dan hal tersebut katanya, menjadi bukti ekonomi Pancasila yang berazas kekeluargaan.

"Bahwa presiden pertama membuat rencana pembangunan semesta 8 tahun, kemudian presiden kedua melanjutkan dengan rencana pembangunan 5 tahun, bahwa kita berdiri di gedung ini gedung Bappenas ini mengingatkan kita bahwa ekonomi kita harus kita berpegang teguh ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila ekonomi yang berazas kekeluargaan," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengusung konsep Ekonomi Pancasila sebagai panduan utama dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

Hal itu dikemukakan Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

"Ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan terbaik dari pemahaman pasar bebas kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, plan ekonomi. Itu Pancasila antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan," katanya.

Kepala Negara mengatakan bahwa filosofi perekonomian bangsa Indonesia berbeda dari paham neoliberal yang kini mendominasi negara-negara Barat.

“Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham itu,” ujarnya.

Menurut Presiden, Ekonomi Pancasila merupakan perpaduan antara keunggulan pasar bebas kapitalisme dengan ekonomi terencana yang mengutamakan asas kekeluargaan.

Pendiri negara menganut paham perekonomian berbasis asas kekeluargaan, di mana pemerintah bertanggung jawab sebagai pengayom, pemimpin, pelopor, dan pengelola yang menjaga kekayaan bangsa.

Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi ada kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," katanya.

Presiden menambahkan bahwa semangat perencanaan sudah tertanam sejak era Presiden Soekarno dengan rencana pembangunan semesta delapan tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan rencana pembangunan lima tahun.

Tradisi ini, kata Prabowo, mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai pembangunan yang terarah dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengusung konsep Ekonomi Pancasila sebagai panduan utama dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

Hal itu dikemukakan Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

"Ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan terbaik dari pemahaman pasar bebas kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, plan ekonomi. Itu Pancasila antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan," katanya.

Kepala Negara mengatakan bahwa filosofi perekonomian bangsa Indonesia berbeda dari paham neoliberal yang kini mendominasi negara-negara Barat.

“Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham itu,” ujarnya.

Menurut Presiden, Ekonomi Pancasila merupakan perpaduan antara keunggulan pasar bebas kapitalisme dengan ekonomi terencana yang mengutamakan asas kekeluargaan.

Pendiri negara menganut paham perekonomian berbasis asas kekeluargaan, di mana pemerintah bertanggung jawab sebagai pengayom, pemimpin, pelopor, dan pengelola yang menjaga kekayaan bangsa.

Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi ada kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," katanya.

Presiden menambahkan bahwa semangat perencanaan sudah tertanam sejak era Presiden Soekarno dengan rencana pembangunan semesta delapan tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan rencana pembangunan lima tahun.

Tradisi ini, kata Prabowo, mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai pembangunan yang terarah dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024