Kapolres Lamongan, AKBP Bobby A. Condroputra, mengadakan buka puasa bersama para tahanan di Rutan Polres Lamongan sebagai bentuk kepedulian dan pembinaan bagi mereka yang tengah menjalani proses hukum.

"Kegiatan ini merupakan wujud nilai kemanusiaan serta bagian dari pembinaan agar para tahanan tetap memiliki semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik," ujar AKBP Bobby.

Ia menambahkan, di bulan suci Ramadan, Polri tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menunjukkan sisi humanis dengan memberikan perhatian kepada para tahanan.

Selain berbuka puasa, para tahanan mendapatkan siraman rohani melalui tausiyah dari tokoh agama.

"Kami berharap momentum ini dapat menjadi refleksi bagi mereka untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik," kata AKBP Bobby.

Menurutnya, kegiatan ini juga bertujuan memberikan ketenangan serta motivasi kepada para tahanan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa hukuman.

Acara berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Para tahanan menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk perhatian kepolisian terhadap mereka.

Melalui kegiatan ini, Polres Lamongan menegaskan perannya dalam edukasi dan pembinaan bagi pelanggar hukum agar dapat kembali berkontribusi di masyarakat.

Video: DPRD Lamongan Cek Pembangunan Stadion Surajaya

Video: DPRD Lamongan Cek Pembangunan Stadion Surajaya

Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa buku berjudul Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah merupakan sarana edukasi publik.

Komjen Pol. Eddy Hartono mengungkapkan bahwa buku tersebut berisi banyak narasi alternatif yang mampu mengedukasi masyarakat sehingga dapat memahami bahaya paham radikalisme.

"Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa, agar bisa memahami bahaya paham radikal terorisme," kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Kepala BNPT mengutarakan bahwa di dalam buku itu terkandung banyak pesan perdamaian yang dapat meningkatkan daya literasi masyarakat.

Untuk itu, dia menilai karya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

"Khususnya dalam pengembangan Komunikasi Strategis Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Komstra PE) yang lebih efektif dan terukur," tuturnya.

Pimpinan komunitas Ruangobrol.id sekaligus penulis buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah Noor Huda Ismail mengatakan bahwa kehadiran buku dan film tersebut menjadi alat komunikasi strategis dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Hal itu, kata dia, dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam mendukung keberlanjutan RAN PE 2025—2029. Adapun dalam implementasi RAN PE, BNPT berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun nonpemerintah.

"Saya sempat diminta untuk mendesain RAN PE BNPT, terutama terkait dengan peran strategis komunikasi dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Bentuk yang saya tawarkan, yakni transmediastorytelling seperti film dan buku," ungkap Huda dalam kesempatan yang sama.

Huda berharap buku tersebut dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang berbagai latar belakang warga negara Indonesia (WNI) yang terafiliasi konflik di Suriah.

Fenomena WNI terafiliasi konflik Suriah, terutama perempuan dan anak, menurut dia, telah menjadi tantangan global yang makin kompleks akibat kerontokan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan potensi kebangkitan organisasi itu.

Untuk kembali bangkit, dia menyebutkan ISIS menggunakan propaganda di dunia secara daring dan luring untuk merekrut sukarelawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk bergabung di zona konflik seperti Suriah dan Irak.

Pria yang juga merupakan pengamat terorisme tersebut menyampaikan bahwa saat ini ratusan WNI masih tertahan di kamp pengungsian di Suriah. Mereka kemungkinan kembali ke Tanah Air melalui repatriasi pemerintah Indonesia atau upaya mandiri.

Namun, dia berpendapat bahwa kepulangan tanpa pengawasan berisiko meningkatkan ancaman keamanan di dalam negeri.

"Selain itu, stigma yang melekat pada WNI terafiliasi konflik Suriah ini juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial," katanya menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa buku berjudul Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah merupakan sarana edukasi publik.

Komjen Pol. Eddy Hartono mengungkapkan bahwa buku tersebut berisi banyak narasi alternatif yang mampu mengedukasi masyarakat sehingga dapat memahami bahaya paham radikalisme.

"Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa, agar bisa memahami bahaya paham radikal terorisme," kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Kepala BNPT mengutarakan bahwa di dalam buku itu terkandung banyak pesan perdamaian yang dapat meningkatkan daya literasi masyarakat.

Untuk itu, dia menilai karya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

"Khususnya dalam pengembangan Komunikasi Strategis Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Komstra PE) yang lebih efektif dan terukur," tuturnya.

Pimpinan komunitas Ruangobrol.id sekaligus penulis buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah Noor Huda Ismail mengatakan bahwa kehadiran buku dan film tersebut menjadi alat komunikasi strategis dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Hal itu, kata dia, dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam mendukung keberlanjutan RAN PE 2025—2029. Adapun dalam implementasi RAN PE, BNPT berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun nonpemerintah.

"Saya sempat diminta untuk mendesain RAN PE BNPT, terutama terkait dengan peran strategis komunikasi dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Bentuk yang saya tawarkan, yakni transmediastorytelling seperti film dan buku," ungkap Huda dalam kesempatan yang sama.

Huda berharap buku tersebut dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang berbagai latar belakang warga negara Indonesia (WNI) yang terafiliasi konflik di Suriah.

Fenomena WNI terafiliasi konflik Suriah, terutama perempuan dan anak, menurut dia, telah menjadi tantangan global yang makin kompleks akibat kerontokan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan potensi kebangkitan organisasi itu.

Untuk kembali bangkit, dia menyebutkan ISIS menggunakan propaganda di dunia secara daring dan luring untuk merekrut sukarelawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk bergabung di zona konflik seperti Suriah dan Irak.

Pria yang juga merupakan pengamat terorisme tersebut menyampaikan bahwa saat ini ratusan WNI masih tertahan di kamp pengungsian di Suriah. Mereka kemungkinan kembali ke Tanah Air melalui repatriasi pemerintah Indonesia atau upaya mandiri.

Namun, dia berpendapat bahwa kepulangan tanpa pengawasan berisiko meningkatkan ancaman keamanan di dalam negeri.

"Selain itu, stigma yang melekat pada WNI terafiliasi konflik Suriah ini juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial," katanya menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Setelah berlangsung selama dua hari, Pameran Kampung Hukum 2025 yang digelar oleh Mahkamah Agung (MA) RI resmi ditutup. Pameran ini sukses menarik perhatian publik dengan menghadirkan beragam informasi dan edukasi hukum dari berbagai lembaga.

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar menyampaikan, Pameran Kampung Hukum yang ditutup pada Rabu (19/2) kemarin itu menjadi wadah yang strategis bagi MPR RI, sebab menarik banyak perhatian untuk hadir.

Hal itu menurutnya menjadi bentuk kolaborasi erat dalam membantu MPR RI untuk memperkenalkan produk-produknya.

"Pameran Kampung Hukum sangat strategis bagi MPR RI karena pameran hukum diikuti oleh banyak kementerian/lembaga serta dihadiri para mahasiswa dari fakultas hukum. Sehingga MPR RI dapat lebih memperkenalkan lembaga MPR RI dan produk-produknya kepada Kementerian/Lembaga dan generasi muda," ujar Anies, dalam keterangan tertulis Kamis (20/2/2025)

Lebih dari itu, kata dia, dengan pameran ini mewujudkan Sekretariat Jenderal MPR RI dapat lebih memperluas jejaring kerjanya. Sekaligus memperkuat kerja sama antar lembaga dalam hal pelayanan publik, perumusan kebijakan, hukum, termasuk good governance atau tata kelola pemerintahan.

Anies juga mengapresiasi Ketua MA Sunarto yang sempat mengunjungi booth MPR. Menurutnya, kedatangannya tersebut telah mendorong agar tidak lelah dalam mensosialisasikan kelembagaan MPR RI secara lebih luas.

"Apresiasi yang mulia Ketua MA tersebut sangat penting bagi Setjen MPR RI dan juga mendorong serta memotivasi Setjen MPR RI utk dapat secara terus menerus memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kelembagaan MPR, produknya serta pelayanan publik yang selama ini dijalankan oleh Setjen MPR RI," sambung Anies.

Sementara itu, Sunarto turut mengapresiasi partisipasi MPR RI dalam pameran ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pelaksanaan Laporan Tahunan MA.

"Kehadiran MPR RI di pameran ini juga memiliki tujuan yakni, agar masyarakat lebih mengenal lembaga MPR RI ini dan produk-produknya," ucap Sunarto.

Di hari terakhir, pameran Kampung Hukum 2025 telah menyuguhkan beragam kegiatan menarik, seperti talkshow, pertunjukan seni tradisional, band performance, dan pembagian doorprize bagi pengunjung.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Subondo menyampaikan pameran tahun ini merupakan yang paling meriah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ia pun mengapresiasi antusiasme para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir dan turut memberikan pertanyaan kritis dalam talkshow yang diselenggarakan.

Ditambah, kata dia, para peserta pameran bekerja keras dan kreatif membuat para pengunjung tertarik mendalami produk-produk yang dipamerkan.

"Semakin memotivasi kita semua untuk terus memberikan edukasi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat, untuk itu kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan panitia. Seluruh pihak yang berkontribusi untuk kesuksesan acara kampung hukum, kerja keras kita bersama telah menjadikan pameran sebagai ajang yang memperkenalkan hukum kepada masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang lebih baik," tutur Subondo.

Dengan ditutupnya Pameran Kampung Hukum 2025, diharapkan masyarakat semakin memahami peran lembaga-lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia serta mendapatkan manfaat dari berbagai informasi yang telah disajikan selama acara berlangsung.

Sebagai informasi, pada hari pertama pameran dibuka secara resmi oleh Ketua MA Sunarto, yang turut dihadiri oleh para Wakil Ketua MA, panitera, pejabat eselon I, II serta para pejabat dan pegawai di lingkungan kerja MA.

Kemudian, ada sekitar 23 institusi dan internal MA yang menjadi peserta pameran. Antara lain, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menerima audiensi Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochammad Irfan Yusuf. Pertemuan ini memperkuat koordinasi terkait teknis penyelenggaraan haji.

Pertemuan itu berlangsung di Ruang Rapat Kementerian Imipas, Senin (20/1/2025). Agus Andrianto menyampaikan komitmen penuh Kementerian Imipas mendukung program-program BPH Indonesia.

"Sebagai Kementerian baru di bawah Kabinet Merah Putih, kami berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya dalam mempercepat dan memperbaiki layanan haji," kata Agus dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan koordinasi dalam menghadapi tantangan teknis penyelenggaraan haji. Termasuk masalah penggunaan visa ziarah yang kerap mengganggu sistem resmi.

"Kami telah mencatat sekitar 20 ribu WNI yang menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan haji, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian akomodasi di Arab Saudi," jelasnya.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah implementasi program Mecca Road yang dirancang untuk mempercepat proses keimigrasian bagi jamaah haji. Meski program ini telah berjalan, dibutuhkan landasan hukum dan penguatan kerja sama dengan Arab Saudi agar lebih optimal.

Selain itu, Kementerian Imipas juga berencana memperketat pengawasan visa ziarah dengan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada calon jemaah.

Pertemuan ini juga mencatat keberhasilan program layanan imigrasi, seperti M-Paspor, Eazy Passport, dan layanan paspor simpatik yang memudahkan pengurusan dokumen perjalanan haji. Untuk mendukung upaya pemberantasan haji ilegal, disepakati bahwa pengajuan paspor calon jamaah akan dilengkapi surat rekomendasi dari BPH Indonesia.

Menutup pertemuan, Agus menegaskan pentingnya kerja sama diplomatik untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kuota haji. Kolaborasi ini diharapkan penyelenggaraan haji di tahun mendatang berjalan lebih lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

"Kita harus terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak Arab Saudi, termasuk mempertimbangkan asas resiprokal untuk mempercepat proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji," tutupnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyambut baik pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri. Dia menilai hadirnya desk ketenagakerjaan itu dapat memberi kepastian hukum bari para pekerja.

"Desk Ketenagakerjaan Polri ini menjadi satu bagian dari satu ekosistem utuh bagaimana kita hadir bagaimana kita memberikan ketenangan kepada pekerja, bagaimana kita memberikan kepastian hukum," katanya dalam jumpa pers di Lobby Utama Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Di sisi lain, dia menyebut pembentukan desk tersebut merupakan satu kolaborasi yang dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa dan ini memang yang diharapkan oleh Pak Presiden kepada semua stakeholders, kementerian. Bagaimana kolaborasi itu harus ada," ucapnya.

Yassierli menuturkan nantinya pihaknya akan sering berkoordinasi dengan Polri dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Apabila menyangkut administratif akan ditangani Kemenaker dan bila telah sampai ranah pidana, desk ketenagakerjaan yang memiliki wewenang.

"Ada desk ketenagakerjaan Polri kemudian kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita ada regulasi, kemudian kita ada program-program terkait dengan advokasi dan sosialisasi, ada edukasi di situ," jelasnya.

"Kemudian, kalau terkait dengan aspek yang administratif atau Perdata, ada komponen yang kita sebut dengan mediator, mediator hubungan industrial, kemudian, pengawas ketenagakerjaan, kemudian juga ada dinas tenaga kerja," lanjut Yassierli.

Dia berharap kekhawatiran atau keinginan dari para pekerja bisa terjawab dengan hadirnya desk ketenagakerjaan. Khususnya, memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi antara pekerja dengan perusahaan.

"Jadi, sekali lagi, kami dari Kemnaker sangat bersyukur, sangat mensupport dan kita siap bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan ini," harapnya.

Terakhir, Yassierli mengatakan pemerintah tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan memberikan kepastian kepada pekerja. Sehingga, berdampak pada daya saing industri.

"Sekali lagi kita tentu ucapkan terima kasih dan kita support kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri dan kita menunggu nanti Desk Ketenagakerjaan bisa membangun, bisa terus ada di wilayah atau di daerah yang ada di Indonesia, kolaborasi Kemnaker, ada dinas tenaga kerja terkait fungsi tenaga kerja," pungkas dia.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Raja Faisal Manganju Sitorus, mendapati alat body scanner dan X-Ray Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang tidak berfungsi. Pihak Kanwil Kemkumham Jateng berjanji menjadikan perbaikan alat itu sebagai prioritas pada Januari 2025.

Raja menyayangkan alat pemindai itu tidak berfungsi. Hal ini karena menurutnya kondisi ini rawan jika ada penyelundupan barang terlarang hingga narkoba ke dalam Lapas. Ia berharap filter pertama di lapas itu segera diperbaiki.

"Saya sangat menyayangkan tidak berfungsinya mesin body scanner dan X-Ray, ini bisa memungkinkan barang terlarang, seperti narkoba, senjata tajam itu bisa diselundupkan di lapas," kata Raja dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

"Jadi saya minta segera diperbaiki, kalau bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa, segera ajukan mesin yang baru," imbuhnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng, Kadiyono, mengatakan segera menindaklanjuti hal tersebut. Perbaikan alat tersebut akan menjadi prioritas.

"Mudah-mudahan segera diperbaiki dan berfungsi, sehingga nantinya bisa dijalankan lebih baik lagi. Tadi kami langsung menelepon PPL di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, awal tahun 2025 itu nanti masuk prioritas untuk perbaikan," kata Kadiyono.

Dalam kegiatan hari ini, Fajar meninjau sejumlah fasilitas lain di sana, seperti dapur, blok hunian, sarana asimilasi dan edukasi (SAE). Selain itu ada juga konsultasi hukum gratis bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang berkolaborasi dengan kantor hukum Abdurrahman & Co.

"Tujuan kami memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum sehingga masyarakat dapat hidup dengan kesadaran hukum yang lebih tinggi," kata pimpinan Abdurrahman &Co, Alif Abdurrahman.

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan sosialisasi bersama perangkat desa di Deli Serdang. Sosialisasi ini berkaitan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (TPPM).

"Sosialisasi ini sebagai bentuk peran negara untuk melindungi warga negara dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM melalui edukasi dan penyebaran informasi," ungkap Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Medan Reny Elisabeth Munthe, Kamis (21/11/2024).

Dalam sosialisasi tersebut, Kabid Inteldakim Kantor Imigrasi Medan Josua Pahala juga memaparkan terkait peran dari Desa Binaan Imigrasi yang memiliki peran penting dalam upaya preventif dalam penindakan TPPO dan TPPM.

Tak hanya itu, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Pemkab Deli Serdang Feri Hardian juga turut memaparkan terkait bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berasal dari Deli Serdang.

Selain sosialisasi, Imigrasi Medan juga melakukan peluncuran Buku Pedoman Pencegahan TPPO dan TPPM. Buku tersebut berisikan pengertian, dampak, tanda dan gejala perdagangan manusia dan penjelasan mengenai langkah-langkah pencegahan.

detikers dapat mengakses buku tersebut dalam bentuk ebook di https://drive.google.com/file/d/1gJCWDN2gyPUl6CyKkHIh4o-jNDCIFjg3/view.

"Dalam buku ini kami jelaskan apa itu TPPO dan TPPM. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami cuma minta 150 orang, 62,6% mengaku tidak mengerti, kalangan mahasiswa yang menjawab banyak yang tidak mengerti. Buku ini penting untuk kami hadirkan," kata Reny.

"Kita mau mencoba menyelamatkan keluarga kita,rakyat Indonesia. Dalam buku ini kita juga jelaskan apa peran masyarakat, peran Direktorat Jenderal Imigrasi dan apa peran Pemkab," pungkasnya.

Kata Ketua Banggar soal Anggaran Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Rp 10 M

Kata Ketua Banggar soal Anggaran Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Rp 10 M

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan sosialisasi bersama perangkat desa di Deli Serdang. Sosialisasi ini berkaitan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (TPPM).

"Sosialisasi ini sebagai bentuk peran negara untuk melindungi warga negara dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM melalui edukasi dan penyebaran informasi," ungkap Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Medan Reny Elisabeth Munthe, Kamis (21/11/2024).

Dalam sosialisasi tersebut, Kabid Inteldakim Kantor Imigrasi Medan Josua Pahala juga memaparkan terkait peran dari Desa Binaan Imigrasi yang memiliki peran penting dalam upaya preventif dalam penindakan TPPO dan TPPM.

Tak hanya itu, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Pemkab Deli Serdang Feri Hardian juga turut memaparkan terkait bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berasal dari Deli Serdang.

Selain sosialisasi, Imigrasi Medan juga melakukan peluncuran Buku Pedoman Pencegahan TPPO dan TPPM. Buku tersebut berisikan pengertian, dampak, tanda dan gejala perdagangan manusia dan penjelasan mengenai langkah-langkah pencegahan.

detikers dapat mengakses buku tersebut dalam bentuk ebook.

"Dalam buku ini kami jelaskan apa itu TPPO dan TPPM. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami cuma minta 150 orang, 62,6% mengaku tidak mengerti, kalangan mahasiswa yang menjawab banyak yang tidak mengerti. Buku ini penting untuk kami hadirkan," kata Reny.

"Kita mau mencoba menyelamatkan keluarga kita,rakyat Indonesia. Dalam buku ini kita juga jelaskan apa peran masyarakat, peran Direktorat Jenderal Imigrasi dan apa peran Pemkab," pungkasnya.

Kata Ketua Banggar soal Anggaran Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Rp 10 M

Kata Ketua Banggar soal Anggaran Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Rp 10 M

Tim Pemenangan Provinsi (TPP) Bidang Hukum Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak bergerak cepat dalam memastikan proses Pilkada 2024 berlangsung secara bersih, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemilu yang berkualitas, TPP Bidang Hukum Khofifah-Emil gerak cepat antisipasi upaya money politics melalui pemantauan intensif. Tim Hukum akan segera melaporkan setiap potensi pelanggaran hukum, khususnya praktik politik uang seperti pembagian sembako dan kebutuhan harian di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Edward Dewaruci, Koordinator TPP Bidang Hukum Khofifah-Emil, menyampaikan bahwa pembentukan inisiatif ini didasari oleh laporan masyarakat mengenai dugaan terjadinya praktik politik uang dan pembagian sembako secara sporadis di beberapa daerah.

"Kami merasa hal ini penting untuk dikawal dan dicegah agar tidak merusak integritas proses demokrasi. Tim kami akan bergerak langsung ke titik-titik yang berpotensi rawan, bekerja sama dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD) di masing-masing kabupaten dan kota," ujar Edward, Rabu (20/11/2024).

Selain memantau, tim ini juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran.

Ketua TPP Khofifah-Emil, Boedi Prijo menyampaikan, beberapa hari ini memang ada laporan adanya pengerusakan alat peraga kampanye Khofifah-Emil di beberapa titik. Meskipun demikian, Boedi tetap menegaskan komitmen timnya untuk mengawal Pemilu 2024 dengan semangat luber jurdil dan kampanye yang riang gembira.

"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh TPD Kabupaten Kota untuk menerima laporan dan memberikan respons dengan cepat. Kami juga terus mengedukasi kampanye damai untuk menjaga marwah demokrasi di Jawa Timur. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui saluran resmi yang telah disiapkan TPD maupun Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing," jelas Boedi.

TPP Khofifah-Emil mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga Pemilu 2024 tetap bersih dan bermartabat. TPP Khofifah-Emil juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di tanggal 27 November 2024 di TPS.

Video: Khofifah-Emil Ingin Wujudkan Sampah Menjadi Uang

Video: Khofifah-Emil Ingin Wujudkan Sampah Menjadi Uang

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Lembaga Sensor Film (LSF) menggandeng Universitas Jember (Unej) mengajak masyarakat dan pelaku perfilman untuk meningkatkan literasi dan edukasi hukum bidang perfilman dan penyensoran dengan menggelar diskusi di salah satu hotel di Kabupaten Jember, Rabu.

Kegiatan yang dihadiri guru, siswa, dosen dan mahasiswa bidang studi perfilman, dan komunitas film tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan perfilman, khususnya penyensoran dalam industri perfilman.

"Saya menyampaikan apresiasi Lembaga Sensor Film melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Jember, karena kegiatan itu mendukung kebebasan berekspresi sembari menjaga nilai-nilai moral bangsa," kata Rektor Unej Iwan Taruna dalam sambutannya.

Menurutnya, LSF dan Unej bersama-sama membangun literasi dan edukasi hukum agar perfilman Indonesia terus berkembang tanpa kehilangan jati diri.

"Saya berharap dengan kegiatan itu para insan perfilman di Indonesia menunjukkan karyanya, tetapi tetap pada rambu-rambu yang ditetapkan norma hukum yang ada di Indonesia yang mencerminkan identitas bangsa," tuturnya.

Ia mengatakan Unej memiliki program studi televisi dan perfilman (PSTF) di Fakultas Sastra yang sering menghasilkan karya film pada studi akhirnya, namun butuh investor untuk mendanai agar film tersebut bisa dikomersialkan di sebuah sinema.

Sementara itu, Ketua Sub Komisi Kerja Sama LSF, Imam Syafi’i mengatakan bahwa acara itu diikuti oleh berbagai kelompok, di antaranya siswa dan guru dari SMKN 1, SMKN 4, dan SMK Santo Paulus Jember, mahasiswa dan dosen PSTF Fakultas Ilmu Budaya Unej dan komunitas perfilman Jember.

"Melalui kegiatan itu, kami berharap dapat membangun ekosistem perfilman Indonesia yang tidak hanya kreatif, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan hukum. Kolaborasi itu diharapkan terus memberikan dampak positif bagi perkembangan industri perfilman Indonesia," katanya.

Imam juga memberikan pesan inspiratif untuk mencintai profesi jika ingin bahagia selamanya, kemudian pahami regulasi dan memberikan edukasi di dunia perfilman secara profesional.

Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber utama yang membahas berbagai aspek penting terkait perfilman, yakni Ketua Sub Komisi Publikasi LSF Nusantara, Husnul Khatim Mulkan, Kepala Laboratorium Audio Visual PSTF Unej Denny Antyo Hartanto, dan Ketua Sub Komisi Pemantauan LSF, Erlan Basri.

Dalam paparannya, para narasumber membedah terkait minimnya kesadaran pelaku perfilman terhadap perlindungan hukum, pentingnya hak cipta dalam industri film, dan dampak strategis film yang dapat bersifat positif maupun negatif.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024