Semarang -

Kuasa Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Kaerul Anwar, buka suara soal proses hukum kasus perundungan dr Aulia, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran (FK). Ia menyatakan selama ini mengikuti proses hukum dari kepolisian.

"Semuanya kan kita mengikuti proses yang berjalan. Kami melakukan pendampingan di kepolisian, apakah berkas perkara ini sudah sampai kejaksaan atau belum, belum terkonfirmasi ke kami," kata Kaerul di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (28/4/2025).

Soal tiga tersangka dalam kasus tersebut belum ditahan hingga kini, Kaerul mengatakan hal itu merupakan kewenangan kepolisian.

"Intinya prosesnya seperti apa di kepolisian, tanyakan kepada kepolisian. Kita menunggu prosesnya, kalau sudah cukup bukti lengkap, bisa dilimpahkan ke kejaksaan, segera dilimpahkan ke kejaksaan," tuturnya.

"Kalau kejaksaan menyatakan sudah lengkap, P21, segera dilimpahkan ke pengadilan. Kita ngikutin tahapan itu sampai sekarang, jadi kita pasif sifatnya," lanjutnya.

Kaerul juga tak berkenan menjawab permasalahan soal tersangka kasus pemerasan yang menewaskan dr Aulia, inisial ZYA, yang disebut lulus sertifikat kompetensi peserta PPDS prodi anestesi di FK Undip, meski kelulusannya sudah ditangguhkan.

"Kami fokus hanya terkait pokok perkara yang sedang kita tangani sebagai kuasanya, di luar itu saya tidak statement," tegasnya.

Untuk diketahui, ZYA merupakan senior korban dan sudah berstatus tersangka. Dia sempat dikabarkan lulus ujian komprehensif lisan nasional pada 12 April 2025.

Pengumuman kelulusan diunggah di akun Instagram Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif. Namun setelah itu Kolegium Anestesiologi merilis surat pemberitahuan penundaan tersebut.

"Dengan ini memutuskan bahwasanya peserta didik atas nama dr Zara Yupita Azra dinyatakan ditunda untuk diberikan sertifikat kompetensi," beber Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif, Kolegium Kesehatan Indonesia, Dr dr Reza Widianto Sujud, SpAn-Ti, Subsp, An, Kv(K), Subsp, T, I(K) dalam keterangan yang diterima dan dikutip dari detikHealth, Minggu (20/4).

"Sehubungan dengan kasus tindak pidana yang disangkakan kepadanya hingga proses hukum yang dijalani memiliki kekuatan hukum tetap," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas Polda Jateng mengatakan, berkas kasus PPDS telah diserahkan ke kejaksaan untuk kemudian dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Perkembangannya kemarin ada P18, P19. Ada petunjuk dari jaksa untuk melengkapi kekurangan berkas perkara. Kemudian perkara sudah dikembalikan ke JPU kembali dan untuk dilakukan analisa kembali atau diteliti kembali," kata Artanto saat dihubungi awak media, Rabu (23/4).

Ketiga tersangka belum juga ditahan hingga kini dengan alasan ketiganya selalu kooperatif dengan menghadiri pemanggilan pemeriksaan dari Polda Jateng.

(dil/apl)

Kota Batu -

Pakar hukum Pidana dan Kriminologi Universitas Brawijaya (UB) Dr Prija Djatmika menanggapi insiden remaja jatuh dari wahana 360° Pendulum Jatim Park 1 Kota Batu.

"Secara hukum ini merupakan kealpaan yang membuat orang luka berat pasal 360 KUHP. Tapi harus dilihat dulu ke alpaan itu ada dua macam. Ada culpa levis dan culpa lata," kata Prija saat dihubungi detikJatim, Jumat (18/4/2025).

Culpa levis dalam hukum pidana merujuk pada bentuk kelalaian yang ringan atau kurang hati-hati. Sedangkan Culpa Lata adalah kelalaian berat atau kurang hati-hati yang sangat besar, sehingga dapat dipidana.

"Culpa levis ini dalam kasus Jatim Park, selama SOP sudah dipenuhi dan perawatan (wahana) bagus, pengamanan bagus, tapi tetap terjadi akibat yang tidak diinginkan masuk culpa levis," terang Prija.

"Kalau culpa lata itu tidak hati-hati perbuatan dan akibat yang terjadi tidak dipikirkan oleh pelakunya. Misal dalam kasus ini Pendelum tidak pernah dirawat dan dicek keselamatannya. Sehingga itu masuk dalam ketidak hati-hatian perbuatan apabila ada orang yang jatuh masuk culpa lata yang masuk 360 KUHP," sambungnya.

Menurut Prija, dari hasil identifikasinya pada pemberitaan yang ada insiden yang dialami remaja RPD (13) masuk dalam culpa levis karena sebelum kejadian, petugas operator sudah melakukan kontrol dan pemeriksaan penggunaan pengaman wahana.

"Perawatan sudah dipenuhi, dikontrol, penggunaan safetynya sudah dicek dan diamankan, petugas sudah memeriksa lalu aman dan baru dioperasiakan dan tetap terjadi itu culpa levis," terangnya.

"Culpa levis tidak bisa dipidana, jadi penyelesaiannya di luar jalur pidana. Misal perusahaan Jatim Park sudah mengobati dan lain sebagainya berarti penyelesaiannya cukup disitu," sambungnya.

Namun, jika dalam proses penyidikan ditemukan adanya SOP yang tidak memenuhi syarat, maka akan masuk dalam pelanggaran pidana 360 KUHP.

Sebelumnya, seorang pengunjung mendapat pengalaman buruk saat berlibur ke obyek wisata Jatim Park 1 Kota Batu pada Selasa (8/4/2025) sekitar pukul 16.05 WIB. Dia terjatuh dari wahana permainan 360° Pendulum setinggi 1,5-2 meter.

Kejadian tersebut awalnya diketahui dari sebuah video amatir yang beredar. Dalam video itu, terlihat awalnya wahana permainan 360° Pendulum berjalan seperti biasanya.

Saat wahana berputar, tiba-tiba salah satu penumpang terlepas dari pengaman dan sempat berpegangan pada pengaman badan hingga terlempar dan akhirnya jatuh. Kejadian itu sontak membuat pengunjung lainnya kaget dan menjerit.

"Melihat insiden tersebut, operator permainan langsung menghentikan wahana dan korban dievakuasi ke klinik Jatim Park untuk mendapatkan penanganan pertama," tambah Rudi.

Akibat peristiwa tersebut, korban menderita patah tulang 2 buah tulang betis kanan, patah tulang jari tengah kanan dan patah tulang jari manis kanan. Korban saat ini telah menjalani rawat jalan.

(abq/fat)

Jakarta -

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan saat ini draf Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sudah disahkan oleh DPR RI, telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Dirinya juga menjelaskan alasan drafnya belum juga ditandatangani Presiden.

"Tetapi berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang drafnya sudah di meja Presiden," kata Supratman di gedung Kemenkum RI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan Presiden belum juga menandatangani karena banyaknya undang-undang lain yang perlu diteken. Dirinya memastikan semua prosesnya berjalan normal.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak, undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan tidak akan ada aturan yang berubah. Selain itu, dipastikan tidak akan terjadi dwifungsi TNI.

"Nggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah. Dan kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI dan dwifungsi ABRI di masa lalu, itu tidak akan terjadi," tuturnya.

Diketahui DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri pada Kamis (20/3).

Simak Video 'Presiden Prabowo Tanggapi Draf RUU TNI yang Disebut Tak Transparan':

(ial/maa)

Jakarta -

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan saat ini draf Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sudah disahkan oleh DPR RI, telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Dirinya juga menjelaskan alasan drafnya belum juga ditandatangani Presiden.

"Tetapi berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang drafnya sudah di meja Presiden," kata Supratman di gedung Kemenkum RI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan Presiden belum juga menandatangani karena banyaknya undang-undang lain yang perlu diteken. Dirinya memastikan semua prosesnya berjalan normal.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak, undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan tidak akan ada aturan yang berubah. Selain itu, dipastikan tidak akan terjadi dwifungsi TNI.

"Nggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah. Dan kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI dan dwifungsi ABRI di masa lalu, itu tidak akan terjadi," tuturnya.

Diketahui DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri pada Kamis (20/3).

Simak Video 'Presiden Prabowo Tanggapi Draf RUU TNI yang Disebut Tak Transparan':

(ial/maa)

Jakarta -

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) M Ali Safa'at mempertanyakan urgensi Revisi undang-undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan. Dia bertanya-tanya fungsi ketiga RUU ini terkait penyelesaian segala problematika masyarakat di Indonesia.

"Kalau kita melihat substansi ketiga RUU tersebut kemudian problem yang selama ini dihadapi, tentu kita bertanya apakah memang problem yang dihadapi saat ini oleh masyarakat Indonesia oleh ketiga institusi dapat diselesaikan dengan substansi yang ada perubahannya?" kata Ali dalam diskusi yang bertajuk 'Memperluas Kewenangan Vs Memperkuat Pengawasan: Kritik RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Kejaksaan' dilihat di kanal YouTube FHUB Official, Minggu (16/3/2025).

Ali mengatakan untuk menjawab pertanyaan itu sejatinya membutuhkan identifikasi masalah. Misalnya, kata Ali, dalam RUU TNI itu apa yang dituju dan masalah apa saja yang sudah diselesaikan.

"Itu harus identifikasi problem, RUU TNI sebetulnya apa yang dituju dalam RUU tersebut problem apa yang sudah diselesaikan," kata Ali.

Ali melihat TNI saat ini tengah ragu ketika diajak masuk ke fungsi non-militer tapi tidak ada landasan hukum yang jelas. Namun, kata Ali, yang perlu dikritisi tentang urgensi TNI masuk ke sisi non-militer.

"Saya menangkapnya problem yang selama ini TNI masih ragu ketika diajak masuk ke fungsi nonmiliter misal makan bergizi gratis, masih ragu belum ada landasan hukum yang jelas tapi kan kita bisa mengkritisi," kata Ali.

"Apakah memang betul TNI perlu masuk ke sana? Baik dari sisi demi menciptakan TNI profesional siap sewaktu waktu bisa perang," sambungnya,

Lebih lanjut, Ali mengatakan semua kekuasaan perlu pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Tapi saat ini yang terjadi, kata Ali, hal itu tidak berjalan.

"Semua kekuasaan pasti agar tidak terjadi penyalahgunaan pasti butuh proses pengawasan, mulai dari proses pembentukan, dasar hukumnya, landasan hukumnya sampai dengan pelaksanaannya justru itu yang sebetulnya saat ini tidak berjalan," kata Ali.

Ali menyebut mekanisme pengawasan terkait RUU ini belum diatur. Ali bahkan menyebut pihaknya belum memiliki draf RUU ketiganya.

"Karena mekanismenya belum diatur baik itu pengawasan institusional mekanisme dalam proses pelaksanaan kewenangan yang dimiliki, maupun pengawasan politik yang dilakukan DPR maupun pengawasan dari sisi pengawasan publik, RUU nya saja sampai sekarang kita belum memiliki," ujarnya.

"Ini justru yang sangat penting sesedikit apapun kewenangan itu ketika tidak ada pengawasan ya pasti akan disalahgunakan," tambahnya.

(whn/imk)

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) belum bersifat final. Benny mengatakan saat ini RUU KUHAP masih dalam pembahasan.

"RUU itu masih draf, belum menjadi RUU final dari DPR. Jadi sangat terbuka untuk didiskusikan dan diperdebatkan," kata Benny saat dihubungi, Sabtu (15/3/2025).

Sebagai informasi, kewenangan jaksa dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan. Dalam RUU tersebut tertulis jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Aturan itu tertuang dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik. Pasal tersebut menjelaskan kategori penyidik, berikut bunyinya:

Pasal 6
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan lebih lengkap, dijelaskan beberapa kategori yang termasuk dalam penyidik tertentu. Di antaranya penyidik KPK, penyidik TNI AL yang melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan penyidik jaksa dalam hal ini melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat.

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' adalah penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan, kelautan, dan pelayaran pada wilayah zona ekonomi eksklusif dan jaksa dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat," demikian bunyi penjelasan tersebut.

(amw/idh)

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) belum bersifat final. Benny mengatakan saat ini draf RUU KUHAP masih dalam pembahasan.

"RUU itu masih draf, belum menjadi RUU final dari DPR. Jadi sangat terbuka untuk didiskusikan dan diperdebatkan," kata Benny saat dihubungi, Sabtu (15/3/2025).

Sebagai informasi, kewenangan jaksa dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan. Dalam RUU tersebut tertulis jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Aturan itu tertuang dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik. Pasal tersebut menjelaskan kategori penyidik, berikut bunyinya:

Pasal 6
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan lebih lengkap, dijelaskan beberapa kategori yang termasuk dalam penyidik tertentu. Di antaranya penyidik KPK, penyidik TNI AL yang melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan penyidik jaksa dalam hal ini melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat.

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' adalah penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan, kelautan, dan pelayaran pada wilayah zona ekonomi eksklusif dan jaksa dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat," demikian bunyi penjelasan tersebut.

Terbaru, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meluruskan kalau draf RUU KUHAP yang mengatur kewenangan jaksa hanya jadi penyidik kasus HAM bukan hasil akhir. Dia lantas memberikan draf hasil akhir terkait 'penyidik tertentu' yang tidak mengatur kewenangan jaksa.

"Saya melihat bahwa draf tersebut sepertinya bukan hasil yang terakhir. Draf terakhir yang seharusnya terakhir tertulis penyidik tertentu misalnya penyidik KPK, penyidik kejaksaan, atau Penyidik OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Habiburokhman menegaskan dalam RUU KUHAP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Ia menekankan KUHAP akan menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.

"Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP," ujarnya.

Berikut penjelasan 'penyidik tertentu' berdasarkan draf terakhir:

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' misalnya Penyidik Tertentu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Penyidik Tertentu Kejaksaan dan Penyidik Tertentu Otoritas Jaksa Keuangan (OJK),".

Lihat juga video: Soal UU KUHP, Guru Besar Unnes Minta Penegak Hukum Diberi Pelatihan

(amw/idh)

Jakarta -

Beredar draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam draf RUU itu, tertulis jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Aturan itu tertuang dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik. Pasal tersebut menjelaskan kategori penyidik, berikut bunyinya:

Pasal 6
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan lebih lengkap, dijelaskan beberapa kategori yang termasuk dalam penyidik tertentu. Di antaranya penyidik KPK, penyidik TNI AL yang melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan penyidik jaksa dalam hal ini melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat.

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' adalah penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan, kelautan, dan pelayaran pada wilayah zona ekonomi eksklusif dan Jaksa dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat," demikian bunyi penjelasan tersebut.

Terbaru, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meluruskan kalau draf RUU KUHAP yang mengatur kewenangan jaksa hanya jadi penyidik kasus HAM bukan hasil akhir. Dia lantas memberikan draf hasil akhir terkait 'penyidik tertentu' yang tidak mengatur kewenangan jaksa.

"Saya melihat bahwa draf tersebut sepertinya bukan hasil yang terakhir. Draf terakhir yang seharusnya terakhir tertulis penyidik tertentu misalnya penyidik KPK, penyidik kejaksaan, atau Penyidik OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Habiburokhman menegaskan dalam RUU KUHAP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Ia menekankan KUHAP akan menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.

"Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP," ujarnya.

Berikut penjelasan 'penyidik tertentu' berdasarkan draf terakhir:

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' misalnya Penyidik Tertentu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Penyidik Tertentu Kejaksaan dan Penyidik Tertentu Otoritas Jaksa Keuangan (OJK),".

(eva/idh)

Bogor -

Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Barat menggelar seminar nasional yang membahas terkait RUU KUHAP dalam menjawab tantangan hukum pidana modern. Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan kampus di Jawa Barat.

Kegiatan seminar digelar di Aula Nusa Bangsa Griya Zen Solusi Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/2/2025). Seminar dihadiri peserta kurang lebih 220 orang dan dihadiri oleh pemateri yaitu Prof. Henny Nuraeny, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Andre Yosua M. S.H., M.H., M.A.,Ph,D.

Kegiatan seminar dilaksanakan dalam bentuk diskusi simposium. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan menjembatani kesenjangan antara teori hukum dengan praktik di lapangan.

Mahasiswa di Kota Bogor menggelar seminar. (Foto: dok. Istimewa)

Dari kegiatan seminar itu, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan, di antaranya RUU KUHAP dinilai akan berdampak signifikan terhadap sistem hukum Indonesia dalam aspek perlindungan hak asasi manusia maupun dalam penegakan keadilan sosial. Mereka menilai RUU KUHAP merupakan langkah maju untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial.

Namun demikian, RUU KUHAP juga dinilai berpotensi memicu protes atau gerakan penolakan dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa dalam revisi RUU KUHAP terdapat risiko penyalahgunaan pasal-pasal sehingga dapat berdampak terhadap kebebasan individu.

Terakhir, diskusi itu menyimpulkan mengenai perlunya pengawasan secara transparan oleh berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi tertentu terhadap penyusunan mekanisme RUU KUHAP yang baru setelah diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak salah digunakan dan diterapkan dengan adil.

Lihat juga Video 'Teatrikal Warnai Aksi Indonesia Gelap di Depan DPRD Jatim':

(knv/hri)

Kasih berhasil melarikan diri dari kejaran Charly dan anak buah Marwan karena tidak mau tinggal di panti. Ia mencoba mencari tempat aman. Saat itu, Kasih merasa lapar dan memilih bekerja membantu ibu warung.

Di sisi lain, setelah kondisinya semakin sehat, Nurmala dikembalikan ke sel. Kejadian besar menimpa lapas. Dari dapur Lapas gas tiba-tiba meledak yang membuat kebakaran. Semua napi berusaha menyelamatkan diri, termasuk Nurmala. Saat hendak keluar, kaki salah satu napi tertimpa reruntuhan. Nurmala dengan sigap menolongnya. Hal itu membuat napi-napi terpukau dan merasa hutang budi pada Nurmala.

Saat kejadian kebakaran di lapas, Kasih melihat Nurmala masuk liputan pemberitaan televisi. Ia pun kaget. Mengetahui jika Nurmala ada di lapas, Kasih langsung mencarinya di sana. Namun Kasih tidak menemukan lapas tempat Nurmala di penjara. Hal yang sama dilakukan Charly. Setelah tahu lapas Nurmala, Charly langsung mencari lapas tersebut.

Akankah Charly berhasil menemukan lapas dan bertemu Nurmala di sana? Saksikan Layar Drama ?Kasih Jannah? setiap hari Senin - Jumat pukul 14.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

Malang -

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Jawa Timur deklarasi menolak RUU yang dinilai memperburuk sistem hukum di Indonesia. Mereka menegaskan perlunya perbaikan yang lebih substansial, yakni bukan soal kewenangan kelembagaan yang diperluas.

Deklarasi disampaikan di tengah forum diskusi yang digagas Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Diskusi ini dihadiri berbagai aktivis, praktisi hukum dan mahasiswa di Hotel Pelangi Dua, Jalan Simpang Gajayana, Kota Malang, Kamis (20/2/2025).

Hadir sebagai narasumber dari akademisi dan praktisi hukum, di antaranya Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H., Advokat sekaligus Praktisi Hukum, Firdaus, serta Aktivis Syarif Hidayatullah.

Dalam forum itu, para peserta membedah pasal yang dinilai rancu dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Firdaus selaku praktisi hukum menilai, penambahan wewenang kejaksaan dalam materi RUU Kejaksaan harus dipertimbangkan lebih banyak. Adanya materi dalam aturan tersebut, semakin memperjelas tumpang tindih kewenangan dan dapat memperburuk sistem hukum yang ada.

"Sebuah pekerjaan yang semakin dilebarkan justru membuatnya semakin tidak jelas dan lepas dari tanggung jawab. Seharusnya, bukan memperlebar kewenangan institusi, melainkan memperkuat pengawasan," kata Firdaus.

Firdaus juga menyoroti Pasal 28, di mana memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan. Menurut Firdaus, hal ini menjadi persoalan serius karena penyidikan seharusnya merupakan kewenangan kepolisian.

"Kejaksaan juga diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan. Ini rancu, karena dua instansi diberikan kewenangan yang tumpang tindih. Dalam praktiknya, hal ini justru akan menyulitkan penyelesaian perkara," tegasnya.

Menurut Firdaus, hal tersebut tidak boleh dilakukan di sebuah negara demokrasi. Sebab, setiap warga negara dan atau lembaga diposisikan setingkat dan apabila melakukan kasus tindak pidana, segera diproses hukum seperti halnya bila ada anggota kepolisian yang diduga melakukan korupsi, maka langsung ditangkap dan diproses.

"Namun dalam RUU Kejaksaan, satu perkara yang ditangani polisi dan bisa diberhentikan oleh Kejaksaan. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Ini tidak jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum," bebernya.

Sebagai solusi, Firdaus menekankan perlunya perbaikan yang lebih substansial. Yakni bukan soal kewenangan kelembagaan yang diperluas. Melainkan memasukkan Komisi Pengawasan Kejaksaan (KPK).

"Itu yang seharusnya diatur, bukan malah menambah tumpang tindih kewenangan," tambahnya.

Sementara itu, Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H., dari Universitas Merdeka Malang menambahkan, perubahan dalam sistem hukum harus didasarkan pada efektivitas dan kepastian hukum, bukan justru menimbulkan kebingungan baru.

"Jika sistem ini tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan semakin menambah ketidakpastian dalam proses penegakan hukum," ujar Supriyadi terpisah.

Di akhir diskusi, seluruh peserta yang hadir menyatakan sikap dengan melakukan deklarasi penolakan RUU Kejaksaan.

Mereka menilai, rancangan ini justru dapat melepas tanggung jawab dan semakin membuat runyam sistem peradilan di Indonesia.

"Kami menolak karena ini bukan sekadar soal regulasi, tetapi soal kepastian hukum bagi masyarakat. Sistem yang tumpang tindih hanya akan merugikan rakyat," tegas Syarif Hidayatullah.

Deklarasi para aktivis, praktisi hukum dan mahasiswa Jawa Timur menjadi bentuk perlawanan akademik dan aspirasi dari kalangan mahasiswa serta praktisi hukum yang berharap agar pemerintah dan legislatif mempertimbangkan kembali rancangan aturan tersebut sebelum disahkan.

Dengan adanya kritik dan masukan dari berbagai pihak, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab.

(irb/hil)

Jakarta -

Akademisi berkumpul dalam sebuah diskusi membicarakan pentingnya koordinasi penyidik dan penuntut dalam revisi KUHAP. Para akademisi menilai revisi KUHAP dan KUHP harus selaras 'dominus litis' sebagai bentuk supervisi dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.

Diskusi ini bertajuk 'Kebaruan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHAP: Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan'. Diskusi ini diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jumat (21/2), sejumlah hal mengenai aspek pembaruan sistem peradilan menjadi sorotan, salah satunya peran dominus litis dalam KUHAP baru.

Para akademisi yang bicara dalam diskusi itu adalah dosen hukum acara pidana Universitas Indonesia Dr Febby Mutiara Nelson, dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dr Selamat Widodo, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Prof Hibnu Nugroho. Awalnya mereka bicara mengenai dominus litus yang artinya "penguasa perkara" atau "pihak yang mengendalikan jalannya perkara."

Para akademisi menilai perlu keseimbangan antara jaksa penuntut umum dengan hak tersangka, kepentingan korban, dan kepastian hukum. Prinsip Due Process of Law, yang menekankan kualitas dalam proses hukum, menjadi fondasi dalam sistem peradilan yang baru. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel.

"KUHAP harus mengalami revisi agar selaras dengan pendekatan KUHP Nasional, terutama dalam hal supervisi dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Penguatan hubungan ini akan mencegah kesalahan prosedural, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan memenuhi standar hukum yang jelas," ujar Dr Febby Mutiara dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (22/2/2025).

Selain itu, dia juga menekankan KUHAP juga perlu mengintegrasikan mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan dalam satu sistem yang lebih terpadu. Dia berharap dengan begitu proses peradilan bisa lebih efisien.

"Dengan sistem yang lebih sinkron, proses peradilan diharapkan lebih efisien dan transparan, serta menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat merugikan para pihak," sambungnya.

Sementara itu, dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Dr Selamat Widodo menilai peran jaksa sebagai 'dominus litis' sangat krusial dalam sistem peradilan pidana. Menurutnya di negara-negara dengan sistem hukum yang kuat seperti Jerman dan Jepang, jaksa memiliki peran dominan dalam memastikan bahwa penyidikan hingga penuntutan dilakukan sesuai prinsip hukum yang adil.

Sedangkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Prof Hibnu Nugroho menilai keselarasan peran antara penyidik dan penuntut umum adalah langkah strategis. Dia meyakini jika penyidik dan penuntut berkoordinasi secara optimal dapat mewujudkan asas peradilan cepat dan biaya ringan.

"Oleh karena itu, penyelarasan peran antara penyidik dan penuntut umum melalui konsep dominus litis menjadi langkah strategis dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dengan mengurangi duplikasi kerja antara penyidik dan penuntut umum," katanya.

Lebih lanjut, Hibnu menggarisbawahi dominus litis juga memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum. Dia berharap sinergi antara penyidik dan penuntut optimal.

"Hal ini sekaligus memastikan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan telah melalui proses penyidikan yang benar dan berbasis bukti yang kuat. Selain itu, penerapan dominus litis juga memungkinkan adanya peningkatan koordinasi lintas lembaga," jelas Hibnu.

"Keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga melibatkan pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan berbagai elemen lain dalam sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antar-lembaga agar tujuan utama peradilan yang cepat, transparan, dan berkeadilan dapat terwujud," sambungnya.

(zap/dhn)