JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi XIII DPR Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengapresiasi langkah cepat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianso yang memecat 30 petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Pemecatan tersebut imbas pemerasan yang dilakukan terhadap warga negara asing (WNA) asal China.

Umbu mengharapkan, para petugas imigrasi yang terlibat kasus tersebut tak cukup hanya diberhentikan dari tugasnya, harus pula diproses secara hukum. 

"Kami mengapresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan yang telah menindak tegas mencopot para pejabat Imigrasi di bandara Soekarno-Hatta yang diduga terlibat dalam tindak pidana melakukan pemerasan terhadap para WNA China," ujar Umbu Rudi kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Menurut Umbu, proses hukum dilakukan kepada para terduga agar memberikan efek jera. Sebab, tindakan tersebut memalukan dan menganggu profesionalitas pejabat imigrasi lainnya.

"Para pelaku harusnya langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan harus ditindak secara pidana agar menimbulkan efek jerah supaya membawa dampak bagi profesionalisme pegawai dan staf Imigrasi di manapun," tandas Politisi Golkar asal NTT ini. 

Menurut dia, perilaku para petugas Imigrasi itu menambah citra buruk bagi pemerintah Indonesia di mata para WNA lainnya.

"Ini sangat disayangkan. Apalagi saat ini sudah ramai beredar potongan video yang mana seorang WNA ketika masuk ke Indonesia, sudah menyiapkan uang karena sudah pasti akan diperas. Ini suatu Tindakan petugas Imigrasi yang sangat mencoreng bangsa Indonesia," tandas dia.

Senada dengan Umbu, Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf juga mengapresiasi sikap tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tersebut.

“Penegakan hukum yang jelas sangat penting agar nama baik Bandara Soekarno-Hatta dapat diperbaiki ke depan. Sebagai pintu gerbang udara terbesar di Indonesia, bandara ini harus menjadi cerminan integritas dan profesionalisme aparat negara," tutur Almuzzammil.

Dia menegaskan, tindakan tegas ini harus menjadi peringatan bagi seluruh bandara di Indonesia, terutama bandara internasional yang melayani rute penerbangan luar negeri.

"Kasus ini harus menjadi warning bagi semua bandara agar praktik serupa tidak terjadi lagi. Kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap sistem keimigrasian Indonesia harus dijaga dengan baik," pungkas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku, kementeriannya tidak memiliki program dalam 100 hari kerjanya. Menurut Natalius, programnya adalah program selama 5 tahun ke depan, tak terbatas hanya 100 hari kerja.

“Saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari," ujar Natalius dalam rapat perdana dengan Komisi XIII DPR, di Ruang Pansus DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dikatakan, Natalius, pihaknya telah menerima Perpres tentang Kementerian HAM, dan segera mendapatkan Permen tentang Hak Asasi Manusia. Natalius mengatakan akan melantik sejumlah pejabat di Kementerian HAM.

"Orang bertanya, apakah itu bagian dari program 100 hari, kami tidak punya program 100 hari," tandas Natalius.

Menurut Natalius, kementeriannya memiliki program yang disebutnya emergency condition. Program ini untuk membangun rakyat bangsa dan negera selama lima tahun kalau dipertahankan.

"Andaikan saya menyatakan program  100 hari adalah tata laksana, revitalisasi, organisasi dan pembangunan organisasi maka saya sudah selesai 7 hari pak, nanti kalau setelah itu diam pak, enggak ada yang kerja," imbuhnya. 

Kerena itu, Natalius mengatakan dirinya akan menempatkan lima tahun ke depan sebagai kondisi emergensi.

"Karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami," pungkas Natalius.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News