Batam -

Imigrasi Batam dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menangkap seorang terpidana yang menjadi buronan Kejari Badung, Bali. DPO bernama I Wayan Depa Yogiana (34) diamankan di Pelabuhan Internasional Harbour Bay Batam.

Kabid Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Riyank, mengatakan I Wayan Depa Yogiana ditangkap pad Senin (17/2) malam. Tersangka ditangkap saat baru tiba dari Malaysia di pelabuhan internasional Harbour Bay Batam.

"Kami bersama kejaksaan menangkap tersangka di pelabuhan saat ia kembali dari Malaysia. Tersangka telah masuk dalam daftar cekal Imigrasi sejak 13 Februari 2025," kata Riyank, Selasa (18/2/2025).

Riyank menyebut tersangka I Wayan Depa Yogiana diketahui meninggalkan Indonesia dan pergi ke Malaysia pada bulan lalu. Ia diketahui kembali dari Malaysia melalui pelabuhan Pasir Gudang Malaysia.

"Dia di Malaysia selama satu bulan, tadi malam datang sendiri dari Malaysia. Proses lebih lanjut kita serahkan ke kejaksaan," ujarnya

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam I Ketut Kasna Dedi, mengatakan terpidana I Wayan Depa Yogiana ditangkap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1037 K/Pid/2024 tanggal 9 Juli 2024.

"Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana," ujarnya.

Kasna menerangkan terpidana diketahui melakukan penggelapan uang perusahaan perekrutan PMI yang dikelolanya sebesar Rp 230 juta. Akibat perbuatannya pelaku di dijatuhi adalah penjara selama 1 tahun 6 bulan serta kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.

"Proses penangkapan berjalan lancar karena terpidana bersikap kooperatif. Setelah diamankan, terdakwa langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Batam untuk diserahkan kepada Tim Jaksa Eksekutor," ujarnya.

"Selanjutnya, ia akan dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali, guna menjalani hukuman sesuai putusan Mahkamah Agung," katanya.

(mjy/mjy)

JAKARTA - Pencegahan ke luar negeri terhadap eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah berakhir pada 25 Desember 2024. Pencegahan tersebut berakhir setelah sempat diperpanjang.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam menyatakan, berdasarkan aturan Keimigrasian, pecegahan hanya bisa diperpanjang satu kali.

"Aturan keimigrasian dapat diperpanjang 1 kali enam bulan, artinya dua kali enam bulan (masa pencegahan)," kata Godam saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Minggu (19/1/2025).

Menurut Godam, masa perpanjangan pencegahan bisa diperpanjang dengan syarat yang bersangkutan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Ada mekanisme yang dimungkinkan untuk dapat dikenakan pencegahan selanjutnya, yaitu mekanisme DPO," ujarnya.

Kendati begitu, Godam mengaku belum ada komunikasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya selaku pemohon terkait kelanjutan pencegahan Firli Bahuri.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya segera menuntaskan kasus dugaan pemerasan eks KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Menurut Sigit, kasus yang sudah berjalan selama lebih dari satu tahun dan belum ada penyelesaiannya itu sudah menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk Korps Bhayangkara.

"Terkait dengan PR-PR yang harus dituntaskan ya tentunya kita minta untuk betul-betul bisa dituntaskan seperti tadi yang ditanyakan. Saya kira itu beberapa hal yang akan kita laksanakan ke depan," kata Sigit usai menerima audiensi pimpinan KPK di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2025.

Sigit tak merinci soal target penyelesaian kasus Firli Bahuri melainkan hanya menekankan kasus tersebut merupakan salah satu fokus dari pihaknya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan hasil koordinasi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK dengan Polda Metro Jaya dalam perbantuan kasus tersebut.

"Secara spesifik kami pimpinan belum mendapatkan laporan tentang hasil koordinasi itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh kedeputian Korsup nanti mungkin akan kami cek kami minta penjelasannya detailnya seperti apa," katanya.

Setyo mengatakan, pihaknya bakal menanyakan ke Deputi Korsup terkait hasil koordinasi. Yang pasti, kata Setyo, pihaknya tetap berkomitmen dalam menengakkan hukum khususnya soal kasus dugaan korupsi. "Setelah itu pimpinan baru bisa mengambil langkah atau tindak lanjut (terkait koordinasi kasus Firli Bahuri)" ucapnya.

Jakarta -

Ditjen Imigrasi buka suara terkait masa pencegahan eks Ketua KPK Firli Bahuri yang berakhir pada Desember 2024. Imigrasi menyebutkan masa pencegahan bisa diperpanjang bergantung pada institusi pemohon yang menangani kasus Firli.

"Aturan keimigrasian dapat diperpanjang 1 kali 6 bulan. Artinya, berlaku 2 kali 6 bulan," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Kendati demikian, pencekalan terhadap Firli bisa diperpanjang jika institusi terkait menyatakan status eks Ketua KPK itu itu sebagai DPO. Godam mengatakan perpanjangan pencegahan kepada Firli memungkinkan.

"Namun ada mekanisme yang dimungkinkan untuk dapat dikenakan pencegahan selanjutnya, yaitu mekanisme DPO. Selanjutnya tergantung daripada instansi pemohon," kata dia.

Adapun Firli sempat dicegah ke luar negeri pada November 2023. Kemudian, Bareskrim Polri mengajukan perpanjangan pencegahan Firli ke Ditjen Imigrasi sampai Desember 2024.

"Pada tanggal 25 Juni 2024 permohonan yang disampaikan oleh atas nama Kapolri yang ditandatangani Kabareskrim permohonan bantuan pencegahan ke luar negeri atas nama, tersangka Drs Firli Bahuri M.Si," kata Dirjen Imigrasi Silmy Karim kepada wartawan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Silmy menjelaskan, dari permohonan ini, pencegahan terhadap Firli akan diberlakukan hingga 6 bulan ke depan. Menurut dia, permohonan ini merupakan perpanjangan yang kedua.

"Mengenai waktu 6 bulan. Ini perpanjangan kedua, dari mulai 25 Juni 2024 sampai 6 bulan ke depan 25 Desember 2024," jelas Silmy.

(dwr/azh)

Maros -

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros meluruskan pernyataan polisi yang menyebut pria yang memeras dan menikam warga, Tula alias TL (45) adalah DPO Lapas Kelas II A Maros. LPKA Maros mengatakan Tula merupakan narapidana mereka yang kabur pada 2020 lalu.

"Benar Tula (narapidana) dari LPKA Maros. Kabur kejadiannya tahun 2020," ujar Kepala Pengamanan LPKA Kelas II Maros, Abdillah kepada detikSulsel, Minggu (5/1/2025).

Abdillah mengatakan Tula merupakan terpidana dari Pengadilan Negeri Maros yang ditahan di LPKA Kelas II Maros. Namun dia tidak mengingat kasus yang menjerat Tula.

"Saya lupa dulu kasusnya pencurian atau apa ya? Saya sudah lupa karena lima tahun lalu. Dia hukuman pendek waktu itu tidak lama," katanya.

Abdillah mengungkapkan Tula kabur dari LPKA Kelas II Maros karena kelalaian dari petugas keamanan. Saat itu, Tula mendapat tugas membersihkan dan luput dari pantauan petugas.

"Kelalaian petugas waktu itu 2020 yang tugas pengamanan, akhirnya kelalaian petugas yang jaga dimanfaatkan oleh Tula. Jadi dia membersihkan di area berangang, karena antara bangunan dengan tembok keliling," sebut Abdillah.

Lanjut Abdillah, Tula keluar dari lapas dengan melompat melewati dinding LPKA. Sejak saat itu, Tula masih daftar pencarian orang (DPO).

"Iya dia melompat dinding," lanjutnya.

Setelah tertangkap, proses hukum terhadap Tula akan diserahkan kepada Lapas Kelas II A Maros. Tula juga dipastikan akan menjalani sisa masa tahanannya di Lapas Kelas II A Maros nantinya.

"Jadi nanti terproses itu, tinggal ditambah kasus barunya. Tetap dijalani juga yang tertinggal," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, penikaman terjadi di Kampung Salu, Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Maros, Kamis (2/1). Belakangan pelaku ditangkap masih di sekitar Kecamatan Tanralili, Jumat (3/1).

(hsr/hmw)

Maros -

Pria buronan Lapas Kelas Kelas II A Maros berinisial TL (45) mengamuk dan menikam seorang warga berinisial AP (30) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelaku kesal karena orang tua korban menolak memberikan uang Rp 10 juta.

"Pelaku dia minta uang sebesar Rp 10 juta tapi korban tidak mau kasih," ujar Kanit Reskrim Polsek Tanralili Ipda Abdul Rahman kepada wartawan, Sabtu (4/1/2025).

Abdul Rahman menjelaskan bahwa pelaku selalu meminta makan dan minum di rumah orang tua korban. Hal itu dilakukan pelaku sejak kabur dari Lapas Kelas II A Maros.

"Pelaku ini DPO (daftar pencarian orang) Lapas Maros dan tidak ada kerjaan. Dia menumpang makan di situ dan minum kopi di korban setiap hari," jelas Abdul Rahman.

Belakangan pelaku menuduh orang tua korban memberikan racun ke makanannya. TL lalu mendatangi rumah orang tua korban dan meminta ganti rugi berupa uang sebesar Rp 10 juta.

"Pelaku beralasan bahwa dia diracun korban, jadi dia ada upaya pemerasan di situ," tutur Abdul Rahman.

Orang tua korban awalnya menolak memberikan uang. Namun, orang tua pelaku memohon kepada orang tua korban untuk menyetujui permintaannya, dengan jaminan bahwa dirinya yang akan membayarnya.

"Ibunya pelaku sampaikan, iyakan saja nanti saya berikan uang Rp 10 juta, maka Daeng SN akhirnya menyetujui," tuturnya.

Setelah perjanjian itu, orang tua korban tidak memberikan uang kepada pelaku. Akibatnya, pelaku mengamuk dan menagih uang kepada orang tua korban.

"Awalnya dicari pagi tidak ada, sorenya dia kembali mencari lagi dan ketemu di situ hingga dicabut badiknya," jelas Abdul Rahman.

Korban yang melihat kejadian itu langsung memeluk orang tuanya. Pelaku lalu emosi dan berbalik menikam korban.

"AP itu anak dari Daeng SN peluk dari belakang karena mau ditikam bapaknya, maka dia mengamuk. Akhirnya dia tikam itu AP ditusuk di perut, kepala dan tangan," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, penikaman terjadi di Kampung Salu, Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Maros, Kamis (2/1). Belakangan pelaku ditangkap masih di sekitar Kecamatan Tanralili, Jumat (3/1).

(hmw/asm)

Mamuju -

Tahanan kasus narkoba bernama Arman alias Bombom (26) yang kabur dari rutan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat (Sulbar) belum ditangkap usai 15 bulan buron. Pihak BNNP mengaku kesulitan menemukan posisi Arman karena selalu berpindah tempat.

"Kita (masih) cari," ujar Kepala BNNP Sulbar Brigjen Rudy Mulyanto saat dihubungi detikcom, Senin (30/12/2024).

Rudy mengaku pihaknya telah menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) yang disebar ke BNN seluruh Indonesia. Surat DPO itu juga ditembuskan ke Polres dan Polda tiap provinsi.

"Sudah dibuatkan DPO untuk ke jajaran BNN seluruh Indonesia. Termasuk Polda dan Polres di seluruh Indonesia sudah kita tembusi DPO yang bersangkutan," terangnya.

Rudy menyebut pihaknya kesulitan menangkap Arman karena selalu berpindah-pindah tempat. Pihaknya kini masih mengawasi keluarga Arman untuk mendapatkan informasi lebih jauh.

"Ya kurang lebih DPO pindah-pindah tempat. Kita masih mengawasi keluarganya di sini," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Arman kabur dari rutan BNNP Sulbar di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada Jumat (22/9/2023) dini hari sekitar pukul 01.00 Wita. Arman melarikan diri usai merusak gembok sel.

"Kabur melalui pintu (depan), merusak gembok sehingga memanfaatkan kelengahan petugas ketika dia (petugas) pergi ke toilet," kata Plt Kepala BNNP Sulbar AKBP Herman saat itu usai dihubungi, Senin (25/9/2023).

Herman menambahkan jika Arman satu-satunya tahanan di Rutan BNNP Sulbar saat itu. Sementara tahanan lainnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Tinggal satu, yang lain sudah tahap II," bebernya.

Dia menyebut Arman ditangkap personel BNNP Sulbar dan kepolisian di Terminal Simbuang Mamuju pada Agustus 2023 lalu karena menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Arman merupakan residivis di kasus yang sama.

(sar/asm)

GOWA, investor.id – Polres Gowa, Sulawesi Selatan melayangkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah pemodal pabrik uang palsu di kampus UIN Alauddin kabur keluar negeri. Politikus sekaligus pengusaha berinisial ASS tersebut menjadi buronan polisi diduga sebagai saksi kunci dalam kasus ini.

Tiga nama masuk daftar pencarian orang (DPO) dan pencegahan Imigrasi setelah Satreskrim Polres Gowa menetapkan dan menahan 17 orang tersangka dalam sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu beberapa waktu lalu

Selain ketiga DPO tersebut, Polres Gowa menyebutkan satu pelaku lainnya berinisial M yang juga sebagai saksi kunci, namun telah meninggal dunia diduga akibat serangan jantung.

"Kami sudah layangkan surat ke kantor Imigrasi untuk mencegah pelaku yang DPO ini ke luar negeri," ujar Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak, Senin (23/12/2024).

Keterangan ketiga DPO sangat penting untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan para tersangka serta mengungkap tersangka lain yang masuk dalam jaringan sindikat uang palsu UIN Alauddin.

"Keterangan tiga orang ini akan membuka secara terang-terang para tersangka kasus uang palsu ini," tuturnya.

Sejak pengungkapan sindikat uang palsu, Polres Gowa kini telah memeriksa 6 orang saksi dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Masa pencegahanbepergian ke luar negeri terhadap buronan Harun Masiku telah berakhir pada 13 Januari 2021. Hal itu disampaikan oleh Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam usai press briefing Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024, Selasa (17/12/2024).

"Terakhir, berakhir pada tanggal 13 Januari 2021," kata Godam.

Godam menjelaskan, dengan berakhirnya masa pencegahan tersebut, maka Harun Masiku tidak lagi dicegah meninggalkan Indonesia.

"Ya maknanya tidak dicegah. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri," ujarnya.



Godam menjelaskan, pihaknya telah mempertanyakan kelanjutan pencegahan Harun Masiku kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, tidak disebutkan respons dari Lembaga Antirasuah.

"Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menerbitkan ulang surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tersangka korupsi Harun Masiku.

Dalam surat DPO yang diterima SINDOnews disertakan pula foto-foto terbaru penampakan Harun Masiku, dengan berbagai gaya dan pakaian yang berbeda-beda.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika membenarkan bahwa pihak lembaga antirasuah menerbitkan ulang surat DPO Harun Masiku.

"Betul (menerbitkan ulang surat DPO Harun Masiku)," kata Tessa saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024).

Dalam surat DPO itu, KPK turut melampirkan ciri-ciri khusus dari Harun Masiku. Diantaranya yakni, Tinggi Badan 172 cm, Rambut Hitam, Warna Kulit Sawo Matang. Dan ciri khusus, berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis.

Surat DPO itu sendiri menegaskan keterangan untuk ditangkap dan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudan, dituliskan pula nomor KTP dan Paspor milik Harun Masiku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memperpanjang pencegahan terhadap Harun Masiku sejak 2021.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

“Terakhir (pencegahan), berakhir 13 Januari 2021,” ungkap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam dalam konferensi pers mengenai Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024 pada Selasa (17/12/2024).

Godam menambahkan bahwa permintaan pencegahan terakhir untuk Harun Masiku tidak lagi diajukan oleh KPK sejak 2021.

Dengan demikian, sudah lebih dari tiga tahun Imigrasi belum menerima permohonan cegah Masiku dari KPK.

"KPK belum ajukan permohonan lagi," jelasnya.

KPK telah melakukan pembaruan mengenai profil dan ciri fisik dari Harun Masiku yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), yang terakhir dikeluarkan pada 2020.

Pembaruan tersebut dituangkan dalam surat DPO Nomor: RI/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pada 5 Desember 2024.

"Untuk ditangkap dan diserahkan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jl Kuningan Persada Kav 4 Setiabudi Jakarta Selatan," demikian bunyi surat tersebut yang dirilis pada Jumat (6/12/2024).

Dalam surat tersebut, terdapat empat foto Harun Masiku dengan berbagai penampilan.

Foto pertama menunjukkan Harun mengenakan kemeja putih dan berkacamata.

Foto kedua menampilkan Harun berkemeja kotak-kotak merah terbuka dengan kaus hitam bertuliskan "Make Smart Choices in Your Life".

Foto ketiga memperlihatkan Harun mengenakan kemeja batik bermotif bunga berwarna coklat, sedangkan foto terakhir menunjukkan Harun dalam kemeja batik lengan panjang berwarna merah jambu.

KPK juga mencantumkan informasi kontak bagi masyarakat yang ingin melaporkan keberadaan Harun Masiku.

Masyarakat dapat menghubungi Rossa Purbo Bekti melalui e-mail di Rossa.bekti@kpk.go.id atau nomor telepon 021-25578300, serta nomor ponsel 08119043917.

Dalam surat DPO tersebut, KPK menjelaskan bahwa Harun Masiku terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan memberikan hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yakni Wahyu Setiawan, yang merupakan Anggota KPU Republik Indonesia periode 2017-2022, bersama Agustiani Tio F.

Tindakan ini terkait dengan penetapan Anggota DPR RI terpilih untuk periode 2019-2024, yang dilakukan oleh Harun Masiku bersama Saeful Bahri.

Sebagai catatan, KPK sebelumnya juga telah menerbitkan Surat Penangkapan Nomor Sprin.Kap/11/DIK.01.02/10/24/2024 pada tanggal 26 Oktober 2024.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Saffar M. Godam mengatakan bahwa pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap tersangka korupsi Harun Masiku telah berakhir sejak tanggal 13 Januari 2021.

“Terakhir, berakhir pada tanggal 13 Januari 2021,” kata Godam saat ditemui di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa.

Godam menjelaskan, Harun Masiku saat ini tidak dicegah karena permintaan pencegahan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berakhir tiga tahun lalu. Pihak Imigrasi juga telah berkomunikasi dengan KPK mengenai kelanjutan pencegahan itu.

“Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024,” imbuhnya.

Dengan belum diajukan kembali permohonan pencegahan, Harun Masiku dapat bebas bepergian ke luar negeri. Namun, Godam menyebut, Harun Masiku tidak tercatat melakukan perjalanan ke mana pun berdasarkan data perlintasan imigrasi.

Kendati tidak ada perpanjangan permohonan pencegahan terhadap Harun Masiku, Godam menegaskan bahwa Imigrasi tetap memantau perjalanan yang bersangkutan.

“Kita melakukan pemantauan, ya, tetap melakukan pemantauan dan koordinasi apabila ada informasi tersebut. Namun, kewenangan tersebut adalah kewenangan daripada instansi pemohon yang menangani kasus tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pencegahan dilakukan atas dasar permohonan dari pihak berwenang.

Ia mencontohkan, pencegahan tersangka korupsi dimohonkan oleh KPK, kasus utang piutang negara dari Kementerian Keuangan, dan tersangka pidana lainnya diajukan oleh kepolisian.

“Sehingga, apabila tidak ada permohonan lanjutan maka sesuai dengan ketentuan, cekal selesai demi hukum, berakhir demi hukum,” kata Godam.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

KPK juga menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terbaru Harun Masiku yang menampilkan foto-foto terbaru buronan kasus korupsi tersebut.

"Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (6/12).

DPO terbaru tersebut menampilkan empat foto baru Harun dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 172 cm dengan ciri khusus berkaca mata, kurus, suara sengau dengan logat Toraja atau Bugis.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengungkapkan, eks caleg PDI-P Harun Masiku sedang tidak dalam status dicegah ke luar negeri.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memperpanjang pencegahan terhadap Harun Masiku.

"Beberapa hari lalu saya baru cek, saat ini tidak dicegah," kata Godam dalam press briefing Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024 pada Selasa (17/12/2024).

Godam menyampaikan, KPK terakhir kali menyampaikan permintaan cegah terhadap Harun Masiku pada 13 Januari 2021.

Artinya, sudah lebih dari tiga tahun Imigrasi belum menerima permohonan cegah Masiku dari KPK.

"KPK belum ajukan permohonan lagi," kata Godam.

Harun Masiku merupakan mantan kader PDI-P, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Harun Masiku sudah berstatus buron sejak Januari 2020.

Belakangan, KPK mengungkapkan profil terbaru dan ciri fisik dari DPO Harun Masiku sebagai pembaruan dari data DPO yang dikeluarkan pada 2020.

Profil tersebut dituangkan dalam surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: RI/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.

"Untuk ditangkap dan diserahkan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jl Kuningan Persada Kav 4 Setiabudi Jakarta Selatan," demikian bunyi surat Pimpinan KPK tersebut, Jumat (6/12/2024).

Dalam surat tersebut, terdapat empat foto Harun Masiku.

Foto pertama menunjukkan Harun Masiku mengenakan kemeja putih dan berkacamata.

Pada foto kedua, Harun Masiku terlihat berkemeja kotak-kotak merah terbuka, dengan kaus hitam bertuliskan "Make Smart Choices in Your Life".

Selanjutnya, foto ketiga menunjukkan Harun Masiku mengenakan kemeja batik bermotif bunga berwarna coklat.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Minggu (8/12), dan berikut beberapa di antaranya yang dapat dibaca kembali oleh Anda, yakni dari jumlah gugatan Pilkada 2024 hingga surat edaran daftar pencarian orang (DPO) terkait Harun Masiku.

1. MK telah terima 115 gugatan Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 115 gugatan Pilkada 2024 atau perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) sejak 3 sampai dengan 6 Desember 2024.

Pengamatan ANTARA berdasarkan laman MK berikut pada Minggu (8/12) menunjukkan 86 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 29 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota telah mendaftarkan perkara PHPKADA ke MK.

Selengkapnya baca di sini.

2. Polres Pemalang sebar edaran DPO Harun Masiku dari KPK

Kepolisan Resor Pemalang, Jawa Tengah, menyebarkan surat edaran daftar pencarian orang (DPO) perkara tindak pidana suap, Harun Masiku, yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Kepolisian Resor Pemalang AKBP Eko Sunaryo di Pemalang, Minggu (8/12), mengatakan penyebaran edaran pencarian DPO atas nama Harun Masiku tersebut sebagai bentuk dukungan pada kinerja KPK.

Selengkapnya baca di sini.

3. Polda NTT ungkap kasus dugaan TPPO di Kota Kupang

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Kota Kupang dengan modus menjanjikan pekerjaan kepada calon pekerja migran di wilayah provinsi berbasis kepulauan itu.

“Tersangka berinisial AS ditangkap pada Sabtu kemarin (7/12) setelah keluarga korban melaporkan kasus dugaan TPPO itu ke Polda NTT pada Sabtu (7/12) malam pukul 20.00 WITA,” kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy di Kupang, Minggu (8/12) pagi.

Selengkapnya baca di sini.

4. Damkartan gabungan evakuasi tiga warga tewas dalam sumur di Lombok

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama aparat gabungan Tim SAR melakukan evakuasi terhadap tiga warga yang meninggal di dalam sumur di Desa Pegandang, Kecamatan Praya Tengah.

"Ketiga korban dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia di dalam sumur," kata Kepala Damkartan Lombok Tengah Supardan di Lombok Tengah, Minggu (8/12).

Selengkapnya baca di sini.

5. ICJR: Penangkapan oleh Polri harus jadi objek uji pengadilan di RKUHAP

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) harus memberi peluang agar seluruh tindakan kepolisian, dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, bisa menjadi objek uji dari pengadilan (judicial scrutiny).

Kebijakan tersebut diyakini oleh ICJR sebagai salah satu langkah konkret yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mereformasi Polri.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024