Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (DPN Peradi SAI) berkomitmen untuk terus menegakkan hukum secara profesional, imparsial, dan berintegritas.

"Di awal tahun 2025 ini, mari kita meneguhkan komitmen untuk sama-sama menegakkan hukum secara profesional, imparsial, dan berintegritas," kata Ketua Umum DPN Perasi SAI Juniver Girsang melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hal itu disampaikannya saat perayaan Natal 2024 yang diselenggarakan DPN Peradi SAI bertema "Marilah Sekarang Kita Pergi Ke Betlehem, Cinta Kasih dan Solidaritas yang Menggerakkan Persaudaraan dan Persatuan di Keluarga Besar Peradi SAI", di Jakarta, Jumat (10/1).

Dalam sambutannya, Juniver menyerukan salam damai kepada semua advokat di mana pun berada.

Ia mengharapkan perayaan Natal tersebut dapat menjadi ajang silaturahmi dan bisa membangkitkan semangat soliditas advokat Perasi SAI.

"Kami menyuarakan salam damai dan persatuan untuk seluruh advokat," ucap Juniver.

Dalam perayaan Natal itu, turut hadir sejumlah pejabat lembaga hukum serta tokoh dan pemuka lintas agama serta para pengurus dewan pimpinan cabang (DPC) hadir dari seluruh Indonesia.

Romo Yustinus Ardianto dalam renungan Natal menyampaikan seruan untuk hidup dalam kebaikan.

Romo Yustinus mengingatkan profesi advokat memiliki beban dan tugas yang berat karena harus menyandang empat sifat advocatus, yaitu pendamping, penolong, pembela, dan penasihat.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dalam sambutan tertulisnya meminta Peradi SAI terus menjalin kebersamaan dan saling menghormati sesama penegak hukum lainnya.

"Semoga Peradi SAI semakin jaya untuk membina seluruh anggotanya menjadi advokat yang profesional dan berintegritas," kata dia.

Sementara itu, Ketua Panitia Perayaan Natal Peradi SAI Ana Sofa Yuking menyampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk solidaritas dan komitmen, Peradi SAI telah mengadakan kegiatan bakti sosial pada tiga tempat, yakni Yayasan Panti Asuhan Pintu Elok, Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih Gereja Kristen Pasundan, dan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3.

Dalam bhakti sosial tersebut, DPN Peradi SAI menyerahkan bantuan berupa barang dan uang tunai.

Sedangkan, Sekretaris Jenderal DPN Peradi SAI Patra M. Zen menyampaikan perayaan hari besar keagamaan merupakan wujud syukur sekaligus menguatkan tali persaudaraan sesama advokat.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi dengan pelaksana kegiatannya dari Bidang Pendidikan berkelanjutan bekerja sama dengan Justitia Training Center mengadakan Professional Training Program bertajuk Teknik dan Strategi Pendampingan Hukum Calon Kepala Daerah dalam pilkada.

Dalam seminar daring yang diadakan Jumat (29/11), Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi DPN Peradi dan Justitia Training Center setelah penandatanganan MoU pada September lalu.

"Kerja sama ini menjadi bukti komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme advokat/konsultan hukum dalam mendampingi calon kepala daerah selama pilkada. Proses pilkada seringkali diwarnai dengan berbagai tantangan hukum, salah satunya adalah sengketa pilkada," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Ia juga menekankan peran penting advokat/konsultan hukum sebagai pendamping yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi calon kepala daerah, tetapi juga menjaga legitimasi proses demokrasi di mata publik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian DPN Peradi, R. Dwiyanto Prihartono menyampaikan pentingnya pelatihan ini, terutama mengingat baru saja selesai pelaksanaan pilkada.

"Forum ini sangat strategis, mengingat potensi sengketa pilkada yang memerlukan pendampingan hukum sangat terbuka. Peradi berkomitmen untuk terus memilih topik-topik yang relevan bagi advokat dalam praktik sehari-hari," ujarnya.

Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Fachri Bachmid, S.H., M.H dan Abhan, S.H., M.H.,

Fachri membahas mengenai sengketa pilkada yang terbagi menjadi sengketa tahapan, proses, dan hasil. Ia menjelaskan bahwa sengketa seringkali muncul akibat ketidakpatuhan terhadap aturan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui Bawaslu atau PTUN, tetapi malah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), padahal MK idealnya hanya menangani sengketa hasil.

"Bawaslu memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa awal, sementara MK sebagai pengadilan tata negara hanya menangani sengketa hasil," katanya.

Di sisi lain, Abhan membahas enam kategori pelanggaran dalam pilkada yakni, kode etik, administratif, tindak pidana, sengketa proses, sengketa hasil, dan pelanggaran lainnya. Ia menjelaskan bahwa kode etik berprinsip pada integritas dan profesionalisme, dengan analisis yang cermat terhadap aktor, modus, dampak, dan bukti sejak awal.

"Penyelesaian sengketa pilkada harus mengacu pada aturan dan strategi bukti yang tepat," ujar Abhan.

Pelatihan ini ditutup dengan penegasan bahwa pemahaman yang cermat terhadap aturan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada sangat penting untuk memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan.

"Segala aturan terkait penyelesaian sengketa pilkada telah diatur secara detail, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak keadilan harus objektif dalam memutuskan sengketa Pilkada," tutup Abhan.

Dengan diselenggarakannya pelatihan ini, diharapkan para advokat yang menangani sengketa pilkada dapat memperoleh pengetahuan dan strategi yang dapat menjadi nilai tambah dalam mendampingi calon kepala daerah, serta menjaga kelangsungan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan