Saya meminta Mabes TNI mengevaluasinya. Karena kasus-kasus seperti ini sering terjadi dan berulang

Banda Aceh (ANTARA) - Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage meminta penegakan hukum terkait kasus penembakan warga Aceh Utara yang diduga dilakukan oknum TNI AL benar-benar dapat memberikan keadilan kepada korban dan harus berjalan transparan.

"Saya sebagai senator Aceh meminta agar kasus ini benar-benar transparan dan keadilan benar-benar diberikan kepada almarhum. Apalagi saya dengar almarhum mempunyai tiga anak yang masih kecil-kecil," kata Azhari Cage dalam keterangannya, di Banda Aceh, Selasa.

Sebelumnya, salah seorang warga asal Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Aceh Utara Hasfiani alias Imam menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AL berinisial DI dengan pangkat kelasi dua (Kld).

Korban diketahui berprofesi sebagai agen mobil. Jasadnya, ditemukan dalam karung di kawasan KM 30 Gunung Salak Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara.

Saat ini, terduga tersangka telah ditahan oleh Pomal setempat, dan proses penyelidikan dan penyidikan masih dilakukan oleh polisi militer Angkatan Laut.

Azhari mengutuk keras tindakan oknum TNI AL yang diduga telah menembak hingga menghilangkan nyawa salah seorang warga di Aceh Utara tersebut.

"Sangat menyakitkan, merebut harta korban dan memasukkan korban dalam karung serta dilakukan dalam bulan Ramadhan, ini sangat terkutuk dan biadab," ujarnya.

Azhari mengatakan, permasalahan bos rental mobil Tangerang belum selesai. Tetapi, kini sudah berlanjut lagi dengan agen mobil di Aceh.

Seharusnya, kata dia, warga sipil itu mendapat perlindungan dari TNI, bukan malah menghilangkan nyawa mereka. Apa yang dilakukan oknum TNI tersebut membuka luka lama masyarakat Aceh waktu konflik dulu. Apalagi, korban dibunuh dan dibuang di Gunung Salak, ini membangkitkan kembali luka lama.

Dengan terulangnya kasus dugaan perampasan mobil oleh oknum TNI AL, selaku senator perwakilan Aceh dirinya meminta Mabes TNI untuk mengevaluasi penggunaan senjata oleh anggotanya.

"Saya meminta Mabes TNI mengevaluasinya. Karena kasus-kasus seperti ini sering terjadi dan berulang," kata Azhari Cage.

Sebagai informasi, dalam konferensi pers, Senin (17/3), Dandenpomal Lanal Lhokseumawe, Mayor Laut (PM) Anggiat Napitupulu telah menegaskan bahwa proses hukum terkait kasus penembakan warga diduga oleh oknum anggota TNI AL tersebut akan diproses secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi.

"Kami berjanji bahwa terduga pelaku nantinya akan diberikan sanksi dan hukuman yang seberat-beratnya sesuai perbuatan dilakukan oleh pelaku," kata Mayor Laut (PM) Anggiat Napitupulu.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

"Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam, sudah sejak dulu menjadi incaran negara-negara maju. Mulai dari datangnya VOC hingga penjajahan Belanda. Bahkan lanjut hingga saat ini melalui kolonialisme bentuk baru yang masuk melalui liberalisasi di semu

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak mahasiswa untuk kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Ajakan ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI yang bertema "Kembali ke UUD 1945 untuk menjaga Kebutuhan NKRI" di Surabaya, Kamis.

LaNyalla memahami aksi mahasiswa yang mengusung tagar "Indonesia Gelap" sebagai akumulasi kekecewaan dan menghormati pendapat mereka.

Namun, ia mengajak mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dalam melakukan koreksi terhadap kondisi Indonesia, terutama terkait penguatan konstitusi.

"Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam, sudah sejak dulu menjadi incaran negara-negara maju. Mulai dari datangnya VOC hingga penjajahan Belanda. Bahkan lanjut hingga saat ini melalui kolonialisme bentuk baru yang masuk melalui liberalisasi di semua lini, baik politik maupun ekonomi yang dilakukan secara sistematis oleh para kapitalis neo-liberal yang memang wataknya predatorik," kata LaNyalla.

Ia menjelaskan bahwa setelah Perang Dunia II, negara-negara maju terus berupaya menguasai negara-negara yang baru merdeka, termasuk Indonesia, melalui strategi kolonialisme baru dengan paradigma Neo-Liberalisme.

LaNyalla mengungkapkan bahwa perubahan UUD 1945 melalui amandemen telah membawa sistem perekonomian Indonesia ke dalam "Daulat Pasar" dan sistem politik dengan pola "one man one vote", yang menurutnya tidak sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila.

"Ya ini hasilnya. Indonesia semakin terperosok dalam cengkeraman kapitalis. Sumber alam diangkut. Lalu produk jadi yang mereka olah di luar kembali masuk ke Indonesia. Lalu keuntungan mereka dimasukkan lagi ke Indonesia sebagai tawaran Utang dan Penanaman Modal Asing. Sehingga sejak reformasi Utang negara ini semakin besar, dan investasi asing ternyata tidak memberi dampak yang dirasakan rakyat. Karena terbukti, dana perlindungan sosial seperti Bansos dan subsidi lainnya semakin besar dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Ia mengajak mahasiswa untuk membaca kembali pemikiran para pendiri bangsa dan menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai sistem yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

"Karena itu saya mengajak semua elemen bangsa, untuk kita kembali ke Konstitusi asli, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Untuk kemudian kita benahi dan perkuat, agar tidak terulang lagi penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru," katanya.

Dalam dialog tersebut, LaNyalla sependapat dengan mahasiswa mengenai perlunya mengkritisi dan membenahi beberapa kebijakan pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis.

Ia juga mendukung pilihan pendidikan gratis daripada makan gratis.

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, serta Plt. Ketua Umum Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, dan Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jatim, M. Agus Diah Muslim.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai hubungan yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi harus mampu diwujudkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat serta daerah. Hal itu bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.

Hal itu diungkapkan olehnya dalam acara ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)-MPR RI Collaboration to Host Rountable Discussion on SDGs, Human Rights and Democracy in Indonesia, di Kompleks MPR RI/DPR RI/DPD RI di Senayan, Jakarta, hari ini. Turut hadir dalam acara itu, antara lain Mercy Chriesty Barends (Chairperson of APHR) dan Yuyun Wahyuningrum (Executive Director APHR).

"Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan," kata Lestari dalam keterangan, Rabu (19/2/2025).

Pada kesempatan itu, Lestari mengungkapkan, MPR RI pada 26 November 2024 lalu telah membentuk Kaukus Nasional SDG's. Kaukus Nasional SDG's hadir sebagai wadah untuk mengawal kebijakan yang sejalan dengan demokrasi, keberlanjutan, dan hak asasi manusia.

Dia menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap SDGs baru sebatas singkatannya dan 17 tujuan SDGs semata, tetapi belum memahami tujuan setiap programnya. Temuan tersebut didaparkan pada saat salah satu kegiatan kaukus berlangsung.

"Salah satu problem kesenjangan dalam pembangunan disebabkan keengganan kita untuk melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi dan pemahaman terhadap penerapan HAM dalam proses pembangunan," ungkapnya.

Dia menjelaskan para pemangku kepentingan harus mampu mewujudkan SDGs dalam proses pembangunan. Dia berharap kolaborasi semua pihak terkait upaya mewujudkan pelaksanaan SDGs, HAM, dan demokrasi harus konsisten dibangun.

"Setiap individu, harus bisa mengambil peran aktif secara bersama agar proses pembangunan yang dilakukan saat ini mampu memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara," tutupnya.

(akd/ega)

Jakarta -

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Letjen (Purn) AM Putranto, buka suara soal Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putranto menolak usul itu.

"Ya apa ya seperti itu, ya nggak kan, gunanya zakat kan bukan itu," kata Putranto di kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Putranto menyebut program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini sudah terencana dan dianggarkan secara matang. Pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa tapi tidak melibatkan dana rakyat.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi nggak mengambil dana-dana (zakat) itu," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada pembiayaan Makan Bergizi Gratis menggunakan zakat. Ia menyebut usulan itu memalukan.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi nggak ada yang ngambil dari mana, zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," ujarnya.

Sultan B Najamuddin sebelumnya mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan Makan Bergizi Gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai Makan Bergizi Gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan Makan Bergizi Gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(eva/rfs)

Badung -

Anggota DPD RI Bali Niluh Djelantik menyoroti adanya warga negara asing (WNA) yang bekerja menjadi sopir hingga guide alias pemandu wisata di Bandara Ngurah Rai, Badung, Bali. Niluh menggandeng Kantor Imigrasi dan meminta penegak hukum mengawasi warga asing mulai di lingkungan desa adat dan dinas.

"Kami sudah menggandeng pihak Imigrasi untuk penataan ulang penindakan dengan tegas. Penindakannya tegas dari lingkup (wilayah) paling kecil," kata Niluh seusai dengar pendapat bersama paguyuban driver pariwisata se-Bali di Denpasar, Jumat (10/1/2025).

Niluh meminta semua bendesa adat dan dinas agar mendata semua warga asing yang tinggal di wilayahnya. Semua data yang terkumpul dapat diteruskan ke lurah, gubernur, hingga petugas Imigrasi untuk memudahkan pengawasan.

Senator Bali itu mengingatkan agar bendesa punya surat tugas untuk itu. Ini agar upaya pendataan warga asing yang dilakukan menjadi legal.

"Bukan tidak mungkin nanti warga asing yang jadi sopir itu ngoyong (bertempat tinggal) di salah satu daerah mereka," kata Niluh Djelantik.

Dia mengaku sudah menyuarakan kenakalan warga asing itu ke pemerintah pusat sejak lama. Selama itu, sudah banyak warga asing yang dideportasi karena melanggar izin tinggal.

Sebelumnya diberitakan, WNA asal India berinisial VV ditangkap petugas Imigrasi di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu (8/1/2025). VV ditangkap saat kedapatan menjemput turis asing dan diduga menyalahi izin tinggal dengan menjadi pemandu wisata di Pulau Dewata.

Saat itu, VV terciduk menjemput beberapa warga negara asing di terminal internasional. VV juga terlihat mengarahkan para tamunya itu ke mobil yang sudah disiapkan. VV lalu didatangi petugas Imigrasi dan diinterogasi di tempat.

(hsa/hsa)

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan tak ada target atau deadline Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin meneken Keppres setelah gedung DPR dan Mahkamah Agung (MA) di IKN tuntas.

"Kan sudah jelas Presiden menyatakan komitmen untuk pemindahan ibu kota itu pasti tetap akan Presiden selesaikan. Yang pasti, soal deadline-nya, karena Pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar, ya, baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatifnya terpenuhi, itu aja," kata Supratman usai rapat paripurna pengesahan Prolegnas di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Politikus Gerindra itu mengatakan Prabowo ingin proses pembangunan gedung MPR/DPR/DPD RI di IKN segera selesai. Dia menyebut Prabowo juga meminta gedung MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) di IKN segera diselesaikan pembangunannya.

"Nah sekarang kita kan lihat politik anggarannya ke depan, presiden menginginkan agar dalam waktu dekat proses pembangunan gedung DPR/MPR dan DPD itu bisa segera dilakukan," kata Supratman.

"Kemudian setelah itu Mahkamah Agung, juga Mahkamah Konstitusi sebagai tiga pilar kekuasaan dalam sistem pemerintahan kita, itu bisa terpenuhi," sambungnya.

Supratman menegaskan tidak ada masalah soal Keppres IKN. Dia menyebut Prabowo memperhitungkan kesiapan sarana dan prasarana kantor hingga tempat tinggal aparat pemerintah saat berpindah ke IKN.

"Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, ya kan. Kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor termasuk untuk tempat tinggalnya," ujarnya.

(fca/haf)

Jakarta -

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), AM Putranto, melaksanakan rapat perdana dengan Komisi XIII DPR hari ini. Dalam rapat itu, Putranto turut menyampaikan pagu alokasi anggaran lembaganya pada tahun ini.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi XIII DPR di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, memimpin rapat tersebut.

Putranto mulanya menyampaikan pagu alokasi anggaran KSP di 2024 sebesar Rp 122 miliar.

"Untuk KSP mendapat pagu alokasi anggaran 2024 sebesar Rp 122.033.004.000," kata Putranto.

Selanjutnya, papar Putranto, sempat ada pergeseran anggaran dari KSP ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk mendukung Kantor Komunikasi Kepresidenan (K3) pada periode pemerintahan sebelumnya. Saat ini, anggaran itu masuk di lembaga KSP sebesar Rp 1,077 miliar.

"Kemudian menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi II waktu itu, pada tanggal 13 September, untuk melakukan pergeseran anggaran dari Satker Kantor KSP ke Satker Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp 1.077.184.000 yaitu untuk mendukung kebutuhan anggaran Satker Kantor Komunikasi Kepresidenan yang baru dibentuk itu," katanya.

Lihat juga Video 'KSP Targetkan 5 Ribu Mobil Maung di 100 Hari Prabowo Menjabat':

[Gambas:Video 20detik]

(fca/rfs)

JAKARTA - Abchandra Muhammad Akbar Supratman , anak sulung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD. Anggota DPD dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah itu mendapatkan suara terbanyak melalui pemilihan dua putaran.

Terdapat 6 Anggota DPD yang mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua MPR. Mereka adalah Ahmad Mawardi, Daud Yordan, Agustinus Teras Narang, Maya Rumantir, Fadel Muhamad, dan Abchandra Muhammad Akbar Supratman.

Pada putaran pertama, Akbar ungggul atas lima calon lainnya dengan memperoleh 45 suara. Sementara, Fadel Muhammad memperoleh 38 suara, Daud Yordan 29 suara, Agustin Teras Narang memperoleh 17 suara, AA Ahmad Nawardi memperoleh 13 suara, dan Maya Rumantir 1 suara.

Akbar dan Fadel Muhammad dinyatakan melaju ke putaran kedua. Hasilnya, Akbar kembali unggul atas Fadel Muhammad yang merupakan Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 tersebut.

Akbar memperoleh suara sebanyak 93, dan Fadel Muhammad memperoleh 50 suara. Sedangkan, terdapat satu suara yang dinyatakan tidak sah.

"Dengan demikian, yang suara terbanyak dan dinyatakan terpilih untuk mewakili DPD di MPR sebagai Wakil Ketua MPR adalah Abchandra Akbar," kata Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung selaku pimpinan rapat, Kamis (3/10/2024).

Profil Abchandra Muhammad Akbar Supratman

Achandra Muhammad Akbar Supratman merupakan putra sulung dari Menkumham Supratman Andi Agtas. Pria kelahiran Palu, 1 Oktober 1998 ini maju dari Dapil Sulawesi Tengah yang merupakan tanah kelahirannya.

Akbar menghabiskan masa kecil di Palu. Dia mengenyam bangku Sekolah Dasar di SDN 25 Palu (2004-2010). Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Jubilee Junior High School Jakarta (2011-2013). Lepas SMP, juga juga meneruskan pendidikan menengah atas di Jubilee Senior High School Jakarta (2013-2016). Pada 2018, Akbar memilih Universitas Trisakti untuk pendidikan tingginya dan lulus pada 2022.

Saat di bangku kuliah, Akbar mulai aktif berorganisasi. Ia menjadi kader PC Tidar Jakarta Pusat (2018-2020), Ketua Umum Permuda Sulteng (2019-2021), Sekretaris PP PW DKI Jakarta (2019-2021), dan Sekretaris KNPI DKI Jakarta (2021-2024).

https://www.youtube.com/@officialsindonews

Meski masih muda, Akbar merupakan seorang direktur perusahaan. Ia menjadi salah satu pimpinan di PT Celebes Elaeis Indonesia (2017-2031). Tak hanya itu, ia juga menempati posisi sebagai komisaris di PT Alat Kesehatan Indah Jaya (2018-2030).

Beberapa kursus dan diklat yang pernah diikuti Akbar Supratman adalah LK II HMI Komisariat Universits Ibu Chaldun Cabang Jakarta Raya (2020), Kader Utama PP Sapma (2022), Instruktur Utama PP Sapma (2022), dan Bela Negara Kementerian Pertahanan (2022).

Itulah sekelumit profil Abchandra Muhammad Akbar Supratman, anak sulung Menkumham Supratman Andi Agtas, yang terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD.

Jakarta -

Eks Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menanggapi isu dirinya digadang-gadang akan menjabat Menko Polhukam di era pemerintahan Prabowo Subianto nanti. Yusril mengaku siap jika mendapat penugasan ini.

"Ya insyallah kalau diminta, tugas-tugas itu akan dilaksanakan dengan baik," ujar Yusril usai menghadiri acara peluncuran buku oleh Waka DPD RI Sultan B Najamuddin di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Yusril mengungkit sudah memiliki pengalaman di eksekutif. Dia menyebut pernah dua kali menjabat menteri bidang hukum dan Mensesneg.

"Dan memang selama ini pengalaman-pengalaman saya yang lalu pun baik sebagai Menkumham dua kali, Mensesneg yang berkaitan masalah hukum," kata dia.

Yusril mengaku kerap berkomunikasi dengan Prabowo terkait bidang hukum. Komunikasi itu, sebut dia, juga dilakukan dengan orang-orang dekat Prabowo, seperti Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Diskusi sudah lama kita lakukan sebenarnya, sejak sebelum pencoblosan pilpres itu, dan sesudah itu beliau ya tentu beliau sibuk, bahan-bahan sudah matang, dan diskusi-diskusi internal sih tentu dilakukan ya, kami sering komunikasi dengan Pak Dasco dan Pak Muzani, dan semua itu kita saling bertukar pikiran tentang apa yang lebih baik untuk masa mendatang," kata Yusril.

Namun, dia tak menjawab gamblang apakah dirinya sudah mendapat tawaran dari Prabowo untuk menduduki jabatan tersebut. Dia menyerahkan urusan penyusunan kabinet kepada Prabowo.

"Kalau saya ya tentu tidak akan mampu melaksanakan sesuatu yang tidak saya mengerti, tapi kalau yang saya mengerti insyaallah menjadi lebih ringan, tapi segala sesuatu kita kembalikan ke Pak Prabowo," ujarnya.

Sebelumnya, usulan Yusril menjadi Menko Polhukam dimunculkan oleh Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid pada beberapa waktu lalu. Fahri melihat jabatan tersebut sesuai dengan kapasitas dan keilmuan Yusril.

"Ya, jadi kan sampai saat ini kan belum tahu dia jabatannya di mana. Tapi kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tempatnya di situ. Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya," kata Fahri kepada wartawan di kediamannya, Kamis (23/5) lalu.

(fca/whn)

Jakarta -

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memberikan peringatan kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang tidak dapat memenuhi undangan rapat kerja (raker) pada hari ini. Doli menilai Yudian tidak siap dengan undangan rapat di DPR yang diagendakan membahas polemik seragam Paskibraka saat upacara HUT ke-79 RI.

Dalam agenda kesetjenan DPR RI dilihat detikcom, Senin (26/8/2024), Komisi II DPR dijadwalkan akan rapat dengan Kepala BPIP hari ini pukul 14.00 WIB. Rapat itu berisi agenda pembahasan terkait permasalahan seragam Paskibraka.

"Tapi barusan tiba-tiba, yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya nggak tahu kenapa, mungkin belum siap kali memberikan klarifikasi," kata Doli di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

"Tapi ini saya mau ingatkan kepada Kepala BPIP, hati-hati, saudara sudah ditunjuk, diberi amanah, sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi harusnya menjadi manusia yang Pancasilais. Harusnya di republik ini, manusia yang paling Pancasilais adalah Kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati," lanjutnya.

Doli menyebut rapat itu diagendakan setelah pihaknya mendapat banyak aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, Yudian kerap melontarkan pernyataan kontroversial di publik.

"Ini untuk yang kesekian kalinya. Jadi kami sepakat di Komisi II untuk mengundang Pak Kepala BPIP untuk meminta penjelasan karena kami banyak sekali mendapatkan surat tanggapan dari masyarakat untuk mempertanyakan soal itu," ujar Doli.

"Dan ini kan menurut kami udah yang keempat kali ini, pernyataan-pernyataan kontroversial sebagai Kepala BPIP yang mengurusi ideologi negara. Jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung," imbuh dia.

Simak Video 'Jokowi soal Ramai Jilbab Paskibraka: Hormati Keberagaman':

[Gambas:Video 20detik]

(fca/knv)