Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar diberi kewenangan eksekutorial dalam penegakan hukum di sektor pertanahan. Rifqi mengusulkan adanya revisi UU Pertanahan untuk memudahkan Kementerian ATR/BPN melakukan eksekusi pelanggaran.

Hal itu disampaikan Rifqi dalam rapat Komisi II bersama Kementerian ATR/BPN dan para kakanwil se-Indonesia, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Rifqi menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU).

"Dari 537 perusahaan perkebunan yang memiliki IUP tapi belum mengantongi HGU, 66 di antaranya berada di Kalimantan Barat," ujar Rifqi.

Dia lalu mencontohkan perusahaan dengan IUP seluas 20.000 hektare. Namun hanya mengajukan permohonan HGU seluas 2.293 hektare. Rifqi pun menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan ketidaksesuaian antara izin, kenyataan di lapangan, dan upaya pengurusan legalitas.

Politikus NasDem itu menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh. Termasuk, kata dia, opsi untuk merevisi Undang-Undang Pertanahan agar ATR/BPN memiliki kewenangan untuk mengeksekusi pelanggaran.

"Kita tahu itu salah, tapi kita tidak bisa menegakkan karena ATR/BPN tidak punya kewenangan untuk itu. Kalau perlu, kita hadirkan Direktorat Jenderal baru untuk penegakan hukum di sektor pertanahan," tegasnya.

Dia juga meminta agar Kementerian ATR/BPN bersinergi dengan aparat penegak hukum. Dia berharap Kementerian ATR/BPN dapat memberantas mafia tanah.

"Saya minta aparat jangan cuma punya tongkat komando sebagai simbol, tapi juga harus bisa digunakan untuk memberantas mafia tanah," sindir Rifqi.

Rifqi menyebut upaya ini sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan peningkatan penerimaan negara dari sektor pertanahan. Dia berharap penguatan kelembagaan ATR/BPN ke depan bisa menjawab tantangan tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Aktivis 98 menggelar Sarasehan Lintas Generasi pada Rabu (21/5) mendatang. Acara sarasehan ini mengundang sejumlah tokoh, seperti Ketua DPR Puan Maharani hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Acara akan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Ballroom 2, Kuningan, Jakarta Selatan. Adapun gelaran ini bertema 'Dari Demokrasi Politik menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi'.

"Kami menilai sepanjang 27 tahun reformasi itu, Indonesia telah mencapai demokratisasi, terutama demokrasi politik. Indonesia menerapkan pemilihan langsung Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, DPR-RI, DPR-D dan DPD-RI. Kemerdekaan berserikat mendirikan Partai politik hingga ormas dan serikat pekerja dijamin. Demikian juga kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers juga berjalan," kata Juru Bicara Fasilitator Sarasehan Peringati Reformasi 1998, Eli Salomo, kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Eli menyebut sarasehan rencananya dihadiri oleh Puan Maharani, Dasco, dan tokoh aktivis senior Hariman Siregar yang bertindak sebagai Keynote Speak. Sejumlah pembicara juga dijadwalkan hadir seperti Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Robertus Robet, Andi Rahmat, Feri Amsari, Habiburokhman, Melki Laka Lena, Masinton Pasaribu, Ester Indahyani, Salamuddin Daeng, dan Asfinawati.

"Acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Peristiwa 1998 ini difasilitatori oleh aktivis 1998 lintas kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Lampung, Medan," tambahnya.

Eli menyebut Reformasi 1998 menjadi bagian dari jejak sejarah Indonesia. Indonesia berubah dari sistem yang otoriter menjadi menganut sistem demokrasi.

"Kami memandang sepanjang 27 tahun reformasi itu, rakyat memang telah menikmati demokrasi politik, tentu dengan berbagai kritik terkait demokrasi politik yang dibajak oleh pemodal, demikian juga kritik terkait money politic dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada dan Pilkades," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Umum FBR Luthfi Hakim angkat bicara terkait sejumlah anggotanya yang ditangkap polisi di Depok dan Jakarta Selatan (Jaksel) karena kasus dugaan pemerasan. Dia mendukung dan menghormati proses hukum terhadap anggotanya tersebut.

"Saya mendukung dan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang terjadi akibat perilaku mereka," kata Luthfi kepada wartawan, Minggu (18/5/2025).

Luthfi berharap kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran bagi anggotanya yang lain. Sebab, kata dia, tindakan yang dilakukan oknum anggota FBR itu bisa juga merugikan keluarganya sendiri.

"Semoga dapat diambil pelajaran bagi anggota yang lain agar tidak meniru perilaku tersebut. Sehingga tidak terjerat hukum yang bukan hanya merugikan mereka, tapi juga keluarganya," ucapnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap Ketua Ormas FBR Bojongsari, Depok, berinisial M beserta empat anggotanya berinisial AK, NN, RS, dan IM. Mereka ditangkap karena kerap memeras pedagang asongan hingga memungut uang bulanan ke pemilik toko di wilayah tersebut.

Penangkapan dilakukan pada Jumat (16/5) berbarengan dengan Operasi Berantas Jaya. Pemerasan yang dilakukan sejak 2021 membuat masyarakat resah.

"Para pelaku kerap memeras pedagang asongan, pekerja bangunan dan toko-toko di sekitaran Bojongsari. Bahkan ruko-ruko di sekitar dipungut uang bulanan oleh para pelaku," kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim dalam keterangannya, Jumat (16/5).

Subdit Jatanras Polda Metro Jaya juga mengamankan anggota ormas FBR berinisial J atas dugaan pemerasan dengan dalih 'uang keamanan'.

"Tersangka pemerasan, yaitu berinisial J, mengaku sudah lima tahun menjadi anggota FBR ranting 153 Juraganan, Jakarta Selatan," kata AKBP Abdul Rahim.

Abdul Rahim mengatakan tersangka J sehari-hari melakukan pungutan liar (pungli) sebagai juru parkir liar di sekitar daerah Permata Hijau, Jaksel. Dia juga melakukan pungli kepada masyarakat dengan dalih 'uang keamanan'.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mantan Bupati Lombok Barat periode 2009-2014 dan 2014-2015 Zaini Arony kembali meminta pengalihan penahanan. Dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah.

"Kami memohon untuk penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," ungkap kuasa hukum Zaini Arony, Hijrat Priyatno ditemui di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (15/5/2025).

Zaini Arony merupakan tersangka dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) antara BUMD PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera pada Lombok City Center (LCC) bersama dua orang lainnya. Yakni, mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha dan mantan Direktur PT Patut Patuh Patju (Tripat) Lalu Azril Sopiandi.

Permohonan penangguhan tahanan sudah dilayangkan ke kejaksaan. Hijrat mengungkap alasan permintaan penangguhan tahanan. Mulai faktor usia Zaini Arony yang sudah menginjak 72 tahun dan segi kesehatan.

"Pertimbangannya dari segi usia, beliau juga punya riwayat penyakit diabetes dan rekam medisnya sudah ada. Itu menjadi bahan pertimbangan," katanya.

Pertimbangan tersebut sudah diserahkan ke kejaksaan. Pihaknya tinggal menunggu permohonan penangguhan penahanan tersebut disetujui atau tidak.

"Itu semua kami serahkan kepada kejaksaan untuk menilai, karena itu kewenangan dari kejaksaan. Apa pun itu kami hormati," ujar Hijrat.

Pengajuan pengalihan penahanan Zainy Arony sudah dilakukan beberapa kali. Mulai dari kasus dengan kerugian Rp 39 miliar itu masih berjalan di penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, dan saat pelaksanaan tahap dua ke jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

"Kami tim kuasa hukum dari Pak Zaini Arony tidak henti-hentinya memohon kepada kejaksaan, baik di Kejati NTB maupun dilimpahkan ke Kejari Mataram ini, tetap kita memohon untuk diperhatikan untuk penahanannya bisa dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," pintanya.

Waktu permohonan pengalihan penahanan di Kejati NTB, Hijrat melanjutkan, sejumlah tokoh agama dijadikan sebagai penjamin. Akan tetapi, para tokoh agama itu kini dihilangkan sebagai penjamin saat mengajukan permohonan ke jaksa penuntut.

"Hari ini (Kamis, 15/5/2025) kami menjaminkan dari kuasa hukumnya. (Tokoh agama) Kali ini belum ada, mungkin ke depan bisa disusul," ujarnya.

Sementara, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mataram, Mardiyono, mengatakan tidak ada penangguhan tahanan terhadap Zaini Arony. Alih-alih adanya penangguhan penahanan, permohonan saja tidak ada yang diterima.

"Tidak ada permohonan penangguhan penahanan, tidak ada. Baik dari tersangka maupun kuasa hukum tersangka. Tidak ada permohonan penangguhan," tegasnya.

Kalau pun ada permohonan penangguhan penahanan, akan disampaikan ke atasannya. " Akan kami laporkan ke pimpinan, kemudian akan dipertimbangkan oleh pimpinan," tutur Mardiyono.

Kasus dugaan korupsi itu terjadi saat Zaini menjabat sebagai bupati pada 2013. Saat itu, Zaini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Tripat yang mengenalkan tersangka Lalu Azril Sopiandi dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Mantan narapidana pemerasan terkait proses permohonan izin dan pengembangan kawasan wisata di wilayah Lobar tahun 2010-2012 ini disebut berperan aktif dalam sejumlah pertemuan membahas rencana KSO bersama pihak PT Tripat dan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Ia juga menerbitkan surat KSO antara PT Tripat selaku BUMD Lobar, dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. KSO tersebut tanpa persetujuan dari DPRD setempat.

Sementara, peran tersangka Lalu Azril Sopiandi dan Isabel Tanihaha melakukan KSO yang menjabat sebagai diretur di masing-masing perusahaan. Wujud KSO itu adalah LCC.

Salah satu poin krusial KSO diantara mereka itu melegalkan atau mengesahkan atau dapat mengagunkan sertifikat HGB (hak guna bangunan) atas tanah eks penyertaan modal Pemda Lobar.

Luas tanah pusat pembelanjaan itu 8,4 hektare, yang terdiri dari dua sertifikat. Salah satu sertifikat tanah dengan luas 4,8 hektare diagunkan ke Bank Sinarmas.

Sebenarnya, kasus korupsi di LCC ini pernah diusut Kejati NTB. Waktu itu, mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopiandi dan mantan Manager Keuangan PT Tripat Abdurrazak ditetapkan tersangka dan telah diadili. Di pengadilan, keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian negara.

Lalu Azril Sopandi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu juga ia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 891 juta subsider 2 tahun penjara.

Sementara, Abdurrazak divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Abdurrazak juga turut dibebankan membayar uang pengganti senilai Rp 235 juta subsider satu tahun penjara.

Jaksa Lanjutkan Penahanan Para Tersangka

Jaksa Kejari Mataram melanjutkan penahanan Zaini. Dia kembali ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah. "Pak Zaini Arony kami tahan di Rutan Praya, Lombok Tengah," ujar Kasipidsus Kejari Mataram Mardiyono, Kamis.

Jaksa turut melanjutkan penahan terhadap tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha. Untuk Isabel Tanihaha, Mardiyono berujar, penahanannya dilanjutkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Mataram.

"Untuk dua orang (tersangka) Isabel Tanihaha dan Zaini Arony pada tahap penuntutan ini kita tahan selama 20 hari ke depan," katanya.

Satu tersangka lagi dalam kasus ini Lalu Azril Sopiandi, selaku mantan Direktur PT PT Patut Patuh Patju (Tripat). Untuk Azril sendiri, jaksa tidak melanjutkan penahanannya karena masih berstatus terpidana.

"Sedangkan untuk Pak Azril tidak kita lakukan penahanan, karena yang bersangkutan masih berstatus narapidana. Masih tetap di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat," ucap dia.

Disebutkan, penahanan terpisah para tersangka dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Untuk kepentingan pembuktian, seperti itu," sebutnya.

Penahanan yang dilakukan, lanjutnya, setelah jaksa penuntut menerima pelimpahan para tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejati NTB. "Iya, hari ini pelaksanaan tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) atas tiga tersangka, yaitu tersangka Isabel Tanihaha, Zaini Arony dan Lalu Azil Sopiandi," tandas Mardiyono.

Video: Kejari Geledah Kantor PMI Lubuklinggau soal Kasus Pengelolaan Darah

Video: Kejari Geledah Kantor PMI Lubuklinggau soal Kasus Pengelolaan Darah

Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset belum dibahas DPR RI meski Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan dukungan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo sudah berkomunikasi dengan ketua umum partai politik terkait RUU Perampasan Aset.

"Saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh Ketua-Ketua Umum Partai Politik," kata Supratman kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Supratman belum memastikan apakah nantinya RUU Perampasan Aset bakal jadi inisiatif DPR atau pemerintah. Namun, pihaknya mendukung RUU itu masuk dalam pembahasan.

"Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan prolegnas yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR. Jadi ini pilihan-pilihan, nanti kita lihat," ujarnya.

Kini Kemenkum terus memantau perkembangan soal RUU tersebut. Bahkan Menkum memerintahkan jajarannya untuk berkomunikasi dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR untuk memasukkan RUU tersebut ke Prolegnas.

"Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-Undangan yang bertanggung jawab yang mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di Parlemen," ungkap Supratman.

Simak juga Video Mensesneg: Prabowo Pilih Komunikasi ke DPR Soal RUU Perampasan Aset

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kebebasan berpendapat hingga unjuk rasa di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh negara. Namun, pakar menilai pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban dan tanggung jawab sosial.

Guru Besar UNISMA Malang Prof. Dr. H. Maskuri mengatakan hal tersebut tertuang dalam aturan hukum di Indonesia. Namun, tak boleh mengganggu masyarakat yang tak ikut dalam kepentingan yang disampaikan.

"Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban umum kita ingat ada Undang-undang nomor 6 tahun 1998. Di sana pada pasal 6 bahwa masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum menjaga masyarakat dan menjaga negara," kata Maskuri dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Maka dari itu, apabila memiliki berbagai macam aspirasi yang positif untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, ia menganjurkan untuk menyalurkan melalui saluran yang ada. Di antaranya melalui DPRD, DPR RI, hingga sejumlah pihak terkait.

"Supaya bisa bersama-sama mencari sebuah solusi timbang kita berada di jalanan yang tentu akan mengganggu ketertiban masyarakat umum, mengganggu perekonomian, mengganggu keamanan, dan mengganggu kenyamanan masyarakat," ujarnya.

Mantan Rektor UNISMA 2015-2024 itu mengungkapkan menyampaikan pendapat di muka umum itu disertai dengan kewajiban tentang tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warga negara yang lain. Menurutnya, menyampaikan pendapat di muka umum juga harus memperhatikan hak orang lain supaya tidak mengganggu dan tidak melanggar hak orang lain.

"Insya Allah, dengan kita saling memahami dan saling mengerti satu sama lain semuanya akan bisa tertib dan bisa saling menghormati serta menghargai satu sama lain demi tegaknya dan demi keamanan serta kemajuan bangsa dan negara," tutup dia.

Video: Aksi Polisi Kejar Remaja Gangster Bersenjata Tajam di Surabaya

Video: Aksi Polisi Kejar Remaja Gangster Bersenjata Tajam di Surabaya

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa menarik di bidang Hukum terjadi di sepanjang Minggu (11/5). Dari mulai penangguhan penahanan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga pengantin dibacok jelang nikah.

Rangkaian berita tersebut telah dirangkum oleh ANTARA.

1. Ketua Komisi III DPR ajukan penangguhan penahanan mahasiswi ITB

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengajukan jaminan penangguhan penahanan seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang ditangkap polisi karena unggahan meme menyangkut kepala negara di media sosial.

Dia yakin bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merupakan sosok yang bijak dalam menanggapi kasus yang menjerat mahasiswi berinisial SS tersebut.

Baca di sini

2. Barantin tegaskan pentingnya penegakan hukum lindungi SDA hayati

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat M Panggabean menegaskan pentingnya penegakan hukum karantina demi melindungi sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit lintas batas wilayah.

"Masa depan karantina yang kuat bergantung pada penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran operasional," kata Sahat dalam Workshop Penegakan Hukum Barantin di Depok, Jawa Barat sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu.

Baca di sini

3. Kemenhut bantah temuan ganja di dalam kawasan TN Kerinci Seblat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membantah informasi yang beredar mengenai penemuan 19 batang ganja di Desa Sungai Dalam Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, berada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Minggu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) Haidir menjelaskan bahwa lokasi penemuan tanaman ganja tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL), bukan berada di wilayah Gunung Kerinci dan tidak masuk dalam kawasan TNKS.

Baca di sini

4. 142 preman ditangkap dalam operasi di kawasan industri Bandung

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung menangkap sebanyak 142 orang dalam operasi penertiban premanisme yang digelar di kawasan industri Kahatex Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan operasi tersebut digelar sebagai bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan menyusul adanya laporan masyarakat mengenai maraknya aksi premanisme.

Baca di sini

5.Seorang pengantin pria di Palembang diserang dan dibacok jelang akad nikah

Palembang (ANTARA) - Seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan, nyaris meregang nyawa setelah dibacok dan diancam ditembak oleh orang tak dikenal sesaat menjelang acara akad nikahnya pada Minggu.

Informasi yang dihimpun, kejadian berawal saat pengantin pria bernama Ahmad Anda (31) bersama keluarganya tiba di lokasi akad nikah dan resepsi pernikahannya dengan calon pengantin perempuan Parida menggunakan mobil di Jalan Panca Usaha, Palembang.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengemukakan bahwa penanganan tawuran di Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, namun harus menyasar akar masalah berupa pengangguran, minimnya ruang ekspresi dan lemahnya literasi digital.

"Data BPS 2023 menunjukkan 15,5 persen pemuda Jakarta berstatus NEET, yaitu tidak bekerja, tidak sekolah dan tidak mendapat pelatihan. Ini bom waktu sosial yang memicu frustrasi," kata Kevin di Jakarta, Jumat.

Karena itu, dia berharap Pemprov DKI Jakarta mengubah 42 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang terbengkalai menjadi "Youth Creative Hub", tempat mereka bisa belajar vokasi, pemasaran digital (digital marketing) atau bahkan mengembangkan UMKM.

Kevin juga menyoroti temuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa 1.200 konten provokasi tawuran di media sosial pada 2023 berasal dari Jakarta, dengan 60 persen di antaranya diunggah oleh anak di bawah umur.

Data tersebut menjadi bukti literasi digital masih darurat. Karena itu, dia mendesak kolaborasi dengan platform media sosial untuk mempercepat penghapusan konten berbahaya dari 12 jam menjadi maksimal tiga jam.

Di sisi lain, program seperti Siber Patriot yang sukses turunkan perundungan siber di 50 sekolah harus diperluas ke 200 sekolah. "Terutama di Jakarta Timur yang menjadi episentrum tawuran," ujarnya.

Mengacu pada keberhasilan Program Sabilulungan di Bandung yang berhasil menekan tawuran hingga 40 persen dalam dua tahun, Kevin menyarankan Pemprov DKI mengadopsi model serupa dengan menggabungkan seni, olahraga dan kewirausahaan.

Ia mengatakan anggaran Rp2,3 triliun di APBD 2024 untuk pemberdayaan pemuda harus dioptimalkan. Contohnya, memperkuat sinergi dengan 170 kelurahan rawan tawuran melalui patroli preventif dan pendataan kelompok rentan berbasis RT/RW.

"Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu melibatkan karang taruna, tokoh agama dan orang tua," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya menyatakan bahwa pengurus dan manajemen BUMN tidak kebal hukum sehingga aparat penegak hukum tetap menindaklanjuti jika ada laporan penyimpangan atau pelanggaran hukum.

Asep di Cibinong, Kamis, menjelaskan bahwa direksi, komisaris, dan pengawas BUMN tetap bisa kena delik tindak pidana korupsi jika melakukan penyimpangan atas uang negara yang mereka kelola.

Uang negara yang diberikan kepada PLN dan Pertamina sebagai subsidi untuk rakyat, misalnya, tetapi mereka melakukan penyimpangan atas uang negara itu, mereka bisa kena delik tipikor.

Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jabar V (Kabupaten Bogor) itu menyatakan bahwa pengurus dan manajemen BUMN yang tidak mengelola uang negara secara langsung tetap bisa kena delik pidana jika melanggar prinsip-prinsip business judgement rule.

Prinsip ini, kata dia, menuntut agar direksi dan komisaris BUMN dalam mengambil keputusan dan kebijakannya harus diambil dengan iktikad baik untuk kemajuan perusahaan, berhati-hati, dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan.

Jika BUMN tersebut mengalami kerugian karena melanggar prinsip-prinsip tersebut, lanjut dia, direksi, komisaris, dan pengawas BUMN tersebut bisa kena delik hukum juga.

"Kejaksaan dan kepolisian bisa saja menindaklanjuti temuannya, dan Kementerian BUMN, DPR, dan siapa pun bisa melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum," kata Asep.

Pewarta: M. Fikri Setiawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, membantah anggapan salah satu pasal di Undang-Undang BUMN kontradiktif dengan aturan di peraturan yang lain. Andre menyebut direksi BUMN tak kebal hukum.

"Jadi gini. Intinya apa? Memang direksi BUMN ya, jadi direksi BUMN tidak kebal hukum. Kalau ada pelanggaran pidana dan juga korupsi tentu aparat hukum bisa memprosesnya. Jadi itu yang perlu dipahami. Itu satu," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Andre mengatakan pernyataan tersebut juga mengacu pada ucapan Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Andre menyebut pada UU BUMN juga mengatur kekayaan negara yang dipisahkan.

"Nah yang kedua, adalah bahwa sekarang di UU BUMN itu ada kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi aset BUMN ini kan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga menganut business judgement rules," ujar Andre.

Legislator Gerindra ini mengatakan konsep business judgement rules tersebut mengharuskan BUMN membuktikan tak adanya kelalaian atau kesengajaan. Andre menegaskan jajaran BUMN bisa diproses jika terlibat korupsi.

"Sehingga mereka kalau merugikan negara wajib membuktikan bahwa tidak ada unsur kelalaian dan unsur kesengajaan. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, tentu mereka diproses secara hukum," ujar Andre.

"Jadi tidak benar bahwa BUMN, Direksi BUMN, Komisaris BUMN kebal hukum. Mereka bisa diproses secara hukum kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi," tambahnya.

Ia menyebut BUMN juga masih menerima dana dari APBN. Andre menegaskan jika ditemukan adanya kerugian negara di sana, maka harus diusut.

"Jadi, nggak bener bahwa direksi BUMN itu kebal hukum atau nggak bisa diproses aparat penegak hukum. Kalau merugikan negara pasti diproses dong," ungkapnya.

Diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto buka suara soal polemik salah satu pasal di Undang-Undang (UU) BBM yang mengatur direksi BUMN bukan penyelenggara negara. Setyo mengatakan bunyi pasal itu kontradiktif dengan aturan di peraturan lain.

Simak Video 'Demokrat soal Direksi BUMN Masih Bisa Dipidana: Tak Ada Kebal Hukum':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai menyampaikan pihaknya belum menerima permintaan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dia mengungkapkan Kementerian HAM sempat berkoordinasi dengan pihaknya untuk mencari jalan terbaik penyelesaian persoalan tersebut.

"Kami belum memutuskan hal tersebut (pembentukan TGPF) karena belum ada permintaan untuk keterlibatan Komnas HAM. Bila ada permintaan, tentunya akan diputuskan oleh pimpinan apakah akan terlibat atau tidak. Namun beberapa waktu lalu, Kementerian HAM juga sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk mencari solusi terbaik guna penyelesaian kasus ini," kata Semendawai saat dihubungi, Kamis (7/5/2025).

Dia mengatakan temuan Kementerian HAM sama dengan hasil investigasi yang pernah dilakukan Komnas HAM pada 1997 lalu. Dia menyebut pemerintah serta penegak hukum bertanggung jawab menyelesaikan dugan eksploitasi tersebut.

"Temuan tersebut memperkuat temuan hasil investigasi Komnas HAM di tahun 1997. Namun saat ini yang dibutuhkan korban adalah penyelesaian permasalahan yang mereka adukan. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab OCI, Pemerintah dan Penegak Hukum untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas masing-masing," ujarnya.

Lebih lanjut Semendawai mengatakan salah satu opsi penyelesaian melalui pendekatan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembuktian Komnas HAM. Namun, katanya, opsi tersebut sulit dilaksanakan.

"Itu salah satu opsi yang coba didalami oleh Kementerian HAM. Untuk mereka telah mengundang ahli untuk meminta masukan terkait peluang penyelesaian menggunakan opsi tersebut. Namun menurut ahli yang di undang KemenHAM, opsi ini tidak bisa dilaksanakan. Untuk pastinya silahkan ditanyakan ke Kementerian HAM," imbuhnya.

Sebelumnya, KemenHAM menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). KemenHAM menduga adanya pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus ini.

Pertama, yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan.

Kemudian, ada dugaan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan. Ada pula dugaan kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern.

Ada empat rekomendasi yang disampaikan KemHAM terkait persoalan tersebut. Rekomendasi yang pertama, Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi juga diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekspose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.

Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

Rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepada kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

'Lihat juga Video: KemenHAM Nilai Kasus Sirkus OCI Bisa Masuk Pelanggaran HAM Berat'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Rancangan KUHAP harus menjadi alat reformasi dan refleksi karakter hukum bangsa Indonesia.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang bermartabat, adil, dan berintegritas.

"Jika kita ingin penegakan hukum yang bermartabat dan berintegritas, maka semua lembaga penegak hukum harus satu sistem, memiliki pedoman yang sama, serta menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia," ujar Prof Nyoman kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

Lebih jauh Prof Nyoman menyatakan bahwa penyusunan Rancangan KUHAP harus mampu merespons perkembangan zaman dan tantangan global yang kian kompleks.

"KUHAP yang sedang dirancang ini harus menjadi jawaban atas kebutuhan zaman. Reformasi hukum acara pidana wajib mempertimbangkan dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta tantangan global yang terus berubah," ungkapnya.

Prof Nyoman menilai pembaruan hukum acara pidana melalui RKUHAP menjadi momentum krusial untuk mengoptimalkan kinerja lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian.

Dalam naskah RKUHAP, telah tersirat pengaturan yang lebih tegas dan jelas terkait pembagian kewenangan pra-penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan, terutama yang menjadi ranah utama Polri.

Menurut Prof Nyoman hal ini akan menjadi tantangan besar bagi institusi Polri. Karena Rancangan KUHAP mengharuskan polisi menempatkan diri secara profesional dan memainkan peran strategis dalam penegakan hukum yang menjunjung tinggi HAM dan kepastian hukum.

"Kewenangan dalam tahap investigasi, penyidikan, hingga pro justisia harus dilaksanakan dengan tanggung jawab yang tinggi," ujarnya.

Sementara dalam proses penyelidikan harus transparan dan akuntabel, termasuk dengan kewajiban memasang CCTV untuk menjamin perlindungan tersangka maupun terdakwa.

Hal ini merupakan wujud nyata implementasi prinsip due process of law yang semakin diperkuat dalam sistem hukum nasional.

"Polri harus mempersiapkan diri menghadapi regulasi baru yang akan diundangkan. Ketika KUHAP disahkan dan diberlakukan secara nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 sebagai dasar hukum nasional, maka profesionalisme, integritas, dan hati nurani harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi penegakan hukum," jelasnya.

Prof Nyoman juga menyoroti pentingnya pemahaman dan pembagian peran yang jelas dalam setiap tahapan penanganan perkara pidana, terutama terkait peran penyidik dan penyelidik.

Hal ini bertujuan agar proses hukum berjalan secara efektif dan tidak tumpang tindih antar institusi.

"Rancangan KUHAP harus menjadi refleksi karakter hukum kita. Pembaruan ini adalah peluang emas untuk membangun sistem hukum acara pidana yang modern, terintegrasi, dan berakar pada nilai-nilai keadilan sosial," pungkasnya.

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja