Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan pendampingan terhadap 3 korban pemerkosaan oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unpad, Dokter Priguna Anugerah P di RSHS Bandung. Ketiganya dapat perlindungan LPSK.

Dilansir detikJabar, Senin (12/5/2025), keputusan ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025 lalu. Dalam kasus ini, seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan bagi tiga terlindung yakni tiga orang berstatus hukum sebagai saksi korban. Bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

"Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban FH juga mendapat layanan perhitungan restitusi, korban N mendapat pemenuhan hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus dan korban F mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi," kata Nurherwati dalam keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Minggu (11/5).

Dalam penanganan kasus ini, LPSK telah melakukan langkah proaktif dengan melakukan penjangkauan korban pada 10 April 2025. LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Dia mengungkap kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya. Menurutnya, hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/fas)

Bandung -

Tiga orang korban pemerkosaan oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) Dokter Priguna Anugerah P alias PAP di RSHS Bandung mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK juga memberikan pendampingan terhadap empat saksi dalam kasus ini. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025 lalu.

Dalam kasus ini, seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, bagi tiga terlindung yakni tiga orang berstatus hukum sebagai saksi korban. Bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

"Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban FH juga mendapat layanan perhitungan restitusi, korban N mendapat pemenuhan hak atas Informasi berupa perkembangan penanganan kasus dan korban F mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi," kata Nurherwati dalam keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Minggu (11/5/2025).

Dalam penanganan kasus ini, LPSK telah melakukan langkah proaktif dengan melakukan penjangkauan korban pada 10 April 2025. LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Dia mengungkapkan, kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

"Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter dimana masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual," ungkapnya.

Nurherwati menerangkan, hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang. Dia juga menegaskan, perlunya setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

"Salah satu yang dapat dilakukan dengan menelusuri seseorang apakah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau tidak," pungkasnya.

(wip/dir)

Para korban juga telah menyerahkan sejumlah dokumen berupa kronologi dan bukti kepada penyidik, dan perkara kini masuk tahap penyidikan

Bandung (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan korban kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan satu dokter obgyn di Kabupaten Garut, telah dijangkau dan beberapa diantaranya telah masuk tahap penelaahan.

Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK M Ramdan menegaskan kegiatan proaktif merupakan bagian dari mandat LPSK untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan menyeluruh pada setiap tahapan proses hukum.

"Kegiatan proaktif ini sudah dimulai sejak pertengahan April 2025. Saat ini, LPSK sudah menerima satu permohonan dari korban dan masuk tahap penelaahan," kata Ramdan dalam keterangan di Bandung, Sabtu.

Dari hasil penelaahan, kata Ramdan, terdata ada lima korban yang mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum dokter obgyn di Garut itu. Dua korban saat ini telah mendapat pendampingan dari UPTD PPA Kabupaten Garut.

"Para korban juga telah menyerahkan sejumlah dokumen berupa kronologi dan bukti kepada penyidik, dan perkara kini masuk tahap penyidikan," ucapnya.

Ramdan menjelaskan sebagai bagian pemetaan awal, tim LPSK melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Garut, UPTD PPA Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat hingga penasihat hukum salah satu korban.

Dalam proses penjangkauan, lanjut dia, LPSK memberikan formulir permohonan perlindungan kepada korban melalui penasihat hukum dan memberikan penjelasan terkait hak-hak korban atas keamanan, termasuk bantuan medis, psikologis, dan pendampingan selama proses hukum.

Ramdan menerangkan pendekatan proaktif dilakukan untuk memastikan korban tidak dibiarkan berjuang sendiri. Terlebih lagi, banyak dari mereka menghadapi permasalahan kesehatan, keterbatasan mobilitas, dan tekanan psikologis akibat trauma dari kejadian yang menimpa.

Kehadiran LPSK untuk menutup celah perlindungan dan mendekatkan layanan langsung kepada korban agar hak-hak mereka tidak terabaikan di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada korban yang dibiarkan berjuang sendiri," ujar Ramdan.

Ramdan juga menggarisbawahi pentingnya memberikan pelayanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Korban tidak hanya mendapat perlindungan hukum, tetapi juga pendampingan medis dan psikologis serta pendampingan saat memberikan kesaksian di persidangan.

Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan korban berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikologis sehingga korban dapat pulih secara fisik, mental, dan sosial setelah trauma.

"LPSK menekankan urgensi negara hadir bagi korban, terutama mengingat korban dalam kondisi mengandung," katanya.

LPSK, lanjut Ramdan, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual. Dalam kasus ini, LPSK akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Garut, UPTD PPA Provinsi Jawa Barat, penyidik PPA Polres Garut, penasihat hukum korban, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta rumah sakit tempat pelaku praktik.

"LPSK mendorong semua pihak agar menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, cepat, dan empatik," ucapnya.

Diketahui, kasus ini mencuat setelah sejumlah pasien melaporkan dugaan tindakan kekerasan seksual saat menjalani pemeriksaan USG di klinik tempat dokter obgyn berinisial MSF praktik.

Salah satu korban menyebutkan bahwa tindakan pelecehan terjadi dalam tiga kali kunjungan, di mana pelaku memanfaatkan pemeriksaan kehamilan sebagai modus untuk melakukan perabaan tanpa persetujuan.

Pelaku juga menawarkan layanan USG gratis sebagai bentuk rayuan untuk menarik pasien datang kembali. Saat ini, Polres Garut telah menaikkan status kasus ke tahap penyidikan dan menetapkan MSF sebagai tersangka dan ditahan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Rombongan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Jawa Barat berkunjung ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PP) Ditreskrimum Polda Jabar untuk mengecek kondisi kesehatan tersangka pemerkosaan Priguna Anugerah P.

Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah mengatakan, selain untuk mengecek kondisi kesehatan Priguna, kedatangannya ke Mapolda Jabar untuk memastikan hak-hak Priguna sebagai tersangka.

"Menurut kami, dari aspek hak asasi manusianya, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, bagaimana perlakuan yang diterima oleh pihak yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita ingin memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dipenuhi dalam proses penegakan hukum," kata Hasbullah kepada awak media, Rabu (23/4/2025).

Menurut Hasbullah, tak hanya di Bandung, kejadian serupa juga terjadi di Garut, Depok hingga Malang dan hal ini menjadi fenomena yang cukup menyedot perhatian publik karena dilakukan oleh dokter.

"Kami dari Kementerian HAM, sesuai arahan Pak Menteri, Pak Natalius, diperintahkan untuk ikut mengawal kasus ini agar bisa menghasilkan rekomendasi perbaikan. Jangan sampai ini terus terulang, karena ini menyangkut kehidupan banyak orang. Profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, dan karena itu kita tidak bisa melihat ini dari satu sisi saja," ungkap Hasbullah.

Hasbullah menuturkan, kedatangannya ke Mapolda Jabar untuk memastikan jika Priguna tidak mendapatkan kekerasan selama di tahanan.

"Ada standar perlakuan yang harus tetap dijaga. Seorang tersangka tetap harus dilindungi hak-haknya. Misalnya, tidak boleh ada kekerasan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, hak untuk didampingi kuasa hukum, dan proses hukum yang cepat dan adil," tuturnya.

Hasbullah memastikan kesehatan Priguna selama ditahan baik, dan pihaknya juga sudah leluasa berbincang dengan Priguna.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan keluarganya. Alhamdulillah, menurut informasi yang kami terima, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan secara profesional sejauh ini. Itu yang penting untuk dipastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur terhadap tersangka," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi pemerkosaan yang dilakukan pelaku terjadi pada Tanggal 10, 16 Maret di waktu sore hari dan Tanggal 18 Maret di waktu malam hari. Lokasi kejadian seluruhnya dilakukan di satu ruangan yang sama di Lantai 7 Gedung MCHC, RSHS Bandung.

(wip/yum)

MALANG, iNews.id - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang Raya menyerahkan proses hukum dugaan pelecehan seksual oleh oknum dokter rumah sakit swasta ke polisi. Proses penyelidikan masih dilaksanakan tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Malang Kota atas laporan dua korban berinisial QAR (31) dan ADE (30).

Ketua IDI Malang Raya Dokter Sasmojo Widito mengatakan, setiap anggota IDI terikat tiga norma dalam menjalankan tugas dan sumpah. Ketiga norma itu yakni norma etika profesi, norma disiplin profesi dan norma hukum.

Setiap calon dokter dan dokter sudah dibekali dengan pembekalan selama proses pendidikan. Baik di jenjang akademis dan dilanjutkan pembekalan profesi di puskesmas, rumah sakit jejaring, rumah sakit pendidikan utama dan wahana pendidikan profesi dokter lainnya di seluruh Indonesia.

"Kejadian akhir-akhir ini yang melibatkan beberapa di antara sejawat, kegagalan para sejawat dalam berperilaku profesional, sekaligus kegagalan pembimbingan oleh beberapa role model," ujar Sasmojo Widito, Rabu (23/4/2025).

Dia menegaskan, bila ada anggota IDI Malang Raya yang diduga tersangkut kasus pelanggaran norma hukum, prosesnya diselesaikan sebagaimana peraturan yang ada di negara ini. Dalam kasus ini, oknum dokter berinsial AYP yang merupakan dokter umum di Rumah Sakit (RS) Persada diduga melecehkan dua pasien.

"Untuk para sejawat yang diduga dan atau dilaporkan melanggar norma, baik norma etika profesi, norma disiplin profesi, norma hukum, pelanggaran kompetensi dan kewenangan, maka pengelolaan kasusnya mengikuti regulasi yang berlaku di negara kita, dengan melibatkan yang berwenang sesuai bidangnya," katanya.

Di sisi lain, Supervisor Humas Persada Hospital Sylvia Kitty Simanungkalit mengungkapkan, pihak rumah sakit telah menginvestigasi internal dan sidang kode etik usai dugaan pelecehan seksual mencuat ke publik. Oknum dokter AYP juga sudah dimintai keterangan tim etik rumah sakit dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke ranah hukum.

"Kami berkoordinasi dan mendukung sepenuhnya polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Kami percaya proses hukum adalah mekanisme yang tepat mencapai keadilan," ujar Kitty Simanungkalit.

RS Persada ditegaskan Kitty, tetap berkomitmen kepada penegakkan kode etik dan kenyamanan pasien serta menindak tegas siapa pun yang ada dalam lingkungan rumah sakit yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Terhadap pelanggaran kode etik kami menolak dengan tegas segala bentuk tindakan pelanggaran etika terhadap pasien, maupun siapa pun dalam lingkungan rumah sakit," ucap Kitty.

Sejauh ini hingga Rabu ini, polisi masih menyelidiki dugaan pelecehan seksual oknum dokter AYP terhadap dua pasien QAR (31) dan ADE (30).

"Terbaru berkaitan dugaan pelecehan seksual yang di salah satu rumah sakit swasta, kemarin sekitar pukul 11.30 WIB, ada satu orang perempuan lagi berinisial ADE yang membuat laporan," kata Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Yudi Risdiyanto.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Muhammad Azwindar Eka Satria (39), dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Universitas Indonesia (UI) yang diduga merekam seorang mahasiswi mandi di Jakarta Pusat, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Begini potretnya berbaju tahanan.

Tersangka Azwindar ditampilkan dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025). Saat ditampilkan, Azwindar sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol.

Azwindar pun terlihat hanya bisa tertunduk lesu saat diminta berdiri di tengah-tengah saat konferensi pers berlangsung. Wajahnya ditutup dengan menggunakan masker berwarna hitam.

Dokter PPDS Jadi Tersangka

Seperti diketahui, Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap seorang dokter PPDS UI yang diduga merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi. Polisi telah menetapkan tersangka dan menahan pelaku.

"Selanjutnya melaksanakan gelar perkara dan terhadap terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan mulai tanggal 17 April 2025," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro ketika dihubungi, Jumat (18/4).

Dokter PPDS cabul itu dijerat dengan UU Pornografi. Dia terancam 12 tahun penjara.

"Terhadap tersangka diterapkan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 35 jo Pasal 9 UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun," kata dia.

Sebelumnya, korban melaporkan kejadian itu pada Selasa (15/4). Polisi kemudian memeriksa empat orang saksi hingga mengamankan pelaku.

Pihak UI Buka Suara

Universitas Indonesia (UI) buka suara terkait penangkapan dokter PPDS. UI prihatin dan menyesalkan adanya laporan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa UI.

"Terkait kasus ini, UI sangat prihatin dan menyesalkan adanya laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa kami," kata Direktur Humas UI Prof Arie saat dihubungi wartawan, Jumat (18/4).

Arie mengatakan kasus ini menjadi hal yang serius dan harus segera ditindaklanjuti.

"Ini adalah hal serius dan harus segera ditindaklanjuti," imbuh Arie.

(mea/mea)

MALANG - Fenomena kekerasan seksual oleh oknum dokter ke pasien rumah sakit saat ini marak terjadi. Tercatat dalam dua pekan terakhir setidaknya ada beberapa kasus dugaan pelecehan seksual melibatkan oknum dokter, mulai dari di Bandung, Garut, hingga di Malang.

Pakar hukum pidana Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi menyoroti maraknya kasus kekerasan melibatkan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) itu yang dinilai sebagai fenomena ?gunung es?. Hal ini dikarenakan lemahnya sistem pencegahan kekerasan di suatu lingkungan tertentu.

?Ini adalah puncak dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan kelainan seksual. Kuncinya ada pada sistem pencegahan,? ucap Fachrizal Afandi, Sabtu (19/4/2025).

Fachrizal mengungkapkan, bahwa meskipun beberapa kampus telah membentuk satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) setelah disahkannya Undang-Undang TPKS pada 2022, namun efektivitasnya masih perlu dievaluasi.



Dia menilai munculnya kasus ini ke publik merupakan sinyal bahwa satgas tersebut belum berjalan optimal.

?Satgas-satgas ini belum bisa efektif, maka perlu ada evaluasi dan penguatan. Namun, hadirnya UU TPKS dan satgas ini juga menumbuhkan keberanian korban untuk speak up, dan ini tren yang positif,? terangnya.

Ia juga menyebut bahwa kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini telah lama terjadi dan bersifat laten. Tetapi, kini korban mulai lebih berani melapor melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

Menurutnya, meningkatnya jumlah korban yang berani bicara menunjukkan bahwa budaya patriarki masih menjadi akar persoalan yang harus dibenahi secara sistemik.

Dirinya juga menyoroti pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat bagi dokter dan calon dokter ke depannya, terutama dalam konteks dunia medis.

?Jangan sampai dokter dan calon dokter menyalahgunakan akses terhadap obat-obatan, untuk melakukan tindakan serupa di masa mendatang,? tegasnya.

Sebagai informasi beberapa kasus asusila melibatkan dokter muncul dalam dua pekan terakhir.

Kasus pertama diawali di RS Hasan Sadikin Bandung, yang dilakukan oknum dokter PPDS Anestesi Unpad yang memperkosa tiga orang, di mana dua di antaranya pasien dan satu keluarga pasien.

Belum lama muncul kasus dugaan asusila yang dilakukan oknum dokter kandungan di Garut berinisial MSF, dengan modus USG gratis oleh terduga pelaku.

Praktek tersebut terbongkar ketika ada bukti rekaman pengawas kamera CCTV yang dipasang di ruang pemeriksaan. Dokter itu pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Garut.

Kasus ketiga muncul di Kota Malang, dimana aksi pelecehan seksual kepada pasien wanita cantik berinisial QAR (31) asal Bandung. Korban bersuara di media sosial (medsos) mengaku menjadi pelecehan seksual dengan modus pemeriksaan kesehatan oleh dokter jaga berinisial AYP di rumah sakit swasta.

Korban menerima pelecehan seksual dengan disentuh sekitar organ sensitifnya berdalih pemeriksaan kesehatan. Tak hanya itu, dalam keadaan telanjang dada pasien perempuan itu diduga merasa difoto oleh oknum dokter ketika ia dirawat inap pada 27 September 2022 lalu.

Terbaru dokter PPDS Universitas Indonesia (UI) ditetapkan sebagai tersangka karena mengintip dan merekam mahasiswi yang sedang mandi di sebuah indekos pada kawasan Cempaka Putih, Jakarta.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa hingga polisi menetapkan seorang dokter spesialis kandungan sebagai tersangka dalam kasus perbuatan asusila terhadap pasiennya di Kabupaten Garut.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Ganjar Pranowo hadiri sidang Hasto Kristiyanto untuk beri dukungan

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan perintangan penyidikan pada kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tiba di Ruang Sidang Hatta Ali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, pukul 09.30 WIB, mengenakan pakaian serba hitam, tak lama setelah Hasto memasuki ruangan yang sama untuk menunggu jalannya persidangan.

"Kami selalu mendukung. Semangat untuk Mas Hasto agar bisa menghadapi ini dengan lancar dan tegar," kata Ganjar.

Baca selengkapnya di sini.

2. Wali Kota Banda Aceh ancam cabut izin usaha yang langgar syariat Islam

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menegaskan akan mencabut izin pelaku usaha di Ibu Kota Provinsi Aceh yang diduga menyediakan tempat untuk pelanggaran Syariat Islam.

“Kita akan meningkatkan pengawasan dan penegasan. Jadi, kalau ini terus berulang, kita cabut izin usaha,” kata Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi temuan praktik prostistusi serta menjaring puluhan muda-mudi nonmahram yang melakukan khalwat dan berpesta narkoba di beberapa hotel di Banda Aceh dalam operasi penegakan syariat yang dipimpin langsung olehnya dalam tiga hari berturut-turut, yakni 15-17 April.

Baca selengkapnya di sini.

3. KPK: Penggeledahan di Situbondo terkait kasus dana hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa penggeledahan rumah di Kabupaten Situbondo pada Rabu (16/4), berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Dana hibah Jatim,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Adapun rumah yang digeledah merupakan milik Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Srikandi Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Yesi Rahmatillah.

Baca selengkapnya di sini.

4. Karutan Pekanbaru dibebastugaskan terkait video napi dugem di sel

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Permasyarakatan Provinsi Riau membebastugaskan Kepala Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru atau Sialang Bungkuk serta kepala pengamanan rutan (KPR) terkait video dugaan narapidana dugem di dalam sel.

Kepala Kanwil Ditjen PAS Riau, Maizar di Pekanbaru, Kamis mengatakan yang bersangkutan dibebastugaskan untuk diperiksa. Selanjutnya pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk menggantikan yakni Kepala Bidang Pengamanan Kanwil Kemenkumham Riau, Nimrot Sihotang.

“Kami sudah tarik sementara kepala rutan dan KPR-nya untuk diperiksa lebih lanjut di kantor wilayah,” katanya.

Baca selengkapnya di sini.

5. Polisi tetapkan dokter tersangka kasus asusila pada pasien di Garut

Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan seorang dokter spesialis kandungan sebagai tersangka dalam kasus perbuatan asusila terhadap pasiennya di wilayah Kabupaten Garut, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara sesuai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

"Ini merupakan pasal yang kita tetapkan kepada tersangka dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda Rp300 juta," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Hendra Rochmawan saat jumpa pers pengungkapan kasus seorang dokter melakukan perbuatan asusila di Markas Polres Garut, Kamis.

Ia menyebutkan, penyidik menjerat tersangka inisial MSF (33) warga Kota Bandung dengan pasal yang diterapkan yakni Pasal 6 B dan C dan atau Pasal 15 Ayat 1 Huruf B UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan jajarannya untuk memeriksa informasi kasus dugaan pelecehan seksual dokter kandungan M Syafril Firdaus terhadap pasien saat melakukan USG di Garut, Jawa Barat. Pigai mengaku baru mendapat informasi kekerasan seksual dokter tersebut.

Untuk itu, ia memerintahkan jajarannya memeriksa kasus tersebut. "Ya ini informasi yang bagus untuk saya supaya saya perintahkan staf saya turun lagi dari Bandung ke Garut," ujar Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Sekadar informasi, dokter kandungan bernama M Syafril Firdaus, diduga melakukan tindakan tidak senonoh saat melakukan USG terhadap ibu hamil. Aksi seorang dokter tersebut terlihat jelas dari kamera CCTV yang ada di dalam ruangan.

Aksi dokter mesum ini dibenarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut bahwa sang dokter yang bernama dr Syafril alias dr Iril pernah berdinas di rumah sakit pemerintah. Namun sejak 2024 akhir, kontraknya telah dihentikan dan tidak lagi bekerja di pemerintah.

Mengenai beredarnya video tersebut, Dinas Kesehatan akan memeriksa lebih lanjut kebenaran video yang beredar. Hal ini karena pada 2024 juga ada laporan terkait aksi dokter tersebut, yang melakulan aksi cabulnya.

"Kita periksa lagi apakah video yang beredar itu kasus baru atau yang telah lampau," kata Kadinkes Kabupaten Garut Leli Yuliani.

"Tapi sejak 2024 akhir, sang dokter sudah tidak bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah," lanjutnya.

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta hukum ditegakkan secara tegas dalam kasus kekerasan seksual oleh oknum dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat, demi membangun kepercayaan.

"Saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah kita harus membangun kembali kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran. Sehingga hukumannya harus tegas," kata Dedi di Bandung, Sabtu.

Dia menyampaikan hal tersebut terkait dengan pernyataan kuasa hukum pelaku yang menyebut telah ada perjanjian damai dengan pihak korban, Menurut Dedi, seharusnya kasus ini dipahami bukan hanya soal perdamaian, melainkan soal penciptaan kondisi agar hal serupa tidak terulang.

"Dalam kasus ini, bukan damai yang jadi inti persoalan. Intinya, kita harus memberikan hukuman tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi universitas dan rumah sakit harus dipulihkan," ujarnya.

Dedi menyebut dampak dari kasus tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap universitas tempat bernaung pelaku dan rumah sakit tempat praktiknya.

Menurutnya, saat ini kepercayaan terhadap kedua institusi itu sedang dipertaruhkan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada tindakan tegas dan keputusan cepat.

"Jadi hukumannya harus tegas dan keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya harus segera diambil. Karena apa? Karena itu soal kepercayaan,” ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya evaluasi dalam proses rekrutmen calon mahasiswa kedokteran. Ia secara terbuka mengkritisi sistem seleksi yang selama ini berjalan.

"Jujur saja, hari ini yang masuk kedokteran itu yang punya uang. Pintar saja tidak cukup," tuturnya.

Sebelumnya, Polda Jabar menahan seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) atau dokter residen berinisial Priguna Anugerah Pratama (31) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, membenarkan bahwa kasus tersebut telah ditangani oleh pihaknya.

"Iya kami tangani kasusnya, sudah ditahan tanggal 23 Maret tersangkanya," kata Surawan di Bandung, Rabu (9/4).

Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Yudi Mulyana Hidayat memastikan bahwa pelaku telah diberhentikan sebagai peserta PPDS.

"Karena terduga merupakan PPDS yang dititipkan di RSHS dan bukan karyawan RSHS, maka penindakan tegas sudah dilakukan oleh Unpad dengan memberhentikan yang bersangkutan dari program PPDS," katanya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengecam kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS).

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM Munafrizal Manan mengatakan peristiwa tersebut mencederai komitmen Pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan dan perlindungan perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Astacita.

“Kekerasan seksual dengan modus penuh siasat dan muslihat seperti yang dilakukan oleh oknum dokter tersebut jelas tidak dapat ditoleransi serta harus dipastikan jangan terulang lagi di lingkungan pendidikan kedokteran,” kata Munafrizal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Adapun Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM saat ini sedang melaksanakan tugas untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa kekerasan seksual itu.

Munafrizal pun mengapresiasi respons cepat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atas peristiwa kekerasan seksual tersebut dengan melakukan tindakan berupa penghentian sementara kegiatan residensi PPDS Anestesiologi dan Terapi di RS Hasan Sadikin.

Selain itu, Kemenkes juga mewajibkan pemeriksaan mental bagi para peserta pendidikan dokter spesialis, serta menyurati Konsil Kesehatan Indonesia agar mencabut Surat Tanda Registrasi pelaku kekerasan seksual tersebut sehingga tidak lagi memiliki izin praktik kedokteran.

Dia mengingatkan bahwa dunia pendidikan kedokteran sebelumnya juga pernah diterpa kasus lain yang menyulut keprihatinan publik.

Pada waktu lalu, pernah terjadi kasus perundungan (bullying) yang dilakukan oleh dokter senior terhadap dokter residen serta perilaku eksploitatif dan tidak manusiawi oleh dokter senior terhadap dokter residen.

"Mungkin saja ada jenis kasus lain yang masih belum terungkap ke publik," tuturnya.

Oleh karena itu, KemenHAM mendorong Kemenkes agar tidak hanya sebatas melakukan respons kasuistik, tetapi juga melakukan evaluasi multi-aspek terhadap dunia pendidikan kedokteran dan dunia kesehatan.

Kemenkes, kata dia, perlu melakukan audit HAM di dunia pendidikan kedokteran secara khusus dan dunia praktik kesehatan secara umum, agar selaras
dengan prinsip kepatuhan HAM.

Munafrizal menuturkan pihaknya akan segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan direktorat jenderal terkait di Kemenkes untuk membahas lebih detail hal tersebut.

Adapun KemenHAM telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah Terkait Hak Kesehatan
pada tanggal 12 Maret 2025, yang pada pokoknya menyampaikan perihal pentingnya memastikan kepatuhan HAM di sektor kesehatan.

Lebih lanjut, Indonesia telah memiliki instrumen hukum HAM yang relatif cukup untuk memberikan perlindungan kepada perempuan, antara lain ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Namun, dirinya menyayangkan bahwa kasus kekerasan seksual atau perundungan masih terjadi, termasuk terjadi dalam profesi kesehatan.

“Profesi kedokteran sejatinya adalah profesi untuk kemanusiaan, para penyandang profesi ini seharusnya lebih memiliki sensitivitas kemanusiaan,” ucap Munafrizal menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Priguna Anugerah P alias PAP, oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) yang melakukan pemerkosaan terhadap anak dari pasien yang dirawat di RSHS Bandung akhirnya angkat bicara terkait kasus yang menjeratnya.

Selain itu, kondisi korban inisial FH (21) sudah berangsur baik dan masih dalam pendampingan rumah sakit dan keluarga.

Berikut 7 fakta dalam kejadian ini:

Kasus Masih Bergulir

Salah satu kuasa hukumnya dari Fra & Co Law Frim, Ferdy Rizky Adilya mengatakan, kasus ini masih bergulir di Unit PPA Ditreskrimum Polda Jabar. Ferdy menegaskan jika kasus ini akan ditangani seprofesional mungkin.

"Kasus masih dalam tahap penyidikan dan klien kami berstatus sebagai tersangka. Kami berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel," kata Ferdy dalam konferensi pers di Bandung, Kamis (10/5).

Korban dan Pelaku Sempat Berdamai

Menurut Ferdy, sebelum kasus ini berlanjut di Polda Jabar. Keluarga korban dan pelaku sudah berdamai.

"Sebelum pemberitaan di media berkembang, klien kami melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyampaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban hingga akhirnya diselesaikan dengan baik, dan kekeluargaan, dan diadakan perdamaian secara tertulis," ujarnya.

Ferdy dan Gumilang sempat menunjukkan bukti perdamaian yang ditandatangani dan disertai materai, lalu bukti pencabutan laporan yang dilakukan Tanggal 23 Maret atau di tanggal korban melakukan pelaporan ke Polda Jabar.

Pelaku Minta Maaf

Dengan adanya kejadian ini Priguna, melalui Ferdy memohon maaf atas ulah yang dilakukannya. "Dengan rasa menyesal klien kami menyampaikan permohonan maaf kepada korban, keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia sehubungan dengan ada kejadian ini, kejadian ini menjadi pembelajaran berharga dan tidak akan terulang lagi oleh klien kami di kemudian hari," terangnya.

Meski laporan sempat dicabut, karena kasus yang menimpa korban merupakan kasus pidana, polisi tetap melanjutkan proses hukum yang menjerat pelaku. Ferdy juga menyebut, jika Priguna siap menghadapi masalah hukum yang menjeratnya.

"Klien kami juga bersedia bertanggung jawab didepan hukum dan menerima konsekuensi hukum termasuk konsekuensi terburuk di dalam rumah tangganya," tuturnya.

Kuasa Hukum: Jangan Ganggu Istri dan Keluarga Pelaku

Ferdy juga meminta kepada masyarakat tidak menghakimi keluarga dan istri pelaku, begitu pun yang menyebarkan identitas pelaku.

"Kami minta tolong agar tidak menghakimi dan menyebarluaskan foto dan data pribadi dari istri atau keluarga klien kami, mereka tidak bersalah dan tidak turut serta, tolong tidak sebarluaskan," terangnya.

"Kami juga sampaikan teguran keras kepada pihak yang sebarkan dan mencampur adukan pemberitaan antara fakta dan opini, bahkan cenderung menghakimi klien kami yang dapat mengancam objektivitas hukum," tambahnya.

Kondisi Korban

Kakak Ipar korban, Agus mengatakan, kondisi psikologis korban sudah berangsur membaik.

"Kondisi korban alhamdulillah masih kita pantau semenjak kejadian itu, juga dari rumah sakit enggak lepas tangan dan ada pendampingan psikologis dari rumah sakit," kata Agus melalui sambungan telepon.

Menurut Agus, adik iparnya masih dalam pengawasan ketat pihak keluarga dan rumah sakit.

"Alhamdulillah korban dalam keadaan baik walaupun tekanan masih ada, cuman masih tahap kontrol kita," tambahnya.

Maafkan Pelaku Tapi Kasus Hukum Lanjut

Agus membenarkan jika pihak keluarga dan pihak pelaku sudah bertemu dan memaafkan pelaku. Namun menurutnya, kasus tetap lanjut.

"Beberapa hari setelah kejadian memang ada itikad baik dari keluarga pelaku, itu pun setelah kita cari informasi tapi akhirnya keluarga pelaku bisa mengakses keluarga kita dan lakukan pertemuan," ujarnya.

"Walaupun kita mengutuk perbuatan pelaku, secara kemanusiaan orang meminta maaf kita keluarga memaafkan walaupun tidak mengembalikan kondisi adik saya, kondisi adik saya tidak bisa kembali, kita dampingi dan diawasi betul-betul, terlepas dari pertemuan itu kita sudah saling ngobrol secara kekeluargaan dan kita sebagai keluarga memaafkan," terangnya.

Keluarga Minta Polisi Usut Kasus Ini

Agus meminta, agar kejadian yang menimpa adik iparnya bisa dituntaskan secara hukum.

"Secara hukum kita ingin proses berlanjut dan kita serahkan kepada pihak terkait terutama Polda Jabar dan pihak rumah sakit, kita serahkan kasus ini benar-benar diusut sampai tuntas," ujarnya.

"Bukan hanya kita, yang lain juga, seutuhnya, senetral mungkin dan sebersih mungkin supaya tidak ada korban lain, hukum tetap jalan dan ditegakan dan semoga Polda bisa tegakan hukum ini seadil-adilnya," pungkas Agus.

(wip/orb)