Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen Pas) Sumatera Barat bersama pihak kepolisian membentuk tim investigasi khusus terkait keracunan 22 warga binaan di Lapas Biaro Kelas IIA Bukittinggi. Tim tersebut akan mendalami apakah terdapat unsur kelalaian pada kasus keracunan massal tersebut.

Kepala Kanwil Ditjen PAS Sumbar, Marselina Budiningsih, mengatakan bakal memproses semua pihak terkait, baik pegawai maupun warga binaan. Tim khusus itu diakuinya sudah mulai bekerja.

"Kita sudah koordinasi dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal dan berkoordinasi bersama ibu Kapolres dan sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga. Kita sudah membentuk tim investigasi yang melaksanakan tugas," kata Marselina kepada wartawan di Bukittinggi, Kamis (1/5/2025).

"Apabila ada unsur-unsur kelalaian kita akan memproses sesuai dengan ketentuan, baik itu pegawai maupun warga binaan," tambah dia.

Diketahui puluhan warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat, mengalami keracunan akibat menghirup bahan kimia pembuat parfum. Dirut Rumah Sakit Ahmad Mukhtar (RSAM) Bukittinggi, Busril menyebutkan, ada 22 pasien yang dirujuk ke rumah sakit tersebut. Dua dalam kondisi kritis dan harus mendapat bantuan ventilator.

Selain di RSAM, satu narapidana juga dirujuk ke RSUD Bukittinggi. Sekitar dua setengah jam dirawat, warga binaan tersebut meninggal dunia.

"Benar, ada satu pasien yang kami terima pukul 14.00 WIB hari Rabu (kemarin) diantar oleh mobil operasional Lapas Bukittinggi. Meninggal jam 16.30 setelah dirawat di IGD," kata juru bicara RSUD Bukittinggi, Nugrahadi kepada wartawan, Rabu (30/4) malam.

Ia menjelaskan, dari diagnosa awal, warga binaan tersebut mengalami keracunan alkohol. "Diagnosa awal terjadi intoksikasi atau keracunan alkohol," katanya.

Video: 22 Napi Lapas Biaro Dilarikan ke RS Diduga gegara Keracunan

Video: 22 Napi Lapas Biaro Dilarikan ke RS Diduga gegara Keracunan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) DKI Jakarta Heri Azhari optimistis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang akan diterapkan pada 2 Januari 2026 akan mengurai kepadatan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara.

Hal itu karena dalam KUHP baru akan ada pidana alternatif yang diterapkan kepada narapidana sehingga tidak semua narapidana nantinya akan dipenjara.

"Orang yang dipidana nanti akan banyak alternatif hukuman lainnya selain pidana penjara," ujar Heri dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Pada lembaga pemasyarakatan (lapas) di wilayah Jakarta, ia mengatakan rata-rata semuanya sudah mengalami kepadatan yang melebihi kapasitas atau daya tampung, yakni kira-kira sekitar 250 persen dari kapasitas, terutama di lapas kelas I.

Adapun lapas kelas I dengan kepadatan tertinggi tercatat pada Lapas Kelas I Cipinang, yakni dengan isi lapas sebanyak 300 persen dari kapasitas yang ada.

Heri menjelaskan salah satu solusi jangka pendek yang dilakukan institusinya dalam mengurangi kepadatan lapas di Jakarta adalah memindahkan beberapa narapidana ke lapas di luar Ibu kota.

Terbaru, sejumlah 300 orang narapidana dipindahkan dari lapas Jakarta ke lapas di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Banten.

"Karena kalau sudah overcapacity ini kan sosialisasinya dan kehidupannya itu pasti kurang nyaman. Oleh karena itu, perlu didistribusikan sesuai dengan arahan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu 13 Akselerasi Perubahan," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan mengevaluasi masalah jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcapacity) usai kaburnya puluhan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.

"Yang pertama tentunya kita akan upayakan untuk mengatasi masalah overcapacity dulu," kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa (11/3).

Agus mengakui overcapacity di lapas memang menjadi persoalan klasik, seperti kapasitas Lapas Kutacane sejatinya hanya untuk 100 orang, tetapi dihuni sekitar 368 orang warga binaan.

Sebagai salah satu upaya mengatasi overcapacity, Agus mendorong agar pecandu dan penyalahguna narkoba direhabilitasi alih-alih dipidana.

Ia menyebut wacana itu telah dibicarakan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan Kejaksaan Agung.

Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan asesmen terhadap sekitar 19 ribu narapidana yang sebagian besarnya pecandu dan penyalahguna narkoba untuk diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah lainnya, Menteri Imipas mengimbau jajarannya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk selektif menerima titipan tahanan dari kementerian/lembaga lain.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kita pengin tahu apa betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak dari perilaku petugas dalam pelayanan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) masih mendalami penyebab kaburnya puluhan warga binaan atau narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, pada Senin (10/3) menjelang waktu berbuka.

“Kita pengin tahu apa betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak dari perilaku petugas dalam pelayanan,” kata Menteri Imipas Agus Andrianto di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menurut Agus, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Mashudi beserta tim bersama dengan Komisi XIII DPR RI yang membidangi urusan pemasyarakatan tengah meninjau langsung Lapas Kutacane untuk mendapat gambaran utuh mengenai peristiwa tersebut.

Berdasarkan informasi sementara, tutur Agus, para napi di Lapas Kutacane kabur karena persoalan makanan. Ia menyebut warga binaan setempat meminta biaya makan disamakan dengan rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Yang sementara berkembangan kan karena makan, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp18.000 per hari, ada yang Rp20.000, ada yang Rp22.000,” ucap Agus.

Apabila memang penyebabnya mengenai persoalan makanan, Agus mengatakan hal itu bukan kewenangan dari Kementerian Imipas. Namun begitu, ia memastikan pihaknya akan melakukan pengecekan menyeluruh untuk mengetahui motif yang sebenarnya.

Di sisi lain, Agus juga menyoroti soal jumlah penghuni lapas yang melebihi kapasitas (overcapacity). Dia mengatakan kapasitas Lapas Kutacane sejatinya hanya untuk 100 orang, tetapi dihuni oleh sekitar 368 warga binaan.

“Memang masalahnya selalu itu-itu, overcapacity selalu menjadi—bukan selalu menjadi alasan yang klasik, tetapi itulah adanya,” kata Menteri Imipas.

Puluhan warga binaan Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dilaporkan kabur pada Senin (10/3) sore. Ditjen PAS membenarkan kejadian tersebut dan memastikan kondisi lapas sudah kondusif.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS Rika Aprianti melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebut jumlah warga binaan yang melarikan diri masih dipastikan sambil terus dilakukan pengejaran.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS Provinsi Aceh Yan Rusmanto saat dihubungi dari Banda Aceh, Selasa pagi, menyebut sebanyak 13 narapidana yang melarikan diri telah berhasil ditangkap.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa sebagian narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, telah ditangkap atau menyerahkan diri.

“Warga binaan pemasyarakatan yang melarikan diri 49 orang, yang tertangkap kembali dan menyerahkan diri 14 orang, 35 orang masih dalam pengejaran,” kata Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS Rika Aprianti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Rika membenarkan bahwa upaya narapidana kabur dari Lapas Kutacane terjadi pada Senin (10/3) sore. Namun, kondisi sudah mulai kondusif sekitar pukul 21.00 WIB dan kepala lapas sudah masuk blok untuk berdialog dan berinteraksi langsung dengan warga binaan.

“Sudah dilakukan penanganan dan pengendalian oleh pihak lapas bekerja sama dengan kepolisian, TNI, dan pemda (pemerintah daerah). Bupati Aceh Tenggara (M. Salim Fakhry) hadir langsung untuk berdialog dengan warga binaan,” tutur Rika.

Saat ditanya mengenai motif kaburnya para warga binaan tersebut, Rika mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman.

“Tim masih bekerja,” ucapnya.

Kendati begitu, Ditjen PAS memastikan pelayanan makan kepada warga binaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan. Selain itu, penjagaan juga diperketat dengan bantuan aparat keamanan.

“Penjagaan lapas saat ini dibantu oleh kepolisian dan TNI,” kata Rika menjelaskan.

Sebelumnya, puluhan warga binaan atau narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dilaporkan kabur pada Senin (10/3) saat menjelang berbuka puasa.

Para napi kabur melalui pintu utama dan atap lapas. Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya napi melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan gawai.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Puluhan warga binaan atau narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dilaporkan kabur.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto yang dihubungi dari Banda Aceh, Senin, malam, membenarkan kaburnya warga binaan itu, namun dirinya belum mengetahui pasti berapa jumlah narapidana di lapas tersebut melarikan diri.

"Saya belum bisa pastikan berapa orang yang melarikan diri. Saat ini, petugas di lapas sedang apel menghitung warga binaan. Nanti, detailnya saya informasikan, begitu juga apa yang menjadi penyebabnya," kata Yan Rusmanto.

Saat ini, Yan Rusmanto mengatakan dirinya dalam perjalanan ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, lewat jalur darat. Perjalanan ke daerah tersebut diperkirakan memakan waktu selama 16 jam.

Sementara itu, informasi yang dihimpun, kaburnya narapidana tersebut pada Senin (10/3) jelang berbuka puasa. Mereka ada yang kabur melalui pintu utama dan ada juga dari atap lapas.

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melakukan pemetaan terhadap tahanan maupun narapidana berdasarkan kasus untuk mencegah terulangnya peristiwa tahanan kabur dari rumah tahanan.

“Pastinya kami sudah memetakan keterkaitan apakah ada orang-orang lain yang ada kasus serupa,” ujar Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama Ditjenpas Marselina Budiningsih setelah menghadiri pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa.

Apabila terdapat tahanan yang berasal dari kasus serupa, misalkan dari kasus yang sama dengan salah satu dari tujuh tahanan yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, maka Ditjen PAS akan mengalokasikan pemindahan untuk dipisahkan.

“Kami akan mengalokasikan beberapa orang tersebut untuk dipisahkan,” ucap dia.

Lebih lanjut, langkah pencegahan lainnya yang ditempuh oleh Ditjen PAS adalah melakukan pengawasan yang lebih ketat daripada biasanya.

“Kami juga memetakan sarana-prasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti,” kata Marselina.

Pada Kamis (14/11), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Komisi XIII DPR RI sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan kasus tujuh tahanan dan narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat yang melarikan diri.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) PAS Y. Ambeg Paramarta berkomitmen untuk menyelesaikan peristiwa ini.

Menurut dia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto juga memiliki semangat dan komitmen kuat untuk perbaikan di lingkungan pemasyarakatan.

Diketahui bahwa sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan mengatakan bahwa ketujuh orang tersebut, antara lain, AAK bin R (22), J bin I (29), W bin T (47), MJ bin ZA (42), M bin I (43), MAU bin S (30) dan AS bin N (27).

"Dari hasil penelusuran, ada satu yang sudah menjadi narapidana sedangkan enam orang lainnya masih berstatus terpidana," kata Tonny.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kami bersama anggota Komisi XIII DPR RI akan membentuk panja atau tim pengawas untuk menyelesaikan kasus ini

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Komisi XIII DPR RI sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan kasus tujuh tahanan dan narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat yang melarikan diri.

"Kami bersama anggota Komisi XIII DPR RI akan membentuk panja atau tim pengawas untuk menyelesaikan kasus ini," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) PAS Y. Ambeg Paramarta dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ambeg mengatakan, Ditjen PAS berkomitmen untuk menyelesaikan peristiwa ini. Menurut dia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto juga memiliki semangat dan komitmen kuat untuk perbaikan di lingkungan pemasyarakatan.

"Hal ini menjadi catatan bagi kami dan akan segera ditindaklanjuti," ucap dia menegaskan.

Lebih lanjut, terkait keberadaan narapidana di dalam rutan, Plt Dirjen PAS menjelaskan bahwa pada dasarnya rutan dapat berfungsi menampung narapidana dengan sisa pidana 12 bulan.

Sementara itu, untuk mengatasi persoalan kepadatan di dalam rutan, Ambeg menyebut pembangunan rutan baru tidak akan bisa mengejar laju pertumbuhan tahanan yang terus bertambah.

"Upaya paling maksimal adalah optimalisasi reintegrasi sosial berupa cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan asimilasi. Kami mohon dukungan terhadap langkah-langkah yang dilakukan," sambung Ambeg.

Pada Kamis (14/11), Plt Dirjen PAS mendampingi inspeksi anggota Komisi XIII DPR RI ke Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat. Dalam inspeksi tersebut, sambung Ambeg menjelaskan, anggota Komisi XIII menanyakan sejumlah hal terkait kabur-nya tahanan.

"Mereka menanyakan kronologi, solusi komprehensif, CCTV, dugaan keterlibatan petugas, proses penyelidikan, hingga harapan terhadap Kepala Rutan Jakarta Pusat yang baru nantinya," demikian Ambeg.

Diketahui bahwa sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan mengatakan bahwa ketujuh orang tersebut, antara lain, AAK bin R (22), J bin I (29), W bin T (47), MJ bin ZA (42), M bin I (43), MAU bin S (30) dan AS bin N (27).

"Dari hasil penelusuran, ada satu yang sudah menjadi narapidana sedangkan enam orang lainnya masih berstatus terpidana," kata Tonny saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui adanya persoalan overcapacity atau kelebihan muatan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Dia menyebut persoalan itu merupakan hal yang tidak mudah diatasi.

"Memang masalah overcapacity itu sudah lama sebenarnya, tidak mudah untuk mengatasi persoalan ini," kata Yusril kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Hal itu disampaikan Yusril di tengah peristiwa kaburnya tujuh narapidana kasus narkotika dari Rutan Salemba pada Selasa (12/11) lalu. Baginya, butuh pemikiran yang lebih komprehensif untuk mengatasi overcapacity di lapas, termasuk lewat revisi Undang-Undang Narkotika.

"Oleh karena berbagai jenis kejahatan itu meningkat sejalan terjadinya perubahan di dalam masyarakat dan sebanyak apapun LP (lembaga permasyarakatan) kita buat, ya tidak akan pernah berhasil memberantas kejahatan itu sendiri," ucap Yusril.

"Karena itu memang diperlukan satu pemikiran yang lebih dalam sebenarnya, baik perbaikan dari segi peraturan perundang-undangan terutama narkotika ini," tambah dia.

Lewat beleid tersebut, pengguna narkotika di Tanah Air masih dihukum pidana penjara. Yusril menyebut, salah satu pertimbangan yang dapat diambil pemerintah adalah dengan tidak memenjarakan pengguna narkotika lagi, melainkan merehabilitasi mereka.

"Apakah pengguna (narkotika) itu semestinya direhabilitasi oleh negara, sedangkan pengedar dipidana? Sementara kadang-kadang memang terjadi yang pengedar tapi pemakai juga, karena itu memang sangat selektif," ungkapnya.

Yusril menuturkan, hingga kini hal itu masih didiskusikan oleh pemerintah saat ini. Baginya, perlu ditemukan jalan keluar untuk mengatasi overcapacity lapas yang 50 persen lebih penghuninya berasal dari kasus narkotika. Lebih jauh, Yusril berjanji bahwa pemerintah bakal menyelesaikan masalah tersebut.

"Ini berat sekali bagi pembinaan narapidana. Membina mereka itu tidak mudah, apalagi orang yang jadi pengguna narkotika ditempatkan di satu lembaga dengan orang lain yang sebenarnya tidak menjadi pemakai," tuturnya.

"Percayalah, kami akan mencoba mencari jalan keluar mengatasi masalah ini," pungkas Yusril.

Diberitakan sebelumnya, tujuh orang tahanan dan narapidana (napi) kabur dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat. Mereka kabur setelah berhasil menjebol terali besi ventilasi.

Dari tujuh orang tahanan kabur ini, salah satunya adalah Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas. Saat ini tim kepolisian bersama Ditjen PAS tengah melakukan pengejaran.

Ketujuhnya adalah tahanan kasus narkoba dan belum divonis. Salah satu yang melarikan diri adalah Murtala bin Ilyas, gembong narkoba yang sebelumnya ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Murtala bersama enam tahanan dan napi lainnya diketahui kabur pada Selasa, 12 November 2024, pukul 07.50 WIB. Kaburnya Murtala cs ini diketahui saat Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan yang akan bertugas di pagi hari.

Setelah apel berlangsung, petugas rutan melakukan pengecekan dan perhitungan dari kamar ke kamar. Lalu, terdapat kamar yang ditemukan dalam keadaan pintu terkunci dari dalam.

[Gambas:Instagram]

Simak Video: Karutan Salemba Tengah Cuti saat 7 Tahanan Kabur

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memindahkan sebanyak 88 narapidana dengan risiko tinggi ke Nusakambangan sebagai upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lapas dan rutan.

Direktur Pengamanan dan Intelijen (Pamintel) Ditjen PAS Teguh Yuswardhie saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis mengatakan, narapidana yang dipindahkan itu terdiri dari 40 narapidana risiko tinggi wilayah Banten dan 48 narapidana risiko tinggi wilayah Jawa Timur.

“Berdasarkan hasil operasi di sejumlah lapas, narapidana tersebut terindikasi dan diduga masih melakukan penyalahgunaan narkoba, love scamming, serta penipuan online dari lapas dan rutan,” ucap Teguh.

Pemindahan narapidana dilakukan pada Kamis ini dengan melibatkan anggota TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dikoordinasi oleh Ditjen PAS.

“Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan lapas dan rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Pemindahan narapidana dibagi menjadi dua titik keberangkatan, yaitu dari Lapas Kelas IIA Cilegon untuk wilayah Banten dan Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun untuk wilayah Jawa Timur.

Selanjutnya, tambah dia, seluruh narapidana yang dipindahkan itu akan ditempatkan di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar yang menggunakan sistem pengamanan super maksimum.

“Harapannya, selain menimbulkan efek jera, juga memutus jaringan peredaran narkoba dari lapas dan rutan,” kata Teguh.

Di samping itu, langkah tersebut juga menjadi upaya Ditjen PAS dalam mengatasi permasalahan kepadatan (overcrowded) di lapas dan rutan. Hal ini juga merupakan salah satu dari 13 program akselerasi Kementerian Imipas.

“Ini merupakan pemindahan narapidana risiko tinggi ke Nusakambangan tahap kedua, sebagai keberlanjutan program pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, khususnya di lapas dan rutan,” demikian Teguh.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan bahwa kementerian yang ia pimpin telah mencanangkan 13 program akselerasi yang selaras dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu program akselerasi tersebut adalah mengatasi permasalahan jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas (overcapacity) dan overcrowded di rutan maupun lapas dengan solusi yang komprehensif.

Agus ketika rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa (5/11) menjelaskan, program itu akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemberian remisi, hak integrasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, penambahan kapasitas hunian, serta pembaruan regulasi.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang narapidana penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, dilaporkan melarikan diri.

Informasi ini telah dikonfirmasi oleh Koordinator Humas dan Protokoler Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Deddy Eduar Eka Saputra.

"Betul," kata Eduar saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (12/11/2024).

Eduar menjelaskan, pihaknya saat ini tengah mencari keberadaan narapidana yang kabur tersebut.

Namun demikian, ia belum dapat mengonfirmasi apakah narapidana yang melarikan diri merupakan kasus narkotika.

"Saat ini tim sedang melakukan penelusuran dan pendalaman," tuturnya.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memindahkan 64 narapidana risiko tinggi di wilayah Sumatera Utara ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Keputusan itu diambil guna mewujudkan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang sejalan dengan program Astacita Presiden RI tentang pencegahan maupun pemberantasan korupsi dan narkoba.

"Berdasarkan hasil penindakan dan asesmen, narapidana tersebut terindikasi dan diduga masih mengendalikan peredaran narkoba, love scamming, serta penipuan online dari Lapas dan Rutan," ujar Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen PAS Deddy Eduar Eka Saputra melalui keterangan persnya, Kamis (7/11).

Eduar mengatakan pemindahan puluhan narapidana melibatkan TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dikoordinasikan langsung oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, serta didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

"Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan lapas dan rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta penipuan online," kata Eduar.

Narapidana yang dipindahkan ke Nusakambangan akan ditempatkan di Lapas Kelas IIA Karanganyar yang menggunakan sistem pengamanan Super Maximum Security.

Selain untuk menimbulkan efek jera, hal tersebut diharapkan juga dapat memutus jaringan peredaran narkoba serta penipuan online dari lapas dan rutan.

Eduar menambahkan langkah pemindahan tersebut menjadi bagian dari upaya mengatasi masalah kelebihan kapasitas atau overcrowded di Lapas dan Rutan di Sumatera Utara yang saat ini dihuni oleh 32.177 narapidana (data per 5 November 2024) dengan kapasitas ideal sejumlah 14.811 orang.

"Data tersebut menunjukkan lapas dan rutan di Sumatera Utara mengalami overcrowded mencapai 217 persen," ujarnya.

Ia menambahkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan berupaya mewujudkan program Astacita, satu di antaranya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

Pemindahan 64 orang narapidana risiko tinggi (high risk) dari Lapas dan Rutan di Sumatera Utara ke Nusakambangan disebut menjadi langkah awal dari komitmen yang diwujudkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Ke depannya akan dilakukan pemindahan narapidana risiko tinggi (high risk) secara bertahap ke lapas wilayah Nusakambangan sebagai upaya mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta penipuan online, khususnya di lapas dan rutan," kata Eduar.