Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberi solusi konkret dalam persoalan penahanan ijazah pekerja yang diduga dilakukan perusahaan di Kota Surabaya.

Pihaknya memastikan Pemprov Jatim akan menguruskan penerbitan ulang ijazah para pekerja yang ditahan. Khususnya untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Meski begitu, Khofifah menegaskan, solusi penerbitan ulang ijazah ini tidak menghentikan proses hukum yang tengah berlangsung.

"Solusi ini tidak ada kaitannya dengan aparat penegak hukum. Jadi untuk hal yang terkait dengan aparat penegak hukum tetap berjalan dan silahkan dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Khofifah dalam keterangannya, Minggu (20/4/2025).

Khofifah mengaku sudah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal yang diduga melakukan penahanan ijazah pekerjanya.

"Kami bertemu langsung dengan pemilik perusahaannya. Dan sudah kami tanya soal kasus penahanan ijazah tersebut. Dia mengaku tidak tahu soal penahanan ijazah karena yang melakukan proses rekrutmen dan seterusnya adalah HRD. Sedangkan HRD yang dimaksud katanya sudah resign. Artinya tidak diketahui ijazahnya saat ini posisinya di mana," kata Khofifah.

"Oleh sebab itu kami tidak ingin hal ini menjadi keresahan yang berlarut. Maka solusi ini menjadi wujud negara hadir. Namun kami pastikan tidak menghentikan proses hukum yang berjalan," tambahnya.

Khofifah menambahkan melakukan penahanan ijazah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur No 8 Tahun 2016 Pasal 42. Di mana dalam aturan itu disebutkan bahwa pengusaha dilarang menyimpang dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan pekerjaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp 50 juta.

Video: Eks Karyawan UD Sentoso Seal Sulit Cari Kerja gegara Ijazah Ditahan

Video: Eks Karyawan UD Sentoso Seal Sulit Cari Kerja gegara Ijazah Ditahan

PACITAN, KOMPAS.com - Seorang anggota Polres Pacitan berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC, saat ini tengah menjadi sorotan publik.

Aiptu LC diduga telah melakukan pemerkosaan atau rudapaksa terhadap seorang tahanan wanita di ruang tahanan Mapolres Pacitan.

Dugaan kasus tersebut kini telah memasuki tahap pemeriksaan internal dan yang bersangkutan telah resmi ditahan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim).

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jatim, Kombes Polisi Jules Abraham Abast menjelaskan Polda Jatim telah melakukam serangkaian proses penyelidikan dan dan penyidikan internal terhadap Aiptu LC.

Proses hukum ini berjalan sejak dilaporkan pada Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan serta Bidang Propam Polda Jatim pada awal April 2025.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personil Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personil Polres Pacitan inisial LC," kata Abraham, Sabtu (19/4/2025).

"yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," tambah dia.

Korban Adalah Tahanan Wanita Kasus Perdagangan Manusia

Menurut keterangan, korban berinisial PW (21), merupakan warga asal Jawa Tengah yang tengah menjalani masa penahanan di Mapolres Pacitan karena terlibat dalam kasus perdagangan manusia.

PW ditangkap atas dugaan berperan sebagai mucikari yang memperdagangkan anak di bawah umur di salah satu hotel di kawasan Kabupaten Pacitan.

Aiptu LC sendiri, pada saat kejadian, diketahui sedang menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di Mapolres Pacitan.

Dugaan pemerkosaan disebut-sebut terjadi pada Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025), di ruang tahanan tempat korban ditahan.

Akibat perbuatannya itu, Aiptu LC kini ditahan di ruang khusus di Gedung Propam Polda Jatim.

Proses penahanan terhadap Aiptu LC akan terus dilanjutkan selama penyelidikan dan penyidikan berjalan.

Abraham, Bidang Propam Polda Jatim mengaku secara tegas memberikan hukuman terhadap oknum Aiptu LC jika terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.

Seperti memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), secara kode etik Profesi Polri.

"Serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sangsi hukum lainnya," pungkasnya.

Kasus ini mencuat setelah pihak internal Sie Propam Polres Pacitan bersama dengan Bidang Propam Polda Jatim melakukan penyelidikan cepat dan intensif, menyusul adanya laporan langsung dari korban.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Oknum Polisi Aiptu LC di Pacitan Diduga Rudapaksa Tahanan Wanita, Kini Ditahan di Polda Jatim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer geram karena ijazah 30 orang mantan pekerja UD Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana di Margomulyo, Surabaya ditahan.

Meski sudah didatangi langsung, ijazah itu tak kunjung diberikan.

Menyikapi hal tersebut, dia mengatakan pihaknya akan mendorong 30 pekerja tersebut untuk menempuh jalur hukum.

“Yang pasti kita serahkan proses ini ke proses hukum ya, itu sudah pasti,” kata pria yang akrab disapa Noel itu saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Dia mengatakan, pihaknya memberikan dukungan secara moral kepada para mantan pekerja UD Sentosa Seal.

Dia juga memastikan akan mengawal proses hukum tersebut.

“Yang pasti kita melakukan support secara moral ke Pemda Surabaya terkait keluarganya yang ditahan ijazahnya, itu yang pasti. Kita juga akan mengawal proses hukum ini,” ujar dia.

Noel menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan hal tersebut sepenuhnya untuk diusut secara hukum.

Termasuk peran dan dukungan dari Pemda Surabaya agar hal ini segera dituntaskan.

“Kami percayakan proses hukum ini ke aparat hukum, khususnya kepolisian dan Pemda Surabaya. Ya segala upaya yang sudah kita lakukan, kita (optimis) kan (kita) juga enggak ngerti ini (bisa seperti ini),” tambahnya.

Sebelumnya, Noel melakukan sidak gudang UD Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana di Margomulyo, Surabaya pada Kamis (16/4/2025).

Noel turun langsung, usai ramai aduan terkait penahanan ijazah puluhan mantan karyawan Diana.

Dia sampai di UD Sentosa Seal pukul 12.30 WIB ditemani Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

Awalnya, Noel tidak dipersilakan masuk melalui pintu utama.

Hanya pintu samping yang dibuka, dan sejumlah orang pun masuk secara berdesakan.

“Iki gak dibukak maneh a? (Ini tidak dibuka lagi pintunya),” ujar Armuji.

Saat pintu dibuka, terlihat Diana di dalam gudang menggunakan baju berwarna merah.

Sejumlah pegawai juga ikut menemani dan menyambut kedatangan Wamen Noel.

Sekilas, 12 mantan karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan juga hadir dalam sidak ini.

Mereka ditemani oleh tim kuasa hukum.

Selain itu, tidak hanya anggota kepolisian yang berjaga.

Puluhan orang yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat (Ormas) Masyarakat Madura Asli (Madas) juga ikut mengawal sidak.

KOMPAS.com - Sebuah unggahan yang disebut sebagai video pernikahan I Wayan Agus Suartama alias Agus Difabel menjadi viral di dunia maya.

Sebuah video yang diunggah akun Tiktok @er***oviya**** memperlihatkan ibu Agus, Ni Gusti Ayu Ari Padhi dan kekasih Agus, Ni Luh Nopianti sedang melakukan prosesi pernikahan Widiwidana dalam adat Bali.

Sementara itu, Agus sendiri tidak hadir lantaran masih ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat karena tersandung kasus kekerasan seksual.

Kehadiran Agus diwakilkan oleh sebuah keris yang dibungkus kain putih.

Lantas, bolehkah pernikahan tidak dihadiri mempelai laki-laki yang sedang ditahan?

Pernikahan Agus menurut ahli hukum

Dosen Hukum Perdata UNS, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, menjelaskan mengenai pernikahan Agus Difabel dari sisi hukum perkawinan.

"Agus difabel beragama Hindu, maka yang dipakai adalah UU Perkawinan, KUH Perdata, dan UU Adminduk," terang Anjar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/4/2025).

Anjar mengatakan bahwa keabsahan pernikahan ditentukan menurut hukum agama masing-masing menurut Undang-undang Pernikahan (UUP) Pasal 2 ayat (1).

"Jadi kita harus tahu dulu bagaimana hukum perkawinan Agama Hindu mengatur tentang keabsahan," kata Anjar.

Selanjutnya, Anjar menjelaskan bahwa UUP tidak mengatur mengenai ketidakhadiran mempelai dalam pernikahan.

Namun, Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) mengatur hal tersebut.

Dalam pasal 79 KUH dituliskan, "Jika ada alasan-alasan penting. Presiden berkuasa untuk mengizinkan pihak-pihak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan mereka dengan menggunakan seorang wakil yang khusus diberi kuasa penuh dengan akta otentik. Bila pemberi kuasa itu, sebelum perkawinan dilaksanakan, telah kawin dengan orang lain secara sah, maka perkawinan yang telah berlangsung dengan wakil khusus dianggap tidak pernah terjadi".

Karena itu, pernikahan Agus akan sah secara hukum negara apabila kuasa diberikan ke orang lain, bukan pada benda berupa keris.

"Yang terjadi dengan Agus itu baru perkawinan agama. Untuk pelaporan dan pencatatannya ke Dukcapil, perlu memakai UU Adminduk (Undang-undang Administrasi Kependudukan)," ujar Anjar.

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa tahanan memiliki hak menikah yang tidak boleh dicabut.

"Jadi boleh. Mestinya bisa ditempuh dengan meminta ijin ke ketua rutan," kata dia.

Pengacara Agus sebut mereka menikah secara adat Bali

Diberitakan Kompas.com, Selasa (15/4/2025), Pengacara Agus difabel membenarkan bahwa pernikahan Agus dilaksanakan secara adat, yaitu dengan syarat pernikahan dilakukan atas keinginan dan persetujuan kedua belah pihak.

Ainuddin mengatakan bahwa agenda pernikahan Agus dan Ni Luh Nopianti sudah direncanakan sebelum Agus terjerat kasus kekerasan seksual.

Dia menegaskan bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dihalangi oleh proses hukum yang sedang dijalani Agus.

Sementara itu, Agus diwakilkan oleh keris yang menyimbolkan kehormatan, kesetiaan, dan kekuatan dalam prosesi pernikahan adat Balinya.

"Seorang laki-laki tidak bisa hadir dalam pernikahan adat Bali, maka itu direpresentasikan dalam bentuk keris yang kemudian diikat pakai kain putih, tapi secara adat itu intinya sudah sah," kata Ainuddin.

Sampai saat ini, kasus hukum yang dijalani Agus masih berlanjut dan memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Mataram.

Perseteruan antara Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan pengusaha Jan Hwa Diana terus bergulir. Setelah Diana melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik, kini Armuji bersiap untuk melaporkan balik Diana yang sebelumnya menuduhnya sebagai penipu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada Armuji. Mengingat, persoalan ini telah memasuki ranah hukum, Eri menegaskan dukungan dari Pemkot Surabaya untuk wakilnya.

"Kita pasti dampingi, karena yang dilaporkan ini berbeda hal. Ini berbeda, terkait dengan ijazah ambek terkait dengan kalimat kasar. Ini dua hal yang berbeda. Nanti kita akan dampingi lah," ujar Eri saat ditemui di Gedung Siola Surabaya, Senin (14/4/2025).

Eri juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas ucapan Armuji yang dinilai kasar saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus penahanan ijazah. Ia memahami bahwa pernyataan itu muncul karena emosi sesaat.

"Tapi saya pasti akan dampingi (hukum Armuji), karena Pak Armuji, mohon maaf lah, karena Pak Armuji ini kan emosi, meski tidak pantas mengucapkan kalimat itu. Karena yang dilaporkan ini bukan karena ijazahnya, yang dilaporkan karena kalimat (Armuji), bisa didengar sendiri lah," jelasnya.

"Saya minta maaf untuk seluruh warga, saya pastikan ini bukan dari hatinya Pak Armuji, karena mungkin dia emosi, panas, akhirnya keluar kalimat itu," tambah Eri.

Sebelumnya, Diana melaporkan Armuji sebagai pemilik akun Instagram @cakj1 ke Polda Jatim pada Kamis (10/4) atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Pak Armuji (yang dilaporkan). Melanggar UU ITE Pasal 25 dan 47," kata Diana saat ditemui di kawasan Surabaya Barat, Jumat (11/4/2025).

Dalam laporannya, Diana menyebut Armuji mengunggah video di media sosial yang memuat foto dirinya dan suaminya tanpa izin, sehingga menimbulkan kerugian secara pribadi, keluarga, maupun usaha yang dijalankannya.

"Karena memasang foto saya dan suami tanpa izin. Menggiring opini publik yang menyebabkan kerugian materiil dan imateriil," ucap Diana.

Sementara itu, Armuji juga menyatakan akan melaporkan balik Diana dalam waktu dekat. Ia mengaku tersinggung setelah disebut sebagai penipu.

"Iya, pasti (lapor balik). Sek koordinasi sama lawyer (tanggal berapa lapor ke polisi). Ya nanti lah kita koordinasi, sekalian bagian hukum (pemkot membantu) juga lah,"* pungkasnya.

Video: Walkot Eri Minta Maaf Buntut Ucapan Kasar Armuji saat Sidak Penahanan Ijazah

Video: Walkot Eri Minta Maaf Buntut Ucapan Kasar Armuji saat Sidak Penahanan Ijazah

Pemkot Surabaya melalui Wali Kota Eri Cahyadi memberikan jaminan pendampingan hukum kepada korban penahanan ijazah oleh perusahaan. Bahkan, pada hari ini, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Surabaya diminta untuk mendampingi korban membuat laporan ke kepolisian.

Wali Kota Eri mengungkapkan korban merupakan warga Pare, Kediri, namun bekerja di Surabaya. Karena itu, ia merasa bertanggung jawab untuk turut membantu penyelesaian kasus tersebut.

"Saya meminta dan mengajak si (korban) ijazah ditahan untuk lapor ke polisi. Insyaallah jam 10.00 WIB dikawal sendiri oleh Disnaker untuk membuatkan laporan ke Polrestabes. Karena apa? Ini yang salah kudu seleh (bertanggung jawab) nang (di) Surabaya," ujarnya kepada wartawan di Gedung Siola, Senin (14/4/2025).

Dalam kasus ini, korban mengaku pernah bekerja di perusahaan yang diduga bernama UD Sentoso Seal. Namun, saat mengundurkan diri (resign), ijazahnya ditahan. Sementara itu, Jan Hwa Diana, yang diduga pemilik perusahaan, membantah bahwa korban pernah menjadi pegawainya.

"Apakah perusahaan ini yang dia tidak mengakui tapi sudah menahan ijazahnya? Ataukah ini yang sudah ijazahnya diberikan nggak mengakui. Ini tidak bisa kalau kita yang turun akhirnya gaduh Surabaya ini. Karena dua-duanya ini nggak ngomong mana yang benar. Benar dan tidak yang menentukan tidak bisa kita," jelas Eri.

Lantaran kedua belah pihak memiliki versi masing-masing dan merasa berada di pihak yang benar, Eri menilai bahwa pelaporan kepada polisi adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan perkara ini secara adil.

"Periksa saja sekalian. Yang salah kudu seleh, sehingga jam 10.00 WIB saya minta ini diberikan di Polrestabes, dikawal sendiri oleh Kadisnaker," tegasnya.

Ia menambahkan, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga agar perusahaan lain tidak terkena dampak negatif dari permasalahan tersebut. Pemkot Surabaya berkomitmen menjembatani persoalan ini agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot turut menggandeng Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban dalam proses pelaporan.

"Kita akan dampingi terus. Engko cek ngerti seng bener (korban) ijazah, opo seng bener pengusaha, seng salah seleh," ujarnya.

Pendampingan ini tidak hanya diberikan untuk korban dari perusahaan yang diduga UD Sentoso Seal, tetapi juga kepada korban lainnya yang mengalami kasus serupa.

"Makanya kalau ada lainnya, korban lain dari perusahaan, monggo, wabil khusus wong (khususnya orang ) Suroboyo. Iki seng duduk wong Suroboyo tak belani, ndahniyo wong Suroboyo (Ini yang bukan orang Surabaya saya belain, apalagi yang orang Surabaya)," pungkasnya.

Sebelumnya, polemik penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan di Surabaya memanas usai Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, melakukan sidak ke lokasi yang diduga menahan dokumen milik karyawan. Dalam video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, Armuji menyoroti dugaan pelanggaran hak pekerja dan mengklaim menerima banyak laporan serupa dari korban.

Namun, perempuan bernama Jan Hwa Diana yang disebut sebagai pemilik usaha, membantah tuduhan tersebut dan justru melaporkan Armuji ke Polda Jatim dengan tuduhan pencemaran nama baik serta pelanggaran UU ITE, lantaran videonya dianggap merugikan nama baik pribadi, keluarga, dan perusahaannya.

Video: Hamish Daud Jadi Lebih Hati-hati Buntut Masalah Pencemaran Nama Baik

Video: Hamish Daud Jadi Lebih Hati-hati Buntut Masalah Pencemaran Nama Baik

Puluhan ulama mengunjungi Haji Alim di Rutan Pakjo Kelas 1A Palembang, Sumatera Selatan. Mereka menyebut kondisi Haji Alim memprihatinkan.

"Kondisinya cukup memprihatinkan. Masih menjalani perawatan di rumah sakit langsung di comot begitu saja," kata salah satu ulama di Sumsel, KH Agok Syarifudin, Selasa (11/3/2025).

Menurut Agok, kedatangan mereka ke Rutan Pakjo untuk menunjukkan jati diri ulama di Palembang dan Sumsel betapa beratnya untuk Haji Alim ke rutan dalam kondisi sakit.

"Seluruh ulama dan kiai di Sumsel ini prihatin dengan kondisi ini. Kami juga mengadakan zikir bersama untuk menunjukkan siapa yang salah dan benar," tuturnya.

Senada dengan Ustad Nurdin Masyur mengatakan apa yang dilakukan kejaksaan terhadap Haji Alim tidaklah manusiawi. Dari segi sosial beliau ini sangat luar biasa perhatian sekali dengan kaum duafa, fakir miskin, ulama, pesantren-pesantren, musala dan masjid sangat terbantu.

"Kami sangat prihatin dengan adanya peristiwa penahanan beliau karena dengan kondisi beliau sangat memperhatinkan seperti itu rasanya tidak manusiawi," ujarnya.

Nurdin pun berharap agar aparat yang berwenang dapat mempertimbangkan lagi penahanan Haji Alim karena usianya yang sudah 87 tahun dan kondisi sakit bisa di pertimbangkan lagi.

"Kondisinya kan sangat menprihatinkan, sedang sakit dan sakitnya tidak tahu bisa disembuhkan atau tidak, jadi kami berharap kepada penegak hukum bisa memikirkan penahanan beliau," ujarnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Haji Alim Lisa Merida mengajukan pembantaran atau izin untuk dirawat di rumah sakit karena kondisi kiennya yang mengalami sakit komplikasi.

"Kami kuasa hukum Haji Alim mengajukan pembantaran karena klien kami sakit dan tinggal menunggu dari rutan dan kejaksaan. Sakit ini karena sudah lanjut usia dan penyakit klien kami ini tidak bisa di sembuhkan karena sudah komplikasi," ungkapnya.

Menurut Lisa, sakit Haji Alim itu bukan sakit yang biasa tapi sakit komplikasi. Ada jantung, sesak nafas dan asma.

"Namanya penyakit tua, penahanan in adalah upaya paksa yang dilakukan kejaksaan. Padahal klien kami tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujarnya.

Lisa menyebut, upaya paksa penahanan Haji Alim ini kurang manusiawi. Sebab, kliennya sakit dan dirawat di rumah sakit. Sakit yang dia alami sejak tahun 2020 dan tidak akan dia melarikan diri.

"Harusnya adalah pandangan terhadap orang tua apalagi orang tua ini sakit," katanya.

Video: Tampang Komplotan Begal 'Sigra Putih' yang Meresahkan Warga Palembang

Video: Tampang Komplotan Begal 'Sigra Putih' yang Meresahkan Warga Palembang

Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia (SMB) Haji Alim sudah ditahan di Rutan Pakjo Palembang, sejak Senin (10/3/2025). Usai penahanan itu, kuasa hukumnya mengajukan pembantaran atau izin untuk dirawat di rumah sakit karena kondisi Haji Alim yang mengalami sakit komplikasi.

Diketahui, Haji Alim ditahan atas dugaan pemalsuan dokumen dalam pengadaan lahan Tol Betung-Tempino Jambi.

Pantauan detikSumbagsel Selasa (11/3/2025) terlihat sejumlah ulama dan orang-orang terdekat Haji Alim datang ke Rutan Pakjo Kelas 1 A Palembang sembari menunggu kuasa hukumnya, Lisa Merida membesuk di dalam rutan.

"Kami kuasa hukum Haji Alim mengajukan pembantaran karena klien kami sakit dan tinggal menunggu dari rutan dan kejaksaan. Sakit ini karena sudah lanjut usia dan penyakit klien kami ini tidak bisa disembuhkan karena sudah komplikasi," ungkap Lisa Merida, Selasa (11/3/2025).

Menurut Lisa, sakit Haji Alim itu bukan sakit yang biasa tapi sakit komplikasi. Ada jantung, sesak nafas, dan asma.

"Namanya penyakit tua, penahanan ini adalah upaya paksa yang dilakukan kejaksaan. Padahal klien kami tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujarnya.

Lisa menyebut, upaya paksa penahanan Haji Alim ini kurang manusiawi. Sebab, kliennya sakit dan dirawat di rumah sakit. Sakit yang dia alami sejak tahun 2020 dan tidak akan dia melarikan diri.

"Harusnya adalah pandangan terhadap orang tua apalagi orang tua ini sakit," katanya.

Lisa mengatakan Haji Alim itu sakit dan membutuhkan tabung oksigen sehari 25-26 tabung dan ini siapa yang akan bertanggung jawab.

"Karena dia sedang ditahan berarti negara harus bertanggung jawab," katanya.

Selain itu, Haji Alim juga harus dirawat oleh dua perawat selama 24 jam yang standby untuk memberikan obat serta pendampingan dokter.

"Kalau di dalam rutan ada perawat tapi perempuan kan tidak bisa. Haji Alim juga perlu pendampingan dokter untuk obatnya yang ada 12 macam," jelasnya.

Kata Lisa, kliennya ditahan dalam perkara surat tanah palsu. Padahal tidak ada dokumen palsu. Haji Alim hanya menanam punya izin dan tanaman itu sudah rata dengan tanah dan belum ada ganti rugi bahkan lahan tersebut HGU, dan belum ada ganti rugi dari negara.

"Secara formal kepemilikan belum jelas bukan kerugian negara. Ganti rugi belum diterima seperak pun. Kalau mau dipermasalahkan kepemilikan dan lain-lain. Perkara ini prematur dan penahanan ini dipaksakan kalau menurut kita melanggar HAM ada perbuatan-perbuatan hukum yang akan kita laporkan," tegasnya.

Video: Tampang Komplotan Begal 'Sigra Putih' yang Meresahkan Warga Palembang

Video: Tampang Komplotan Begal 'Sigra Putih' yang Meresahkan Warga Palembang

Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia Haji Alim tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan dokumen surat tanah di Jalan Tol Palembang-Jambi seluas 34 hektare resmi ditahan. Dia ditahan di rumah tahanan Pakjo Palembang selama 20 hari ke depan.

Pantauan detikSumbagsel di Kejati Sumsel pada Senin (10/3) Haji Alim tiba di halaman Kejati Sumsel pukul 12.00 WIB diantar menggunakan ambulans dengan dikawal puluhan jaksa dan petugas medis.

Begitu turun ambulans, Haji Alim masuk dengan didorong ranjang pasien sakit ke dalam sambil membawa tabung oksigen. Untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Kepala Kejari Musi Banyuasin Roy Riyadi mengatakan penyidik Kejari Muba dibantu Kejati Sumsel melakukan upaya paksa menjemput tersangka di rumah sakit Siti Fatimah Palembang.

"Saat dilakukan pemeriksaan tersangka menolak diperiksa dan penolakan itu ditandatangani oleh kuasa hukumnya kemudian pemeriksaan ditutup. Lalu berikutnya penyidik melakukan upaya paksa melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo Palembang," jelasnya kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

Roy menjelaskan saat ini tersangka sudah berada di tahanan Pakjo Palembang selama 20 hari ke depan.

"Kita juga memenuhi semua haknya karena mengingat tersangka sedang sakit," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menetapkan dua tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan dokumen surat tanah di Jalan Tol Palembang-Jambi seluas 34 hektare.

Diketahui dua orang yang ditetapkan tersangka tersebut yakni H Alim selaku Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia dan Amin Mansyur, eks pegawai BPN dan pihak yang mengurus kelengkapan dokumen untuk ganti rugi pengadaan tanah jalan tol tersebut.

Kepala Kejari Musi Banyuasin Roy Riyadi membenarkan penetapan tersangka tersebut dia mengatakan penetapan itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor: PRINT-242/L.6.16/Fd.1/02/2025 tanggal 17 Februari 2025.

"Ya benar kita tetapkan dua orang tersangka H Alim dan Amin Mansyur dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan dokumen surat tanah di Jalan Tol Palembang-Jambi seluas 34 hektare," katanya kepada detikSumbagsel, Kamis (6/3/2025).

"Penetapan tersangka itu berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan surat penetapan tersangka Nomor: Print-375/L.6.16/Fd.1/03/2025 tanggal 06 Maret 2025," sambungnya.

Sederet Fakta Ambruknya Jembatan di Muba Seusai Ditabrak Tongkang Batu Bara

Sederet Fakta Ambruknya Jembatan di Muba Seusai Ditabrak Tongkang Batu Bara

Nikita Mirzani resmi ditahan terkait kasus pengancaman dan pemerasan terhadap bos skincare sebesar Rp 4 miliar. Berikut sederet gestur Nikita saat dibawa polisi menuju ruang tahanan!

Polda Metro Jaya resmi menahan artis Nikita Mirzani dan asistennya yang berinisial IM terkait kasus dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha skincare. Keduanya diduga memeras korban hingga Rp 4 miliar.

Pantauan detikcom di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa (4/3/2025), Nikita Mirzani dan asistennya tampak santai saat digiring penyidik ke mobil tahanan. Keduanya mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Saat digiring, Nikita berlenggak-lenggok bak seorang model. Ia juga mengenakan baju tahanan oranye sebagai outer.

Namun, baik Nikita maupun asistennya tidak memberikan pernyataan kepada awak media. Mereka hanya tersenyum saat ditanya oleh wartawan.

Sebelumnya, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nikita dan asistennya pada Kamis (20/2). Namun, ia meminta penjadwalan ulang pada Senin (3/3). Nikita dan IM akhirnya memenuhi panggilan polisi pada Selasa (4/3) pagi pukul 10.00 WIB.

Nikita Mirzani ditahan polisi. Foto: Muhammad Ahsan Nurrijal

Duduk Perkara Kasus Pemerasan

Dilansir dari detikNews, polisi mengungkap kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan Nikita Mirzani dan asistennya. Korban berinisial RGP, seorang pengusaha skincare, mengaku telah mentransfer uang sebesar Rp 4 miliar.

"Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebanyak Rp 4 miliar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kamis (20/2).

Ade Ary menjelaskan, korban pertama kali mentransfer uang sebesar Rp 2 miliar pada 14 November 2024 karena merasa terancam. Keesokan harinya, korban kembali menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2 miliar sesuai arahan pelaku.

Kasus ini bermula ketika Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekkan korban serta produknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban berupaya menghubungi Nikita melalui asistennya, IM, dengan niat bersilaturahmi. Namun, respons yang diterima justru berupa ancaman dan permintaan uang sebagai imbalan agar tidak mengungkap sesuatu di media sosial.

"Korban mendapat respons dari terlapor bahwa ia akan speak-up di media sosial jika pertemuan tersebut tidak menghasilkan uang. Terlapor meminta uang sebesar Rp 5 miliar sebagai 'uang tutup mulut'," jelas Ade Ary.

Kronologi Versi Nikita Mirzani

Di sisi lain, Nikita Mirzani membantah tuduhan pemerasan. Ia mengklaim bahwa uang tersebut merupakan pembayaran untuk endorsement.

Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, menyatakan bahwa justru korbanlah yang pertama kali menghubungi Nikita melalui IM. Dalam komunikasi itu, RGP disebut meminta Nikita untuk memberikan ulasan positif tentang produknya.

"Dia yang hubungi salah satu staf dari Nikita, IM, dan meminta agar produknya di-review yang baik-baik. Ini jadi pertanyaan, kalau memang produknya tidak ada masalah, kenapa harus meminta review yang baik?" kata Fahmi, Kamis (20/2/2025).

Fahmi juga membenarkan bahwa dalam percakapan antara IM dan korban ada pembahasan soal uang dalam jumlah miliaran rupiah. Menurutnya, terjadi negosiasi sebelum akhirnya disepakati angka Rp 4 miliar.

"Dari percakapan itu, awalnya muncul angka Rp 5 miliar, tapi dinegosiasikan menjadi Rp 4 miliar. Pembayaran dilakukan dua kali. Kemudian, IM diingatkan agar pada November mendatang korban kembali membayar," jelas Fahmi.

Video: Nikita Mirzani Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Pemerasan

Video: Nikita Mirzani Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Pemerasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya resmi menahan artis Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), Selasa (4/3/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Nikita langsung merapikan rambutnya saat keluar dari kantor Polda Metro Jaya. Dia pun tersenyum ke arah awak media yang sudah menunggu kedatangannya.

Dalam kesempatan ini, kedua tangan Nikita tidak diborgol atau diikat menggunakan kabel ties.

Baju tahanan Nikita tak digunakan sepenuhnya. Dia hanya menyampirkan kemeja tahanan itu ke pundaknya.

Saat pertama kali keluar, kedua tangan Nikita terbuka ke kanan dan kiri. Pinggangnya pun berlenggak-lenggok bak model yang berjalan di atas catwalk.

Pada kesempatan ini, Nikita juga sempat memperlihatkan gestur kiss bye ke arah awak media.

Bukan hanya Nikita, Mail juga mengenakan kemeja tahanan. Berbeda dengan Nikita, Mail mengenakan kemeja tahanannya tanpa mengancing.

Nikita tidak banyak memberikan penjelasan usai Polda Metro Jaya resmi menahannya.

“Ya gimana? Memang mau gimana? Sans,” kata Nikita.

Setelah itu, Nikita dan Mail masuk ke dalam mobil untuk diarahkan ke ruang tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

Diberitakan sebelumnya, dokter Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bukan hanya Nikita Mirzani, Reza juga turut melaporkan asisten perempuan yang akrab disapa Nyai tersebut, Mail Syahputra.

Dalam laporan yang dibuat pada Selasa (3/12/2024), Nikita disebut menjelek-jelekkan nama baik dan produk milik Reza saat sedang siaran langsung di TikTok.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, Reza Gladys sempat menghubungi Nikita untuk bersilaturahmi.

Namun, Reza justru mendapatkan respons berupa ancaman dari Nikita yang disampaikan melalui asistennya.

“Jadi, respons dari terlapor adalah ancaman akan speak up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang, dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar Rp 5 miliar sebagai uang tutup mulut,” ungkap Ade Ary.

Karena Reza merasa terancam dan takut, keesokan harinya atau 14 November 2024, dia mentransfer uang senilai Rp 2 miliar ke sebuah rekening.

“Kemudian pada 15 November atas arahan terlapor, korban memberikan uang tunai sebesar Rp 2 miliar,” ujar Ade Ary.

Atas kejadian tersebut, Reza merasa diperas dan mengalami kerugian senilai Rp 4 miliar.