Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas mengadakan pertemuan dengan delegasi dari Kamboja. Pertemuan itu membahas pengadaan atase keimigrasian hingga penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

"Terkait imigrasi. Sharing (berbagi) informasi untuk capacity building dan pengiriman atase keimigrasian di Kamboja," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Brigjen Yuldi Yusman, seusai pertemuan dengan delegasi dari Kamboja di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Senin (19/5/2025).

Yuldi mengatakan pemerintah berharap permintaan atase imigrasi di Kedutaan Besar RI (KBRI) Phnom Phen dapat segera dikabulkan oleh pemerintah Kamboja. Ada prosedur yang akan dijalankan di kementerian dalam negeri Kamboja sebelum permintaan atase imigrasi Indonesia dikabulkan.

Nantinya, saat permintaan atase imigrasi itu dikabulkan, hubungan pemerintah Indonesia dan pemerintah Kamboja akan semakin baik. Termasuk kecepatan dalam tukar informasi antara imigrasi Kamboja dan imigrasi Indonesia.

"(Kapan penempatan atase imigrasi Indonesia) kami maunya cepet. Mereka (Kamboja) akan lapor menterinya dulu. Karena, dirjen imigrasi Kamboja itu di bawah kementerian dalam negeri," kata Yuldi.

Selain soal atase, pertemuan itu juga membahas tentang upaya pencegahan TPPO. Banyak orang Indonesia yang kedapatan bekerja ilegal di Kamboja.

Salah satunya, warga Indonesia yang bekerja jadi tenaga administrasi perjudian daring atau online. Yuldi menyebut pengawasan terhadap orang Indonesia yang ke Kamboja untuk kerja jadi admin judi online akan ditindak.

Jika ada warga Indonesia yang ditengarai akan bekerja ilegal di Kamboja, paspornya akan dicabut. Selain penindakan itu, upaya lain yang jadi pembahasan dalam pertemuan itu adalah pembinaan keterampilan kerja di sejumlah warga desa di Indonesia sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.

"Ada yang sudah kami lakukan. Mencegah keberangkatan warga Indonesia ke sana dengan membatalkan. Kemudian membatalkan paspor bagi yang terindikasi melakukan kegiatan ilegal di Kamboja," katanya.

Video: 2 WNI Korban TPPO di Myanmar Punya Luka Tembak di Kaki

Video: 2 WNI Korban TPPO di Myanmar Punya Luka Tembak di Kaki

Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Andi Rian R Djajadi mengatakan anggotanya masih berjaga 24 jam melakukan pengamanan di Lapas Musi Rawas, Sumsel, pasca terjadi kerusuhan di lapas itu. Saat ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) juga masih mengusut dalang kerusuhan tersebut.

Diketahui, kerusuhan tersebut terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti, Jalinsum Km 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB. Kerushan mulai kondusif sekitar pukul 11.30 WIB.

Andi mengatakan pengamanan dilakukan jajaran dari Kepolisian Polres Musi Rawas dibackup Polda Sumsel hingga perbaikan di lapas tersebut rampung.

"Perintah saya ke kapolres, sepanjang dalam proses perbaikan (lapas) dibantu pengamanan," katanya ditemui di Mapolda, Jumat (9/5/2025).

Kata Andi, pasca kerusuhan itu tidak sedikit fasilitas di lapas tersebut yang rusak.

"Karena kan banyak yang rusak itu (fasilitas Lapas) terutama blok blok sel," ungkapnya.

Setelah perbaikan sejumlah fasilitas yang rusak di lapas tersebut rampung, sambung dia, barulah kapolres menarik kembali anggota yang berjaga di lokasi selama 24 jam tersebut ke satuannya masing-masing.

"Setelah dipastikan semua sudah diperbaiki baru nanti pengamanan, penguatan dicabut, karena kan kalau fasilitas belum diperbaiki masih bisa keluar masuk mereka (warga binaan)," katanya.

Saat pengamanan berlangsung sejak kemarin, lanjutnya, tak hanya dari Polres Musi Rawas yang turun berjaga, ada juga dari Polres Lubuklinggau, Polres Musi Rawas Utara (Muratara) Sat Brimob Polda Sumsel yang turut mengamankan.

"Untuk personel yang kita kerahkan tak hanya dari Polres Musi Rawas, ada juga dari Brimob dan Polres Polres tetangga seperti Polres Lubuklinggau dan Polres Muratara," jelasnya.

Terkait penyebab dan provokator dalam kerusuhan itu, Andi memastikan jika pihak dari Kementerian Imipas sudah melakukan investigasi dan pihak kepolisian tidak terlibat.

"Dari Kementerian Imipas sudah turun, mereka yang akan mendalami (penyebab dan provokator kerusuhan tersebut), kita tidak (kepolisian) tidak mencampuri," jelasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel sedang mendalami kasus kerusuhan yang terjadi di lapas tersebut. Saat ini kondisi di lapas tersebut sudah kondusif usai kerusuhan terjadi.

Namun, baik petugas lapas maupun pihak kepolisian masih standby berjaga di lokasi tersebut untuk memastikan kondisi di sana aman.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan sedang mendalami kasus kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas. Olah TKP dan investigasi mendalam terus dilakukan untuk mencari tahu penyebab kerusuhan tersebut.

Diketahui, kerusuhan tersebut terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB dan mulai kondusif sekitar pukul 11.30 WIB.

Kakanwil Ditjenpas Sumsel, Erwedi Supriyatno mengatakan saat ini kondisi di lapas tersebut sudah kondusif usai kerusuhan terjadi. Namun, baik petugas lapas maupun pihak kepolisian masih standby berjaga di lokasi tersebut untuk memastikan kondisi di sana aman.

"Kami masih olah TKP dan pendalaman atas kejadian kerusuhan di lapas," katanya, Kamis (8/5/2025).

Erwedi menyebut dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan dipastikan tidak ada warga binaan yang kabur dari lapas.

"Kami belum tahu berapa warga binaan yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Karena saat kerusuhan, petugas langsung keluar mengevakuasi diri tapi kita sedang melakukan investigasi karena tidak mungkin kerusuhan pecah secara spontan atau secara tiba-tiba," tuturnya.

Erwedi menjelaskan, jumlah warga binaan yang ada di lapas Muara Beliti ada 1.084 orang. Mereka dijaga oleh 86 orang petugas, ditambah petugas jaga setiap blok sejumlah 10 orang.

Dia mengakui bahwa jumlah warga binaan dengan petugas belum ideal, minimalnya dari 1.000 warga binaan harus ada 5 persen atau 50 persen untuk petugas penjaga tahanan.

"Kita akui memang Lapas Muara Beliti over kapasitas dan pada kejadian tersebut, over kapasitas memang mempengaruhi. Meski begitu, tidak dijadikan pembenaran untuk hal-hal seperti itu," katanya.

Erwedi mengatakan kelebihan kapasitas terjadi karena tingkat kejahatan yang tinggi, terutama narkoba. Maka dari itu, sistem hukum perlu dievaluasi karena tidak semua orang harus dipenjara.

"Kadang banyak orang melakukan pidana ringan karena sistem hukum di pidana maka dipidana seperti pengguna atau pemakai narkoba tidak perlu dipenjara cukup direhab, sehingga lapas tidak penuh," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menegaskan tidak ada napi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti yang kabur saat kerusuhan tersebut.

"Saat ini kondisi lapas sudah mulai kondusif dan stabil. Untuk semua narapidana juga sudah kembali ke dalam sel mereka masing-masing. Sudah dipertegas juga oleh pihak lapas bahwa tidak ada tahanan yang kabur," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Kamis (8/5/2025).

Agung juga membantah terkait isu adanya penyanderaan yang dilakukan narapidana yang melakukan kerusuhan terhadap pegawai lapas.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Sementara itu, Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Ronald Heru Praptama menegaskan bahwa dari 1.069 narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, tidak ada yang kabur saat kerusuhan tersebut.

"Tidak ada yang kabur, karena kita di depan itu kita jaga dan dari tembok dan pagar juga sudah kita cek dan sampai sekarang dipastikan tidak ada yang kabur," tegasnya.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Medan (ANTARA) - Petugas Imigrasi Medan menggagalkan keberangkatan enam orang warga negara Indonesia (WNI) di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diduga akan bekerja secara nonprosedural ke Kamboja.

"Keenam WNI tersebut teridentifikasi saat akan berangkat menggunakan penerbangan SQ991 rute Kualanamu–Singapura," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Teodorus Simarmata di Medan, Senin.

Teodorus mengatakan penggagalan WNI itu berawal dari informasi awal, sehingga petugas mencurigai bahwa mereka tidak memiliki dokumen resmi untuk bekerja di luar negeri.

Kemudian, dalam proses pemeriksaan lebih lanjut pada Minggu (4/5), salah satu calon penumpang berinisial P awalnya mengaku akan berlibur bersama keluarga ke Singapura.

Tapi, setelah dilakukan pendalaman, diketahui bahwa ia sebenarnya akan menuju Phnom Penh, Kamboja, untuk bekerja di restoran yang masih dalam tahap pembangunan.

Dari hasil wawancara terhadap seorang penumpang lain berinisial C, juga diketahui bahwa ia berencana membuka restoran baru di Kamboja dan membawa serta anggota keluarganya yaitu TS, P dan KC termasuk keluarganya, P dan RG sebagai pekerja tersebut.

"Dalam pemeriksaan itu, warga C ini juga tidak dapat menunjukkan dokumen resmi untuk merekrut tenaga kerja WNI secara sah," ucapnya.

Setelah itu, petugas Imigrasi kemudian segera berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Sekitar pukul 09.00 WIB Senin pagi, perwakilan BP2MI bernama Rita datang ke lokasi dan menerima serah terima keenam calon penumpang itu untuk diproses lebih lanjut.

"Upaya ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mencegah pengiriman pekerja migran secara ilegal dan melindungi WNI dari potensi eksploitasi tenaga kerja di luar negeri,” ujar Teodorus.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur tawaran kerja di luar negeri tanpa prosedur yang sah.

Dia meminta warga khususnya calon pekerja migran untuk memastikan dokumen dan jalur keberangkatan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku demi keamanan dan keselamatan pribadi.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama perwakilan serikat pekerja. Diskusi ini dilakukan berkaitan dengan persoalan penegakan hukum dalam hubungan industrial.

Tema yang diangkat pada diskusi ini yakni 'Penegakan Hukum dalam Penanganan Perselisihan Perburuhan'. Kegiatan ini digelar di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya pada Selasa (22/4/2025).

Dirintelkam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dekananto Eko Purwono mengatakan kegiatan ini merupakan ruang diskusi yang sengaja digelar dalam rangka meningkatkan fokus dalam pembahasan berbagai persoalan seputar penegakan hukum dalam hubungan industrial. Dekananto meyakini diskusi ini menjadi jembatan untuk mendengar persoalan riil di lapangan.

"Ini adalah forum ngobrol bareng, santai tapi dekat dengan persoalan riil di lapangan. Kita ingin mendengar langsung masukan dari serikat pekerja terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan," ujar Kombes Dekananto dalam keterangannya.

Selain itu, dia menerangkan kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri oleh Kapolri pada Januari 2025 lalu. FGD ini juga diharapkan bisa jadi langkah awal dalam menyusun prosedur dan pola penanganan perselisihan perburuhan yang lebih efektif dan humanis.

"Harapannya ke depan tidak ada lagi kejadian di mana polisi baru turun ketika sudah ada unjuk rasa. Kita ingin membangun pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif," kata Dekananto.

Dia pun merencanakan kegiatan ini akan digelar secara berjenjang hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota. Dia menyebut kegiatan ditingkat bawah akan langsung dilakukan oleh para Kapolres dan jajaran dengan berkolaborasi bersama serikat pekerja dan stakeholder lainnya untuk mendalami isu-isu spesifik di daerah masing-masing.

"Ini baru awal. Diskusi-diskusi lanjutan akan dilakukan secara lebih spesifik di tingkat lokal. Supaya persoalan-persoalan industrial tidak selalu berujung pada ketegangan antara buruh dan aparat," jelasnya.

Dalam acara tersebut, para Kapolres beserta Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polres jajaran Polda Metro Jaya turut hadir. Kemudian hadir juga perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, pakar hukum industri, serta Desk Ketenagakerjaan Polri dari Bareskrim.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKB Mafirion menanggapi insiden warga negara asing (WNA) mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Mafiirion mendorong agar Direktorat Jenderal Imigrasi meninjau izin tinggal yang bersangkutan karena sudah meresahkan.

"Nggak kalau WNA seperti itu, kalau sudah meresahkan dan melakukan beberapa kali tindakan yang sifatnya kriminalitas, saya sarankan, saya sarankan ke Imigrasi, walaupun investor, kalau resahkan masyarakat ya tinjau aja pemberian izin tinggal sementaranya, tinjau aja," kata Mafirion saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).

Kemudian, Mafirion menyoroti WNA tersebut yang disebut melanggar izin tinggal. Ia mendapat informasi, seharusnya, WNA itu tinggal di Jakarta Barat (Jakbar), bukan di daerah Kalibata.

"Saya baca dia tinggal di Kalibata City tapi izin tinggalnya Jakbar, KITAS seharusnya diberi sesuai domisili, itu melanggar keimigrasian itu, bisa dicabut KITAS-nya, itu harusnya dikeluarkan sesuai domisili, jadi dia nggak boleh di Jaksel," ucapnya.

Ia menyebut alasan itu juga bisa menjadi penguat untuk mendeportasi yang bersangkutan. Menurutnya, Indonesia butuh investor yang membuat tenang, bukan meresahkan.

"Itu bisa jadi alasan pertimbangan cabut aja KITAS-nya, sementara tindakan kriminal kita minta polisi ambil tindakan. Saya harap Imigrasi, terutama Imigrasi Jaksel dan Jakbar kan di wilayah mereka untuk aktif memantau masalah ini. Kalau memang mereka lakukan pelanggaran atas izin-izin Imigrasi, cabut saja, deportasi saja, kita butuh investor yang buat tenang, kalau bikin tidak tenang ya deportasi saja," ujar dia.

WNA Diamankan Imigrasi Jaksel

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengamankan warga negara asing (WNA) yang mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Kini, WNA tersebut tengah menjalani pemeriksaan.

"Kantor Imigrasi Jakarta Selatan gerak cepat menindaklanjuti atas laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," tulis akun Instagram @kanimjaksel, Selasa (22/4).

"Bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan. Saat ini, WNA tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut," lanjutnya.

Proses pemeriksaan masih berlangsung saat ini. Nantinya, pihak imigrasi akan menindak WNA tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan, Kanim Jaksel melakukan patroli keimigrasian di area Kalibata City untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Ia mengimbau masyarakat untuk segera lapor jika menemukan WNA mencurigakan.

"Kanim Jaksel mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan dan aktivitas mencurigakan WNA di sekitar kita. Bersama, kita jaga Jakarta Selatan tetap tertib dan aman," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengecek perkembangan peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Tercatat ada 500 ekor domba yang diternak di lapas ini, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendayagunaan warga binaan.

"Hari ini kegiatan di Nusakambangan dengan maksud untuk, intinya, adalah untuk mengecek kesiapan program daripada yang kami canangkan. Karena rencananya bulan ini, Juli atau Agustus nanti kita akan launching unit program. Ini saya lakukan pengecekan yang kedua pasca diterapkan," ucap Agus di lokasi usai pengecekan, Kamis (17/4/2025).

Sebanyak 500 ekor domba ini diternak di lahan seluas 1 hektare. Dalam mengelola peternakan, Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imipas menggandeng pihak ketiga yakni PT Domba Perkasa dan PT Sinatria.

"Beberapa program yang kita laksanakan, dari mulai pertanian, kemudian perikanan, dan peternakan yang dijalankan hampir sudah berjalan sudah lebih dari 60 persen. Dan artinya bahwa progress launching daripada model atau modul tempat pembinaan bagi warga binaan nanti, bisa kita laksanakan sesuai jadwal yang kita tetapkan," ujar Agus.

Foto: Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengecek perkembangan peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). (Audrey/detikcom).

Sesuai data lapas, terdapat 30 warga binaan atau narapidana (napi) yang turut dalam program peternakan domba ini. Sementara itu populasi domba terdiri dari 486 ekor domba betina, 12 ekor domba jantan, dan 2 ekor anakan.

"Harapan bukan hanya dengan mitra kita bisa bekerja,tapi mitra juga membantu memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengelola lahan dengan memanfaatkan bibit yang sudah ada dengan harapan supaya hasilnya lebih bisa dinikmati oleh warga binaan. Targetnya Insyaallah Bulan Agustus kita akan launching untuk program yang sudah kita tetapkan. Bisa saja kita akan laksanakan di seluruh lembaga pemasyarakatan, baik rutan maupun lapas," terang Agus.

Sebelumnya diberitakan Menteri Imipas Agus Andrianto mengunjungi Nusakambangan dalam rangka panen raya padi, jagung, dan ikan air tawar di sejumlah lapas. Agus juga mengecek pengelolaan peternakan ayam, meninjau lahan yang akan dijadikan tambak udang, melihat perkembangan pengelolaan sampah.

Program terkait ketahanan pangan ini digagas Agus adalah upaya kontribusi Kementerian Imipas dalam mendukung misi Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto.

Foto: Peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). (Audrey/detikcom).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto memimpin panen ikan, selain panen padi, di Lapas Kelas II-B Terbuka, Nusakambangan, Jawa Tengah (Jateng). Upaya menghidupkan sektor pangan di lapas adalah program Kementerian Imipas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk mendukung visi ketahanan pangan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Di lokasi, Kamis (17/4/2025), Agus didampingi Dirjenpas Mashudi, Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Tatan Dirsan, Kajari Cilacap, dan jajaran pejabat Kemenimipas. Jenis ikan yang siap panen di antaranya nila, lele, dan bawal.

Di lokasi ini terdapat tiga kolam ikan yang siap panen. Kapasitas kolam mencapai 5.000 ekor ikan. Luasan kolam 1.500 meter persegi.

Menteri Imipas Agus panen ikan di Lapas Nusakambangan. (Audrey/detikcom)

Ada 10 warga binaan yang bergabung dalam program peternakan ikan ini. Sebelum terjun ke sawah, para napi diasesmen terlebih dulu oleh tim Badan Permasyarakatan (Bapas) Ditjenpas Kementerian Imipas.

Narapidana yang diikutsertakan dalam program ketahanan pangan ini adalah mereka yang sudah mengikuti sidang tim pengamat permasyarakatan. Serta sudah melewati setengah masa pidana dan narapidana yang akan menjalani pembebasan bersyarat.

Menteri Imipas Agus bersama pejabat Kementerian Imipas panen ikan. (Audrey/detikcom)

Dia juga memimpin panen raya padi yang ditanam di lahan seluas 2 hektare. Program ini diikuti 18 napi.

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengapresiasi capaian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang menyelesaikan 2,9 juta permohonan di triwulan I 2025. Menurutnya, capaian itu bukti nyata transformasi digital.

"Di tiga bulan pertama ini, Ditjen AHU berhasil menyelesaikan 2.900.948 permohonan dari target yang dibebankan sebanyak 2.913.595 permohonan atau telah diselesaikan sebanyak 99,57 persen atau hampir mendekati ekspektasi. Sementara 12.647 permohonan di antaranya sedang dalam proses penyelesaian atau capaian semester I ini meningkat 5,73 persen dari raihan triwulan I tahun 2024, yaitu 93,84 persen," kata Supratman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/4/2025).

Supratman menilai capaian itu dampak dari transformasi digital. Dalam 3 bulan terakhir, Ditjen AHU sudah melakukan percepatan 95 layanan hukum online dari sebelumnya 79 layanan.

Ditjen AHU menargetkan 52 layanan digital lainnya rampung pada Juni 2025, sehingga keseluruhan 147 layanan Ditjen AHU akan terintegrasi pada akhir 2025.

"Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang kita dorong telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan pihaknya akan menargetkan seluruh layanan di Ditjen AHU berbasis digital pada tahun 2025. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat.

"Kami sudah menargetkan pada tahun 2025 ini seluruh layanan di Ditjen AHU akan berbasis digital ini sekaligus sebagai bukti, bahwa kami akan terus menyajikan layanan yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu Widodo juga membeberkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Januari-Maret 2025 mencapai Rp 311.313.889.586 atau sebesar 118,37% dari target triwulan 1 tahun 2025 yang sebesar Rp263.000.000.000. Angka ini pun melampaui capaian pada periode tahun 2024.

"Data penerimaan PNBP tahun 2024 pada tanggal dan bulan yang sama, realisasi PNBP Ditjen AHU tercatat sebesar Rp287.434.822.871. Berarti terjadi peningkatan PNBP sebesar 5,30 persen dibandingkan tahun 2024," ujar Widodo.

Untuk memperkuat integrasi data dan penegakan hukum, Ditjen AHU telah melakukan penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga. Di antaranya, penandatanganan kerja sama dengan berbagai instansi, seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Melalui perumusan regulasi strategis dan kerja sama lintas instansi, Ditjen AHU terus memperkuat fondasi hukum nasional demi transparansi, perlindungan WNI, dan penegakan hukum yang berintegritas," ucap Widodo.

Sementara itu, dalam dunia olahraga, Ditjen AHU berperan dalam proses fasilitasi naturalisasi atlet keturunan Indonesia. Di triwulan I ini, Ditjen AHU telah menyelesaikan proses naturalisasi enam orang atlet sepak bola untuk membantu Tim Nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026.

Keenamnya yaitu Ole Lennard Ter Haar, Dion Markx, Tim Geypens, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

"Kami mendukung perkembangan sepak bola nasional dengan memberikan naturalisasi atlet sepak bola keturunan Indonesia, untuk membawa sepak bola nasional ke kancah dunia," ujar Widodo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Propam Polda Jawa Tengah (Jateng) mengusut dugaan pungutan liar di tahanan Polda Jateng. Ada tiga oknum polisi yang diperiksa dalam pengusutan ini. Ketiganya kini menjalani penempatan khusus (Patsus) selama 30 hari.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, mengatakan tiga oknum tersebut adalah Aiptu P, Bripka W, dan Bripka SU. Mereka menjadi terduga pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) jaga tahanan.

"Dari hasil penyelidikan sampai dengan hari ini, Bid Propam telah menetapkan tiga petugas jaga tahanan selaku terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran SOP jaga tahanan.

Jadi yang bersangkutan tiga orang ini melakukan kegiatan transaksional layanan jaga tahanan di Polda Jateng," kata Artanto di kantornya, Senin (14/4/2025).

Ketiga oknum yang tadinya bertugas di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti itu kini ditempatkan khusus di bagian Pelayanan Markas (Yanma). Hal itu dalam rangka pemeriksaan oleh Propam.

"Saat ini ketiga terduga pelanggar tersebut menjalani Patsus selama 30 hari ke depan dan dalam waktu dekat akan menjalani sidang disiplin, yang bersangkutan juga sudah dimutasi ke Yanma dalam rangka pemeriksaan," ujar Artanto.

Terkait bukti, Artanto menjelaskan saat ini masih didalami. Meski tidak menyebutkan buktinya, namun Artanto menegaskan sudah ada bukti awal yang cukup dari pengakuan seseorang berinisial Z.

"Saat ini kita masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Namun hasil pemeriksaan awal dan konfirmasi dengan yang bersangkutan, yang menyampaikan di video, atau si Z, memang sudah ada bukti awal yang cukup bagi penyidik Propam untuk melakukan penindakan terhadap ketiga penjaga tahanan tersebut," terang Artanto.

Sementara itu diketahui pungli tersebut terjadi sekitar setahun lalu. Artanto tidak membantah soal besaran pungli atau fasilitas yang didapat tahanan setelah membayar ke oknum.

"Yang bersangkutan (Z) ingin pindah kamar dan kemudian hal itu terjadi transaksi, karena yang bersangkutan sudah diploting dalam kamar-kamar tertentu, sehingga terjadi transaksi di sini," kata Artanto.

"(Sewa handphone) Betul, di dalam itu transaksionalnya yaitu pindah ke kamar satu ke kamar lain. Kedua, adanya layanan fasilitas handphone sehingga terjadi transaksional dengan anggota jaga tersebut," sambungnya.

Motif dalam kasus ini belum diketahui, namun Artanto menegaskan uang yang diperoleh dipakai sendiri. Pendalaman masih terus dilakukan oleh Bid Propam Polda Jateng.

"Kalau motif belum 86, tapi mereka sendiri yang memahami, karena uang itu mereka sendiri yang gunakan," ujar Artanto.

Untuk diketahui, Pungli tersebut viral setelah ada video yang diunggah sejumlah akun media sosial, di antaranya akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back. Video itu menampilkan seorang pria bertopi yang mengaku pernah ditahan di Rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. Ia membeberkan adanya dugaan pungli, intimidasi, hingga pemukulan di dalam tahanan.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Polda Jawa Tengah (Jateng) melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) Polda Jateng. Petugas dan pelapor telah diperiksa Propam Polda Jateng.

"Perkembangannya kita masih melakukan pendalaman. Kita saat ini sedang mengambil keterangan dari petugas jaga yang ada di tahanan," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto saat dihubungi awak media, Jumat (11/4/2025).

"Kemudian, kita berkomunikasi dengan yang meng-upload konten tersebut dan yang menyampaikan informasi di konten tersebut," lanjutnya.

Artanto menegaskan, jika nantinya ditemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan petugas tahanan Rutan Polda Jateng, pihak kepolisian akan langsung memberikan sanksi tegas. Ia belum bisa menjelaskan kemungkinan sanksi, karena hal itu tergantung dengan jenis pelanggaran dan pasal yang digunakan.

"Apabila ditemukan, kalau ada anggota tersebut salah atau terbukti melakukan pelanggaran, kita akan melakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Polda Jateng juga telah menerima laporan resmi dari pembuat konten yang mengungkap adanya dugaan pungli, intimidasi, serta kekerasan yang ada di Rutan Polda Jateng. Pihak kepolisian juga langsung jemput bola dengan mendatangi pria dalam video yang sebelumnya ditahan 20 hari atas kasus judi.

"Sudah (laporan), prinsipnya sudah ketemu (dengan pelapor) dan prinsipnya kita akan memproses laporan yang bersangkutan," paparnya.

"Yang bersangkutan pernah ditahan di Rutan Polda Jateng. Kurang lebih 20 hari ya. Kasusnya judi, (Pasal) 303 (KUHP)," lanjutnya.

Terkait tudingan bahwa CCTV sempat dimatikan agar aktivitas ilegal itu tidak terekam, Artanto menyatakan, hal itu sedang didalami Propam Polda Jateng bersama jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahti).

"Ya, ini kan SOP ya. SOP dari proses pelayanan jaga tahanan ya. Apabila ada SOP yang dilanggar itu menjadi menjadi temuan juga bagi penyidik," tegasnya.

"Kita akan mengevaluasi apa yang telah menjadi penyampaian masyarakat tersebut dan itu akan menjadi pembenahan ke depan apabila memang betul-betul terjadi kesalahan terhadap anggota," imbuh dia.

Ia menjelaskan, Polri tak anti kritik dan mengapresiasi keberanian pelapor dalam membuat konten tersebut. Jika pelapor membutuhkan perlindungan, pihak kepolisian disebut akan siap memberi perlindungan.

"Pada prinsipnya kita memberikan pelayanan terbaik kepada yang bersangkutan, kita hargai penyampaian tersebut. Manakala yang bersangkutan membutuhkan perlindungan, akan kita lindungi," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, video wawancara yang memperlihatkan pengakuan seorang pria yang mengaku sebagai eks tahanan Rutan Polda Jawa Tengah viral di media sosial usai diunggah akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back. Ia mengungkapkan adanya dugaan pungutan liar dan kekerasan di Rutan Polda Jateng.

"(Pengalamannya di Rutan Polda Jateng) Pahit, harus bayar semua. Ketika masuk pertama harus masuk kamar Rp 1 juta. Terus mau keluar (sementara) dari sel harus bayar Rp 25 ribu untuk dari jam 4 sore sampai 7 malam. 'Namanya untuk angin-angin'," kata pria tersebut, dilihat detikJateng, Kamis (10/4).

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa hp. Sewa hp Rp 150 ribu per jam. Malam Rp 350 ribu dari jam 1-6 pagi. Kamera cctv dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya dugaan kekerasan di dalam Rutan Polda Jateng yang dilakukan pihak kepolisian. Ia pun mengaku akan melaporkan tindakan itu ke pihak kepolisian.

"(Ada intimidasi?) Ada. Saya sudah bayar sel atensi kamar Rp 2 juta. Tapi ketika saya disuruh bagikan nasi saya menolak saya langsung dipindah di sel," jelasnya.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video wawancara yang memperlihatkan pengakuan pria yang mengaku sebagai eks tahanan Rutan Polda Jawa Tengah viral di media sosial. Ia mengungkap adanya dugaan pungutan liar hingga kekerasan di Rutan Polda Jateng. Polisi mengusut kabar ini.

Video viral itu diunggah akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back pada Selasa (8/4/2025). Dilihat detikJateng hari ini, video itu itu telah ditonton ratusan ribu kali.

Video berdurasi singkat itu menampilkan seorang pria bertopi yang mengaku pernah ditahan di Rutan Polda Jateng pada Agustus 2024 lalu. Ia membeberkan adanya dugaan pungli, intimidasi, hingga pemukulan di dalam tahanan.

"(Pengalamannya di Rutan Polda Jateng) Pahit, harus bayar semua. Ketika masuk pertama harus masuk kamar Rp 1 juta. Terus mau keluar (sementara) dari sel harus bayar Rp25 ribu untuk dari jam 4 sore sampai 7 malam. 'Namanya untuk angin-angin'," kata pria dalam video tersebut seperti dikutip detikJateng, Kamis (10/4/2025).

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa HP. Sewa HP Rp 150 ribu per jam, malam Rp 350 ribu dari jam 01.00-06.00 WIB. Kamera CCTV dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengungkap adanya dugaan kekerasan di dalam Rutan Polda Jateng yang dilakukan pihak kepolisian. Ia pun mengaku akan melaporkan tindakan itu ke pihak kepolisian.

"(Ada intimidasi) Ada. Saya sudah bayar sel atensi kamar Rp 2 juta. Tapi ketika saya disuruh bagikan nasi saya menolak saya langsung dipindah dan disel," jelasnya.

"Ada pemukulan juga. Rencana saya bikin laporan dan tindak lanjut, karena saya kasihan dengan tahanan lain maupun tahanan yang akan datang," lanjutnya.

Propam Usut Dugaan Pungli di Rutan

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan internal.

"Polda Jateng mengapresiasi yang bersangkutan yang telah berani menyampaikan kepada kita tentang hal tersebut," kata Artanto di Mapolda Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Kamis (10/4).

"Kita saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan. Peristiwa tersebut kita lakukan penyelidikan oleh Propam Polda Jateng," lanjutnya.

Artanto memastikan pemeriksaan internal terhadap personel yang bertanggung jawab di Rutan Polda Jateng sudah berjalan. Jika nantinya terbukti ada pelanggaran pihaknya tak segan memberikan sanksi tegas.

"Manakala ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, Polda Jawa Tengah tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas dan sanksi," jelasnya.

Ia mengatakan begitu video itu beredar di media sosial, Propam Polda Jateng langsung turun tangan. Propam langsung melakukan pemeriksaan hingga kini.

"Intinya sudah ada (yang diperiksa), berproses pemeriksaan dan saat ini sedang kita dalami. Ya, intinya semua sedang berproses dan kita akan informasikan manakala terjadi pelanggaran," tegasnya.

Di sisi lain, Artanto menyebut kondisi Rutan Polda Jateng masih sesuai kapasitas. Namun pihaknya akan berkooordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahti) soal dugaan overload.

"Masih tetap sesuai standar. Apakah itu overload atau tidak, nanti kita konfirmasi dengan Dirtahti yang bertanggung jawab terhadap proses pengamanan di tahapan tersebut," paparnya.

Video Cegah Pungli, Kemenpar Bakal Bina Masyarakat Lewat Pokdarwis

Video Cegah Pungli, Kemenpar Bakal Bina Masyarakat Lewat Pokdarwis