Gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada Minggu (19/1) pagi waktu setempat, dengan melibatkan pembebasan para tahanan Palestina yang ditukar dengan para sandera Israel. Tel Aviv tidak menginginkan adanya perayaan di depan umum ketika para tahanan Palestina dibebaskan nantinya.

Dinas Penjara Israel, seperti dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025), mengatakan pihaknya mengambil langkah-langkah untuk mencegah perayaan di depan umum ketika para tahanan Palestina dibebaskan dari penjara sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

Langkah-langkah untuk mencegah perayaan itu, sebut Dinas Penjara Israel, turut menjadi pertimbangan dalam persiapan pembebasan para tahanan Palestina untuk ditukar dengan para sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Disebutkan Dinas Penjara Israel bahwa dua penjara, satu di dekat Yerusalem dan satu lagi di dekat kota Ashkelon, telah memulai persiapan dengan mengumpulkan para tahanan Palestina yang akan dibebaskan.

"Komisioner Dinas Penjara Israel, Mayor Jenderal Kobi Yaakobi, menginstruksikan bahwa... untuk mencegah perayaan dengan kegembiraan di depan umum di Ashkelon dan area-area lainnya di Israel, pengawalan dari Penjara 'Shikma' tidak akan ditangani oleh bus-bus sipil Palang Merah (Internasional)," demikian pernyataan Dinas Penjara Israel.

Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengawasi pertukaran tahanan Palestina dan sandera Israel ketika gencatan senjata berlangsung di Jalur Gaza pada November 2023 lalu. Pada saat itu, sebanyak 105 sandera, termasuk 80 sandera Israel, dibebaskan oleh Hamas, yang ditukar dengan 240 tahanan Palestina.

Dinas Penjara Israel mengatakan bahwa "unit-unit khusus" dari pihak mereka akan menangani transportasi para tahanan Palestina tersebut.

Menurut Dinas Penjara Israel, Yaakobi juga mengatakan kepada para tahanan Palestina yang akan dibebaskan untuk "menahan diri dari ekspresi kegembiraan di dalam wilayah Israel".

Otoritas Israel sebelumnya mengumumkan bahwa "pemerintah menyetujui pembebasan 737 tahanan" Palestina pada tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza.

Simak Video Menteri Israel yang Setuju Gencatan Senjata: Ini Keputusan Sulit

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Kehakiman Israel merilis nama-nama tahanan, baik pria, wanita maupun anak-anak, yang disebutkan tidak akan dibebaskan sebelum Minggu (19/1) sore, sekitar pukul 16.00 waktu setempat.

Qatar Umumkan Gencatan Senjata Gaza Dimulai 19 Januari Pagi

Otoritas Qatar, yang merupakan salah satu mediator kesepakatan ini, mengumumkan bahwa gencatan senjata di Jalur Gaza akan mulai berlaku pada Minggu (19/1) pagi, sekitar pukul 06.30 GMT atau pukul 08.30 waktu Gaza. Gencatan senjata disepakati akan berlangsung selama enam minggu.

"Sebagaimana dikoordinasikan oleh para pihak dalam perjanjian dan para mediator, gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada pukul 08.30 waktu lokal Gaza pada hari Minggu, 19 Januari," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, dalam pernyataan via media sosial X.

"Kami menyarankan warga untuk mengambil tindakan pencegahan, berhati-hati, dan menunggu arahan dari sumber-sumber resmi," ucapnya memberikan imbauan.

Waktu pasti dimulainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas belum jelas, meskipun Israel mengatakan tidak akan ada tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebelum pukul 14.00 GMT.

Hamas Bicara Soal Mekanisme Pembebasan Sandera Israel di Gaza

Kelompok Hamas, dalam pernyataan pada Sabtu (18/1) seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa mekanisme pembebasan sandera Israel di Jalur Gaza akan bergantung pada jumlah tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel.

Disebutkan Hamas bahwa daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan dari penjara Israel akan dipublikasikan satu hari sebelum pertukaran tahanan-sandera dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada Rabu (15/1) waktu setempat.

Menurut kesepakatan gencatan senjata yang disepakati, akan ada 33 sandera yang dibebaskan Hamas pada tahap pertama, sebagai pertukaran dengan tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel.

Simak Video Menteri Israel yang Setuju Gencatan Senjata: Ini Keputusan Sulit

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga angkat bicara mengenai video viral menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Dia mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk menjatuhkan sanksi kepada sekolah tersebut.

Mulanya Ihwan mengatakan dia baru saja mendatangi rumah murid tersebut dan bertemu orang tuanya. Menurutnya, hukuman yang diberikan kepada murid itu dapat merusak mental anak.

"Iya ini saya baru pulang, jadi memang sangat disayangkan sekolah memberikan hukuman seperti itu terhadap anak apalagi kelas 4 SD yang belum mengerti apa-apa, ini kan bisa merusak mental atau psikologisnya seorang anak, sementara anak itu kan tahunya belajar," kata Ihwan Ritonga kepada detikSumut, Jumat (10/1/2025).

Mendengar cerita dari Kamelia, orang tua dari siswa itu, Ihwan bakal membayar uang sekolah siswa tersebut hingga lulus SD. Selain siswa tersebut, Ihwan juga bakal membayar uang sekolah anak Kamelia yang satu lagi di sekolah tersebut.

"Kita prihatin, sedih, melihat anak digituin karena latar belakang ekonominya kurang mampu, jadi saya secara spontan tadi saya bayarin uang sekolahnya (2 anak Kamelia) sampai dengan tamat SD," ucapnya.

Ketua DPC Gerindra Medan ini berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan memberikan sanksi kepada sekolah. Hal itu agar menjadi evaluasi bagi seluruh sekolah untuk tidak mempermalukan siswa apalagi karena tidak mampu membayar uang sekolah.

"Harapan kita Dinas Pendidikan dalam hal ini Kota Medan memberikan teguran keras dan sanksi supaya menjadi bahan evaluasi kepada sekolah-sekolah dimana pun berada, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang dihukum karena tidak mampu membayar uang sekolah, apalagi hukumnya adalah mempermalukan di depan temannya," ujarnya.

Pihak sekolah dinilai harus lebih bijak mengelola bantuan operasional sekolah (BOS) yang beserannya Rp 900 ribu per orang selama setahun. Sehingga peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi dan komunikasi yang baik juga perlu dilakukan oleh sekolah dengan orang tua murid.

"Harusnya sekolah bijak menggunakan dana BOS untuk siswa yang tidak mampu membayar uang sekolah, kalau kita cek data 1 murid itu mendapat Rp 900 ribu jika dia SD selama setahun, harusnya itu dapat dikelola sehingga tidak harus menghukum murid yang kurang mampu membayar uang sekolah seperti ini," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.

Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1). Anaknya sendiri ternyata telah duduk selama 3 hari di lantai.

"Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah kan, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia.

Kamelia pun menceritakan kronologi dia mengetahui anaknya duduk di lantai saat belajar. Kamelia menyebutkan wali kelas membuat peraturan jika siswa yang belum mengambil rapor tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar.

"Jadi gini ceritanya, saya memang belum melunasi uang SPP awalnya, tapi wali kelasnya itu kan membuat peraturan kalau sudah terima raport baru muridnya bisa mengikuti pelajaran," sebutnya.

Peraturan itu kemudian diketahui dibuat sendiri oleh wali kelas tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Anak Kamelia sendiri belum bisa mengambil rapor karena masih menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Kamelia mengaku sudah berkomunikasi dengan wali kelas jika dia belum bisa datang ke sekolah. Dirinya berniat menjual handphone-nya agar bisa melunasi uang sekolah kedua anaknya di sekolah itu.

Sedangkan, anaknya yang lain disebut tidak mendapat perlakuan seperti itu meskipun belum membayar uang sekolah.

"Saya sudah koordinasi hari Selasa-nya, saya bilang ibu izin saya belum bisa datang, itu rencana kemarin saya mau sempat jual HP untuk bayar uang sekolah biar (anak) dapat raport," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Benny Sinomba Siregar saat dikonfirmasi detikSumut terkait kasus tersebut belum merespons. Termasuk kepala sekolah SD juga belum merespons saat dihubungi.

23 Ribu Desa Tak Punya PAUD, Ini Strategi Kemendikdasmen

23 Ribu Desa Tak Punya PAUD, Ini Strategi Kemendikdasmen

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto, memimpin kegiatan panen raya di Lapas Kelas IIA Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan itu sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Agus menyatakan, panen raya ini merupakan langkah nyata untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup bakti sosial bagi warga binaan, tahanan, dan masyarakat sekitar Lapas.

"Hari ini kita melaksanakan panen raya, dalam rangka membangun ketahanan pangan di lingkungan Lapas, sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden. Paling tidak, ini berkontribusi untuk lingkungan Lapas masing-masing. Kami juga mengadakan bakti sosial untuk warga binaan, tahanan, dan masyarakat sekitar Lapas agar terjalin komunikasi yang baik," ujar Agus kepada awak media, Selasa (24/12/2024).

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Lapas dan masyarakat setempat, khususnya dalam mendukung kesejahteraan bersama. "Selama ini hubungan dengan masyarakat sekitar Lapas belum terbangun dengan baik. Harapannya, dengan berbagai upaya dan kerja sama, kegiatan ini tidak hanya berhenti sekali, tetapi terus berlanjut ke depan," tambahnya.

Plt Dirjen Permasyarakatan Y. Ambeg Paramarta menambahkan, program akselerasi termasuk kegiatan pembinaan kemandirian dan pembimbingan ini secara khusus mendorong WBP untuk lebih profuktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan pemberian upah atau premi bagi WBP.

"Kegiatan panen raya perkebunan singkong seluas 3,8 hektare yang dikelola oleh WBP Lapas Kelas IIA Warkir, bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan mitra menjadi bukti keberhasilan pembinaan kemandirian WBP pada lapas Warungkiara," kata Ambeg.

Panen raya ini juga bukan hanya sekedar di sektor pertanian tetapi juga di sektor peternakan. Setidaknya terdapat 1.000 ekor ayam dan 450 ekor sapi yang dikelola oleh warga binaan.

"Hasil dari peternakan tersebut akan disalurkan kepada pihak ketiga untuk dijual kembali," ujarnya.

Peluncuran Koperasi Induk Pemasyarakatan

Selain panen raya, Menteri Agus juga meresmikan pembentukan Koperasi Induk Pemasyarakatan dan memberikan bantuan sosial bagi keluarga WBP secara serentak di seluruh lapas se-Indonesia. Koperasi ini akan menjadi payung bagi koperasi primer yang dikelola oleh lapas dan rutan di seluruh Indonesia.

"Harapan kami, koperasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai. Keuntungannya nanti bisa digunakan untuk bakti sosial, membantu warga binaan, dan masyarakat sekitar," kata Agus.

Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Lapas sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitar. "Dengan langkah ini, diharapkan Lapas dapat menjadi bagian yang produktif dalam pembangunan nasional," tutupnya.

Video: Kemenhut Ungkap 9 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan Akuatik

Video: Kemenhut Ungkap 9 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan Akuatik

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sungai Penuh Don Fitri Jaya dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan usai penyidikan di Kejari Sungai Penuh, Jambi. Don yang baru ditetapkan tersangka itu diketahui memiliki penyakit jantung.

"Tersangka memiliki penyakit jantung. Saat ini masih dirawat," ujar Kasi Intelijen Kejari Sungai Penuh Andi Sunda, Rabu (18/12/2024).

Don Fitri Jaya diperiksa Kejari Sungai Penuh pada Senin (16/12) dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar tahun anggaran 2022. Pembangunan stadion mini itu kini mangkrak atau tidak dilanjutkan. Akibatnya, timbul kerugian negara mencapai Rp 779.954.308 menurut hasil penghitungan BPKP.

Sebelum Don, sudah ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Keempat tersangka itu yakni HND (rekanan pelaksana), WLY (Ketua Tim Teknis), ADR (Konsultan Pengawas), dan SFD (PPK).

Don yang menjalani pemeriksaan di Kejari dengan masih mengenakan pakaian dinas itu pun syok saat ditetapkan tersangka. Kemudian dia pingsan dan sempat ditangani petugas medis Kejari.

Akan tetapi, karena kondisinya tak kunjung membaik, Don diangkut ke ambulans dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Diketahui setelah itu dia dirujuk ke rumah sakit di Padang, Sumatera Barat.

"(Tersangka) Dirawat rujuk ke RSU M. Djamil, Padang, malam itu juga (Senin). Berangkat tengah malam dengan ambulans RSU Sungai Penuh," kata Andi.

Mempertimbangkan kondisi kesehatannya, Don berstatus tahanan rumah sampai 4 Januari 2025 mendatang. Kejari juga memasang alat pendeteksi untuk memantau pergerakan korban.

Video: Polda Jambi Sita Mobil Pelat Merah di Kasus Perusakan Kotak Suara

Video: Polda Jambi Sita Mobil Pelat Merah di Kasus Perusakan Kotak Suara

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin mengatensi kasus dugaan pelecehan seksual oleh IWAS (21), seorang pria difabel asal Kota Mataram. Hassanudin memastikan pendampingan hukum bagi para korban. Sejauh ini, ada 13 korban IWAS, dan tiga korban di antaranya masih anak-anak.

"Semua diberikan pendampingan (hukum)," kata Hassanudin saat dikonfirmasi di Mataram, Jumat (6/12/2024).

Sebagai informasi, kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB.

Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB. IWAS saat ini berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara.

"Sesuai kebutuhan (pendampingan hukum), korban dibutuhkan, siapa pun punya hak yang sama (untuk dapat pendampingan hukum). Sesuai dengan hak warga negara, semua diperlakukan sama," jelas mantan Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) tersebut.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih memastikan Pemprov NTB siap memberikan pendampingan hukum kepada belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS.

"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," kata Nunung.

Terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan IWAS, warga Kota Mataram, Nunung berharap kasus pelecahan seksual yang saat ini menjadi sorotan nasional itu bisa cepat selesai. Para korban IWAS, dia berujar, sudah sepatutnya mendapatkan keadilan.

"Kami harap kasus ini bisa cepat selesai, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kekurangan itu tidak menjadi batasan untuk dia tidak melakukan, tapi ini masih praduga ya. Untuk saat ini, kami (Pemprov) fokus dulu untuk memberi pendampingan bagi para korban," tandasnya.

Video: Dean Desvi Akui Dapat Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting

Video: Dean Desvi Akui Dapat Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting