Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara ke Panitia Khusus (Pansus) DPR RI agar RUU itu bisa segera dibahas.

Dia mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan laut dan pengelolaan segala sesuatu yang ada di atas bumi sudah ada. Namun untuk pengelolaan ruang udara, sejauh ini negara belum mengaturnya.

"Kami berharap kiranya rancangan undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara itu sudah dibahas oleh DPR RI pada periode 2019-2024. Namun pada September 2024, RUU itu ditetapkan untuk dioper atau carry over ke periode DPR RI tahun 2024-2029, karena pembahasannya belum tuntas.

Dia mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi dan nilai strategis, sehingga ruang udara di atas wilayah negara perlu dikelola secara tepat guna, berhasil, dan berkelanjutan.

Pengelolaan ruang udara, perlu dilakukan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

"Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan ruang udara," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah memandang urgensi dibahasnya RUU tersebut, di antaranya belum adanya payung hukum pengelolaan ruang udara, pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara atau wahana udara asing termasuk pelanggaran kawasan udara terlarang dan terbatas.

Selain itu, menurut dia, belum adanya ketentuan atau pengaturan tentang pelarangan wilayah udara dalam hukum positif Indonesia. Lalu belum adanya ketentuan pemidanaan pelanggaran wilayah udara yang selama ini hanya bersifat administratif.

Kemudian, belum ada pengaturan kegiatan penggunaan wahana udara dan pesawat udara tanpa awak seperti drone, baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dengan tujuan yang beragam.

Menurut dia, negara-negara lain seperti Australia, Thailand, hingga Oman, sudah memiliki peraturan tentang pengelolaan ruang udara yang berbeda dengan aturan penerbangan.

Dengan berbagai alasan itu, menurut dia, diperlukan regulasi yang mengatur dan mewadahi hubungan kelembagaan dalam pengelolaan ruang udara.

"Kami sampaikan Rancangan Undang-undang tentang pengelolaan ruang udara untuk dibahas kembali pada tahun 2025 ini agar disetujui dan disahkan, dan dapat menjadi dasar hukum dalam pengelolaan ruang udara guna mewujudkan kepentingan nasional," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut pihaknya masih menyusun daftar inventaris masalah (DIM) terkait revisi KUHAP. Supratman mengatakan akan melakukan rapat dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, hingga kepolisian membahas DIM tersebut.

"Kami lagi akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukkan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantor Kemenkum, Selasa (15/4/2025).

Supratman menyebut revisi tersebut tidak mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri. "Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir nggak ada," sebutnya.

Dia menjelaskan, dalam revisi itu, banyak diatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum. Termasuk soal mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draf yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," sebutnya.

Simak juga Video 'DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah di RUU KUHAP':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mensesneg Prasetyo Hadi membantah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia atau RUU TNI berpotensi menghidupkan dwifungsi ABRI. Prasetyo menyebut RUU TNI itu dilakukan sebagai penguatan institusi.

"Tidak, kita pastikan enggak," kata Prasetyo kepada wartawan di Kantor KemePAN-RB, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Prasetyo meminta semua pihak untuk lebih teliti memahami isi subtansi yang dilakukan revisi. Ia menyebut jangan hal yang tidak menjadi subtansi justru dipolemikkan.

"Pertama begini, kalau menurut kami tentunya semua harus lebih teliti lagi dalam memahami isi dari kalau sekarang yang beredar kan rancangan DIM, jadi jangan juga apa yang dipolemikkan itu sesungguhnya itu tidak ada dalam pembahasan," ujarnya.

"Kita harus waspada, kita harus hati hati betul, tidak boleh dibentur-benturkan, bagaimanapun mohon maaf revisi UU TNI apapun itu TNI adalah institusi milik kita, milik bangsa dan negara kita," lanjut Prasetyo.

Prasetyo pun berhadap jangan ada pihak yang mengeluarkan pernyataan seolah RUU TNI memunculkan dikotomi dan dwifungsi ABRI. Prasetyo menegaskan RUU TNI untuk penguatan institusi.

"Siapapun itu berkewajiban menjaga institusi TNI jadi tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement statement seolah olah ada dikotomi, kemudian disampaikan juga masyarakat akan kembali ada dwifungsi ABRI, tidak begitu. Secara subtansi apa yang sedang dilakukan revisi ini untuk perkuatan TNI sebagai institusi negara kita sangat penting, baik melindungi kedaulatan bangsa kita maupun menyelesaikan berbagai permasalahan permasalahan bangsa kita, yang bangsa kita hadapi," ujarnya.

Prasetyo menuturkan penugasan-penugasan prajurit nantinya tidak juga bisa dikatakan dwifungsi ABRI. Menurutnya, semua pihak harus siap jika dibutuhkan.

"Jadi berkenaan misalnya penugasan penugasan, jangan itu kemudian dimaknai sebagai dwifungsi abri, tidak. Manakala dibutuhkan, tidak hanya TNi kita semua manakala dibutuhkan, dan memiliki keahlian kita harus siap," ujarnya.

Ia mengambil contoh dalam hal penanganan bencana yang turut melibatkan TNI hingga Polri. Menurutnya, justru TNI-Polri merupakan garda terdepan menjalankan tugas-tugas kebencanaan.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana, itu kan, saudara saudara kita semua kan tahu bahwa teman-teman TNI, teman-teman kepolisian tentunya beserta teman-teman lain, selalu menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugas tugas penanganan bencana, misalnya seperti itu. Jadi jangan kemudian itu dimaknai sebagai dwifungsi ABRI tidak. Jadi kira kira itu tanggapan kami," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) akan dibawa ke paripurna pekan depan. Rencananya RUU ini akan disahkan menjadi undang-undang pada 18 Februari 2025 usai pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke Baleg DPR.

"Diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat I dapat diselesaikan pada masa sidang II sehingga pada rapat paripurna tangal 18 Februari 2025, RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai undang-undang, itu target kita bapak," kata Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025) kemarin.

Menteri Hukum Supratman menyebut pemerintah menyambut baik RUU Minerba sebagai inisiatif DPR. RUU Minerba dinilai Langkah memperbaiki tata kelola minerba.

"Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR RI untuk menyusun rancangan UU Minerba sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola minerba ke depan serta sebagai upaya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan mineral dan batu bara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Supratman.

Supratman mengatakan pengisian DIM menunggu koordinasi antara Kementerian ESDM, Mensesneg, dan Kementerian Hukum. DIM RUU Minerba akan diserahkan ke Baleg DPR dalam waktu satu atau dua hari.

"Insyaallah dalam 1-2 hari ke depan daftar inventarisasi masalah sebenarnya sudah, drafnya sebenarnya sudah selesai, tetapi kami masih harus berkoordinasi antara Kementerian ESDM, kemudian Mensesneg, dan Kementerian Hukum untuk sesegera mungkin dalam waktu yang sangat singkat, 1-2 hari ini mudah-mudahan DIM-nya segera kami serahkan kepada Badan Legislasi," ujarnya.

Simak juga Video: Bahas RUU Minerba, Menteri Maman Sambut Kesempatan UKM Bisa Kelola Tambang

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terlibat debat sengit saat rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Perdebatan ini dipicu lantaran pemerintah yang diwakili oleh Supratman dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung belum membawa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba dalam rapat kerja.

Pemerintah hanya membawa Surat Presiden (Surpres) yang isinya menugaskan tiga menteri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU.

Hal ini lantas mengundang pertanyaan dari salah seorang anggota Baleg, Nyoman Parta.

Ia bertanya-tanya apakah Surpres bisa disampaikan tanpa dibarengi dengan DIM.

Ia khawatir tata cara pembentukan UU tidak terpenuhi sehingga berujung pada kondisi cacat formal saat digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dalam tata tertib kita dan Undang-Undang P3, apakah Surpres ketika dikirim oleh pemerintah langsung dengan DIM? Coba dibaca. Apa boleh yang terpisah?" tanya Nyoman.

Pertanyaan Nyoman lalu dibalas Supratman yang menyatakan bahwa sesuai UU MD3 maupun peraturan tata tertib, yang wajib dikirim paling lambat 60 hari adalah Surpres.

Adapun DIM sebaiknya dikirim bersama-sama, namun boleh pula menyusul.

"Soal DIM, itu sebaiknya bisa bersama-sama. Tetapi kalaupun tidak, itu boleh menyusul. Makasih," jelas Supratman.

Anggota Baleg DPR RI lainnya, Bambang Haryadi, lalu menyatakan sepakat dengan penjelasan Supratman.

Namun, pernyataan Bambang justru menimbulkan perdebatan lebih sengit.

Lebih-lebih, Ketua Baleg Bob Hasan sebelumnya meminta Nyoman untuk membaca aturan atau dasar hukumnya lebih dalam sebelum bertanya.

"Saya menyarankan, kalau kita mau mempertanyakan sesuatu, kita perdalam terlebih dahulu dasar hukumnya di mana, kemudian apa, sehingga mungkin saran Bapak akan jauh lebih efektif menurut saya seperti itu," terang Bob.

"Pak Bob, sekali izin. Karena Pak Bob menyampaikan saya harus baca, jadi saya baca peraturannya. Jadi pasal 84, Presiden mengirim surat kepada DPR yang berisikan tentang penunjukan Menteri yang ditugasi untuk mewakili membahas rancangan undang-undang disertai dengan DIM. Sudah jelas itu," tutur Nyoman.

Pernyataan Nyoman lagi-lagi didebat oleh Bambang.

Menurut anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra ini, kata "disertai" dengan "bersamaan" memiliki makna yang berbeda.

"Kata disertai dengan bersamaan itu beda. Disertai itu bisa besoknya. Yang penting disertai. Turut serta. Disertai beda dengan ketika bersama," tutur Bambang.

"Saya bukan baru di anggota Baleg. Saya bukan baru di anggota Baleg. Saya dari periode kemarin di anggota Baleg," kata Bambang lagi.

"Saya 15 tahun, bung," imbuh Nyoman.

"Jelas di sini disertai," kata Nyoman tak terima.

"Disertai bukan berarti bersamaan. Disertai bukan berarti bersamaan," imbuh Bambang.

Bob Hasan selaku ketua pun akhirnya beberapa kali harus melerai perdebatan di ruang sidang yang semakin memanas.

"Pak Bambang, nanti dulu sebentar. Pak Bambang, sebentar dulu. Pak Nyoman, Pak Nyoman," kata Bob Hasan menengahi.

Bukan berhenti, kedua belah pihak makin memanas.

Bambang menyatakan, hal-hal yang biasanya tak dipertentangkan seharusnya tidak dipertentangkan.

Ia menyebut kata "aneh" yang justru menyulut emosi Nyoman.

"Hal-hal yang nggak perlu kita pertentangkan. Kita ini bahas undang-undang bukan satu dua biji, kan? Hanya kali ini aja jadi aneh gini kan? Nggak ada, nggak ada kata disertai," tegas Bambang.

"Apanya yang aneh, bung? Yang anehnya apanya? Yang saya omongin apanya yang aneh? Apanya yang aneh?" tanya Nyoman berkali-kali.

"Saya ingin sangat menghormati forum ini. Tapi kalau sudah....," kata Nyoman yang pernyataannya dipotong oleh Bob Hasan.

"Kasih kesempatan saya dulu, Pak Nyoman ya. Pak Bambang, kasih kesempatan saya dulu, Pak, ya," tutur Bob.

Di momen itu, Bob menjelaskan, Baleg DPR RI harus menunda rapat panja menjadi besok, dari semula direncanakan hari ini setelah rapat kerja.

Hal ini karena DIM belum dibawa oleh pemerintah.

"Jadi bahwa soal Surpres bersamaan dengan DIM, itu iya disertai harus, Pak. Maka oleh karena itu, Pak, karena Surpres ini hari ini tidak disertai oleh DIM, artinya DIM belum ada. Rapat panja ini kita tunda. Gitu lho, Pak. Intinya secara material, Pak," jelas Bob.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terlibat debat sengit saat rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Perdebatan ini dipicu lantaran pemerintah yang diwakili oleh Supratman dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung belum membawa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba dalam rapat kerja.

Pemerintah hanya membawa Surat Presiden (Surpres) yang isinya menugaskan tiga menteri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU.

Hal ini lantas mengundang pertanyaan dari salah seorang anggota Baleg, Nyoman Parta.

Ia bertanya-tanya apakah Surpres bisa disampaikan tanpa dibarengi dengan DIM.

Ia khawatir tata cara pembentukan UU tidak terpenuhi sehingga berujung pada kondisi cacat formal saat digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dalam tata tertib kita dan Undang-Undang P3, apakah Surpres ketika dikirim oleh pemerintah langsung dengan DIM? Coba dibaca. Apa boleh yang terpisah?" tanya Nyoman.

Pertanyaan Nyoman lalu dibalas Supratman yang menyatakan bahwa sesuai UU MD3 maupun peraturan tata tertib, yang wajib dikirim paling lambat 60 hari adalah Surpres.

Adapun DIM sebaiknya dikirim bersama-sama, namun boleh pula menyusul.

"Soal DIM, itu sebaiknya bisa bersama-sama. Tetapi kalaupun tidak, itu boleh menyusul. Makasih," jelas Supratman.

Anggota Baleg DPR RI lainnya, Bambang Haryadi, lalu menyatakan sepakat dengan penjelasan Supratman.

Namun, pernyataan Bambang justru menimbulkan perdebatan lebih sengit.

Lebih-lebih, Ketua Baleg Bob Hasan sebelumnya meminta Nyoman untuk membaca aturan atau dasar hukumnya lebih dalam sebelum bertanya.

"Saya menyarankan, kalau kita mau mempertanyakan sesuatu, kita perdalam terlebih dahulu dasar hukumnya di mana, kemudian apa, sehingga mungkin saran Bapak akan jauh lebih efektif menurut saya seperti itu," terang Bob.

"Pak Bob, sekali izin. Karena Pak Bob menyampaikan saya harus baca, jadi saya baca peraturannya. Jadi pasal 84, Presiden mengirim surat kepada DPR yang berisikan tentang penunjukan Menteri yang ditugasi untuk mewakili membahas rancangan undang-undang disertai dengan DIM. Sudah jelas itu," tutur Nyoman.

Pernyataan Nyoman lagi-lagi didebat oleh Bambang.

Menurut anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra ini, kata "disertai" dengan "bersamaan" memiliki makna yang berbeda.

"Kata disertai dengan bersamaan itu beda. Disertai itu bisa besoknya. Yang penting disertai. Turut serta. Disertai beda dengan ketika bersama," tutur Bambang.

"Saya bukan baru di anggota Baleg. Saya bukan baru di anggota Baleg. Saya dari periode kemarin di anggota Baleg," kata Bambang lagi.

"Saya 15 tahun, bung," imbuh Nyoman.

"Jelas di sini disertai," kata Nyoman tak terima.

"Disertai bukan berarti bersamaan. Disertai bukan berarti bersamaan," imbuh Bambang.

Bob Hasan selaku ketua pun akhirnya beberapa kali harus melerai perdebatan di ruang sidang yang semakin memanas.

"Pak Bambang, nanti dulu sebentar. Pak Bambang, sebentar dulu. Pak Nyoman, Pak Nyoman," kata Bob Hasan menengahi.

Bukan berhenti, kedua belah pihak makin memanas.

Bambang menyatakan, hal-hal yang biasanya tak dipertentangkan seharusnya tidak dipertentangkan.

Ia menyebut kata "aneh" yang justru menyulut emosi Nyoman.

"Hal-hal yang nggak perlu kita pertentangkan. Kita ini bahas undang-undang bukan satu dua biji, kan? Hanya kali ini aja jadi aneh gini kan? Nggak ada, nggak ada kata disertai," tegas Bambang.

"Apanya yang aneh, bung? Yang anehnya apanya? Yang saya omongin apanya yang aneh? Apanya yang aneh?" tanya Nyoman berkali-kali.

"Saya ingin sangat menghormati forum ini. Tapi kalau sudah....," kata Nyoman yang pernyataannya dipotong oleh Bob Hasan.

"Kasih kesempatan saya dulu, Pak Nyoman ya. Pak Bambang, kasih kesempatan saya dulu, Pak, ya," tutur Bob.

Di momen itu, Bob menjelaskan, Baleg DPR RI harus menunda rapat panja menjadi besok, dari semula direncanakan hari ini setelah rapat kerja.

Hal ini karena DIM belum dibawa oleh pemerintah.

"Jadi bahwa soal Surpres bersamaan dengan DIM, itu iya disertai harus, Pak. Maka oleh karena itu, Pak, karena Surpres ini hari ini tidak disertai oleh DIM, artinya DIM belum ada. Rapat panja ini kita tunda. Gitu lho, Pak. Intinya secara material, Pak," jelas Bob.

Pancasila adalah ideologi nasional sekaligus falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Sebagai sebuah ideologi nasional, Pancasila punya tiga dimensi yang perlu detikers pahami. Apa saja? Berikut ini penjelasan dan contohnya.

Dikutip dari buku Ensiklopedia Pancasila oleh R Toto Sugiarto dkk, Pancasila tersusun dari dua kata Sanskerta, yakni panca dan syila. Panca bermakna lima, sedangkan syila berarti sendi, dasar, alat, ataupun asas. Artinya, Pancasila bisa dimaknai sebagai lima asas atau lima dasar.

Lebih lanjut, dirujuk dari Jurnal Office berjudul 'Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi' oleh A Aco Agus, sebagai ideologi bangsa dan negara alias nasional, Pancasila tergolong sebagai sebuah ideologi terbuka. Apa artinya?

Maksudnya, ide-ide yang mendasari Pancasila tidaklah dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, maupun budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah milik rakyat.

Tiga Dimensi Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Diringkas dari laman resmi Library Lemhannas dan sumber yang telah disebutkan sebelumnya, Pancasila sebagai ideologi nasional punya tiga dimensi. Ketiganya adalah:

1. Dimensi Realitas

Maknanya, suatu ideologi harus bisa mencerminkan realita kehidupan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, Pancasila harus mampu untuk diaplikasikan dalam kehidupan bangsa sehari-hari alias konkrit (bukan hanya ide belaka). Selain itu, Pancasila juga mampu memotivasi pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

2. Dimensi Idealisme

Pancasila punya dimensi idealisme berarti memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Nah, nilai-nilai ini pada dasarnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi idealistis yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta mendorong motivasi pendukungnya untuk mewujudkan cita-cita.

3. Dimensi Fleksibilitas

Sesuai namanya, dimensi fleksibilitas berarti kemampuan nilai-nilai Pancasila untuk selalu menyesuaikan diri dengan perubahan, perkembangan, maupun pemikiran-pemikiran baru. Atau, dengan kata lain, Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena terus memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa sebagaimana penjelasan dari dokumen unggahan Repository Unikom.

Contoh Dimensi Pancasila

Lalu, apa contoh dimensi realistis, idealistis, dan normatif Pancasila? Berikut ini poin-poin pentingnya diambil dari tugas mata kuliah Pancasila oleh Moch Rezeki Setiawan asal Universitas Ahmad Dahlan:

Contoh Dimensi Realitas

Sila pertama: Seseorang menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing.
Sila kedua: Tidak membeda-bedakan suku bangsa.
Sila ketiga: Kegiatan gotong royong membersihkan kelas.
Sila keempat: Memilih pengurus kelas.
Sila kelima: Menyantuni anak yatim.

Contoh Dimensi Idealisme

Sila pertama: Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Sila kedua: Pengakuan terhadap harkat martabat manusia.
Sila ketiga: Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.
Sila keempat: Terwujudnya lembaga perwakilan yang demokratis.
Sila kelima: Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Contoh Dimensi Fleksibilitas

Sila pertama: Diakuinya Konghucu sebagai agama baru.
Sila kedua: Adanya undang-undang tentang HAM.
Sila ketiga: Pengaturan wilayah laut.
Sila keempat: Pemilihan presiden secara langsung.
Sila kelima: Pendirian bank syariah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Demikian penjelasan lengkap mengenai 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi nasional plus contohnya. Semoga pembahasannya mencerahkan, ya!

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora