Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa pembangunan pabrik pintar atau smart factory merupakan bagian dari komitmen besar Indonesia dalam menghadapi revolusi industri berbasis digital.

Saat meresmikan pabrik pintar milik PT Pegaunihan Technology Indonesia, anak usaha Pegatron Corporation yang berlokasi di Batamindo Industrial Park, Batam, Kepulauan Riau, Kamis, ia menuturkan acara peresmian menandai babak baru dalam transformasi industri berbasis teknologi di Indonesia, khususnya dalam sektor manufaktur cerdas berbasis 5G.
‎
‎“Kehadiran smart factory ini bukan sekadar pencapaian bagi Pegatron, tetapi juga bukti bahwa Indonesia siap menjadi pusat manufaktur berteknologi tinggi di kawasan," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dengan dukungan infrastruktur, kebijakan yang berpihak pada investasi, serta tenaga kerja yang kompetitif, dirinya semakin optimistis bahwa Batam akan menjadi pusat inovasi industri.

‎Lebih lanjut, Menko Yusril juga menyoroti manfaat luas dari keberadaan fasilitas pabrik pintar bagi ekosistem industri dalam negeri.

Pabrik pintar, menurutnya, tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi pusat transfer teknologi, peningkatan keterampilan digital tenaga kerja lokal, serta penguatan rantai pasok industri dalam negeri.

"Ini adalah langkah besar menuju kemandirian teknologi Indonesia,” katanya menambahkan.

‎Fasilitas pabrik pintar yang dikembangkan sejak tahun 2023 tersebut merupakan bagian dari Pegatron Corporation, perusahaan global yang mempekerjakan lebih dari 10 ribu orang di seluruh dunia. Adapun PT Pegaunihan telah aktif di Indonesia sejak tahun 2018 dan kini memperkerjakan sekitar 6 ribu tenaga profesional.

‎Dalam kesempatan yang sama, Presiden sekaligus CEO Pegatron Gary Cheng, menyampaikan bahwa setiap krisis harus dilihat sebagai peluang.

“Krisis merupakan kesempatan untuk melihat potensi besar dalam inovasi. Batam adalah lokasi yang ideal dengan kesiapan teknologi cerdas yang mumpuni,” ujar Gary.

‎Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang menekankan pentingnya kolaborasi inovatif.

"Kami berharap Pegatron dapat bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia untuk menciptakan inovasi asli karya anak bangsa, dalam semangat bertumbuh bersama Indonesia,” tutur Rizal.
‎
‎Rangkaian acara ditutup dengan prosesi pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Menko Kumham Imipas, yang dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke fasilitas pabrik pintar tersebut.

‎Dengan hadirnya fasilitas itu, Batam semakin memperkuat perannya sebagai pusat industri berteknologi tinggi di Asia Tenggara.

Didukung oleh lokasi strategis, infrastruktur memadai, serta kebijakan pemerintah yang pro-investasi, Batam menjadi pilihan ideal bagi pengembangan industri berbasis teknologi canggih seperti 5G dan otomasi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Pekanbaru -

Dua pegawai Imigrasi Pekanbaru digerebek pasangan sah masing-masing di Simpang Tabek Gadang. Kedua pegawai itu kemudian dilaporkan pasangan sah mereka terkait kasus perselingkuhan.

Kasubsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Pekanbaru, Reza Pahlevi, membenarkan adanya laporan dari pihak keluarga. Menurutnya, terlapor sudah lima tahun berdinas di Imigrasi Pekanbaru.

"Untuk laporan (kasus perselingkuhan) sudah kami terima dari pihak keluarga," ujarnya, Rabu (19/2/2025).

Laporan itu, kata dia, diteruskannya kepada unsur pimpinan. Atas laporan itu dibentuk tim khusus yang akan melakukan pemeriksaan dugaan perselingkuhan dan pelanggaran etik yang dilakukan dua pegawai berstatus ASN tersebut.

"Terkait kejadian kami sudah melaporkan ke pimpinan. Kami juga sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan secara internal terhadap kedua pegawai, nanti kami periksa terkait kronologi kejadian," katanya.

"Untuk sanksi nanti kami tunggu pemeriksaan internal dahulu terkait kronologi, keabsahan dan kejadian yang sudah terjadi,"
lanjut dia.

Sebelumnya video seorang wanita ngamuk dan memecahkan kaca mobil di Pekanbaru viral di media sosial. Wanita itu mengamuk karena diduga memergoki suaminya yang diduga pegawai Imigrasi tengah bersama wanita lain.

Dalam video diterima detikSumut, terlihat mobil Grand Livina warna hitam dihadang tapat di Simpang Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Disebut wanita berinisial KO menghadang suaminya yang ada di dalam mobil, Minggu (16/2).

Dalam video menyebut wanita itu sengaja menghadang mobil. Sebab, di dalam ada suaminya AN yang merupakan pegawai Imigrasi bersama wanita lain diduga kuat selingkuhan berinisial RA.

KO sendiri telah melapor ke Mapolresta Pekanbaru. Laporan terkait penganiayaan karena ditabrak RA saat menghentikan mobil di lokasi kejadian.

(astj/astj)

Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek Digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018-2023. Sudah ada tersangka dalam perkara ini.

"(Sudah ada tersangka) ada," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika dikonfirmasi, Selasa (21/1/2025).

Tessa menjelaskan surat perintah penyidikan (Sprindik) telah diterbitkan pada September 2024 lalu. Namun belum dirincikan konstruksi perkaranya.

"Sprindik September 2024," ucapnya.

Adapun pada hari ini, KPK menjadwalkan pemanggilan kepada sejumlah saksi dalam perkara tersebut. Pemeriksaan dijadwalkan dilakukan di gedung Merah Putih KPK, dan berikut pihak yang dipanggil:

1. DDW Pensiunan PT Telkom (Principal Expert Bagian Oil and Gas pada Divisi Enterprise Service PT TELKOM Periode Tahun 2016-2019)
2. DPA Ast. Manager Channel Improvement PT Pertamina (Periode Tahun 2016-2019)
3. SFT Senior Solution Architect (GM Project Business (Probis) Big Data & IoT (Internet of Thing) PT Sigma Cipta Caraka (Periode Tahun 2018)
4. FSR Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Nutech Integrasi (Direktur Keuangan dan Operasi PT Nutech Integrasi Periode Tahun 2019-2021)
5. HHF Auditor PT Pertamina (Persero)
6. HPTW Manager Channel Digitalization Operation PT Pertamina Patra Niaga

Terpisah, PT Pertamina Patra Niaga mengatakan pihak yang dipanggil adalah pekerjanya dengan status sebagai saksi. Pemanggilan itu untuk mendukung pengusutan yang sedang dilakukan oleh KPK.

"Sebagai saksi yang dimintai keterangan dan informasi lebih detil untuk mendukung investigasi yang dilakukan oleh KPK," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam keterangannya, Selasa (21/1).

Dirinya menyampaikan Pertamina Patra Niaga melaksanakan operasional bisnisnya dalam koridor GCG (Good Corporate Governance). Heppy menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan.

"Pertamina Patra Niaga menghormati proses hukum yang berjalan dengan memenuhi panggilan pihak berwenang,"sebutnya.

(idn/dhn)

Jakarta -

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan dilantik secara resmi. Warga asing yang bermukim di Negeri Paman Sam pun dibuat dag dig dug der soal visa dan imigrasi.

Masalah imigrasi dan penduduk gelap tanpa dokumen menjadi salah satu topik yang menjadi perhatian menjelang pelantikan Donald Trump untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden Amerika Serikat.

Donald Trump, yang hari ini akan dilantik menjadi presiden, pernah berjanji akan melakukan deportasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Sebanyak 1 juta orang kabarnya akan dideportasi oleh Trump.

Kebijakan Trump soal imigrasi membuat banyak orang ketar-ketir, termasuk sejumlah warga asal Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat tanpa dokumen resmi.

Salah satunya adalah Dinda (bukan nama sebenarnya). Dinda datang ke Negeri Paman Sam dengan visa turis dan sudah dua tahun terakhir bermukim di Amerika Serikat.

"Sekarang saya kerja sebagai pramusaji, dibayar US$2,50 per jam tetapi kebanyakan penghasilan saya berdasarkan tip dari tamu," tutur Dinda yang mengaku bisa memperoleh rata-rata US$5.000 per bulan.

Dinda sadar status kependudukannya di Amerika Serikat bermasalah dan sedang mengurus untuk menjadikannya legal.

"Saya berusaha mengurus izin kerja saya sejak Maret lalu, dan sepertinya sebentar lagi akan keluar," kata Dinda kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.

Tapi dengan terpilihnya Donald Trump, Dinda jadi khawatir. "Soalnya surat-surat saya belum di tangan, takutnya nanti aplikasi saya di-review lagi dan bakal kenapa-napa," kata dia.

"Apalagi menurut teman-teman di sini, zamannya Trump dulu tuh sering ada razia pekerja, kalau ketahuan ilegal langsung dideportasi," ujarnya khawatir.

Dinda menceritakan di tempatnya bekerja ada beberapa orang yang berstatus ilegal seperti dirinya, kebanyakan dari Meksiko.

"Bos-bosnya di sini enggak terlalu peduli status kita karena mereka perlu orang yang mau kerja, ... bahkan kalau ilegal, bosnya malah bisa bayar gaji lebih rendah."

Mereka Ingin Menetap Secara Legal

Berbeda dengan Dinda, Michael Widjaja sudah tinggal di Amerika Serikat secara legal selama 10 tahun dan bekerja sebagai perawat.

Sekarang Michael menjadi pesimis dengan pengajuan 'Green Card' atau izin menetap yang sedang diurusnya.

"Dalam 12 jam terakhir ini saya mulai memikirkan alternatif lain seandainya aplikasi ini tidak berjalan dengan semestinya," ujar dia.

"Saya mulai memikirkan ke mana saya harus pindah," lirihnya.

Michael Walter Sopacua, pria berdarah Ambon yang kini sudah berstatus warga negara Amerika Serikat punya pendapat lain.

Pria yang akrab dipanggil Aiky ini mengatakan ia dan istrinya butuh waktu hampir sepuluh tahun untuk bisa mendapatkan 'Green Card' sampai dapat bekerja dan akhirnya menjadi warga negara.

"Jadi kita menjalani aturan hukum yang ada, kita bukan imigran yang memaksakan segalanya harus sesuai kemauan kita," tegas dia.

Lia Sundah Suntoso, warga Indonesia yang sudah menjadi pengacara imigrasi di New York lebih dari 20 tahun, mengatakan sebenarnya antara Donald Trump dan Kamala Harris tidak ada yang menawarkan pilihan terbaik bagi warga imigran, khususnya imigran ilegal.

Lia memiliki beberapa kasus dari imigran yang menginginkan jalan untuk bisa menetap di Amerika Serikat, termasuk para pencari suaka.

Menurutnya proses pengurusan visa menetap di era Joe Biden dan Kamala Harris membutuhkan waktu lama bahkan tak kunjung selesai.

"Setidaknya kalau Trump yang terpilih kita jadi tahu siapa yang dihadapi ... dari pada kita di PHP [pemberi harapan palsu] mulu," ujarnya.

"Saya rasa politisi harus berhenti menggunakan imigran atau semua yang terkait dengannya sebagai pion," ujarnya, yang tak ingin masalah imigrasi dipolitisasi.

"Karena sebenarnya ini menyangkut manusia," pungkas dia.

------

Artikel telah tayang di detiknews.

(wsw/wsw)

JAKARTA - Kementerian Hukum ( Kemenkum ) mencanangkan komitmen bersama zona wilayah bebas korupsi (WBK) dan integritas. Kemenkum juga mencanangkan transformasi digital dalam melayani masyarakat.

Pencanangan itu dilakukan oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas bersama jajaran eselon I dan sejumlah Kakanwil Kemenkum di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Supratman menjelaskan, pencanangan zona integritas dan WBK itu merupakan komitmen Kemenkum untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang lebih baik dan lebih bersih.

"Pencanangan zona integritas, wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah komitmen bagi Kementerian Hukum untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang lebih baik, lebih bersih," kata Suprtaman usai acara.

Selain itu, Supratman menilai transformasi digital sangat penting dalam rangka memberi layanan ke masyarakat. Ia pun berharap, seluruh layanan di Kemenkum bisa terlayani dengan digital.

"Nanti Insya Allah paling lambat ya, paling lambat kami berusaha di tahun 2025 itu bisa terjadi. Tapi karena mungkin soal keterbatasan soal anggaran, karena itu paling lambat di tahun 2026 seluruh layanan, cita-cita di Kementerian Hukum, seluruh layanan itu bisa diakses lewat digitalisasi," terang Supratman.

Kendati demikian, Supratman menyampaikan, pihaknya akan memberi kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan di bidang hukum.

"Nah karena itu mohon dukungan kepada teman-teman semua, bahwa pencanangan hari ini adalah bukti nyata keseriusan Kemenkum dalam rangka memberikan sebuah layanan kepada masyarakat yang terbaik, cepat, mudah diakses, dan keamanan yang terjamin," tutur Supratman.

"Karena itu sekali lagi, kalau kemudian pencanangan transformasi digital ini betul-betul bisa kita wujudkan di tahun-tahun yang akan datang, maka tentu pencanangan dari daerah ataupun wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme itu otomatis dia akan seiring sejalan dengan pencanangan digitalisasi," tandasnya.

Ini yang juga menjadi keinginan Bapak Presiden Prabowo. Transformasi digital menjadi target kami

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Hukum pada tahun 2025 akan memfokuskan pada transformasi digital dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga nantinya masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor.

"Ini yang juga menjadi keinginan Bapak Presiden Prabowo. Transformasi digital menjadi target kami," kata Menteri Supratman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 serta Peluncuran
Tranformasi Digital Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kampus Poltekip/Poltekim Kota Tangerang, Senin.

Menteri Supratman juga mengajak kepada masyarakat untuk memberikan masukan apa adanya terkait pelayanan di kementerian maupun urusan lain dengan hukum.

Hal ini sebagai cara untuk berbenah dan bentuk keterbukaan terhadap masukan maupun kritik dari masyarakat. "Ini agar kami menjadi dewasa dan meningkatkan pelayanan," kata Mentri.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan jika kementeriannya tidak akan mengganti logo yang kini sudah ada meski adanya pemecahan kementerian baru. "Kami pastikan, untuk logo tidak akan kami ganti. Tetap menggunakan logo yang lama," tegasnya.

Ia mengatakan kementeriannya saat ini sedang fokus pada proses pergeseran pegawai dari sebelumnya bernaung di Kementrian hukum dan HAM menjadi Kementian Hukum, Kementrian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia menyebutkan ada 67 ribu pegawai dari Kemenkumham yang lama dan akan digeser ke tiga kementerian baru, termasuk Menteri Koordinator.

Saat ini, pergeseran pegawai tersebut sudah selesai dilakukan dari mulai pejabat eselon II dan III sesuai dengan kebutuhan di kementerian masing - masing. "Jadi tahun 2025 semuanya sudah bisa bergerak sesuai dengan tupoksi masing - masing," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk segera mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital.

"Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Supratman saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2024).

Dia menjelaskan saat ini layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik. Kekurangan layanan yang belum berbasis elektronik, nantinya segera dibuat dengan memfokuskan anggaran ke bagian teknologi informasi yang ada di Ditjen AHU.

"Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sementara yang masih belum optimal harus segera diperbaiki," ujarnya.

Menurut Supratman, layanan berbasis elektronik ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU," ucapnya.

Terkait perijinan badan usaha, Supratman menyebut pihaknya melalui Ditjen AHU akan melakukan terobosan dengan berkolaborasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) di mana akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

"Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi itu akan langsung terkonek. Jadi Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkonek," ujarnya.

Supratman menyampaikan kewenangan Ditjen AHU juga perlu ditambah meliputi verifikasi perpindahan Warga Negara Asing (WNA), agar tidak dimanfaatkan oknum yang terlibat hukum. Selama ini pihaknya selalu melakukan pemeriksaan silang kepada Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, tetap diperlukan aturan tambahan agar pihaknya bisa melakukan pemeriksaan detail terhadap pemohon lewat kedutaan besarnya.

"Ini buat jaga-jaga saja supaya jangan kita jadi menerima warga negara yang sesungguhnya menjadi masalah (pelaku tindak kejahatan) di negaranya mereka," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo menyebut sepanjang tahun 2024 Ditjen AHU telah mencatat berbagai pencapaian strategis baik di tingkat internasional maupun regional.

"Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA)," jelas Wido

Tidak hanya itu, Widodo menambahkan Ditjen AHU telah berperan dalam naturalisasi sejumlah atlet sepak bola yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia.

Widodo menyebut di tingkat regional Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari USD 6,1 juta dan GBP 662.500 dari Hong Kong dan Jersey.

"Pada aspek inovasi, Ditjen AHU baru-baru ini meluncurkan layanan pencatatan kewirausahaan sosial berbasis SDGs melalui AHU Online, mendorong perusahaan untuk mendukung tujuan sosial yang berkelanjutan," imbuhnya.

(eva/fas)

Tentunya hari santri ini adalah momentum yang luar biasa dalam rangka untuk membentengi anak anak didik kita agar terjadi penguatan penguatan dan juga mengerti apa yang terjadi di lingkungan sekitar

Jakarta (ANTARA) - Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Mayjen TNI Roedy Widodo mengatakan Hari Santri (Hari Santri 2024) bisa menjadi tonggak dan momentum bagi para santri untuk proaktif dalam melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Hal itu disampaikan Roedy saat apel peringatan Hari Santri 2024 dan deklarasi antinarkoba, antiradikalisme dan antiterorisme di Alun-Alun Kota Cilegon, Jawa Barat, Selasa. Acara yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Cilegon ini dihadiri sekitar 1.000 santri dan pelajar se-Kota Cilegon.

Dia mengatakan santri yang memiliki kelebihan dalam ilmu agama, bisa melakukan upaya pencegahan mulai dari lingkungan pondok pesantren, sampai lingkungan sekitar.

“Dengan peringatan Hari Santri Nasional ini diharapkan para santri dapat pro aktif dalam melakukan pencegahan. Pertama tama melakukan deteksi dini. Kemudian melakukan pencegahan dan perlawanan terhadap paham paham yang bersifat intoleran kemudian radikal terorisme,” kata Roedy dalam keterangannya di Jakarta.

Tentunya, Hari Santri itu menjadi sebuah momentum yang sangat luar biasa dan jarang terjadi karena bersamaan dengan deklarasi antinarkoba, antiradikalisme dan antiterorisme, yang tujuannya dalam rangka melakukan pencegahan, penangkalan dan perlawanan secara dini dari lingkungan individu kemudian keluarga, komunitas, masyarakat sampai kemudian bangsa Indonesia,” ujarnya.

Alumni Akmil tahun 1990 ini mengungkapkan dengan adanya kewaspadaan dan ketahanan nasional yang cukup kuat ini diharapkan masyarakat utamanya para santri dapat melakukan pencegahan secara dini terhadap paham paham intoleransi, radikalisme dan terorisme.

Menurutnya, polarisasi radikalisme sekarang ini sudah berubah lantaran bukan menggunakan kekerasan lagi, namun sekarang sudah melebur.

Ia menyebut bagaikan fenomena gunung es, penyebaran paham ini sudah tidak terlihat lagi di permukaan. Hal itu terlihat dari gejalanya yakni pertama, digitalisasi radikalisme atau ideologi.

Selanjutnya, metode fundraising atau penggalangan dana yang sulit dilacak karena memanfaatkan transaksi gelap untuk mendanai operasi gerakan kelompok tersebut dan yang ketiga adalah penyusupan terhadap tiga kelompok rentan yakni, perempuan, remaja dan anak-anak untuk disusupi ideologi ekstrem karena dianggap lebih mudah dipengaruhi.

“Tentunya hari santri ini adalah momentum yang luar biasa dalam rangka untuk membentengi anak anak didik kita agar terjadi penguatan penguatan dan juga mengerti apa yang terjadi di lingkungan sekitar,” tambah Roedy.

Untuk itu, dirinya berpesan agar Hari Santri Nasional ini juga merupakan simbol kebanggaan atas peran santri agar untuk terus berperan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia dan mewaspadai terhadap ancaman-ancaman baru yang tidak kalah berbahaya, yaitu terorisme, radikalisme, dan narkoba.

“Di masa kini, santri, pelajar, dan pemuda tidak hanya menjadi penerus sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman intoleransi, radikalisme, terorisme dan narkoba,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BNN RI Komjen Marthinus Hukom mengatakan santri dan pesantren merupakan suatu basis pembangunan bangsa.

Saat ini ada dua kerusakan moral yang perlu diantisipasi oleh para santri yaitu narkoba dan terorisme, sehingga melalui momentum hari santri ini, pihaknya mengajak semua santri untuk mengambil kembali peran masyarakat sebagai basis pendidikan moral bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap dua isu itu.

Pj. Walikota Cilegon Nana Supiana mengatakan bahwa semangat perjuangan dan dedikasi para santri selalu menginspirasi untuk menuntut ilmu dan berkontribusi bagi bangsa.

“Semoga santri di seluruh Indonesia semakin maju dan bermanfaat untuk masyarakat,” pungkas Nana.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024