Seoul (ANTARA) - Presiden dimakzulkan Yoon Suk Yeol dibebaskan dari tahanan pada Sabtu menyusul putusan pengadilan, 52 hari setelah ia ditahan atas tuduhan menghasut pemberontakan dalam upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

Yoon dibebaskan dari Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, tepat di selatan ibu kota, satu hari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permintaannya untuk membatalkan penangkapannya.

Yoon dibebaskan tak lama setelah Jaksa Agung Shim Woo-jung menerima putusan pengadilan untuk membebaskan presiden yang diskors tersebut.

"Saya menghargai keberanian dan tekad pengadilan dalam mengoreksi pelanggaran hukum," kata Yoon kepada tim hukumnya, saat ia meninggalkan pusat tahanan di tengah sorak-sorai para pendukung dan anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa.

Dengan pembebasannya, Yoon akan dapat diadili tanpa penahanan fisik.

Pada Jumat, pengadilan menyetujui permintaan Yoon setelah memastikan bahwa dakwaan terhadapnya pada 26 Januari terkait tuduhan pemberontakan, yang memungkinkan perpanjangan masa penahanan, disampaikan hanya beberapa jam setelah masa penahanan awal berakhir.

Periode penahanan awal selama 10 hari tidak termasuk waktu dokumen dikirim ke pengadilan untuk meninjau apakah perlu mengeluarkan surat perintah penangkapan, sehingga memundurkan batas waktu penahanan Yoon hingga sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 26 Januari.

Sementara itu, jaksa penuntut mendakwanya sesaat sebelum pukul 7 malam hari itu, pada tanggal yang sama menurut pengadilan.

Sumber: Yonhap-OANA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM — Kelompok Perlawanan Palestina Hamas mengatakan pada Senin (10/2/2025), mereka akan menunda pembebasan sandera lebih lanjut di Jalur Gaza. Penundaan tersebut dilakukan akibat sikap Israel yang melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sedang menghadapi krisis paling serius sejak dimulai tiga pekan lalu.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di bawah tekanan besar untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa setelah tiga orang Israel yang dibebaskan pada Sabtu dibebaskan setelah 16 bulan dalam tawanan. Terancamnya gencatan senjata tersebut juga ditandai instruksi militer Israel yang mengatakan pada Senin malam bahwa mereka telah membatalkan cuti bagi para tentara yang ditugaskan ke Gaza.

Hamas mengatakan rencananya untuk menunda pembebasan sandera berikutnya sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sikap Hamas tergantung pada apakah Israel mematuhi kewajibannya. Pengumuman ini muncul ketika warga Palestina dan masyarakat internasional marah atas komentar Presiden Donald Trump baru-baru ini bahwa warga Palestina dari Gaza tidak akan memiliki hak untuk kembali di bawah usulannya agar AS mengambil alih wilayah yang dilanda perang tersebut.

Israel dan Hamas berada di tengah-tengah gencatan senjata selama enam pekan, di mana Hamas telah berkomitmen untuk membebaskan 33 sandera yang ditangkap dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina.

Kedua belah pihak telah melakukan lima kali pertukaran sejak gencatan senjata tahap pertama mulai berlaku pada 19 Januari. Hamas telah membebaskan 21 tawanan sementara Israel membebaskan lebih dari 730 tahanan Palestina. Pertukaran berikutnya, yang dijadwalkan pada Sabtu, akan membebaskan tiga sandera Israel untuk ditukar dengan ratusan tahanan Palestina.

Perang dapat berlanjut pada awal Maret jika tidak ada kesepakatan yang dicapai pada tahap kedua gencatan senjata yang lebih rumit. Pada tahap ini, semua sandera yang tersisa akan dikembalikan sementara Israel akan menyepakati gencatan senjata yang tidak terbatas.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengucapkan terima kasih kepada Komisi XIII DPR RI usai rapat kerja di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Menurut Pigai, Komisi XIII DPR bekerja sangat baik lantaran ikut mendorong kemajuan perlindungan, penegakan, dan pembangunan peradaban HAM di Indonesia.

“Secara baik, profesional, dan bermartabat. Sesuai dengan cita-cita visi Presiden Prabowo Subianto Asta Cita nomor 1. Jadi bahas intinya adalah saya ucapkan terima kasih Komisi XIII,” katanya kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

Diketahui, dalam rapat kerja tersebut banyak membahas hal terkait HAM di Indonesia seperti mencakup soal pemberian amnesti, perlindungan HAM, hingga dampak penetepan PSN terhadap HAM masyarakat sekitar.

Seusai Pigai memaparkan materinya, tibalah saatnya fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya. Di momen inilah Pigai dicecar oleh anggota dewan.

Salah satunya anggota dari Fraksi PKB, Mafirion yang menyebut Pigai tak tampak bekerja di 105 hari Pemerintahan Prabowo Subianto. Dia merasa saat Pigai menjadi menteri tak sebegitu aktif pada saat masih berada di Komnas HAM.

“Saya senang Pak Menteri waktu jadi di Komnas HAM. Tapi dalam 105 hari Pak Menteri menjadi Menteri ini, saya tidak melihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan ketika di Komnas HAM,” katanya dalam rapat.

Senada, anggota dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Siti Aisyah juga berpendapat hal yang sama. Dia merasa tidak melihat apa yang telah dikerjakan oleh Pigai dalam 100 hari pertamanya.

Padahal, Siti mulanya memiliki harapan yang besar kepada Pigai saat terpilih jadi Menteri HAM. Karena dia melihat Pigai adalah pemerhati HAM dan juga aktif menyuarakan hal tentang HAM.

“Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami gak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini,” tuturnya dalam kesempatan yang sama pula.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan alasan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengampunan atau amnesti terhadap 44.000 narapidana.

Menurutnya, hal itu didasari oleh kemanusiaan dan rekonsiliasi. Presiden Prabowo ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat yang memuliakan manusia dengan dijawai oleh nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal tentang HAM.

“Itu adalah dasar dan landasan utama yang muncul dari relung hati Presiden RI. Amnesti didasari oleh nilai HAM, rekonsiliasi, dan perdamaian. Keuntungan dari kebijakan amnesti adalahblessing, artinya nilai tambahnya,” ungkapnya dalam raker bersama Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Pigai menyebut ada kurang lebih 44.000 narapidana yang akan mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia juga mengungkap adanya kemungkinan jumlah ini bisa berkurang ataupun bertambah.

“Jadi tidak bisa kami kunci 44.000 dan saat ini sedang dilakukan asessment di [Kementerian] Hukum,” tuturnya.

Dia melanjutkan, asessment di Kementerian Hukum ini penting. Misalnya narapidana bersangkutan saat diselidiki secara hukum dari satu kasusnya layak mendapat amnesti, tetapi ternyata dia juga memiliki kasus lainnya.

Kemudian asessment lainnya, yakni saat ingin memberi amnesti, ternyata narapidana bersangkutan seminggu lagi bebas bersyarat. Dengan demikian, Pigai menyebut hal seperti itulah yang sedang dilakukan pemrosesan.

“Dan setelah dari Kementerian Hukum lakukan asesmen, akan disampaikan kepada DPR melalui Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, tengah bersiap menerima tahanan yang akan dibebaskan oleh Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tawanan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Dr Moatasem Mohisen, seorang pejabat Kemenkes Palestina, pada Selasa (14/1) memerintahkan rumah-rumah sakit untuk mempersiapkan diri jika kesepakatan tercapai dan para tahanan dibebaskan. Dia juga menyebut tentang penyiksaan brutal yang dialami warga Palestina yang ditahan di berbagai penjara Israel.

Beberapa rumah sakit di Palestina diminta untuk segera mempersiapkan klinik penyakit dalam dan bedah untuk memeriksa kesehatan tahanan dan merawat mereka. Stasiun TV Israel, Channel 12, melaporkan bahwa pemimpin Israel Benjamin Netanyahu akan menggelar rapat mendadak soal keamanan pada Selasa malam untuk membahas kesepakatan tersebut.

Media Israel juga melaporkan adanya kemajuan signifikan dalam negosiasi gencatan senjata di Jalur Gaza yang telah berlangsung selama beberapa pekan.

Sebelumnya, Hamas menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan sudah berada di tahap akhir. Majed al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, pada Selasa mengatakan bahwa kesepakatan segera diumumkan.

Sebelumnya, sumber-sumber di Palestina juga menyebutkan bahwa kesepakatan soal Gaza hampir selesai dan bisa ditandatangani pada Jumat. Menurut mereka, implementasi kesepakatan akan dilakukan dalam tiga tahap selama 40 hingga 42 hari. Rencana negosiasi tambahan akan dibuat untuk tahap berikutnya.

Jakarta: Junta militer Myanmar pada Sabtu, 4 Januari 2025 mengumumkan pengampunan massal dan membebaskan lebih dari 6.000 tahanan dalam rangka memperingati HUT ke-77 kemerdekaan negara itu dari Inggris.

Namun, belum diketahui apakah para tahanan politik termasuk di antara mereka yang akan dibebaskan. Sebagian besar dari mereka ditahan karena menentang junta yang melakukan kudeta militer pada Februari 2021.

Kudeta itu menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, yang kemudian memicu gelombang protes dan perlawanan bersenjata.

Menurut stasiun TV pemerintah, MRTV, pemimpin junta Min Aung Hlaing menyetujui pembebasan 5.864 warga negara Myanmar dan 180 warga negara asing yang akan dideportasi.

Pembebasan tahanan adalah hal yang biasa terjadi di Myanmar selama hari libur nasional dan peristiwa penting.

Sejak kudeta, 28.096 orang telah ditangkap dengan tuduhan politis, 21.499 di antaranya masih ditahan.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik melaporkan bahwa sedikitnya 6.106 warga sipil telah dibunuh oleh aparat keamanan Myanmar.

Angka itu belum mencakup korban tewas akibat bentrokan senjata yang masih terus terjadi. Sumber: Anadolu

Dok. AFP PHOTO


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan memberikan kesadaran HAM terhadap 44.000 narapidana yang mendapatkan pengampunan atau amnesty dari Presiden Prabowo Subianto.

Pigai mengatakan 44.000 narapidana tersebut tidak akan dibebaskan begitu saja, tetapi akan mengikuti program kesadaran HAM dari pemerintah. Sayangnya, Pigai tidak menjelaskan lebih rinci mengenai program tersebut.

"Jadi pada waktunya nanti mereka akan kita perhatikan juga ya, salah satunya melalui program Kesadaran HAM,” tutur Pigai di Jakarta, Minggu (15/12).

Pigai mengatakan bahwa narapidana yang akan mendapatkan pengampunan tersebut yaitu narapidana yang terlibat dalam kasus penghinaan kepala negara, kasua UU ITE, kasus kebebasan berekspresi dan pendapat

Tidak hanya itu, kata Pigai, pengampunan juga berlaku untuk narapidana perkara di Papua, orang yang sudah tua, anak-anak dan narapida yang sudah mengidap sakit berkepenjangan dan mengalami gangguan jiwa yang menurut Presiden perlu diberikan pengampunan.

“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM dan yang lain-lain. Artinya bapak presiden juga memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” imbuhnya.

Pigai juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tiba-tiba memberi amnesty kepada ribuan narapidana tersebut karena hal itu sudah sesuai dengan HAM dan visi asta cita Prabowo Subianto.

"Amnesty ini salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Point 1 Astra Cita,” ujarnya.