Mensesneg Sebut Pemerintah Akan Penuhi 6 Tuntutan Aksi May Day Monas
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan memenuhi sejumlah tuntutan yang dibawa massa aksi buruh pada peringatan May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5). [189] url asal
#may-day #demo-buruh #hari-buruh-sedunia #may-day-2025 #may-day-di-monas #tuntutan-buruh #mensesneg-prasetyo-hadi #prasetyo-hadi #pemutusan #lindungi-buruh #jakarta-pusat #satgas-phk-3 #pprt #desak #pe
(CNN Indonesia) 01/05/25 11:10
v/129499/
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan memenuhi sejumlah tuntutan yang dibawa massa aksi buruh pada peringatan May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).
Pras, sapaan akrabnya, menyebut pemerintah sedang mengerjakan sejumlah tuntutan buruh. Salah satunya terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mencegah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
"Beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Pras di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).
Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah menurut dia, tengah intensif merumuskan kebijakan tersebut. Pras mengaku pemerintah tak ingin bertindak setelah PHK dialami para buruh.
"Penginnya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa, nah maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," katanya.
Sementara sisanya, Pras menyebut pemerintah akan menindaklanjuti. Dia meminta waktu agar pemerintah terlebih dulu mempelajarinya.
"Tapi kalaupun ada di antara 6 tuntutan itu yang belum kita kerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari," ujar dia
1. Lindungi buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru
2. Cegah PHK massal dengan membentuk Satgas PHK
3. Tolak outsourcing
4. Wujudkan upah layak
5. Desak pengesahan RUU Perampasan Aset
6. Desak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Komnas HAM Ungkap Korban Pencabulan AKBP Fajar Terkena Penyakit Seksual
Komnas HAM merekomendasikan pemeriksaan kesehatan mantan Kapolres Ngada, Fajar, setelah salah satu korban pencabulan positif PMS. Proses hukum juga diminta. [413] url asal
#pencabulan #komnas-ham #akbp-fajar #penyakit-menular-seksual #kekerasan #kesehatan #kapolri #komnas-ham-ungkap-korban-pencabulan-akbp-fajar #ngada #polri #ditreskrimum-polda #pms #kepolisian #polda #desakan-komna
Kupang - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) merekomendasikan agar mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dilakukan pemeriksaan kesehatan. Hal ini disampaikan setelah Komnas HAM mendapatkan fakta salah satu korban pencabulan dari AKBP Fajar terinfeksi penyakit menular seksual (PMS).
"Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap Saudara Fajar, terutama pemeriksaan kesehatan terkait penyakit menular seksual, mengingat hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak positif terinfeksi penyakit menular seksual," ujar Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, Sabtu (29/3/2025), melansir detikBali.
Desakan Komnas HAM ini merupakan salah satu poin dari sembilan rekomendasi Komnas HAM kepada Kapolri. Selain soal pemeriksaan kesehatan, Komnas HAM juga meminta agar Polri memproses hukum kedua tersangka, Fajar dan Stefani (20) alias F, secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi korban.
Komnas HAM kemudian meminta kepolisian menemukan dan mengungkap peran V yang diduga perantara dan penyedia jasa layanan untuk Fajar. Komnas HAM mendapatkan temuan itu setelah melakukan koordinasi dan permintaan keterangan kepada Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri serta Ditreskrimum Polda NTT terkait penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.
Komnas HAM juga telah meminta keterangan dua korban anak yang masing-masing berusia 13 tahun dan 16 tahun), orang tua korban anak (6 tahun), dan satu tersangka.
"Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Kapolri untuk menemukan dan mengungkap peran Saudara Fangki Dae sebagai nama yang dipakai oleh Saudara Fajar ketika memesan kamar pada 25 Januari 2025. Menemukan perantara lain yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual oleh Saudara Fajar," urai Uli.
Artikel ini sudah tayang di detikBali, baca selengkapnya di sini.
(afb/afb)
Komnas HAM Desak Ungkap Pelaku Kirim Kepala Babi ke Kantor Tempo
Komnas HAM mengecam teror kiriman kepala babi dan bangkai tikus terhadap kantor Tempo. Komnas HAM menilai ada upaya untuk mengancam dan menekan Tempo. [277] url asal
#tempo #komnas-ham #teror #teror-kepala-babi #kepolisian #desak #kesengajaan #komnas #kantor-tempo #markas-besar #semendawai #politik #kepala #hewan #kata-wakil-ketua-eksternal-komnas-ham-semendawai #markas-besar-pol
Jakarta - Komnas HAM mengecam teror kiriman kepala babi dan bangkai tikus terhadap kantor Tempo. Komnas HAM menilai ada upaya untuk mengancam dan menekan Tempo.
"Komnas HAM menyesalkan terjadinya pengiriman barang-barang tersebut ke Wartawan Tempo. Sudah dua kali pengiriman ini menunjukkan ada kesengajaan untuk mengancam dan menekan Tempo dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Semendawai kepada wartawan, Minggu (23/3/2025).
Dia mengatakan jurnalis berhak untuk mencari informasi dan menyampaikannya kepada publik. Dia mendesak kepolisian untuk segera mengungkap pelaku teror tersebut.
"Padahal jurnalis selain memiliki hak untuk berpendapat dan berekspresi juga berhak mencari informasi dan menyampaikan informasi ke Publik. Oleh karena untuk mencegah praktek seperti ini tidak terulang dan agar pelakunya mendapatkan sanksi yang setimpal. Maka kepolisian harus segera bertindak mengungkap pelakunya," ujarnya.
Seperti diketahui, Pada 19 Maret 2025, kantor redaksi Tempo menerima paket berisi kepala babi tanpa telinga. Paket tersebut dikirim oleh kurir yang memakai atribut aplikasi pengiriman barang. Paket ditujukan untuk Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.
Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Sabtu (22/3/2025), Tempo kembali mendapatkan kiriman kedua bangkai hewan. Kali ini berupa kardus berisikan bangkai tikus yang dipenggal.
Pada 21 Maret 2025, Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra mendatangi Markas Besar Polri untuk melaporkan paket kepala babi. Paket tersebut sudah diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti.
Mabes Polri sudah membentuk tim mengusut peneror dan motifnya. Sekitar 20 polisi mendatangi kantor Tempo dan mendokumentasikan bangkai tikus yang dikirim pada Sabtu dini hari.
Olah TKP juga sudah dilakukan pada Minggu (23/3). Selain itu, CCTV di sekitar lokasi juga tengah diperiksa.
(dek/gbr)
GRIB Jaya Awasi Pelaksanaan Pilkada, Desak Aparat Penegak Hukum Netral!
GRIB Jaya Jatim mengingatkan aparat penegak hukum (APH) netral di Pilkada 2024. Jika ditemukan tak netral GRIB Jaya akan mencari keadilan. [370] url asal
#gerakan-rakyat-indonesia-bersatu-grib-jaya #grib-jaya #aph #aparat #pilkada #aparat-penegak #kejaksaan #prabowo-subianto #grib-jaya-awasi-pelaksanaan-pilkada #anggota-grib-jaya #desak-aparat-penegak-hukum-n
Kota Batu - Potensi ketidaknetralan aparat penegak hukum (APH) baik polisi, TNI hingga kejaksaan sangat mungkin terjadi pada kontestasi Pilkada 2024. Kerawanan tersebut menjadi perhatian dari ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.
Ketua DPD GRIB Jaya Jatim, Ahmad Miftachul Ulum mengingatkan APH baik di Kota Batu maupun di seluruh wilayah Jatim untuk tetap netral di Pilkada 2024. Di mana, dalam peraturan sudah diterangkan jelas bahwa APH dilarang berpihak atau mendukung paslon.
"GRIB Jaya Kota Batu dan Jatim mengingatkan kepada penyelenggara, APH khususnya polisi dan kejaksaan. Saya harap tidak ada keberpihakan APH di Kota Batu kepada calon tertentu," terang Ulum saat ditemui wartawan, Senin (18/11/2024).
Ulum menegaskan jika pelaksanaan Pilkada 2024 ditemukan ada APH yang tidak netral, GRIB Jaya akan bergerak mencari keadilan baik dengan mengirimkan surat ke Kapolri, Kejaksaan bahkan bila perlu ke Presiden RI Prabowo Subianto.
"Ketika ada APH yang terlibat membantu pemenangan salah satu calon, maka kita tidak segan-segan menyampaikan surat terbuka maupun pernyataan terbuka ke Kapolri, Kejaksaan maupun Presiden RI," tegasnya.
Pihaknya juga menginstruksikan seluruh anggota GRIB Jaya memantau dan mengawasi selama penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan. Dengan harapan, Pilkada 2024 bisa berlangsung dengan baik, aman dan adil.
"Temen-temen GRIB Jaya saya instruksikam untuk menjaga dan memantau pelaksanaan Pilkada 2024. Jadi semacam pengawas dari luar, supaya tidak ada APH yang bermain-main saat Pilkada 2024," tandasnya.
(abq/fat)