Denda damai bukan berarti koruptor langsung diminta bayar lantas kesalahannya dianggap selesai.

Solo (ANTARA) - Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono Suwadi menegaskan bahwa denda damai harus punya landasan hukum yang kuat.

Pada webinar bertema Denda Damai untuk Koruptor, Apakah Bisa dan Layak? yang digelar lembaga Jejaring Analiytics, Research, and Communication Consulting (Jarcomm) di Solo, Jawa Tengah, Kamis, Pujiyono menyebutkan salah satu yang cukup akrab bagi publik adalah restoratif justice (keadilan restoratif).

Menurut dia, upaya tersebut sebagai formula untuk mencari keadilan yang biasanya dilakukan dalam kejahatan tindak pidana umum.

Meski demikian, bagi masyarakat denda damai ini tidak menarik. Bahkan, bisa jadi publik menolak gagasan tersebut karena merasa tidak familier.

Pujiyono menganalogikan denda damai ini layaknya makan dengan menggunakan tangan kiri.

"Kita biasa makan tangan kanan, terus tiba-tiba lihat orang makan pakai tangan kiri. Tentu menyalahkan bahwa itu sesuatu yang tidak benar," katanya.

Meski demikian, kata dia, pasti ada alasan mengapa orang tersebut makan dengan menggunakan tangan kiri apakah karena tangan kanan mengalami luka, cacat, atau mungkin masalah genetik.

"Logikanya pertama begitu. Analogi itu saya gunakan pada tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi sejak masa reformasi pada tahun 1999—2025, hasilnya jalan di tempat," katanya.

Merujuk pada Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2023 sama dengan tahun 2024, yakni dengan skor 34.

"Artinya perjuangan kita untuk pemberantasan korupsi masih jalan di tempat, tidak jalan ke arah yang positif," katanya.

Oleh karena itu, dia menilai penghukuman badan untuk tindak pidana korupsi tidak maksimal.

"Maka, denda pengampunan sebagai cara untuk mengatasi stagnasi penanganan korupsi merupakan ide baik. Akan tetapi, kita tidak boleh terjebak pada denda saja. Jangan berhenti gagasannya. Ada terobosan lain," katanya.

Meski demikian, dia tidak ingin publik salah kaprah dalam menerjemahkan denda damai.

"Denda damai bukan berarti koruptor langsung diminta bayar lantas kesalahannya dianggap selesai," ujarnya.

Pakar ekonomi Izza Mafruhah meminta konsep denda damai harus ada perinciannya.

"Jangan sampai kebijakan ini menjadi masalah baru terjadi korupsi lain. Salah satu yang harus dipastikan adalah uang sitaan dari kejahatan koruptor harus jelas larinya ke negara," kata Izza Mafruhah.

Di luar negeri, kata dia, ada denda pengampunan. Akan tetapi, pengambilannya harta yang dikorupsi harus maksimal.

"Sejauh mana regulasi di Indonesia efektif. Dampak bagi perekenomian harus ada," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengenai kemungkinan pemberian "denda damai" bagi pelaku tindak pidana korupsi telah menimbulkan diskusi luas di berbagai kalangan. Dalam kerangka Undang-Undang Kejaksaan yang baru, denda damai diartikan sebagai penghentian perkara di luar pengadilan dengan syarat pelaku membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Meskipun implementasinya masih menunggu peraturan teknis, gagasan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra, khususnya dalam kaitannya dengan keadilan, efektivitas, dan dampak terhadap penegakan hukum di Indonesia. Apakah denda damai mampu menjadi solusi pragmatis dalam mengatasi korupsi atau justru memperburuk ketimpangan dalam sistem hukum kita?

Untuk menjawab pertanyaan ini, analisis mendalam tentang dampak, risiko, dan pembelajaran dari praktik internasional sangatlah diperlukan.

Korupsi Kejahatan Luar Biasa

Korupsi di Indonesia adalah masalah yang tak kunjung usai. Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), korupsi merusak sendi-sendi pemerintahan, melemahkan perekonomian, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Korupsi tidak hanya berdampak pada angka-angka kerugian negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan struktural yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Dalam konteks ini, penanganan korupsi tidak bisa disamakan dengan tindak pidana biasa. Hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa tujuan utama penghukuman bagi koruptor adalah memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara oleh pelaku tidak menghapuskan pidana. Ini berarti bahwa meskipun kerugian negara telah dikembalikan, koruptor tetap harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Jika gagasan denda damai diterapkan tanpa pengawasan yang ketat, pesan yang sampai ke publik adalah bahwa kejahatan dapat dinegosiasikan. Hal ini justru bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan tegas dan tanpa kompromi.

Antara Kepentingan Negara dan Keadilan

Pendukung denda damai sering berargumen bahwa mekanisme ini lebih efisien dan ekonomis. Dengan membayar denda, koruptor dapat mengembalikan kerugian negara sekaligus menghindari proses hukum yang panjang dan kompleks. Dalam jangka pendek, negara dapat segera mendapatkan kembali uang yang hilang, dan beban lembaga pemasyarakatan yang sudah penuh sesak dapat berkurang.

Namun, argumen ini memiliki kelemahan mendasar. Pertama, denda damai hanya menyelesaikan sebagian kecil dari masalah korupsi. Efisiensi ekonomi tidak dapat menggantikan keadilan substantif yang menjadi inti dari penegakan hukum. Ketika koruptor hanya dihukum dengan denda tanpa menjalani hukuman pidana, efek jera yang diharapkan akan hilang. Korupsi akan dianggap sebagai kejahatan yang "menguntungkan," selama pelaku mampu membayar denda untuk lolos dari hukuman.

Kedua, mekanisme ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam penerapan hukum. Rakyat kecil yang terjerat kasus-kasus hukum ringan tetap harus menghadapi hukuman yang berat tanpa kompromi. Sebaliknya, para koruptor yang memiliki kekayaan justru bisa membeli kebebasan mereka. Ketimpangan ini hanya akan memperkuat persepsi bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Ketiga, sistem denda damai juga membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan di kalangan aparat penegak hukum. Dalam sistem yang belum sepenuhnya bebas dari korupsi, negosiasi denda damai dapat menjadi celah baru bagi kompromi gelap antara pelaku korupsi dan aparat penegak hukum.

Pelajaran dari Negara Lain

Beberapa negara maju telah menerapkan mekanisme penyelesaian perkara melalui denda atau penyelesaian di luar pengadilan untuk kejahatan keuangan, termasuk korupsi. Namun, penerapan mekanisme ini dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sangat ketat untuk memastikan keadilan dan transparansi tetap terjaga.

Amerika Serikat: Deferred Prosecution Agreement (DPA)

Di Amerika Serikat, pendekatan Deferred Prosecution Agreement digunakan untuk menangani kasus kejahatan keuangan. Mekanisme ini memungkinkan pelaku menghindari pengadilan dengan syarat mengakui kesalahan, membayar denda, dan memenuhi kewajiban tambahan seperti reformasi tata kelola di organisasi mereka. Namun, DPA dirancang terutama untuk entitas korporasi, bukan individu, dan diawasi secara ketat oleh hakim independen. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara pemulihan kerugian dan pemberian efek jera, dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.

Inggris: Serious Fraud Office (SFO)

Di Inggris, mekanisme penyelesaian perkara melalui denda dijalankan oleh Serious Fraud Office. Dalam berbagai kasus, seperti yang melibatkan perusahaan besar, denda yang dijatuhkan disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan sistem internal dan pengawasan ketat dari pihak otoritas. Pendekatan ini berfokus pada reformasi struktural di perusahaan yang bersalah, dengan memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak menghapus tanggung jawab moral dan institusional pelaku. Sistem ini menempatkan transparansi sebagai inti dari proses hukum, sehingga publik dapat terus memantau pelaksanaannya.

Prancis: Sapin II

Prancis melalui Undang-Undang Sapin II memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian perkara dengan denda bagi kasus korupsi. Namun, pendekatan ini dilengkapi dengan penguatan regulasi dan pengawasan yang ketat di sektor publik dan swasta. Selain itu, pelaku yang terlibat dalam mekanisme ini tetap diwajibkan untuk melakukan reformasi tata kelola sebagai bagian dari hukuman. Di Prancis, transparansi dan integritas menjadi pilar utama dalam menjalankan mekanisme penyelesaian perkara ini.

Dari ketiga negara itu terlihat bahwa mekanisme penyelesaian perkara melalui denda hanya berhasil jika diterapkan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat. Sistem ini dirancang untuk mengembalikan kerugian negara sambil memastikan bahwa pelaku tetap bertanggung jawab secara moral dan institusional. Selain itu, pendekatan ini cenderung diterapkan pada entitas korporasi, bukan individu, dan diawasi oleh lembaga independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Berbeda dengan kondisi di Indonesia, yang masih menghadapi tantangan besar dalam hal integritas aparat penegak hukum, penerapan mekanisme serupa tanpa pengawasan yang ketat justru dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan dan ketidakadilan. Pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan penegakan hukum, terutama untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi.

Hukuman Harus Berimbang dan Tegas

Prinsip utama dalam penegakan hukum adalah keadilan. Hukuman harus mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan, serta memberikan efek jera yang nyata. Dalam kasus korupsi, hukuman tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya kejahatan serupa dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Denda dapat menjadi salah satu instrumen hukuman, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya. Pengembalian kerugian negara adalah kewajiban moral dan hukum, tetapi hukuman pidana tetap diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.

Jika kita serius ingin memberantas korupsi, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Denda damai mungkin tampak seperti solusi cepat dan mudah, tetapi ia tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi landasan sistem hukum kita.

Sebaliknya, fokus utama harus diberikan pada penguatan penegakan hukum dan reformasi sistem peradilan. Aparat penegak hukum harus bebas dari pengaruh politik dan tekanan ekonomi, sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa kompromi. Selain itu, pengawasan terhadap proses hukum harus diperkuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak dapat diatasi dengan solusi pragmatis seperti denda damai. Dalam sistem hukum yang adil, setiap pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa pengecualian. Denda damai mungkin menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi ia berisiko merusak prinsip keadilan yang menjadi fondasi sistem hukum kita.

Pragmatismenya tidak boleh mengalahkan keadilan. Penegakan hukum yang tegas, adil, dan tidak bisa dinegosiasikan adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa korupsi benar-benar diberantas hingga ke akarnya.

Firdaus Arifin, S.H, M.Hdosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meluruskan pernyataannya yang dianggap sebagai celah untuk memaafkan koruptor.

Ucapan Presiden sebelumnya menjadi sorotan ketika menyebut bisa saja dia memaafkan para koruptor yang mengembalikan hasil korupsi mereka kepada negara.

Sementara, Supratman menjadi buah bibir karena menyebut para koruptor dapat diampuni lewat mekanisme denda damai.

Berikut pernyataan Prabowo dan Supratman?

Memaafkan koruptor

Diskursus mengenai pemberian maaf bagi koruptor bermula ketika Presiden memberi sambutan di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, pada 19 Desember 2024 lalu.

Dia menyatakan memberi kesempatan kepada para koruptor untuk tobat dan pemerintah akan memberi kesempatan kepada koruptor untuk mengembalikan hasil curiannya.

"Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," ujar Prabowo saat itu.

Dia menyebut pengembalian hasil curian bisa dilakukan secara diam-diam supaya tidak ketahuan.

"Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya tidak ketahuan. Mengembalikan, loh ya, tapi kembalikan," kata dia kala itu.

Lalu, Presiden menegur para pejabat yang telah menerima fasilitas negara untuk membayar kewajibannya.

Jika mereka taat hukum dan membayar kewajiban, maka apa yang terjadi di masa lalu tidak akan diungkit kembali.

"Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa dan negara, bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah, kita menghadap masa depan, kita tidak mungkin ungkit yang dulu," ucap Presiden Prabowo.

Luruskan pernyataan

Pada Sabtu (28/12/2024) malam kemarin, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud memaafkan koruptor yang mengambil uang rakyat.

Dalam pidatonya dalam acara perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Jakarta, Prabowo menyatakan hanya ingin para koruptor tersebut mengembalikan uang negara yang sudah mereka curi.

Presiden juga menegaskan, para koruptor tidak bisa hanya melakukan tobat usai menyesal dengan perilakunya tanpa mengembalikan hasil curian mereka.

"Ada yang mengatakan, Prabowo mau memaafkan koruptor. Bukan begitu, kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan?" kata dia.

"Orang bertobat, tapi kembalikan barang yang kau curi. Enak aja, udah nyolong, (lalu menyatakan) 'aku bertobat'. Yang kau curi kau kembalikan, bukan saya maafkan koruptor," tutur dia.

Presiden lantas menegaskan bahwa pemerintah bakal mengejar harta hasil korupsi apabila para koruptor tidak mau mengembalikannya.

"Saya mau sadarkan mereka yang sudah telanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu ke mana kita akan cari," ujarnya.

Ketua umum Partai Gerindra ini pun berujar bahwa banyak maling alias koruptor yang tidak rela melihat Indonesia sedang membersihkan diri dari praktik-praktik korupsi.

Menurut dia, hal itu merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memberantas korupsi.

"Saya sudah berkali-kali ingatkan kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu, tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri," ucapnya,

Prabowo menyatakan tetap berkomitmen memberantas korupsi hingga ke akarnya karena negara tidak akan bisa maju jika korupsi masih mengakar kuat di segala lini.

Denda damai untuk koruptor

Di samping itu, wacana denda damai untuk koruptor yang sempat muncul dalam beberapa hari terakhir juga telah dihentikan oleh pemerintah.

Wacana ini pertama kali dikemukakan oleh Supratman yang menyebut bahwa denda damai merupakan salah satu mekanisme yang dapat ditempuh untuk mengampuni narapidana, termasuk koruptor.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman, Rabu (25/12/2024), dikutip dari Antara.

Pernyataan Supratman ini dianggap tidak tepat oleh banyak aktivis antikorupsi, akademisi, maupun Kejaksaan Agung sendiri.

Sebab, pengenaan denda damai hanya berlaku bagi pelaku kejahatan ekonomi, bukan tindak pidana korupsi.

Pada Jumat (27/12/2024), Supratman pun menghentikan wacana tersebut.

Ia beralasan, wacana itu ia munculkan sebagai perbandingan karena pelaku kejahatan ekonomi maupun korupsi sama-sama merugikan negara.

"Saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini, sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Jadi supaya jangan disalahartikan," kata Supratman di kantornya, Jumat.

Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga meminta maaf atas polemik mengenai denda damai dalam konteks tindak pidana korupsi.

Dia mengatakan, apa yang dia sampaikan sebelumnya hanya bertujuan sebagai perbandingan atau komparasi.

"Sekali lagi, ini kalaupun nanti ada yang salah mengerti dengan apa yang saya ucapkan, ya saya menyatakan saya mohon maaf,” kata politikus Partai Gerindra itu.

KOMPAS.com - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan, wacana memberikan denda damai untuk koruptor dihentikan.

Hal tersebut dikatakan Supratman saat meluruskan pernyataannya soal pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa diberikan melalui denda damai.

Denda damai yang dimaksud adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui Jaksa Agung.

Setelah pernyataannya menjadi sorotan publik, Supratman menyampaikan, denda damai hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana ekonomi.

Ia meminta publik supaya tidak menyalahartikan ucapannya tersebut.

“Karena itu, saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini, sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Tetapi, tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara,” kata Supratman dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Alasan wacana denda damai koruptor dihentikan

Supratman berdalih, ucapannya soal denda damai koruptor hanyalah pembanding dengan tindak pidana ekonomi karena keduanya sama-sama merugikan negara.

Ia menegaskan, kasus korupsi mempunyai mekanisme penanganan tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana ekonomi lainnya.

Selain itu, Supratman menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan pengampunan kepada koruptor dengan mekanisme denda damai.

Pemerintah hingga saat ini masih mencari cara yang ampuh untuk memberantas korupsi.

“Karena itu, itu hanya komparasi. Bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak,” ujar Supratman dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Meski begitu, Supratman menyebut, konsep denda damai bukanlah hal yang baru di Indonesia.

Sebabnya, konsep tersebut sudah pernah dijalankan melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Contoh lainnya dari denda damai adalah denda keterlanjuran dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu.

Kejagung sebut denda damai tidak berlaku untuk korupsi

Sebelum Andi meluruskan pernyataannya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Harli Siregar, sudah menyatakan bahwa denda damai tidak bisa diterapkan untuk tindak pidana korupsi.

Denda damai hanya berlaku untuk undang-undang sektoral yang merugikan perekonomian negara dan termasuk dalam tindak pidana ekonomi, seperti kepabean dan bea cukai.

Ia menjelaskan, denda damai diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Pasal tersebut mengatur, Jaksa Agung mempunyai tugas dan kewenangan untuk menangani tindak pidana yang membuat perekonomian negara merugi.

Jaksa Agung juga dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kalau dari aspek teknis yuridis, tipikor tidak termasuk yang dapat diterapkan denda damai sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf k kecuali ada definisi yang memasukkan korupsi sebagai tindak pidana ekonomi,” jelas Harli dikutip dari Antara, Jumat (27/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta maaf atas polemik mengenai denda damai dalam konteks tindak pidana korupsi.

Dia mengatakan, apa yang dia sampaikan sebelumnya hanya bertujuan sebagai perbandingan atau komparasi.

"Sekali lagi, ini kalaupun nanti ada yang salah mengerti dengan apa yang saya ucapkan, ya saya menyatakan saya mohon maaf,” tegas dia di kantornya, Jumat (27/12/2024).

Supratman menegaskan pernyataan soal denda damai dalam kasus korupsi bukanlah usulan atau kebijakan resmi.

“Yang ingin saya luruskan adalah soal denda damai. Yang saya maksudkan itu adalah meng-compare," kata dia.

“Karena itu, itu hanya komparasi. Bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Soal denda damai tadi, itu domainnya Jaksa Agung, bukan Presiden,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, tindak pidana korupsi memiliki mekanisme penanganan tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana ekonomi lainnya.

Namun, Supratman mengingatkan, hingga saat ini, Indonesia masih terus mencari cara yang lebih efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama.

“Keinginan kita memperbaiki republik ini dari praktik tindak pidana korupsi sudah ada sejak era reformasi," katanya.

"Tetapi sampai hari ini, kita belum bisa menyelesaikannya secara baik. Karena itu, ada semangat baru dari Bapak Presiden yang ingin membicarakan mekanisme penyelesaian ini, meskipun sampai saat ini belum ada kebijakan pengampunan yang diambil,” jelasnya.

Lebih lanjut, Supratman menyebutkan bahwa Kementerian Hukum saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghentikan wacana penerapan denda damai bagi koruptor. Sebab, penerapan denda damai hanya berlaku bagi pelaku kejahatan ekonomi, sebagaimana disampaikan Kejaksaan Agung sebelumnya.

"Karena itu, saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini, sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Jadi supaya jangan disalahartikan," kata Supratman di Kantornya, Jumat (27/12/2024).

Wacana ini sebelumnya dilontarkan Supratman. Menurutnya, perkara korupsi bisa dihentikan di luar pengadilan, bila koruptor membayar denda damai yang disetujui oleh jaksa agung.

Supratman pun sempat berdalih bahwa ketentuan denda damai ini diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Namun, setelah wacana itu bergulir, sejumlah pihak justru mengkritik pemerintah.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, misalnya, menyatakan bahwa denda damai tidak bisa diterapkan untuk mengampuni koruptor.

Sebab, ketentuan di dalam beleid itu hanya bisa diterapkan dalam tindak pidana ekonomi yang meliputi perpajakan, bea cukai, dan kepabeanan.

“Korupsi enggak masuk,” kata Mahfud saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar. Menurutnya, ada konteks berbeda antara penerapan denda damai dalam UU Kejaksaan dengan uang pengganti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Denda damai dalam UU Kejaksaan itu bukan untuk pengampunan koruptor tapi penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi seperti kepabeanan, cukai, hingga pajak,” kata Harli kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

“Penyelesaian tipikor berdasarkan UU tipikor, yaitu dengan uang pengganti” imbuhnya.

Sejauh ini, menuturkan, penerapan denda damai belum digunakan, bahkan untuk menyelesaikan masalah kepabeanan.

Apabila persoalan korupsi ingin dapat diselesaikan dengan mekanisme denda damai, maka perlu ada redefinisi korupsi sebagai tindak pidana ekonomi. Sejauh itu belum dilakukan, maka yang berlaku adalah ketentuan di dalam Pasal 2, 3 dan seterusnya yang diatur dalam UU Tipikor.

“Kalau dari aspek teknis yuridis, tipikor tidak termasuk yang dapat diterapkan denda damai yang dimaksud Pasal 35 (1) huruf k, kecuali ada definisi yang memasukkan korupsi sebagai tindak pidana ekonomi,” tegasnya.

Sebagai perbandingan

Setelah pernyataannya menuai polemik di publik, Supratman pun memberikan klarifikasi.

KOMPAS.com - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan, wacana memberikan denda damai untuk koruptor dihentikan.

Hal tersebut dikatakan Supratman saat meluruskan pernyataannya soal pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa diberikan melalui denda damai.

Denda damai yang dimaksud adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui Jaksa Agung.

Setelah pernyataannya menjadi sorotan publik, Supratman menyampaikan, denda damai hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana ekonomi.

Ia meminta publik supaya tidak menyalahartikan ucapannya tersebut.

“Karena itu, saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini, sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Tetapi, tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara,” kata Supratman dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Alasan wacana denda damai koruptor dihentikan

Supratman berdalih, ucapannya soal denda damai koruptor hanyalah pembanding dengan tindak pidana ekonomi karena keduanya sama-sama merugikan negara.

Ia menegaskan, kasus korupsi mempunyai mekanisme penanganan tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana ekonomi lainnya.

Selain itu, Supratman menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan pengampunan kepada koruptor dengan mekanisme denda damai.

Pemerintah hingga saat ini masih mencari cara yang ampuh untuk memberantas korupsi.

“Karena itu, itu hanya komparasi. Bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak,” ujar Supratman dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Meski begitu, Supratman menyebut, konsep denda damai bukanlah hal yang baru di Indonesia.

Sebabnya, konsep tersebut sudah pernah dijalankan melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Contoh lainnya dari denda damai adalah denda keterlanjuran dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu.

Kejagung sebut denda damai tidak berlaku untuk korupsi

Sebelum Andi meluruskan pernyataannya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Harli Siregar, sudah menyatakan bahwa denda damai tidak bisa diterapkan untuk tindak pidana korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan aturan pengampunan melalui denda damai hanya ditujukan untuk tindak pidana ekonomi.

Hal tersebut itu sekaligus meluruskan soal pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa koruptor bisa diampuni melalui mekanisme denda damai.

"Pertama, itu yang saya maksudkan tadi. Ini kesalahan konteks ya. Tapi sekali lagi yang saya katakan soal denda damai itu, itu ada aturannya. Ya ada aturannya [terkait tindak pidana ekonomi]," ujarnya di Jakarta, dikutip Sabtu (28/12/2024).

Dia menambahkan, aturan denda damai terkait tindak pidana ekonomi ini masih belum diimplementasikan hingga saat ini karena masih menunggu peraturan perundang-undangannya.

"Tetapi apakah sudah diimplementasikan? Sampai sekarang belum. Karena menunggu peraturan perundang-undangannya. Tetapi itu hanya terkait dengan tindak pidana ekonomi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan bahwa mekanisme denda damai sudah tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k UU No.11/2021 tentang Kejaksaan RI.

Pada intinya, aturan itu menyatakan bahwa Jaksa Agung (JA) mempunyai tugas dan kewenangan menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, salah satu mekanismenya dengan denda damai.

Harli menjelaskan, denda damai ini merupakan cara penghentian perkara diluar pengadilan dengan pembayaran denda yang telah disetujui JA.

⁠"Denda damai adalah penghentian perkara diluar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung terhadap perkara tindak pidana ekonomi," ujar Harli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghentikan wacana penerapan denda damai bagi koruptor. Sebab, penerapan denda damai hanya berlaku bagi pelaku kejahatan ekonomi, sebagaimana disampaikan Kejaksaan Agung sebelumnya.

"Karena itu, saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini, sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Jadi supaya jangan disalahartikan," kata Supratman di Kantornya, Jumat (27/12/2024).

Wacana ini sebelumnya dilontarkan Supratman. Menurutnya, perkara korupsi bisa dihentikan di luar pengadilan, bila koruptor membayar denda damai yang disetujui oleh jaksa agung.

Supratman pun sempat berdalih bahwa ketentuan denda damai ini diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Namun, setelah wacana itu bergulir, sejumlah pihak justru mengkritik pemerintah.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, misalnya, menyatakan bahwa denda damai tidak bisa diterapkan untuk mengampuni koruptor.

Sebab, ketentuan di dalam beleid itu hanya bisa diterapkan dalam tindak pidana ekonomi yang meliputi perpajakan, bea cukai, dan kepabeanan.

“Korupsi enggak masuk,” kata Mahfud saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar. Menurutnya, ada konteks berbeda antara penerapan denda damai dalam UU Kejaksaan dengan uang pengganti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Denda damai dalam UU Kejaksaan itu bukan untuk pengampunan koruptor tapi penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi seperti kepabeanan, cukai, hingga pajak,” kata Harli kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

“Penyelesaian tipikor berdasarkan UU tipikor, yaitu dengan uang pengganti” imbuhnya.

Sejauh ini, menuturkan, penerapan denda damai belum digunakan, bahkan untuk menyelesaikan masalah kepabeanan.

Apabila persoalan korupsi ingin dapat diselesaikan dengan mekanisme denda damai, maka perlu ada redefinisi korupsi sebagai tindak pidana ekonomi. Sejauh itu belum dilakukan, maka yang berlaku adalah ketentuan di dalam Pasal 2, 3 dan seterusnya yang diatur dalam UU Tipikor.

“Kalau dari aspek teknis yuridis, tipikor tidak termasuk yang dapat diterapkan denda damai yang dimaksud Pasal 35 (1) huruf k, kecuali ada definisi yang memasukkan korupsi sebagai tindak pidana ekonomi,” tegasnya.

Sebagai perbandingan

Setelah pernyataannya menuai polemik di publik, Supratman pun memberikan klarifikasi.

Menurutnya, wacana penerapan denda damai untuk koruptor hanya sebagai sebuah komparasi atau perbandingan dalam penerapan sebuah aturan.

Baik korupsi maupun tindak pidana ekonomi, menurutnya, kedua perbuatan itu sama-sama berimplikasi terhadap kerugian keuangan negara.

"Yang saya maksudkan itu adalah meng-compare. Karena UU Tindak Pidana Korupsi ataupun juga UU Kejaksaan, khusus pada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara. Untuk itu, ada ruang yang diberikan," ujarnya.

Terkait kebijakan pengampunan, menurut Supratman, sebenarnya bukanlah sebuah barang baru di Indonesia. Ia mencontohkan, pemerintah sudah pernah dua kali menerapkan kebijakan tax amnesty.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga diatur mengenai denda keterlanjuran yang ditujukan bagi kejahatan di sektor kehutanan. Kedua bentuk pengampunan itu dilakukan di luar pengadilan.

"Nah karena itu, itu hanya compare. Bahwa ada aturan yang mengatur, tetapi bukan berarti presiden akan menempuh itu. Sama sekali tidak," ujarnya.

Ia menegaskan, bukan menjadi wewenang bagi presiden untuk menerapkan denda damai yang diatur di dalam UU Kejaksaan RI. Wewenang penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk kejahatan ekonomi itu menjadi wewenang jaksa agung.

"Tetapi sekali lagi, untuk tindak pidana korupsi itu hanya sebagai pembanding bahwa ada aturan yang mengatur soal itu," kata dia.

Di sisi lain, ia menegaskan, wacana untuk memaafkan koruptor baru sebatas wacana. Dalam rencana pemberian amnesti terhadap 44.000 narapidana pun, Supratman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga tidak berencana memberikan amnesti kepada pelaku kejahatan korupsi.

Namun, sebagai wacana, ia mengingatkan bahwa ketika Mahfud menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada masa pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, juga pernah mengusulkan wacana memaafkan koruptor dengan menempuh berbagai macam cara.

"Beliau menyatakan bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Latvia kalau tidak salah, dan juga Afrika Selatan. Artinya, waktu itu, menurut Prof Mahfud, tidak ada yang berani," ujarnya.

Ia menambahkan, di dalam konteks tindak pidana korupsi, sebenarnya juga sudah dikenal amnesti atau pengampunan yang diatur pada sistem hukum di Indonesia melalui mekanisme restorative justice.

"Tergantung berapa kerugian negaranya. Karena kalau semuanya diterapkan kalau kerugian negara cuma Rp 50 juta (atau) Rp 100 juta, padahal biaya penanganan perkaranya kan jauh lebih besar dibandingkan korupsinya yang sedikit," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghentikan wacana penerapan denda damai bagi koruptor. Sebab, penerapan denda damai hanya berlaku bagi pelaku kejahatan ekonomi, sebagaimana disampaikan Kejaksaan Agung sebelumnya.

"Karena itu, saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini, sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Jadi supaya jangan disalahartikan," kata Supratman di Kantornya, Jumat (27/12/2024).

Wacana ini sebelumnya dilontarkan Supratman. Menurutnya, perkara korupsi bisa dihentikan di luar pengadilan, bila koruptor membayar denda damai yang disetujui oleh jaksa agung.

Supratman pun sempat berdalih bahwa ketentuan denda damai ini diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Namun, setelah wacana itu bergulir, sejumlah pihak justru mengkritik pemerintah.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, misalnya, menyatakan bahwa denda damai tidak bisa diterapkan untuk mengampuni koruptor.

Sebab, ketentuan di dalam beleid itu hanya bisa diterapkan dalam tindak pidana ekonomi yang meliputi perpajakan, bea cukai, dan kepabeanan.

“Korupsi enggak masuk,” kata Mahfud saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar. Menurutnya, ada konteks berbeda antara penerapan denda damai dalam UU Kejaksaan dengan uang pengganti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Denda damai dalam UU Kejaksaan itu bukan untuk pengampunan koruptor tapi penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi seperti kepabeanan, cukai, hingga pajak,” kata Harli kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

“Penyelesaian tipikor berdasarkan UU tipikor, yaitu dengan uang pengganti” imbuhnya.

Sejauh ini, menuturkan, penerapan denda damai belum digunakan, bahkan untuk menyelesaikan masalah kepabeanan.

Apabila persoalan korupsi ingin dapat diselesaikan dengan mekanisme denda damai, maka perlu ada redefinisi korupsi sebagai tindak pidana ekonomi. Sejauh itu belum dilakukan, maka yang berlaku adalah ketentuan di dalam Pasal 2, 3 dan seterusnya yang diatur dalam UU Tipikor.

“Kalau dari aspek teknis yuridis, tipikor tidak termasuk yang dapat diterapkan denda damai yang dimaksud Pasal 35 (1) huruf k, kecuali ada definisi yang memasukkan korupsi sebagai tindak pidana ekonomi,” tegasnya.

Sebagai perbandingan

Setelah pernyataannya menuai polemik di publik, Supratman pun memberikan klarifikasi.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (27/12) menjadi sorotan, di antaranya mulai dari klarifikasi Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas terhadap wacana pengampunan koruptor sampai dengan perkembangan kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

Menkum: Denda damai hanya sebagai pembanding bukan pilihan utama

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan wacana denda damai hanya digunakan sebagai pembanding untuk opsi penyelesaian perkara kerugian keuangan negara, bukan dijadikan pilihan utama.

"Nah karena itu, itu hanya compare, bahwa ada aturan yang mengambil, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak," kata Menkum Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Polres Malang gelar prarekonstruksi kecelakaan Tol Pandaan-Malang

Kepolisian Resor (Polres) Malang, Jawa Timur, menggelar prarekonstruksi di Rest Area KM 88 A Tol Pandaan-Malang, Jumat, guna mengurutkan kronologi kecelakaan antara truk bermuatan pakan ternak dan bus beberapa waktu lalu.

Di sela-sela prarekonstruksi, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Malang AKP Widyagana Putra Dhirotsaha mengatakan bahwa pihaknya menghadirkan sopir truk berinisial SW yang sudah berstatus tersangka atas insiden kecelakaan tersebut di dalam pelaksanaan prarekonstruksi.

Selengkapnya baca di sini.

Densus 88 tangkap satu orang terduga kasus terorisme di Tasikmalaya

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menangkap satu orang yang diduga terkait kasus terorisme, di Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Jumat.

Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah membenarkan adanya tim dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang melakukan operasi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya, yang berlangsung pukul 08.00 sampai 08.30 WIB, lalu ada yang diamankan satu orang.

Selengkapnya baca di sini.

KPK panggil saksi penyidikan perkara Hasto Kristiyanto

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil satu orang saksi penyidikan kasus dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kavling 4 atas nama ATF," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

KPK panggil dua anggota DPR RI terkait penyidikan CSR BI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua anggota DPR RI terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

"Pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama HG dan ST," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Prabowo Subianto mewacanakan memberi pengampunan atau denda damai ke koruptor. Meski begitu, bukan berarti Prabowo memberi toleransi kepada perilaku koruptor.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan denda damai hanya bisa diberikan terkait kasus tindak pidana ekonomi yang merugikan negara. Pengampunan koruptor yang sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto hanya memungkinkan terjadi jika pelaku kejahatan mengembalikan kerugian negara.

"Pertama ada kemungkinan, kan gitu, mungkin kita maafkan, begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Tidak akan memberi toleransi," ujarnya dikutip detikNews, Jumat (27/12/2024).

Apabila nantinya ada pengampunan, tetap akan dilakukan penegakan hukum yang keras. Prabowo juga berpesan untuk menindak aparat yang membekingi pengusutan kasus tertentu.

"Kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekingi terhadap satu kasus tertentu," imbuhnya.

Menurutnya, denda damai hanya bisa diberikan untuk tindak pidana yang merugikan perekonomian negara. Dia menegaskan pemberian denda damai hanya bisa diberikan oleh Jaksa Agung.

"Bahwa ada proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang merugikan ke perekonomian negara itu boleh diselesaikan di luar pengadilan kan itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi," kata dia.

"Nah karena itu, itu hanya compare bahwa ada aturan yang mengambil, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Karena bukan, bukan, bukan domain Presiden kalau menyangkut soal denda damai tadi, itu adalah kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung," ujarnya.

Supratman menegaskan pemerintah serius mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta penindakan tegas terhadap para pelaku korupsi.

"Satu, beliau akan melaksanakan penerapan hukum yang maksimal. Akan menindak aparat penegak hukum yang membekingi semua usaha yang merintangi penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Video: Klarifikasi Menkum Supratman soal Denda Damai Koruptor

Video: Klarifikasi Menkum Supratman soal Denda Damai Koruptor