Mahasiswa Indonesia yang ditangkap oleh petugas imigrasi Amerika Serikat bernama Aditya Harsono masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan KJRI Chicago sedang mendampingi kasus ini.

"KJRI Chicago telah berkomunikasi dengan AWH (Aditya Harsono) dan istri yang bersangkutan yang berwarganegara AS. Selama proses hukum, yang bersangkutan telah didampingi pengacara," kata Judha melalui pernyataannya pada Selasa (15/4).

"Saat ini AWH ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota," paparnya menambahkan.

Judha menuturkan Aditya ditangkap oleh Homeland Security dan ICE (Immigration and Customs Enforment) pada 27 Maret 2025.

Aditya juga telah menjalani persidangan pada 10 April lalu dengan putusan dapat dibebaskan dengan jaminan.

Judha membenarkan bahwa Aditya tercatat pernah mendapat gugatan hukum karena melakukan tindak perusakan properti yang masuk dalam fourth degree offense saat melakukan aksi demonstrasi terkait kematian George Floyd yang memicu gerakan Black Lives Matter.

"Kemlu dan KJRI Chicago akan terus melakukan pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak AWH dalam proses hukum di AS," ucap Judha.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Penahanan ini, menurut Peyton, telah mengguncang kehidupan keluarga kecil mereka.

“Pertama kali saya melihat suami saya sejak dia dibawa pergi, itu pun hanya dari balik kaca di penjara Kandiyohi,” kata Peyton.

“Kami hanya menangis beberapa menit. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan minta maaf karena jauh dari kami. Dia bilang dia rindu,” imbuhnya.

Pada sidang imigrasi baru-baru ini, hakim Sarah Mazzie memutuskan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan 5.000 dollar AS (sekitar Rp 84 juta) setelah dinilai tidak memiliki risiko untuk melarikan diri.

Akan tetapi, harapan itu langsung pupus ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengajukan banding dan memperoleh penundaan pembebasan selama 10 hari.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait pencabutan visa Aditya, dengan alasan privasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa semua pelancong yang masuk ke AS wajib menjalani proses pemeriksaan keamanan yang ketat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga sempat menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut visa dari mahasiswa asing yang terlibat dalam gerakan yang melakukan tindakan seperti vandalisme, intimidasi, atau kekacauan di kampus.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Penahanan ini, menurut Peyton, telah mengguncang kehidupan keluarga kecil mereka.

“Pertama kali saya melihat suami saya sejak dia dibawa pergi, itu pun hanya dari balik kaca di penjara Kandiyohi,” kata Peyton.

“Kami hanya menangis beberapa menit. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan minta maaf karena jauh dari kami. Dia bilang dia rindu,” imbuhnya.

Pada sidang imigrasi baru-baru ini, hakim Sarah Mazzie memutuskan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan 5.000 dollar AS (sekitar Rp 84 juta) setelah dinilai tidak memiliki risiko untuk melarikan diri.

Akan tetapi, harapan itu langsung pupus ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengajukan banding dan memperoleh penundaan pembebasan selama 10 hari.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait pencabutan visa Aditya, dengan alasan privasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa semua pelancong yang masuk ke AS wajib menjalani proses pemeriksaan keamanan yang ketat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga sempat menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut visa dari mahasiswa asing yang terlibat dalam gerakan yang melakukan tindakan seperti vandalisme, intimidasi, atau kekacauan di kampus.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Penahanan ini, menurut Peyton, telah mengguncang kehidupan keluarga kecil mereka.

“Pertama kali saya melihat suami saya sejak dia dibawa pergi, itu pun hanya dari balik kaca di penjara Kandiyohi,” kata Peyton.

“Kami hanya menangis beberapa menit. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan minta maaf karena jauh dari kami. Dia bilang dia rindu,” imbuhnya.

Pada sidang imigrasi baru-baru ini, hakim Sarah Mazzie memutuskan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan 5.000 dollar AS (sekitar Rp 84 juta) setelah dinilai tidak memiliki risiko untuk melarikan diri.

Akan tetapi, harapan itu langsung pupus ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengajukan banding dan memperoleh penundaan pembebasan selama 10 hari.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait pencabutan visa Aditya, dengan alasan privasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa semua pelancong yang masuk ke AS wajib menjalani proses pemeriksaan keamanan yang ketat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga sempat menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut visa dari mahasiswa asing yang terlibat dalam gerakan yang melakukan tindakan seperti vandalisme, intimidasi, atau kekacauan di kampus.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

BEOGRAD - Ada pihak yang mengatakan bahwa 1 juta warga Serbia ikut berdemonstrasi di Beograd untuk menentang kebijakan pemerintah. Meskipun, kubu pro-pemerintah menyebut hanya 100.000 orang yang berdemonstrasi, sedangkan kubu penyelenggara mengklaim sekitar 325.000 orang ikut beraksi.

Para pengunjuk rasa terdiam di ibu kota Serbia pada Sabtu lalu, untuk menghormati para korban runtuhnya tenda beton yang telah memicu kerusuhan besar di negara tersebut.

Unjuk rasa tersebut dianggap sebagai puncak protes selama berbulan-bulan terhadap Presiden Serbia Aleksandar Vu?i? dan pemerintahannya.

Kerumunan besar pengunjuk rasa yang mengibarkan bendera memadati kawasan pusat kota meskipun cuaca hujan. Orang-orang hampir tidak dapat bergerak dan banyak yang terjebak ratusan meter dari lokasi protes yang direncanakan.

3 Alasan Demo Serbia Dihadiri sampai 1 Juta Orang, dari Reformasi hingga Skandal Korupsi

1. Korupsi Pemerintah yang Merajalela

Melansir Euro News, protes dimulai empat bulan lalu setelah tenda beton runtuh di stasiun kereta api di utara Serbia, menewaskan 15 orang. Demonstrasi meletus hampir setiap hari sebagai tanggapan atas tragedi tersebut.

Banyak orang di Serbia menyalahkan insiden tersebut pada korupsi pemerintah yang merajalela, kelalaian, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan keselamatan konstruksi. Para pengunjuk rasa menuntut mereka yang bertanggung jawab atas tragedi ini dimintai pertanggungjawaban.

Unjuk rasa tersebut juga dipandang sebagai tantangan besar pertama bagi Vu?i?, yang telah berkuasa selama lebih dari satu dekade.

Unjuk rasa hari Sabtu itu dijuluki "15 untuk 15", merujuk pada tanggal protes dan jumlah orang yang tewas akibat ambruknya tenda di kota utara Novi Sad pada tanggal 1 November. Massa terdiam selama 15 menit di malam hari untuk memberi penghormatan kepada para korban.

Polisi mengatakan massa mencapai 107.000 orang, tetapi media independen Serbia mengatakan jumlahnya jauh lebih tinggi, seraya menambahkan bahwa unjuk rasa itu adalah yang terbesar yang pernah ada di negara itu.

2. Unjuk Rasa Damai Meski Ada Provokasi

Polisi juga mengatakan demonstrasi itu sebagian besar berlangsung damai, tanpa ada insiden besar yang dilaporkan. Para pengunjuk rasa menuduh pendukung Vu?i? mengganggu dan memprovokasi bentrokan.

"Unjuk rasa hari ini sepenuhnya damai sampai Presiden (Aleksandar Vu?i?) dan (para pendukungnya) mengirim provokator mereka untuk menyebabkan insiden dan kemungkinan pertumpahan darah," kata Svetlana Muro, seorang warga Belgrade yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut.

Presiden Serbia Aleksandar Vu?i? yang berbicara tentang unjuk rasa tersebut mengatakan bahwa hampir dua puluh orang ditangkap karena menghasut kekerasan dan vandalisme.

?Dua puluh dua orang telah ditangkap karena mereka melakukan kejahatan terhadap properti orang lain dan juga properti Republik Serbia, karena menyerang polisi, dan menyerang orang lain.?

3. Rakyat Serbia Menginginkan Perubahan

Pemimpin Serbia itu juga mengakui keinginan rakyat dan mendesak pemerintah untuk menerima pesan dan tuntutan para pengunjuk rasa.

?Kami memahami pesan itu dengan baik dan semua pejabat yang berkuasa harus memahami pesan itu ketika begitu banyak orang berkumpul. Kami harus mengubah diri kami sendiri dan kami harus belajar banyak,? kata Vu?i?.

Ia juga menambahkan bahwa jelas baginya bahwa warga Serbia menginginkan perubahan, dengan mengatakan ?warga Serbia ingin mengubah pemerintah dalam pemilihan umum.?

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi menerima tuntutan massa aksi 'Indonesia Gelap.' Dia berjanji akan mempelajari poin-poin dari tuntutan itu.

Hal itu disampaikannya saat menemui massa yang tengah menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2/2025) sore. Dia hadir di tengah desakan massa.

"Saudara-saudara meminta beberapa poin, sore hari ini saya menyatakan bahwa kami pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya," ucapnya di hadapan para mahasiswa.

Dia menawarkan perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi langsung dengan pihak istana. Namun belum diketahui kapan pertemuan itu akan dilakukan.

"Untuk mengawalnya saya menawarkan karena kebetulan kita juga masih berdarah muda, berjiwa muda, saya ingin menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif," katanya menawarkan.

"Berikan masukan terhadap poin-poin yang saudara tuntut, mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama sama," sambung dia.

Meski begitu, dia mengakui aksi menyuarakan pendapat di muka umum tetap diperbolehkan. Sebab, aksi massa dilindungi undang-Undang.

"Saya minta juga bapak-bapak aparat untuk kekeluargaan, Pak Kapolda. Ini adik-adik kita semua, ini masa depan bangsa dan negara ada di pundak adik-adik yang berjaket kuning, berjaket biru, berjaket hijau. Masa depan ada di pundak kalian. Kalian nanti yang akan meneruskan apa yang sedang kami perjuangkan," ujarnya.

Selepas itu Prasetyo langsung menandatangani kertas tuntutan. Menanggapi itu, koordinator lapangan aksi 'Indonesia Gelap' mengultimatum Prasetyo, agar tidak hanya menerima, namun menindaklanjuti tuntutannya.

"Kawan kawan semua hari ini kita dokumentasi dan kita ultimatum pihak istana, kita beri waktu selama 2X24 jam," pungkasnya.

Pada demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang dibawa BEM SI. Berikut rinciannya:

1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis
4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

(ond/aik)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak setuju dengan tagar Indonesia Gelap yang digunakan massa mahasiswa saat demonstrasi menolak sejumlah kebijakan pemerintah di sejumlah daerah, Senin (17/2) kemarin.

Prasetyo menghormati massa yang menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi. Namun, ia meminta massa aksi tak memainkan narasi yang tidak benar.

"Inilah namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Enggak ada Indonesia gelap," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Ia meminta seluruh pihak tetap optimis dan kompak dalam satu barisan membangun Indonesia dengan tujuan yang sama.

Prasetyo juga meminta masyarakat memaklumi kinerja pemerintah yang baru memulai kerja-kerjanya setelah dilantik beberapa waktu lalu.

"Pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu," ujar dia.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan semua pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," sambungnya.

Lebih lanjut, Prasetyo juga meminta massa aksi lebih memahami hal yang dituntut yakni penolakan efisiensi anggaran terkhusus anggaran pendidikan dan kesehatan.

Dia menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kinerja kementerian dan lembaga terkait meski sejumlah pos anggaran dipangkas.

"Jadi jangan digeser ke 'wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat'. Tidak begitu semangatnya itu," ujar dia.

Di sisi lain, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak keberatan dengan aksi yang dihadiri ribuan demonstran tersebut.

Ia mengklaim Prabowo telah terbiasa menyampaikan dan menerima aspirasi sejak sebelum menjadi presiden.

"Kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk memerintah, kita berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi yang aspirasi-aspirasi dan kita sangat menghormati," tutur dia.

Aksi "Indonesia Gelap" direncanakan digelar secara maraton di Jakarta selama tiga hari berturut-turut mulai Senin hingga Rabu.

Ada 13 tuntutan yang disampaikan massa aksi pada Senin. Di antaranya meminta pemerintah menyelenggarakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Lalu, mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG), dan memberikan tunjangan kinerja dosen yang masih menunggak.

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi demonstrasi 'Indonesia gelap' yang berlangsung kemarin. Mensesneg menegaskan demonstrasi hal wajar.

"Pertama, menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Mensesneg mengimbau para demonstran tetap memantau informasi karena sejumlah hal terkait efisiensi--yang disuarakan dalam demo--telah diluruskan. Dia juga menegaskan efisiensi tidak berdampak pada pendidikan.

"Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya, di sini (DPR) disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir. Kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir," ujar Prasetyo.

"Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan," ujarnya.

Prasetyo menegaskan penyampaian pendapat tidak menjadi masalah. Pemerintah, katanya, akan terus menerima masukan sebagai koreksi.

"Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami," kata Prasetyo.

Terkait penggunaan istilah 'Indonesia gelap' dalam demonstrasi tersebut, dirinya mengatakan hal itu sebagai kebebasan berekspresi. Namun dirinya meminta agar jangan ada yang membelokkan narasi yang ada.

"Nah itu, inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana nggak ada Indonesia gelap gitu loh," tuturnya.

Prasetyo meminta agar pemerintahan Prabowo diberi kesempatan karena baru berjalan. Pemerintah, katanya, terus mencari solusi dari masalah yang ada.

"Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu," kata dia.

Diketahui, elemen mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Senin (18/2). Mereka menggelar aksi bertajuk 'Indonesia Gelap'.

Ada 13 tuntutan masa kepada pemerintah. Tuntutan itu mulai dari isu pendidikan hingga rombak Kabinet Merah Putih.

(ial/gbr)

Jakarta -

Komnas HAM menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian harus tetap dijaga. Komnas HAM menilai Polri harus menunjukkan bukti netralitas pada tahun politik seperti aparat negara lainnya.

"Saya kira perlu ditunjukkan saja dengan pihak kepolisian bahwa netralitas itu sudah dilakukan sebagaimana dilakukan oleh suatu lembaga kepolisian, TNI, ASN, harus netral. Ini juga perlu juga diberikan perhatian serius apakah memang tuduhan ini ada dasarnya atau tidak," kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

Menurutnya, tuduhan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dijawab karena bisa menimbulkan spekulasi tanpa bukti yang jelas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Selain netralitas, kasus lain yang sempat mendapatkan resistensi kepercayaan masyarakat juga datang dari internal kepolisian. Dia melihat Polri telah merespons cepat dengan memberikan sanksi tegas serta melakukan evaluasi.

"Dalam beberapa kasus, pihak Propam, Pak Kapolri sudah mengambil tindakan-tindakan tegas. Para pelaku diproses atau setidaknya beberapa orang diberhentikan dari jabatan, atau juga dimutasi, atau akan diberhentikan dari kepolisian," ucapnya.

Menurutnya, ketegasan ini harus terus ditunjukkan Polri demi mengembalikan kepercayaan dari masyarakat. Dia mengatakan keberadaan kepolisian tentu dibutuhkan masyarakat dalam melindungi dan mengayomi.

"Tentu ini dilakukan secara konsisten akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Bagaimanapun juga, masyarakat sangat membutuhkan kepolisian, juga negara membutuhkan kepolisian. Dengan adanya kepolisian kredibel masyarakat akan lebih aman," ucapnya.

Dia meminta Polri terus mengedepankan penanganan humanis dalam praktik di lapangan. Dia berharap Polri terus mengedepankan upaya persuasif, terutama dalam penanganan aksi demonstrasi.

"Kita berharap ketika merespons demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat pihak kepolisian lebih mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif. Itu juga saya kira penting untuk menunjukkan bahwa pihak kepolisian memihak masyarakat," harapnya.

Dia berharap tak ada tindakan represif dalam penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat.

"Jadi menurut saya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara menangani demonstrasi atau cara penyampaian masyarakat dengan lebih persuasif dan lebih humanis tanpa menggunakan bentuk kekerasan atau yang bersifat represif," pungkas Haris.

(aud/jbr)

Jakarta -

Perwakilan massa aksi tolak PPN 12 persen menyampaikan tuntutan serta petisi kepada pihak Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI). Pihak demonstran mengatakan surat tuntutan dan petisi yang dibuat telah diterima pihak Setneg.

"Diterima secara administrasi oleh sekretaris Setneg. Memang secara administrasi saja nggak ada tokoh atau siapa pun itu. Tapi ya, ini bukti iktikad kami ya bahwa kita melakukan apa yang memang sebagai semestinya, jalur-jalur resminya," jelas Risyad Azhary selaku koordinator aksi kepada wartawan di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Risyad mengatakan, meski tuntutan dan petisi yang dibuat telah diterima, pihaknya tetap akan menaruh waspada. Dia menyebut masih akan tetap menunggu kepastian dari batalnya kenaikan PPN 12 persen itu.

"Ya tapi kita lihat juga nanti, kalau memang ternyata habis ini kita kasih nggak ada sesuatu, ya berarti tadi yang aku bilang juga gitu. Berarti hari ini kita lihat pemerintah nggak berpihak sama kita gitu. Bahwa ditimbang pun juga nggak. Bisa jadi gitu kan. Tapi ya harapannya didengarkan, ditimbang, dan benar-benar dibatalkan secara penuh kenaikan PPN 12 persen seperti itu," ujar Risyad.

Risyad Azhary selaku koordinator aksi tolak PPN 12 persen (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Dia juga menyampaikan pihaknya akan menunggu hingga 1 Januari 2025 atau sesuai dengan keputusan diberlakukannya PPN 12 persen tersebut. Dia menyebut akan melakukan aksi lanjutan jika PPN 12 persen benar-benar diterapkan.

"Kita tunggu juga, kalau benar-benar dipaksain, berarti ya kalau begitu, ya kita turun aksi lagi gitu, jemput bola lagi gitu. Sampai benar-benar dibatalkan secara penuh," pungkasnya.

(dnu/dnu)