JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap tidak ada pengurangan hak pegawai imbas kebijakan efisiensi anggaran.

"Harapannya tidak ada pengurangan terhadap hak-hak kepegawaian para staf LPSK," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas saat dikonfirmasi, Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, LPSK belum menentukan nasib 40 pegawai honorer yang terancam diberhentikan imbas efisiensi anggaran.

"Intinya bahwa kami sedang membahas soal efisiensi anggaran yang terbaru (secara lebih teknis ya)," kata dia.

Sebelumnya, Sebanyak 40 pegawai honorer Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terancam diberhentikan imbas efisiensi anggaran.

"Dari 60 (pegawai honorer), 40 akan hilang, ya karena itu dampak dari efisiensi, dampak dari pemotongan anggaran terhadap LPSK sebesar 62 persen," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Pegawai honorer yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan tenaga profesional yang sedang menjalankan program perlindungan berbasis komunitas.

"Sudah tiga tahun berjalan. Nah sekarang ini sebenarnya masuk pada tahap transisi yang mana nanti di program itu akan dilebur pada Biro AKH atau Hukum, Kerja Sama, dan Humas," ungkap Tomy.

Kendati demikian, LPSK masih berdiskusi terkait pegawai honorer yang terancam di PHK akibat efisiensi anggaran.

"Masih dalam diskusi ya karena kan kita sekarang juga mengupayakan, setidaknya jangan 62 persenlah pemotongannya (anggaran)," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 40 pegawai honorer Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terancam diberhentikan imbas efisiensi anggaran.

"Dari 60 (pegawai honorer), 40 akan hilang, ya karena itu dampak dari efisiensi, dampak dari pemotongan anggaran terhadap LPSK sebesar 62 persen," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Tomy mengatakan, pegawai honorer yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan tenaga profesional yang sedang menjalankan program perlindungan berbasis komunitas.

"Sudah tiga tahun berjalan. Nah sekarang ini sebenarnya masuk pada tahap transisi yang mana nanti di program itu akan dilebur pada Biro AKH atau Hukum, Kerja Sama, dan Humas," ungkap Tomy.

Kendati demikian, Tomy mengungkapkan, LPSK masih berdiskusi terkait pegawai honorer yang terancam di PHK akibat efisiensi anggaran.

"Masih dalam diskusi ya karena kan kita sekarang juga mengupayakan, setidaknya jangan 62 persenlah pemotongannya (anggaran)," urainya.

Kompas.com telah menghubungi Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas untuk meminta konfirmasi terkait hal ini. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons.

Sebelumnya, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah anggaran LPSK yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Susilaningtyas mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cuma memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com -Efisiensi anggaran yang diterapkan di sejumlah kementerian dan lembaga berdampak signifikan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dengan minimnya anggaran pasca efisiensi, Ikatan Pegawai LPSK mengingatkan pimpinan untuk berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan kepada publik.

"Mengingat, sisa anggaran yang sangat terbatas untuk melakukan layanan publik," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK, Tomy Permana, dalam keterangan resminya pada Senin (10/2/2025).

Awalnya, LPSK mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 220 miliar. Namun, anggaran tersebut dipangkas hingga Rp 144 miliar atau 62 persen dari pagu semula.

Dengan demikian, anggaran yang tersisa hanya sebesar Rp88 miliar yang harus digunakan untuk belanja pegawai, operasional kantor, serta pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

Menurut Tomy Permana, dengan anggaran yang tersisa, LPSK akan mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada saksi dan korban.

"Jika dipaksakan pun, dengan segala keterbatasan, dikhawatirkan dapat mengganggu bahkan mengurangi kualitas perlindungan," tuturnya.

Selain itu, pegawai LPSK juga meminta kepada pimpinan untuk menerapkan kebijakan kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi pegawai.

Permintaan ini muncul karena dampak dari efisiensi yang menyebabkan sejumlah fasilitas kerja di kantor, salah satunya listrik, dikurangi.

Selain itu, ffisiensi anggaran diminta jangan sampai menyentuh isu pengurangan pegawai maupun hak-hak mereka.

"Termasuk mereka yang merupakan pegawai kontrak dan outsourcing," ucap Tomy.