JAKARTA - Profesor Marsudi Wahyu Kisworo dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh pihak Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP). Pencopotan itu diduga buntut kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan mantan Rektor UP berinisial ETH.

Pencopotan Marsudi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pembina YPP-UP Nomor: 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang ditandatangani Ir Suswono Yudo Husodo pada 24 April 2025. Pemberhentian tersebut berlaku pada Rabu, 30 April 2025.

Marsudi mengatakan, pemberhentiannya dari Rektor UP diduga ada kaitannya dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan ETH. Sebab, terjadi tekanan dan intimidasi pada sejumlah pejabat UP yang aktif mengadvokasi korban pelecehan seksual, termasuk Marsudi.

Dia menduga pemberhentian itu juga berkaitan dengan penolakannya mengaktifkan kembali ETH sebagai dosen UP. Sesuai Statuta, seharusnya evaluasi menjadi tugas Senat UP, yang mana Senat UP justru tak dilibatkan sehingga dia hingga kini belum dapat menerima evaluasi kinerja tersebut.

"Penolakan ini rupanya menambah kuatnya tekanan dan intimidasi kepada saya sehingga pernah ada ucapan yang saya anggap sebagai ancaman baik lisan maupun via WA dari oknum YPP-UP bahwa yayasan dapat mengevaluasi saya karena tidak patuh kepada perintah yayasan," ujar Marsudi, Selasa (29/4/2025).

"Kami sangat menyayangi UP, namun tampaknya ada oknum di yayasan yang bahkan sejak awal kasus ini dilaporkan selalu menghalangi. Kita semua tidak mau UP dirusak oleh oknum YPP-UP demi kepentingan pribadinya merusak masa depan UP dengan melakukan fitnah, disinformasi, serta intimidasi," ungkapnya.

Biro Komunikasi UP menyebutkan SK pemberhentian yang dikeluarkan yayasan dilakukan tanpa ada komunikasi dengan Marsudi hingga pihak internal universitas, dalam hal ini Senat UP, Wakil Rektor, Direktur, dan jajaran.

Saat ini, semua pimpinan di tingkat universitas tengah berkoordinasi secara intens menyikapi situasi tersebut.

"Dialog terbuka dan musyawarah inklusif seharusnya menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola yang baik. Perlu disampaikan bahwa saat ini seluruh pimpinan di tingkat universitas sedang berkoordinasi secara intens untuk menyikapi situasi yang terjadi dan memastikan kelangsungan operasional kampus tetap berjalan dengan baik," ujar Biro Komunikasi UP.

Profesor Marsudi Wahyu Kisworo dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP).

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pembina YPP-UP Nomor 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang ditandatangani pada 24 April 2025.

"Memutuskan, menetapkan memberhentikan Prof Marsudi Wahyu Kisworo dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila terhitung 30 April 2025," demikian isi keputusan tersebut seperti dikutip pada Senin (28/4).

Biro Komunikasi UP mengungkap SK pemberhentian dikeluarkan yayasan tanpa ada komunikasi dengan Marsudi hingga pihak internal universitas, dalam hal ini Senat Universitas Pancasila, Wakil Rektor, Direktur, serta jajaran.

"Dialog yang terbuka dan musyawarah yang inklusif seharusnya menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola yang baik. Oleh karena itu perlu disampaikan, bahwa saat ini seluruh pimpinan di tingkat universitas sedang berkoordinasi secara intens untuk menyikapi situasi yang terjadi saat ini dan memastikan kelangsungan operasional kampus tetap berjalan dengan baik," kata Biro Komunikasi UP.

Saat dikonfirmasi, Marsudi membenarkan ihwal pencopotannya sebagai rektor UP tersebut. Ia turut menduga pencopotan berkaitan dengan sikapnya membela korban kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat eks Rektor UP, Edie Toet Hendratno (ETH).

Sebab, Marsudi mengklaim beberapa pejabat universitas termasuk dirinya yang aktif melakukan advokasi terhadap korban, menerima tekanan dan intimidasi.

"Ada hubungannya dengan kasus ETH sehingga terjadi tekanan dan intimidasi terhadap beberapa pejabat termasuk yang sudah diberhentikan secara sewenang-wenang oleh YPP-UP tanpa ada kesalahan dan tanpa kesempatan membela diri karena selama ini dianggap aktif melakukan advokasi kepada korban kasus ETH," tutur dia.

Padahal, Marsudi mengklaim sekadar menegakkan UU Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri tentang hal tersebut serta memperhatikan pendapat dari LLDikti III.

Lebih lanjut, Marsudi menyampaikan sesuai Statuta UP, evaluasi kinerja rektor seharusnya dilakukan oleh Senat Universitas, bukan yayasan.

"Ternyata Senat UP tidak dilibatkan sama sekali sehingga saya belum dapat menerima evaluasi kinerja yang sangat tidak objektif, dan juga sangat berbeda dengan evaluasi dari Kementerian yang bisa kita lihat di Dashboard Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang bisa diakses oleh publik," ucap dia.

Sebelumnya, Edie Toet Hendratno dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual. Laporan pertama dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Januari dengan korban RZ.

Kemudian laporan kedua dilayangkan ke Bareskrim Polri pada 29 Januari dengan korban DF, namun laporan ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Teranyar, polisi telah meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah ditemukan ada unsur pidana dalam proses gelar perkara.

"Perkembangan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum rektor di sebuah universitas swasta, bahwa perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (14/6).

Pekanbaru -

Video yang memperlihatkan tahanan dan narapidana diduga berpesta narkoba dan minuman keras viral di media sosial. Peristiwa itu diketahui terjadi di Rutan Kelas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru. Berikut fakta-fakta peristiwa yang berujung dua pejabat dicopot tersebut.

Dilansir dari detikSumut, dalam video yang beredar, tampak sejumlah orang berpesta dengan botol minuman keras. Terlihat pula alat hisap sabu berbentuk pipet putih menyerupai bong. Beberapa pria dalam video juga tampak bebas menggunakan ponsel dan berjoget diiringi musik remix dengan botol berserakan di sekelilingnya.

Kanwil Ditjenpas Riau Turun Tangan

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau, Maizar, menyatakan pihaknya telah menerima informasi tersebut dan langsung menindaklanjutinya.

"Kami secara mendalam akan mempelajari dan menggali informasi dan mengumpulkan bahan keterangan. Khususnya terkait berita viral di Rutan Sialang Bungkuk terhadap dugaan tahanan ataupun narapidana yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib perikehidupan di dalam Rutan," kata Maizar, Selasa (15/4/2025).

Maizar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar, baik warga binaan maupun petugas Rutan.

"Secara prinsip tetap pada komitmen kami, apabila dugaan pelanggaran tersebut ada maka kami akan menindak tegas terhadap warga binaan. Termasuk untuk petugasnya apabila ada keterlibatan didalamnya," tegasnya.

Video Direkam Tahanan, Diedarkan via WhatsApp

Maizar turut mengungkap kronologi video viral tersebut. Menurutnya, video direkam langsung oleh tahanan pada Senin (14/4) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Video itu lalu diunggah ke status WhatsApp, kemudian direkam layar dan beredar luas di media sosial.

"Video direkam Senin jam 10 malam. Iya (diduga pesta miras dan narkoba), tetapi semua sedang diselidiki, kalau memang terbukti ya kita sanksi hukum yang berat," kata Maizar, Rabu (16/4/2025).

Dugaan Keterlibatan Petugas Diselidiki

Maizar mengakui pihaknya telah berupaya maksimal untuk mencegah penyelundupan ponsel dan barang terlarang. Namun, tahanan dan narapidana kerap menggunakan berbagai cara untuk menyelundupkan barang tersebut.

Tim pun kini menyelidiki dugaan keterlibatan petugas, khususnya petugas jaga malam saat insiden terjadi.

"Mereka berbagai cara juga selundupkan, ini masih pemeriksaan. Makanya saya tekankan pertama amankan Hp dulu, geledah semua baru dari situ nanti dalami dari mana," ujar Maizar.

Karutan dan Kepala Pengamanan Dibebastugaskan

Imbas dari viralnya video tersebut, Kepala Rutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Jelfry resmi dibebastugaskan.

Maizar menyebut pembebastugasan berlaku mulai hari ini. Posisi Karutan kini dijabat sementara oleh Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau, Nimrot Sihotang.

"Karutan dan KPR mereka kita periksa. Untuk sementara mereka berdua kita bebastugaskan," kata Maizar, Rabu (16/4/2025).

14 Tahanan Diperiksa, Ancaman Sanksi Berat

Maizar memastikan bahwa seluruh tahanan yang terlibat akan diproses secara hukum. Setidaknya ada 14 orang yang kini tengah diperiksa oleh Ditjenpas Riau.

"Yang jelas kita komitmen, kalau narapidana bersalah tetap kita hukum. Minimal dia tidak mendapatkan remisi dan kalau ada kemungkinan pidana kita pidanakan," ujarnya.

Untuk petugas yang terlibat, Maizar juga menegaskan sanksi hukum akan dijatuhkan sesuai aturan.

"Begitu juga dengan petugas, kalau ada petugas terlibat kita berkomitmen untuk memberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku," tutupnya.

Baca selengkapnya di sini!

(dpw/dpw)

PEKANBARU, iNews.id - Kepala Rutan (Karutan) Sialang Bungkuk Pekanbaru Bastian Manalu dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini buntut dari video viral tahanan dugem dan diduga pesta narkoba serta minuman dalam sel.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau Maizar saat dikonfirmasi tidak menampik kabar kepala rutan dicopot. Dia menyebut jabatan Bastian Manalu akan dipegang petugas dari Kanwil Riau.

"Penggantinya Nimrot Sihotang, Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau," ujar Maizar, Rabu (16/4/2025).

Buntut dari tahanan asyik dugem yang viral di media sosial, Kakanwil Ditjenpas Riau Maizar memerinthkan dilakukan razia ke seluruh lapas dan rutan di Riau. Selain dengan intelnya, Kakanwil minta razia dilakukan dengan instansi lain.

"Memerintahkan kepada seluruh Kepala Lapas dan Rutan se-Riau untuk razia gabungan dengan berkoordinasi bersama TNI dan kepolisian setempat," katanya.

Diketahui salah satu sel di Rutan Pekanbaru dijadikan tempat dugem para tahanan hingga viral di medsos. Mereka larut dalam dentuman musik keras sambil bergoyang. Para tahanan juga bebas memegang HP dan terlihat ada benda mirip bong atau alat isap sabu serta botol minuman.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Video menunjukkan tahanan diduga dugem sambil berpesta minuman keras dan narkoba di dalam rutan viral di media sosial. Buntutnya, Kepala Rutan Pekanbaru Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Jelfry dibebastugaskan dari jabatannya.

"Karutan dan KPR mereka kita periksa. Untuk sementara mereka berdua kita bebas tugaskan," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau Maizar, dilansir detikSumbagsel, Rabu (16/4/2025).

Maizar menjelaskan pembebastugasan dilakukan mulai hari ini. Posisi Bastian sementara digantikan Kabid Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau, Nimrot Sihotang.

Sebanyak 14 tahanan tengah diperiksa oleh Ditjenpas Riau. Maizar memastikan secara tegas bakal menindak semua tahanan yang terlibat, termasuk petugas yang terlibat.

"Begitu juga dengan petugas, kalau ada petugas terlibat kita berkomitmen untuk memberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Diketahui, dalam video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet berwarna putih mirip alat hisap sabu atau bong. Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

(taa/idh)

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot dan memproses eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang terlibat kasus narkoba dan asusila. Nasir menanti proses hukum dan sidang etik terhadap AKBP Fajar.

"Sudah tepat Kapolri mencopot Kapolres Ngada. Langkah selanjutnya diproses secara etik dan hukum," ujar Nasir kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Nasir mengungkit aspirasi masyarakat yang menginginkan AKBP Fajar dipecat secara tidak hormat jika terbukti melakukan tindakan tersebut. Dia juga menyatakan perbuatan AKBP Fajar keji jika terbukti.

"Sejumlah masyarakat menyampaikan agar Kapolres itu dipecat dengan tidak hormat jika terbukti melakukan perbuatan keji dan memalukan tersebut sebagaimana yang diberitakan di sejumlah media," kata Nasir Djamil.

Jabatan Kapolres Ngada kini diisi oleh AKBP Andrey Valentino. Ia sebelumnya menjabat Kapolres Nagakeo. AKBP Fajar sebelumnya ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri diduga karena kasus narkoba dan asusila.

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, melihat proses kasus ini berjalan lama. Namun, kata Anam, ternyata hal itu terjadi karena penguraian konstruksi peristiwanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

"Saat ini proses untuk etik dan pidana sedang berjalan dalam waktu dekat akan digelar sidangnya dan akan segera menetapkan tersangka, itu update yang kami peroleh," kata Anam.

(gbr/rfs)

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkumham) telah mengambil tindakan tegas dengan mencopot 30 petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dugaan praktik pemerasan yang menimpa warga negara China.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M Godam, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan internal terhadap para petugas tersebut.

Namun, ia belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan proses hukum yang akan diambil.

"Sampai dengan saat ini sudah 30 orang ditarik dari (Bandara) Soetta dalam rangka pemeriksaan internal," ungkap Godam dalam keterangan kepada Kompas.com, pada Senin (3/2/2025).

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Kementerian Imigrasi juga telah memasang papan pengumuman bertuliskan "No Tipping" di beberapa lokasi di bandara, yang mulai berlaku sejak 1 Februari.

Sebelumnya, media sosial X (Twitter) ramai dengan unggahan tangkapan layar yang konon berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia.

Dalam surat yang diunggah oleh akun X @emerson_yu pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China menyampaikan keluhan resmi kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional di Indonesia.

Surat yang bertanggal 21 Januari 2025 tersebut mengungkapkan bahwa sejumlah warga negara China menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Kasus pemerasan WN China

Sejumlah kasus pemerasan ini terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Secara total terdapat 44 kasus yang telah diselesaikan dengan Rp 32.750.000 berhasil dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," terang isi surat tersebut.

Dalam surat tersebut disebutkan, bahwa masih banyak kasus pemerasan lainnya yang belum dilaporkan oleh warga negara China, baik karena kesibukan atau takut akan balas dendam.

Kedutaan China juga mengusulkan agar tanda-tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" dipasang untuk membantu mengatasi masalah ini.

Mereka berharap perintah serupa juga dapat disampaikan kepada agen perjalanan China agar tidak menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi.

Di sisi lain, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa keputusan untuk mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta diambil setelah menerima laporan mengenai dugaan pemerasan tersebut.

"Kami berterima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan Soetta, kami ganti," kata Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Ia menegaskan bahwa Kementerian tidak akan mentolerir pelanggaran dalam bentuk apapun dan memastikan bahwa para pejabat yang terlibat akan menerima sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan mereka.

"Saat ini, mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kami hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tutup Agus.

Sumber: nasional.kompas.com

TANGERANG - Pemerasan Warga Negara Asing (WNA) asal China di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang mencuat ke publik. Viralnya pemerasan tersebut usai surat Kedutaan Besar (Kedubes) China yang menyampaikan pujian kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait penanganan pemerasan.

Kronologi kasus pemerasan berawal dari kejadian sejak Februari 2024 hingga Januari 2025. Dari periode tersebut sudah terjadi 44 kasus dan telah ada pengembalian uang lebih dari Rp32 juta kepada 60 warga China.

Akibat pemerasan tersebut, sejumla pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) dicopot. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi dari Kemlu terkait dugaan pemerasan.

?Sudah kami ganti dan mereka diperiksa internal," ujar Agus, Sabtu (1/2/2025).

Meski sudah ada pengembalian uang kepada WNA China yang menjadi korban pemerasan, para pejabat Imigrasi Bandara yang dicopot tetap diproses sesuai aturan berlaku. "Akan kita beri sanksi sesuai kadar pertanggung jawaban," katan mantan Wakapolri itu.

Sementara, Kemlu bakal membantu memfasilitasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk penyelesaian laporan kasus pemerasan yang dialami warga China di Bandara Soekarno-Hatta.

?Direktorat Konsuler Kemlu terus membantu memfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes RRT,? kata Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat, Minggu (2/2/2025).

Pihaknya tengah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak atas dugaan pemerasan ini. ?Mengingat tentunya banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini dibicarakan oleh publik,? ucapnya.

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencopot sejumlah pejabat Imigrasi Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Pencopotan tersebut buntut adanya dugaan pemerasan terhadap WNA China.

Pencopotan tersebut disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Menurut Agus, setelah mereka dicopot akan dilakukan pemeriksaan. "Sudah kami ganti dan mereka kami periksa internal," kata Agus, Sabtu (1/2/2025).

Agus menjelaskan, tindakan tersebut diambil setelah pihaknya menindaklanjuti informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait adanya dugaan pemerasan. Menurutnya, meski sudah disebutkan ada pengembalian, mereka akan tetap diproses dengan aturan yang berlaku. "Akan kita beri sanksi sesuai kadar pertanggung jawaban," ujarnya.

Diketahui, dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar (Kedubes) China yang menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait penanganan pemerasan.

Dalam surat yang sudah beredar di media sosial itu, disebutkan telah terjadi pemerasan terhadap WNA China di Bandara Soetta yang dalam surat tersebut disebut sebagai Jakarta International Airport.

Masih dalam surat yang sama, disebutkan telah diselesaikan 44 kasus dan telah ada pengembalian uang lebih dari Rp32 juta kepada 60 warga Cina.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara bulan Februari 2024 hingga Januari 2025," tulis surat yang dimaksud dalam bahasa Inggris.

Jakarta -

Mantan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga mantan kandidat Ketum PBB, Afriansyah Noor, mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang. Dia mengakui pengunduran diri itu berkaitan dengan kekalahannya di Muktamar PBB.

Surat pengunduran diri itu ditandatangani langsung oleh Afriansyah Noor dengan menyertakan Kartu Tanda Anggota PBB. Afriansyah Noor memutuskan mundur terhitung hari ini, 16 Januari 2025.

Afriansyah lantas membenarkan surat tersebut. Dia juga mengaku mundur karena kekalahan di Muktamar PBB.

"Iya," kata Afriansyah Noor saat dimintai konfirmasi, Kamis (16/1/2025). Afriansyah menjawab apakah benar pengunduran diri dari PBB berkaitan dengan Muktamar PBB.

Berikut ini isi surat pengunduran diri Afriansyah Noor dari PBB:

Melalui surat ini saya ingin menyampaikan keputusan untuk mengundurkan diri sebagai anggota Partai Bulan Bintang terhitung mulai tanggal 16 Januari 2025. Keputusan ini saya ambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi pribadi, terutama fokus saya pada pekerjaan dan komitmen yang saat ini saya jalani di bidang profesional.

Saya merasa bahwa untuk mencapai tujuan karir dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan saya saat ini, saya perlu memberikan perhatian lebih banyak pada bidang tersebut. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk mengundurkan diri dari partai politik yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga bagi saya.

Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berkontribusi dalam partai ini, dan saya berharap hubungan baik antara saya dan partai tetap terjalin meskipun saya tidak lagi menjadi bagian dari organisasi ini.

Semoga Partai Bulan Bintang terus berkembang dan mencapai tujuannya serta dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk bangsa dan negara.

Demikian surat pengunduran ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Sebagai informasi, Afriansyah Noor sempat menjadi kandidat Ketua Umum Partai Bulan Bintang pada Muktamar yang digelar pada 13-15 Januari 2025. Afriansyah Noor berkontestasi dengan keponakan Yusril Ihza Mahendra, Gugum Ridho Putra.

Dalam muktamar tersebut, Gugum Ridho Putra mengalahkan Afriansyah Noor dengan perolehan suara 398 suara dari total 532 suara, sedangkan Afriansyah Noor hanya mendapatkan 134 suara. Dengan demikian, Gugum pun resmi menjadi Ketua Umum PBB selanjutnya.

Simak juga Video: Alasan PBB Copot Afriansyah Noor dari Jabatan Sekjen

[Gambas:Video 20detik]

(maa/gbr)

Jakarta -

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly dicegah KPK ke luar negeri (LN) terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan buron Harun Masiku. Bila melihat ke belakang, Yasonna pernah mencopot Dirjen Imigrasi Ronnny Franky Sompie buntut kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia.

Dirangkum detikcom dari kantor berita Antara, Rabu (25/12/2024), pada 28 Januari 2020, Yasonna Laoly mengumumkan pencopotan jabatan Ronny Franky Sompie sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Ronny diganti saat itu juga.

"Sekarang Dirjen Imigrasi sudah di-plh (pelaksana harian)," kata Yasonna saat menjabat Menteri Hukum dan HAM di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, saat itu.

Pencopotan tersebut dilakukan di tengah polemik terkait keberadaan Harun Masiku. Ronny diketahui menjadi orang pertama yang mengonfirmasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Pada 22 Januari, Ronny menyebut Harun telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020. Sementara pada 16 Januari, Yasonna Laoly mengatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri.

Terkait simpang-siur informasi tersebut, Ronny mengatakan terdapat delay time yang disebabkan adanya gangguan perangkat IT di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, sehingga terjadi keterlambatan mengenai informasi kepulangan kader PDIP itu ke Tanah Air.

Adapun Ronny menjabat Dirjen Imigrasi sejak Agustus 2015. Karier Ronny sebagai Dirjen Imigrasi hanya berlangsung empat tahun lima bulan. Setelah Ronny dicopot, Yasonna langsung menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi.

Selain Ronny, Yasonna juga mencopot Direktur Sistem dan Teknologi Keimigrasian Alif Suaidi.

Yasonna mengatakan pencopotan keduanya dilakukan untuk memudahkan kerja tim independen dalam menelusuri dan mengungkap fakta-fakta terkait kesimpangsiuran keberadaan Harun Masiku.

"Artinya difungsionalkan supaya nanti tim independen bisa bekerja dengan baik, karena saya mau betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC (personal computer) bandara Terminal 2. Kalau Terminal 3 kan beres, makanya tidak ada masalah di Terminal 3," kata Yasonna saat itu.

Tim independen yang dimaksud merupakan bentukan dari Kemenkumham guna mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia.

Tim tersebut terdiri atas Inspektorat Jenderal, Direktorat Siber Kabareskrim, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Kemenkominfo), dan Ombudsman RI.

KPK Cegah Yasonna ke Luar Negeri

Terbaru, KPK mengabarkan pencegahan ke luar negeri untuk Yasonna Laoly dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pencegahan Yasonna dan Hasto berkaitan dengan kasus suap tersangka Harun Masiku.

"Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK," kata jubir KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu (25/12).

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," tambahnya.

Tessa menjelaskan alasan KPK mencegah Yasonna dan Hasto bepergian ke luar negeri. Menurutnya, keberadaan keduanya dibutuhkan di Tanah Air untuk proses penyidikan kasus suap Harun Masiku.

"Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas," imbuhnya.

(whn/azh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat.

Beberapa aktivis HAM itu di antaranya adalah Usman Hamid (Amnesty International Indonesia), Daniel Siagian (LBH Pos Malang), Sukinah (tokoh Pegunungan Kendeng), serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI), Yogyakarta.

"Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat," kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Rabu (12/12/2024).

Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024, 29 di antaranya merupakan pembunuhan di luar hukum dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam.

Dalam rangkaian unjuk rasa #peringatandarurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa.

Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bhayangkara.

"Merespon situasi ini, kami menyatakan negara dalam keadaan darurat kekerasan polisi. Berulang kali kekerasan polisi terjadi dan menelan korban secara luar biasa. Rendahnya transparansi hingga tidak ada penghukuman yang tegas untuk pelaku serta pemimpin komando dan petinggi-petinggi di kepolisian menjadi penyebab utama berulangnya kekerasan aparat ini," jelas Eko.

"Kekerasan aparat harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yaitu sebagai kebijakan yang diambil oleh petinggi Polri, bukan hanya merupakan kejadian terbatas yang dilakukan oleh aparat di lapangan," sambungnya.

Ia menambahkan, polisi kini menjadi institusi yang gagal menjadi pelindung, apalagi pelayan masyarakat.

Menurut dia, kegagalan itu bisa disebabkan oleh kepemimpinan hingga budaya institusi.

"Saatnya polisi mulai mengubah diri dengan melakukan perombakan kepemimpinan, termasuk di pucuk pimpinan tertinggi, yaitu Kapolri, yang mesti dilakukan secepatnya mengingat kinerja kepemimpinan selama ini menjauh dari ciri polisi negara demokrasi dan hak asasi," ungkap Eko.

Mereka juga meminta agar aparat kepolisian di semua level untuk memahami, mengerti, bahkan mampu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, dan polisi yang terbukti melakukan kekerasan disanksi pidana dengan keras alih-alih hanya sanksi etik.