Siswa SMAN 5 Bandung Sulthan Abiyan Fattan dinyatakan tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Anggrek. Remaja 17 tahun itu tertabrak mobil Nissan Kick yang dikendarai HS (55).

HS yang mengemudikan mobil hitam bernopol D 1491 AJQ itu masih menjalani pemeriksaan intensif di Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung. Dalam kejadian ini, polisi belum menetapkan status hukum terhadap HS.

Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha Utama mengatakan pihaknya belum menetapkan status hukum terhadap HS.

"Belum, kita masih melengkapi berkas," kata Wahyu dikonfirmasi detikJabar, Kamis (8/5/2025).

Disinggung proses hukum apa saja yang masih dilakukan, Wahyu menyebut penyidik Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung masih melakukan pemeriksaan saksi.

"Masih BAP saksi-saksi yang ada di TKP," ujarnya.

"Setelah selesai semua dan memenuhi dua alat bukti kita gelar perkara," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Bani (16) teman sekelas Fattan di SMAN 5 Bandung berharap kepada polisi untuk memberikan hukuman setimpal kepada penabrak yang membuat nyawa temannya melayang.

"Semoga mendapat keadilan saja, soalnya orangnya baik," ujar Bani, Rabu (7/5) kemarin.

Video Pria Tewas di Blitar Diduga Bawa Petasan dan Meledak Saat Kecelakaan

Video Pria Tewas di Blitar Diduga Bawa Petasan dan Meledak Saat Kecelakaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba mengatakan kunjungannya ke Jakarta pada Selasa (22/4/2025) adalah untuk melihat langsung layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia.

"Kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung kegiatan (layanan fast track) ini dan memberikan bantuan serta fasilitas dan kemudahan dalam rangka menyukseskan kegiatan ini," kata Almirba di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa.

Layanan fast track merupakan bagian dari Makkah Route Initiative yang ditujukan mempermudah proses pelayanan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di beberapa bandara di Indonesia. Negara-negara lain yang juga memperoleh kemudahan layanan tersebut.

Inisiatif tersebut, kata Almirba, merupakan ekspresi atau bentuk perhatian penting dari pemerintah Arab Saudi terhadap para haji yang datang dari seluruh negara Islam di dunia, terutama jamaah haji dari Indonesia.

Program tersebut, kata dia, merupakan landasan penting bagi kerja sama kedua pihak, terutama dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam sistem layanan fast track tersebut.

"Dan tentu apa yang telah disampaikan atau diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyukseskan kegiatan ini sangatlah penting," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba mengatakan kunjungannya ke Jakarta pada Selasa adalah untuk melihat langsung layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia dalam rangka mensukseskan ibadah haji 2025.

"Kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung kegiatan (layanan fast track) ini dan memberikan bantuan serta fasilitas dan kemudahan dalam rangka mensukseskan kegiatan ini," kata Almirba di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa.

Layanan fast track merupakan bagian dari Makkah Route Initiative yang ditujukan untuk mempermudah proses pelayanan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di beberapa bandara di Indonesia, dan di negara-negara lain yang juga memperoleh kemudahan layanan tersebut.

Inisiatif tersebut, kata Almirba, merupakan ekspresi atau bentuk perhatian penting dari pemerintah Arab Saudi terhadap para haji yang datang dari seluruh negara Islam di dunia, terutama jamaah haji yang datang dari Indonesia.

Program tersebut, kata dia, merupakan landasan penting bagi kerja sama kedua pihak, terutama dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam sistem layanan fast track tersebut.

"Dan tentu apa yang telah disampaikan atau diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam mensukseskan kegiatan ini sangatlah penting," katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kedua pihak, terutama oleh Pemerintah Indonesia untuk mensukseskan program tersebut.

Saat ini terdapat tiga embarkasi yang menerima layanan fast track yang ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu embarkasi di Jakarta, Surabaya, dan Solo.

Lebih lanjut, Almirba mengatakan bahwa kunjungannya tersebut juga untuk mendengarkan penjelasan dari Menteri Agama RI Nasaruddin Umar tentang layanan fast track di Indonesia sejauh ini dan ingin mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan dari layanan tersebut.

"Jadi, pada siang hari ini, kami ingin mendengarkan langsung paparan dari Yang Mulia Bapak Menteri Agama berkaitan dengan inisiatif fast track Makkah Route yang tentu merefleksikan kerja sama yang terjadi sudah lama ini," katanya.

Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan bahwa salah satu target dalam layanan haji tahun ini adalah merapikan seluruh persoalan yang terkait dalam penanganan jamaah haji sehingga tidak merepotkan Pemerintah Arab Saudi.

"Kami akan merapikan seluruh jamaah haji Indonesia dan mudah-mudahan nanti dengan begitu kami tidak merepotkan Pemerintah Arab Saudi untuk mengurus persoalan yang muncul di dalam jamaah haji kami," katanya.

Pewarta: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan harapannya kepada warga binaan atau narapidana agar menjadi manusia 'seutuhnya' usai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (lapas). Dengan kembali 'utuh', Agus berharap eks napi dapat berkontribusi positif di tengah masyarakat.

"Kita ingin warga binaan kembali sebagai manusia utuh, siap hidup bermakna, dan kembali berkontribusi untuk masyarakat," harapnya saat membuka Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (21/4/2025).

Harapan Kementerian Imipas kepada para warga binaan ini yang menjadi dasar diselenggarakannya IPPAFest. Di acara ini, para napi dapat memenangkan karya mereka, baik produk UMKM hingga seni lukisan bahkan musik.

"Tema dari IPPAFest adalah Creation Beyond The Bars, sebuah pernyataan yang kuat bahwa kreativitas tidak pernah bisa dipenjara. Bahwa harapan tidak pernah bisa dibungkam, ia selalu menemukan jalan, ia selalu menemukan jembatan, apapun penghalangnya," tutur Agus.

IPPAFest 2025 merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61 yang jatuh pada 27 April 2025. Tema besar HBP tahun ini yakni 'Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat'.

Menteri Imipas Agus Andrianto membuka Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest). (Foto: Audrey Santoso/detikcom)

IPPAFest juga merupakan bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI serta 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), khususnya terkait dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Agus mengatakan IPPAFest bukan hanya sekadar festival, tapi menjadi panggung semangat, panggung harapan, dan panggung kemanusiaan.

"Mari kita buktikan konsistensi dan dedikasi dalam membangun Pemasyarakatan yang lebih inklusif, produktif, dan berbudaya. IPPAFest bukan sekadar festival. Ini adalah perlawanan terhadap pesimisme. Ini adalah panggung untuk mengatakan 'Kami masih punya harapan dan siap berkarya'," ajaknya.

Bagi Agus, IPPAFest bukan hanya tentang perayaan, tapi refleksi atas perjalanan panjang dalam membina warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna. "Ini adalah proses pemulihan martabat manusia. Ini tentang bagaimana negara hadir untuk mengurangi kejahatan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pembangunan kapasitas pribadi," lanjut dia.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi setinggi-tingginya IPPAFest. Festival ini, menurut Maman, ada sebuah kepekaan kepedulian dan transisi pola pikir dalam melihat Warga binaan.

"Mungkin beberapa waktu dulu, kita melihat saudara-saudara kita warga binaan, mohon maaf, mungkin diksinya cenderung kita melihat dalam diksi yang kurang positif. Namun dengan hadirnya program ini dan beberapa karya yang dihasilkan oleh warga binaan di seluruh Indonesia, menunjukkan keberadaan Kementerian Imipas sebagai leading sector untuk memberikan pembinaan, menjadi sebuah hal yang menjadi wajib dan penting," puji Maman.

IPPAFest digelar mulai hari ini sampai 23 April 2025. Warga binaan juga berkesempatan kolaborasi musik bersama sejumlah musisi terkenal seperti Zivilia Band, Virgoun, Tagor Pangaribuan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menjelaskan IPPAFest sebagai wadah ekspresi seni para warga binaan dan, menciptakan produk yang memiliki nilai jual, hingga menggelorakan kembali semangat-semangat perubahan menuju perbaikan. Di berharap produk UMKM dari lapas bisa menggerakan roda perekonomian.

"IPPAFest menjadi media promosi hasil karya seni Warga Binaan kepada masyarakat, mengelaborasi pembinaan warga binaan dalam pembangunan nasional. Dengan menggerakkan roda perekonomian melalui sektor industri kreatif," kata Agus.

"Seraya meningkatkan peran serta dan kontribusi para Warga Binaan. Kegiatan ini juga memupuk sikap gotong royong dan rasa kebersamaan antara tiga elemen penunjang pelaksanaan Pemasyarakatan, yaitu Narapidana, masyarakat, dan petugas Pemasyarakatan," ungkap dia.

Pembukaan IPPAFest 2025 makin meriah dengan lelang kain batik dan lukisan karya Warga binaan dari sejumlah lapas dan rutan. Seluruhnya laku terjual, bahkan dua lukisan dihargai hingga Rp 40 juta Rupiah. Total lelang kain batik dan lukisan karya bang napi mencapai ratusan juta rupiah.

Selanjutnya, selama tiga hari, panggung IPPAFest 2025 akan menampilkan beragam seni dan musik, seperti Zivilia Band bersama Sindur Rock Band asal Lapas Khusus Gunung Sindur, Virgoun bersama Band Rutan Cipinang, IPPAFest Fashion Show, Kolaborasi Band dan Calung Lapas Purwokerto, lalu Rampak Beduk Lapas Perempuan Tangerang, Rampak Gendang Lapas Narkotika Bandung, Fire Dance Lapas Kerobokan, Stand-Up Comedy Lapas Cipinang, Reog Rutan Ponorogo, Band dan Angklung LPKA Tangerang, serta beragam hiburan lainnya.

Ada pula 33 stand Kantor Wilayah Ditjenpas seluruh Indonesia yang memamerkan produk unggulan Warga Binaan di wilayah masing-masing. Tak ketinggalan, bazar UMKM dan games seru dengan beragam hadiah menarik bagi seluruh pengunjung.

Turut hadir dalam pembukaan IPPAFest 2025, yakni Wakil Menteri Imipas, Ketua Komisi XIII DPR RI, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Ketua Komisi XIII DPR RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, perwakilan Bank BRI, Duta Besar negara sahabat, pimpinan tinggi Kementerian Imipas, dan mitra kerja sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan lainnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa wacana untuk menghapus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sudah menjadi sikap publik yang cenderung senada dengan Kementerian HAM.

Saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa, Pigai mengatakan pimpinan DPR RI, komunitas, hingga masyarakat sipil telah menyuarakan pendapat yang menyetujui usulan Kementerian HAM untuk menghapus SKCK.

“Sekarang, SKCK sudah menjadi sikap publik. Jadi, kami berharap supaya institusi yang bersangkutan itu harus juga menghormati keinginan publik,” ucap Menteri HAM menjawab pertanyaan ANTARA.

Ia pun menyebut telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengenai usulan itu, namun Pigai mengaku belum mengetahui sikap Kapolri.

“Belum tahu. Pokoknya saya sudah sampaikan sama Pak Kapolri, ‘Pak Kapolri, itu sudah menjadi sikap publik, bukan sikap Menteri HAM’,” kata dia.

Dijelaskannya, usulan untuk menghapus SKCK muncul dari hasil kajian Kementerian HAM yang turun ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendengar keluhan narapidana atau warga binaan, khususnya narapidana residivis.

Menurut Pigai, warga binaan yang telah selesai dibina di lapas dapat kembali ke lingkungan sosial sebagai masyarakat sejati, karena itu negara tidak boleh menyandera atau merampas hak setiap orang dengan melabelinya sebagai “mantan narapidana”.

Label tersebut, imbuh dia, dapat menghambat eks warga binaan untuk mencari nafkah. Selain itu, label “mantan narapidana” yang tertera di SKCK juga dinilai menimbulkan diskriminasi karena dapat menghambat seseorang untuk mengembangkan diri dalam kariernya.

“Akhirnya, posisinya tidak bisa berkembang, kompetensinya tidak bisa juga ditingkatkan karena dengan adanya kehadiran SKCK ini justru mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya,” kata Pigai.

Oleh karena itu, Menteri HAM berharap pihak yang memiliki kewenangan menurut undang-undang terkait penerbitan SKCK dapat mempertimbangkan pandangan publik mengenai usulan penghapusan maupun mengevaluasi SKCK.

Lebih lanjut ketika ditanya apakah SKCK akan dihapus secara keseluruhan atau hanya untuk kebutuhan tertentu, Pigai menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

“Apakah SKCK dicabut untuk kepentingan khususnya bagi mereka yang pencari kerja? Mungkin itu bisa. Menurut saya salah satunya, ya. Supaya setelah itu dia bisa ajukan lamaran tidak perlu dengan lampirkan SKCK, tapi kalau aspek-aspek lain ‘kan kita tidak tahu,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Selama bulan Ramadhan ada satu serial yang bikin saya tertarik, yaitu Preman Pensiun. Serial ini berhasil memadukan drama, komedi, dan realitas sosial tentang kehidupan para preman yang berusaha berubah. Kita disuguhkan proses transformasi mantan preman menjadi warga biasa yang penuh tantangan. Mulai dari tekanan ekonomi, stigma sosial, hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Tak ayal, menonton sinetron Preman Pensiun seperti melihat cerminan realitas sosial yang juga dialami oleh para mantan narapidana di dunia nyata. Setelah menjalani hukuman, mereka ingin memulai hidup baru, tetapi label "mantan napi" sering menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dan, usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Kapolri bisa menjadi langkah awal dalam membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat.

Menurut Kementerian HAM, usulan ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi warga negara, termasuk mantan narapidana, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tanpa terhalang oleh catatan kriminal di masa lalu.

Bagi sebagian orang, ini merupakan kabar baik. Terutama, bagi para mantan narapidana yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, wacana ini menimbulkan banyak kritik. Jika SKCK dihapuskan, masyarakat atau perusahaan sulit untuk mengakses informasi mengenai latar belakang calon pekerja. Dan, ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan yang berulang, khususnya di lingkungan kerja.

Bukan Sekadar Soal Administratif

Usulan penghapusan SKCK bukan hanya sekadar soal menghapus atau tidak menghapus dokumen administratif, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat bisa menerima mantan narapidana. Para mantan narapidana yang telah menjalani hukuman dan ingin memulai hidup baru seringkali menemui hambatan --yang berasal dari sistem maupun dari stigma sosial yang melekat dengan diri mereka.

Dalam teori Labelling yang dikemukakan oleh Edwin M. Lemert, seseorang dapat terjerumus ke dalam perilaku menyimpang karena label atau cap yang diberikan oleh masyarakat kepada individu tersebut.

Awalnya, mungkin seseorang melakukan penyimpangan yang disebut dengan penyimpangan primer, misalnya mencuri, melakukan tindak asusila, atau melakukan penyimpangan lain. Kemudian, masyarakat mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh orang tersebut, dan melabelinya sebagai pencuri, pemerkosa, serta label negatif lainnya.

Lebih lanjut, Lemert mengungkapkan bahwa label yang melekat kuat, membuat orang tersebut mulai melihat dirinya sendiri sesuai dengan cap yang diberikan. Sehingga ia sulit keluar dari label tersebut, dan melakukan kembali tindakan penyimpangan.

Dari sini kita melihat bahwa label bukan hanya sekadar identitas, tetapi juga dapat membentuk perilaku di masa depan. Jika seseorang terus menerus diperlakukan sebagai kriminal, maka ada kemungkinan besar ia akan kembali melakukan tindakan kriminal karena merasa tidak diterima di lingkungan sosial sebagaimana mestinya.

Fenomena ini tergambar jelas dalam sinetron Preman Pensiun. Ada kisah Saep, seorang pencopet yang setelah keluar dari penjara, tetap melanjutkan aksinya sebagai pencopet. Bahkan ia mulai giat merekrut calon-calon pencopet melalui Akademi of Bandung Copet-nya.

Ada juga kisah yang menceritakan bagaimana para mantan preman yang telah keluar dari penjara berusaha untuk hidup normal dan mencari pekerjaan lain. Seperti kisah Agus dan Yayat, setelah keluar dari penjara karena kasus menjadi penadah motor curian, mereka berusaha melanjutkan hidup dengan menjadi penjual kopi keliling.

Atau, seperti Kang Gobang yang berhasil keluar dari dunia lamanya. Meskipun harus melewati jalan yang penuh kesabaran dalam mencari pekerjaan dan melawan stigma negatif sebagai seorang mantan narapidana.

Masa lalu yang terus menghantui, pendidikan dan keterampilan yang terbatas, ditambah dengan stigma negatif dari masyarakat, membuat para mantan preman kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ini membuat banyak dari mereka berada di persimpangan jalan. Memilih bertahan dengan hidup yang jujur atau kembali ke dunia lama.

Barangkali, situasi dilematis ini juga dihadapi oleh para mantan narapidana di dunia nyata. Mereka yang ingin berubah justru terbentur oleh sebuah sistem yang masih menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. SKCK yang biasanya menjadi syarat administratif seringkali menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan kesempatan kedua.

Padahal, pekerjaan menjadi aspek krusial, bukan hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana rehabilitasi sosial bagi mantan narapidana untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Diperlukan Langkah yang Tepat

Jika kebijakan penghapusan SKCK diterapkan, ini akan menjadi angin segar bagi mereka yang benar-benar ingin berubah. Kebijakan ini akan mempermudah para mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan. Jika mereka sudah mendapatkan pekerjaan, ini akan menimbulkan efek positif terhadap angka pengangguran yang semakin berkurang dan mengurangi potensi kriminalitas berulang.

Namun, kebijakan ini juga mendapat beragam kritik. Jika SKCK dihapuskan, para pengusaha atau perusahaan yang akan merekrut tenaga kerja akan kehilangan akses untuk mengetahui latar belakang calon pekerja. Selain itu, kebijakan ini juga memiliki efek samping lain yaitu munculnya kekhawatiran terjadi kejahatan berulang di tempat kerja.

Untuk itu, diperlukan langkah yang tepat untuk memberikan kemudahan bagi warga negara mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk bagi mantan narapidana, serta tanpa mengorbankan rasa aman bagi masyarakat. Kepolisian perlu melakukan reformasi terhadap penerbitan atau layanan SKCK.

Reformasi ini dilakukan bukan dengan menghapus SKCK secara total. SKCK masih tetap diperlukan untuk kasus berat seperti, korupsi, terorisme, atau kejahatan seksual. Selain itu, catatan kriminal lainnya bisa dihapus setelah beberapa tahun jika tidak ada pelanggaran baru.

Hal lain yang perlu juga dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal bagi para mantan narapidana agar mereka bisa mandiri dan berwirausaha. Pemberian insentif bagi para pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan para mantan narapidana juga bisa menjadi langkah lanjutan.

Di samping itu, langkah yang tak kalah penting adalah dengan mengedukasi masyarakat agar mau menerima mantan narapidana. Berbagai dukungan ini diperlukan agar para mantan narapidana dapat berintegrasi di masyarakat.

Pada akhirnya, perubahan seseorang sejatinya tidak hanya bergantung pada niat individu, tetapi juga perlu dukungan sosial dan kebijakan yang memungkinkan mereka mendapatkan kesempatan kedua. Dengan begitu, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan memberikan ruang bagi setiap orang untuk memperbaiki diri.

Penghapusan SKCK bukanlah satu-satunya jawaban; perlu diimbangi dengan kebijakan pendukung lainnya. Mantan narapidana memang butuh kesempatan kedua, tetapi pengusaha, perusahaan, dan masyarakat juga butuh rasa aman. Solusi terbaik adalah menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak, bukan sekadar menghapus atau mempertahankan SKCK semata.

Oki Kurniawanmahasiswa Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana UGM

Saksikan Live DetikSore :

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia (WNI) ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS) beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Penahanan mahasiswa Indonesia ini diduga terkait pandangan politiknya selama berada di AS.

Aditya Wahyu Harsono yang berusia 33 tahun dan tinggal di Marshall, Minnesota, seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4/2025), ditangkap oleh sejumlah agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

Aditya pertama datang ke AS satu dekade lalu dan tinggal secara legal di negara itu dengan visa mahasiswa. Dia mendapatkan gelar Master dalam bidang bisnis di Southwest Minnesota State University pada tahun 2023, dan kini bekerja sebagai manajer supply-chain di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional -- program yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendapatkan masa tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Di Minnesota, Aditya menikah dengan seorang wanita warga negara AS bernama Peyton Harsono. Pasangan muda ini dikaruniai seorang putri berusia 8 bulan. Aditya sedang dalam proses pengajuan green card melalui istrinya yang warga AS, yang akan memberikannya status penduduk tetap sah di AS.

Pengacaranya, Sarah Gad, menuturkan bahwa Aditya ditangkap oleh para agen ICE hanya beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pencabutan visa mahasiswa itu, menurut Gad, sama sekali tidak diberitahukan kepada kliennya sebelumnya.

Penangkapan ini membuat Aditya harus terpisah dari istri dan anaknya. Saat ini, dia ditahan di fasilitas penahanan ICE di area Kandiyohi County.

Gad mengatakan bahwa pencabutan visa Aditya itu didasarkan pada hukuman yang dijatuhkan tahun 2022 lalu atas pelanggaran ringan terkait kerusakan properti yang melibatkan sang WNI. Namun Gad mencurigai sebenarnya pandangan politik kliennya telah menjadikannya sebagai target ICE.

Pencabutan visa dan penangkapan Aditya itu diduga terkait dengan partisipasinya dalam unjuk rasa mendukung gerakan Black Lives Matter usai pembunuhan pria kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi AS tahun 2021 lalu. Pada saat itu, Aditya sempat ditangkap karena mengikuti perkumpulan yang melanggar hukum.

Kasus itu akhirnya dibatalkan oleh jaksa penuntut setempat demi "kepentingan hukum".

Lebih lanjut, Gad menegaskan bahwa kliennya telah mempertahankan status hukum sejak kedatangannya dan permohonan green card yang masih berproses seharusnya memungkinkan Aditya untuk tetap tinggal di AS.

"Meskipun visa mahasiswanya telah dicabut, dia masih diizinkan untuk tetap tinggal di AS sementara petisi imigrasinya diproses," tegasnya.

Gad menilai bahwa para pejabat federal AS tampaknya lebih tertarik pada riwayat unjuk rasa kliennya daripada catatan kriminalnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, saat dimintai tanggapan, mengatakan pihaknya tidak mengomentari kasus-kasus spesifik dengan alasan privasi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Dalam hal sisi hak asasi manusia, itu (SKCK) memang sangat merugikan

Purwokerto (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai pemberlakuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) layak dihapus karena tidak selaras dengan hak asasi manusia (HAM) dan berpotensi menghalangi hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan.

"Dalam hal sisi hak asasi manusia, itu (SKCK) memang sangat merugikan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

Oleh karena itu, dia mengaku sepakat dengan usulan penghapusan layanan penerbitan SKCK yang selama ini dilayani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini, SKCK merupakan catatan seseorang sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berperilaku baik atau tidak pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan berdasarkan data kepolisian.

Menurut dia, pemberlakuan SKCK membatasi hak asasi manusia dan sangat merugikan terutama bagi mantan narapidana ketika hendak mencari pekerjaan yang layak.

Ia mengatakan perilaku pencari kerja sebenarnya dapat terlihat saat yang bersangkutan menjalani wawancara, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak perusahaan selaku pengguna.

Bahkan, kata dia, SKCK dapat menjadikan stigma negatif bagi orang-orang yang mempunyai catatan-catatan negatif karena pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan.

Padahal, lanjut dia, belum tentu pekerjaan yang diinginkan orang itu selaras dengan apa yang dilakukan ataupun pekerjaan tersebut selaras dengan penggunanya.

"Jangan sampai orang mau berusaha, sudah mendapatkan stigma negatif dulu, itu yang tidak boleh. Padahal saat sekarang, mantan narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri dalam pilkada, kenapa mantan narapidana lainnya harus terkendala dalam mencari pekerjaan karena adanya catatan negatif dari kepolisian," kata Hibnu menegaskan.

Sebelumnya, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar SKCK dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat (21/3).

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay.

Dia menjelaskan usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan keberadaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) efektif dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Tercatat tidak ada serangan teroris secara terbuka atau zero terrorist attack di Indonesia sejak 2023 hingga saat ini. Halili menilai pelaksanaan RAN PE merupakan alasan di balik tidak adanya serangan teroris tersebut.

"Saya kira nol-nya angka serangan teroris di Indonesia atau yang sering disebut sebagai zero terrorist attack sejak 2023 itu merupakan salah satu yang bisa kita catat sebagai capaian dari penerapan atau implementasi RAN PE fase pertama," kata dia dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Halili menjelaskan RAN PE merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Kegiatan itu melibatkan pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti SETARA Institute.

Tiga pilar utama dalam kegiatan itu, yakni pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE.

"Jadi, RAN PE itu betul-betul merupakan agenda sistematis dari negara untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan pendekatan utama, yaitu soft approach," ujar Halili.

RAN PE fase pertama berlangsung pada 2021-2024.

Menurut Halili, kegiatan atau program yang dilakukan selama periode itu berbasis pada upaya pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan.

Sebagai contoh, program mitigasi, pemetaan aktor, pembekalan aparatur daerah, dan pelibatan masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Lebih lanjut, Halili mengatakan pelaksanaan RAN PE fase pertama telah menghasilkan dua dampak positif, yakni terukur dan tidak terukur. Dampak terukurnya adalah zero terrorist attack.

"Fenomena zero terrorist attack itu dampak terukur yang bisa kita lihat, yakni tidak ada serangan teroris yang sifatnya terbuka dan mematikan di Indonesia," ucap dia.

Sementara, dampak tidak terukur, yaitu adanya mobilisasi seluruh sumber daya di tengah masyarakat agar memiliki kesadaran bahwa ekstremisme merupakan sesuatu yang nyata.

"Sehingga kita semua mesti melakukan mitigasi, memiliki awareness, dan memiliki kemampuan untuk mencegah secara dini," ujarnya.

Halili pun mengharapkan pelaksanaan RAN PE fase kedua pada 2025-2029 juga menghasilkan berbagai dampak positif dalam upaya mencegah dan menanggulangi terorisme. Salah satu yang paling signifikan, yakni mencegah terjadinya serangan teroris secara terbuka di Indonesia.

"Saya kira target paling utama adalah pencegahan agar tidak terjadi serangan terorisme yang bersifat terbuka. Ini bisa kita jadikan acuan efektivitas implementasi RAN PE fase kedua karena kita tahu serangan teroris itu selalu melahirkan berbagai kerugian, mulai dari kerugian jiwa, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan kerugian politik," ungkapnya.

Adapun, BNPT fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional dalam RAN PE fase kedua pada 2025-2029.

Sementara itu, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan dua program itu melalui RAN PE fase kedua selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi presiden, salah satunya koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sinilah rencananya peran RAN PE," kata Eddy.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menanggapi usulan Kementerian HAM terkait penghapusan SKCK. Agus mengatakan dengan SKCK rekam jejak seseorang mudah diketahui.

"Imipas tidak melayani SKCK yah. SKCK itu kan ranahnya kepolisian. Itu kan bukan kelakuan baik, tapi kan setahu saya itu catatan kepolisian," kata Agus kepada wartawan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).

"Ya yang mungkin menjadi salah satu syarat kalau orang mau cari kerja atau mau menjadi anggota TNI Polri dengan maksud ya setahu saya ya mengetahui rekam jejak orang," lanjutnya.

Agus pun mengibaratkan usulan penghapusan SKCK layaknya membeli kucing dalam karung. Dia mencontohkan seorang warga yang akan mendaftar menjadi anggota TNI.

"Jagan sampai membeli kucing dalam karung. Kalau catatannya pernah melakukan kejahatan di tahu kira-kira bisa masuk TNI nggak? Ya kalau tiba-tiba tidak tahu, ternyata sudah masuk, ternyata dia pernah menjadi pelaku kejahatan. Ini kan bisa merugikan secara institusi." bebernya.

Diketahui, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka mengusulkan agar SKCK dihapus lantaran dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat lalu.

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay dilansir dari Antara, Senin (24/3).

Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Nicholay juga menyebut upaya tersebut selaras dengan Asta Cita yang dikedepankan Presiden Prabowo Subianto, khususnya butir yang pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Saya berharap surat ini mendapat respons positif dari Kapolri, demi kemanusiaan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tapi ini semata-mata demi kemanusiaan, demi penegakan dan pemenuhan serta penguatan HAM," ucapnya.

Tonton juga Video: Mulai 1 Maret 2024 BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bikin SKCK

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku sepakat dengan usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) soal penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Ia menilai SKCK justru kerap menyulitkan masyarakat ketika menjadi persyaratan, termasuk saat melamar kerja.

Menurut Habiburokhman, warga harus menyiapkan banyak ongkos saat mengurus SKCK, dari biaya administrasi dan pengeluaran lainnya.

"Kalau saya pribadi [setuju], tapi kan saya Ketua Komisi III, tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget ya kan. Menurut saya sih sepakat, enggak usah [ada] SKCK," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (27/3).

"Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar. Satu, ongkos ke kepolisiannya, ngantrenya," ucap dia.

Politisi Gerindra itu pun mengaku sudah beberapa kali membahas urgensi SKCK dalam rapat bersama Polri di Komisi III. Ia kerap mempertanyakan esensi dan signifikansi surat yang dirilis Polri tersebut.

Pasalnya, SKCK tidak menjamin pemiliknya bersih dari masalah. Ia juga merasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SKCK tidak signifikan, sehingga hanya merepotkan polisi maupun warga.

"Saya kan sering mempertanyakan kan ya. SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seingat saya tuh enggak signifikan. Sudah buat apa juga. Capek-capek polisi ngurus SKCK," ujarnya.

"Untuk semua, kan tinggal berlaku saja ini. Kalau ketentuan orang enggak pernah dipidana dalam Pemilu segala macam, kan orang sudah tahu semua yang pernah dipidana," ujarnya.

Pendapat DPR itu muncul setelah Kementerian HAM mengusulkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo supaya SKCK dihapus.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo mengatakan salah satu tujuan usulan itu demi mempermudah mantan narapidana mendapat pekerjaan saat kembali ke masyarakat.

Nicholay mengungkapkan Kementerian HAM juga telah berkirim surat ke Kapolri yang ditandatangani langsung Menteri HAM Natalius Pigai.

"Kita meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian RI untuk meninjau kembali bahkan mungkin menghapuskan SKCK," ujar Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo di kantornya, Jakarta, Jumat (21/3).

Usulan ini diperoleh setelah Kementerian HAM mengunjungi sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendapat keluhan dari para narapidana.

Ada salah seorang narapidana yang melakukan kejahatan berulang karena saat bebas dari penjara tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Narapidana tersebut mengaku sulit mendapat kerja lantaran ada syarat SKCK yang diminta oleh perusahaan-perusahaan.

Nicholay menegaskan usulan tersebut tak khusus untuk mantan narapidana saja, tapi juga untuk seluruh masyarakat.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sepakat dengan usul Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

"Kalau saya pribadi (setuju), tapi kan saya Ketua Komisi III, tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget ya kan. Menurut saya sih sepakat, enggak usah (ada) SKCK," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (27/3).

Habiburokhman mengatakan penghapusan SKCK ini bisa diberlakukan pada semua pihak, termasuk para mantan narapidana.

"Untuk semua, kan tinggal berlaku saja ini. Kalau ketentuan apa namanya orang enggak pernah dipidana dalam pemilu segala macam, kan orang sudah tahu semua yang pernah dipidana," ujarnya.

Menurut Habiburokhman, SKCK sebagai sebuah persyaratan terkadang justru menyulitkan masyarakat. Misalnya, saat sedang mencari pekerjaan.

"Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar, satu ongkos ke kepolisiannya, ngantrenya," ucap dia.

Lebih lanjut, politisi Gerindra itu mengklaim Komisi III juga sudah beberapa kali membahas soal SKCK ini dalam rapat bersama Polri. Ia berpendapat tak ada jaminan bahwa orang yang dapat SKCK tidak bermasalah.

"Saya kan sering mempertanyakan kan ya. SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seinget saya tuh engak signifikan. Sudah buat apa juga. Capek-capek polisi ngurus SKCK," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian HAM mengusulkan penghapusan SKCK kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu tujuan dari usulan itu adalah untuk memudahkan mantan narapidana mendapat pekerjaan usai kembali ke masyarakat.

"Kita meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian RI untuk meninjau kembali bahkan mungkin menghapuskan SKCK," ujar Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo di Kantornya, Jakarta, Jumat (21/3.

Nicholay mengungkapkan Kementerian HAM telah mengirimkan surat ke Kapolri yang ditandatangani langsung Menteri HAM Natalius Pigai.

Adapun usulan tersebut diperoleh setelah Kementerian HAM mengunjungi beberapa lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendapat keluhan dari para narapidana.

Ada salah seorang narapidana yang melakukan kejahatan berulang karena saat bebas dari penjara tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Narapidana tersebut mengaku sulit mendapat kerja lantaran ada syarat SKCK yang diminta oleh perusahaan-perusahaan.

Nicholay menegaskan usulan tersebut tak khusus untuk mantan narapidana saja, tapi juga untuk semua masyarakat.