Polresta Sidoarjo terus menggelar aksi berbagi selama bulan Ramadan. Salah satunya dengan membagikan ratusan paket takjil dan makanan untuk berbuka puasa.

Tak hanya bagi pengguna jalan, makanan juga diberikan kepada para tahanan yang sedang menjalani proses hukum di rumah tahanan Polresta Sidoarjo.

Setiap sore, puluhan anggota kepolisian turun ke jalan untuk membagikan takjil gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di beberapa titik keramaian yang sering mengalami kepadatan lalu lintas.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing menyatakan, kegiatan ini adalah bentuk kepedulian dan berbagi kasih dari kepolisian kepada masyarakat.

"Setiap hari kami membagikan sekitar 500 paket takjil gratis kepada pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Ini merupakan wujud kepedulian kami dalam berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan," ujarnya, Jumat (14/3/2025).

Selain untuk pengendara, polisi juga menyalurkan paket makanan berbuka puasa bagi ratusan tahanan di rumah tahanan Polresta Sidoarjo. Setiap hari, tak kurang dari 200 paket makanan dan minuman dibagikan kepada para tahanan tanpa membeda-bedakan status mereka.

Menurut Christian Tobing, kegiatan ini bertujuan agar para tahanan tetap bisa merasakan suasana Ramadan meskipun berada di balik jeruji besi.

"Kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian dan nilai-nilai kemanusiaan tetap kami junjung tinggi, tanpa melihat status seseorang. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi mereka yang sedang menjalani masa tahanan," tambahnya.

Kegiatan berbagi takjil dan makanan ini tidak hanya dilakukan di pusat kota Sidoarjo, tetapi juga di wilayah pinggiran melalui jajaran 18 Polsek di bawah Polresta Sidoarjo. Setiap hari, anggota kepolisian terjun langsung ke masyarakat untuk menyalurkan bantuan selama bulan Ramadan.

Aksi ini mendapat respons positif dari warga, terutama pengendara yang sedang dalam perjalanan menjelang waktu berbuka puasa. Begitu pula dengan para tahanan yang tampak senang menerima makanan dari petugas.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semangat berbagi dan kebersamaan di bulan Ramadan semakin terasa, baik bagi masyarakat umum maupun mereka yang tengah menghadapi proses hukum.

Video: 3 Rekomendasi Tempat War Takjil dan Ngabuburit di Denpasar

Video: 3 Rekomendasi Tempat War Takjil dan Ngabuburit di Denpasar

Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menegaskan dalam 100 hari kerja pertama, mereka akan fokus pada penanganan sampah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Christian, permasalahan sampah di Kota Kupang semakin mendesak dan perlu segera ditangani.

"Dalam 100 hari pertama, kami akan fokus pada penanganan sampah. Kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu singkat, namun kami akan memastikan bahwa sampah yang terlihat di jalanan, terutama di jalan protokol, dapat segera diatasi," jelasnya.

Selain penanganan sampah, Christian juga menekankan pentingnya perubahan pola pemerintahan, di mana pemerintah harus berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan UMKM

Christian berkomitmen meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik dengan menghapus prosedur yang berbelit serta mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpikir jangka panjang dan bekerja secara inovatif.

"Jika kita ingin bergerak cepat, kita bisa melakukannya sendirian, tetapi jika kita ingin bergerak jauh, kita harus melakukannya bersama-sama," katanya.

Selain reformasi birokrasi, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama.

"Kami tidak akan terburu-buru melaksanakan banyak hal sekaligus, tetapi fokus pada tiga hal utama: penanganan sampah, pemberdayaan UMKM, dan reformasi birokrasi," ujarnya.

Christian menyebutkan bahwa program pemberdayaan UMKM ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo mengenai kebersihan kota.

Kolaborasi dan Sinergi Pemerintahan

Christian juga berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, di mana ia berdiskusi dengan kepala daerah lain terkait program pemerintahan.

"Kami mendapatkan banyak informasi dan ide dari berbagai kepala daerah yang akan mempercepat kolaborasi untuk mewujudkan program-program Presiden. Terciptanya ikatan emosional yang kuat antar daerah akan mempercepat pencapaian tujuan bersama," pungkasnya.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang solid, Christian mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang untuk bekerja dalam satu tarikan napas dan berkolaborasi demi kemajuan kota.

"Kami berharap semua OPD terkait dapat bekerja dalam satu komando. Kita harus bergerak cepat dan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi Kota Kupang," tutupnya.

Dalam pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan keluarga, Christian menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, baik yang memilih maupun yang tidak memilihnya dalam Pilkada.

"Kontestasi sudah selesai, sekarang kita semua menjadi satu warga Kota Kupang," tegasnya.

Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengungkapkan rasa syukur dapat hadir di Kota Kupang setelah pelantikan di Jakarta dan retret di Magelang. Ia berharap program kerja yang dijalankan bersama Christian dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menyambut kami dengan penuh kehangatan. Semoga hari ini menjadi momen yang produktif dan penuh berkah bagi kita semua," ujarnya.

Serena juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah pembangunan warehouse pengolahan sampah di setiap kecamatan.

"Kami ingin mengurangi sampah yang dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir dan hanya mengirimkan residu yang tidak dapat diolah," lanjutnya.

Sebagai langkah awal setelah serah terima jabatan (sertijab), Christian menyatakan bahwa apel perdana akan digelar pada hari Senin sebagai simbol kesiapan untuk mulai bekerja dan bergerak maju.

10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas, Hasil Nyata Reformasi Birokrasi KLHK

10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas, Hasil Nyata Reformasi Birokrasi KLHK

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dalam upaya meningkatkan keamanan serta efektivitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Karawang, Kepala Lapas (Kalapas) Karawang, Christo, memberikan penguatan kepada seluruh anggota regu pengamanan. 

Kegiatan ini berlangsung di Aula Sahardjo, Lapas Karawang, pada Selasa (21/2/2025), dan dihadiri oleh jajaran Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) serta Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Adm. Kamtib).

Dijelaskan Kalapas Karawang, Christo Toar, Penguatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, yang disampaikan pada 17 Februari lalu. 

"Dalam arahannya, pak Ditjen menekankan pentingnya 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang harus diterapkan di setiap satuan kerja pemasyarakatan," Ungkap Cristo, Jumat,(21/2/2025).

Lebih lanjut, kata Christo, Dari 13 program akselerasi tersebut, ada lima poin utama yang menjadi perhatian khusus dan harus segera dilaksanakan oleh jajaran pengamanan Lapas Karawang, diantaranya, pemberantasan peredaran narkoba, HP dan pungli, optimalisasi lahan kosong untuk ketahanan pangan, pemberdayaan warga binaan melalui umkm.

"Kemudian, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga untuk Promosi Hasil Karya Warga Binaan dan Bakti Sosial untuk Masyarakat Sekitar," tambah Christo.

Dalam hal ini, Lapas Karawang akan meningkatkan pengamanan dari semua penyimpangan, termasuk penyelundupan narkoba, penggunaan ponsel ilegal, dan praktik pungutan liar di dalam lapas, harus diberantas tanpa toleransi. Termasuk juga pemanfaatan lahan kosong untuk ketahanan pangan dan kita disini sudah memulainya dengan padi, dan sayur mayur lain. 

"Lalu, kita juga akan mendorong warga binaan untuk produktif mengolah hasil olahan pertanian kita sendiri ataupun mereka berkreasi menghasilkan produk-produk unggulan yang nantinya akan dijajahkan untuk dijual jika ada event dari pemerintah daerah, atau kita saluran dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan," terangnya.

Christo juga menegaskan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab seluruh petugas dalam menjalankan tugas mereka. Dengan harapan penguatan ini, seluruh petugas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, sehingga keamanan lapas semakin terjaga dan program pembinaan bagi warga binaan berjalan dengan maksimal.

“Saya tegaskan kembali kepada seluruh petugas agar dapat melaksanakan seluruh perintah pimpinan dengan penuh tanggung jawab. Keamanan dan ketertiban di lapas bukan hanya tugas, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan integritas,” tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono

Jakarta (ANTARA) - Peneliti bidang hukum pada The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research Christina Clarissa Intania mengatakan bahwa penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan, murni penegakan hukum karena kecukupan alat bukti.

"Hasto bisa ditetapkan sebagai tersangka hanya setelah ada kecukupan alat bukti pemula oleh KPK, jika tidak ada tentu tidak akan terjadi demikian," kata Christina saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, Hasto sudah masuk di dalam radar KPK sejak tahun 2020 di kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Saeful, dan Harun Masiku. Dengan demikian, ini menjadi langkah lanjutan KPK dalam menindaklanjuti peran Hasto dan keterlibatannya dalam kasus Harun Masiku.

Selain itu, KPK juga masih berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan, walau dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, pimpinan KPK dinyatakan sebagai pejabat negara. Terlebih, tugas penyidikan dan penuntutan masih melekat pada KPK.

Dengan kabar Hasto akan kembali mengajukan praperadilan setelah praperadilan sebelumnya tidak diterima, ini mencerminkan “access to justice” yang masih tersedia untuk Hasto. Namun di saat yang bersamaan, KPK perlu tetap menindaklanjuti proses hukum supaya siap memasuki tahap persidangan.

Christina tak menutup kemungkinan terhadap UU KPK terbaru cukup menghadang langkah KPK untuk bisa sepenuhnya independen, namun langkah ini perlu diacungi jempol dan diapresiasi, serta terus didorong untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia berharap KPK bisa terus lebih berani dalam menindaklanjuti tindak pidana korupsi di Indonesia tanpa pengaruh siapapun dan dari manapun.

"Ini yang harus terus kita kawal bersama, apapun kasusnya dan siapapun yang terlibat tanpa terkecuali," ujarnya.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

Politisi asal Yogyakarta itu hari ini menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut di atas.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan dugaan korupsi terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

"Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan," kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna 100 untuk Tahun Anggaran 2024. 

Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Karawang dalam acara Pemberian Apresiasi Satker Lingkup KPPN Karawang, yang berlangsung di kantor KPPN Karawang.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Karawang, Christo Toar, yang juga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

Dalam sambutannya, Christo menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang optimal, transparan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Capaian IKPA sempurna 100 T.A 2024 yang diraih oleh Lapas Kelas IIA Karawang menunjukkan kualitas pengelolaan anggaran yang optimal,” ujar Christo.

Menurutnya, Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Karawang telah menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan dalam tata kelola keuangan.

"Dengan penghargaan ini, kami berkomitmen untuk mempertahankan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Editor : Frizky Wibisono

Imigrasi menjadi isu politik utama di Eropa, terutama dengan meningkatnya pengaruh sayap kanan. Tekanan pada pemerintah untuk membatasi imigrasi menjadi kian membesar.

Namun, beberapa negara, bahkan yang memiliki pandangan secara terbuka terhadap anti-imigran, mulai memikat pekerja asing untuk mengisi kekurangan tenaga kerja besar-besaran di tengah populasi yang menua, untuk dapat menjaga ekonomi tetap berjalan.

Uni Eropa (UE) telah mengidentifikasi 42 profesi yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan membuat rencana aksi untuk menarik pekerja asing. Hampir dua pertiga usaha kecil dan menengah di Uni Eropa mengaku kesulitan menemukan talenta yang dibutuhkan.

Secara terbuka, banyak pemimpin Eropa, terutama dari kelompok sayap kanan, justru mendukung kesepakatan dengan negara ketiga untuk membatasi masuknya imigran atau memulangkan mereka. Namun, tanpa banyak sorotan, muncul tanda-tanda perubahan kebijakan yang mengakui kebutuhan akan imigran.

Italia bakal merekrut perawat asal India

Pemerintah sayap kanan Italia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Giorgia Meloni berencana merekrut ratusan ribu pekerja asing, untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di negara itu.

"Pemerintah memperkirakan ada total 452.000 pekerja asing yang akan masuk selama periode tiga tahun [dari] 2023-2025," ujar pemerintah Italia tahun lalu, seraya mengakui bahwa jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan "kebutuhan nyata sebesar 833.000 pekerja" pada periode tersebut.

Menurut Pusat Studi dan Penelitian IDOS, Italia membutuhkan setidaknya 280.000 pekerja asing setiap tahunnya hingga 2050, untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor seperti pertanian, pariwisata, dan kesehatan. Angka itu sekitar setengah dari jumlah permohonan suaka yang diajukan tahun lalu. Negara ini menghadapi kekurangan tenaga kerja di 37 profesi, di mana bidang pekerjaan perawat dan tenaga kesehatan menjadi yang paling dibutuhkan.

Pemerintah Italia baru-baru ini mengumumkan akan merekrut sekitar 10.000 perawat dari India untuk membantu mengatasi kekurangan tiga kali lipat dari jumlah tersebut. Menteri Kesehatan (Menkes) Italia Orazio Schillaci mengatakan pada bulan Oktober bahwa India memiliki pasokan perawat yang berlebih. "Ada 3,3 juta perawat di India," katanya. "Kami ingin membawa sekitar 10.000 perawat ke sini."

Schillaci mengatakan bahwa perawat India memiliki kemampuan profesional yang mumpuni dan akan direkrut langsung oleh wilayah-wilayah yang membutuhkan, serta ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan, setelah kemampuan bahasa Italia mereka dinilai.

Maurizio Ambrosini, seorang profesor sosiologi dan ahli migrasi di Universitas Milan, mengatakan kepada DW bahwa pemerintah Meloni terpaksa mengubah kebijakan karena para pengusaha sangat membutuhkan tenaga pekerja.

"Para pengusaha Italia sangat bungkam dalam perdebatan migrasi selama bertahun-tahun. Saya rasa mereka tidak ingin bertengkar dengan partai sayap kanan," katanya melalui telepon. "Namun, kini tidak lagi."

Banyak pihak, bahkan di dalam koalisi itu sendiri, melihat kebijakan ini sebagai perubahan besar dari Meloni, yang dulu menyebut kebijakan pro-imigrasi sebagai bagian dari konspirasi sayap kiri untuk "mengganti warga Italia dengan para imigran."

"Saya berharap kini, karena akhirnya ada pemerintah sayap kanan, situasinya dapat berubah, tetapi sayap kanan justru lebih buruk daripada sayap kiri," kata Attilio Lucia, seorang anggota partai Liga sayap kanan dan wakil wali kota Lampedusa, sebuah pulau kecil yang menjadi pelabuhan kedatangan bagi banyak migran.

Belanda ingin mempertahankan 'migran yang berpengetahuan'

Bisnis juga mungkin memengaruhi pemikiran pemerintah Belanda baru yang dipimpin oleh anggota parlemen sayap kanan Partai Kebebasan, Geert Wilders.

ASML, perusahaan terbesar di negara ini yang memproduksi peralatan semikonduktor, mengatakan kesuksesannya bergantung pada talenta-talenta terampil, terlepas dari mana pun mereka berasal. Perusahaan ini mengusulkan bahwa migrasi ke dalam negeri tidak boleh dibatasi. Hampir 40% karyawan perusahaan ini adalah pekerja asing.

"Kami telah membangun perusahaan kami dengan lebih dari 100 kewarganegaraan," kata Christophe Fouquet, CEO ASML, saat menghadiri Bloomberg Tech Summit di London, Inggris, bulan lalu. "Mendatangkan talenta dari seluruh dunia telah menjadi syarat mutlak untuk kesuksesan, dan ini harus terus berlanjut."

Belanda telah meminta pengecualian atau "opt-out" dari sistem suaka Uni Eropa, yang menganggap suaka sebagai "hak dasar dan kewajiban internasional bagi negara-negara." Laporan media menunjukkan bahwa retorika anti-imigran yang dipromosikan oleh kelompok sayap kanan telah membuat pekerja terampil merasa kurang diterima di negara ini.

Bahkan, kelompok politik sayap kanan pun masih harus berhadapan dengan kenyataan betapa besar kebutuhan banyak perusahaan terhadap pekerja asing untuk dapat tetap kompetitif.

Belanda hanya sedikit mengurangi insentif pajak untuk para pekerja asing, dari 30% menjadi hanya 27%. Keringanan pajak ini telah menjadi salah satu fitur yang paling menarik bagi kaum muda berbakat untuk pindah ke negara ini, atau "migran berpengetahuan" seperti yang disebut oleh pemerintah Belanda.

"Ini adalah perubahan yang relatif kecil dalam toal pendapatan bersih para pekerja asing yang terampil," kata Lisa Timm, seorang peneliti migrasi di Universitas Amsterdam. "Saya rasa ini akan memiliki efek yang sangat kecil terhadap kedatangan migran."

Jerman memperkenalkan 'Kartu Peluang'

Jerman akan segera mengeluarkan 200.000 visa untuk para pekerja terampil tahun ini, angka itu meningkat 10% dari 2023. Ini disebabkan oleh skema "Kartu Peluang", yakni izin tinggal yang memungkinkan pekerja dari negara di luar UE untuk datang ke Jerman dan mencari pekerjaan, yang diperkenalkan sejak bulan Juni lalu.

Dalam kunjungannya baru-baru ini ke India, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan Jerman "terbuka untuk pekerja terampil" dan setuju untuk melancarkan hambatan birokratis serta meningkatkan visa bagi warga India dari sebelumnya hanya 20.000 visa menjadi 90.000 visa per tahunnya.

Jerman membutuhkan sekitar 400.000 karyawan terampil baru setiap tahun untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, terutama di bidang teknik, Teknologi Informasi, dan layanan kesehatan, serta melihat adanya potensi tenaga kerja di kalangan warga India yang terlatih.

Di sisi lain, bangkitnya kelompok sayap kanan seperti partai anti-imigran AfD dalam pemilu regional dan serangan senjata tajam di kota Solingen, Jerman barat, pada musim panas lalu, telah memaksa Scholz untuk menyetujui pemeriksaan perbatasan internal di Uni Eropa "untuk membatasi migrasi."

Berbicara mengenai masalah ini pada bulan Juli lalu, Scholz sempat mengatakan migrasi tidak teratur ke Jerman harus "dikurangi," tetapi ia juga menekankan kebutuhan Jerman akan pekerja terampil.

Kebijakan publik dan kebijakan diam-diam

Hampir semua negara Eropa menghadapi masalah yang sama, yakni kekurangan tenaga kerja saat populasi di benua itu kian menua. Meskipun ada gelombang kedatangan imigran, negara-negara ini tidak ingin terlihat mengizinkan kedatangan migran tanpa visa.

Ambrosini, profesor di Universitas Milan, mengatakan negara-negara Eropa kesulitan untuk mendamaikan dua kebijakan migrasi yang berbeda, satu untuk konsumsi publik di mana negara menyerukan "perjanjian penegakan perbatasan dengan negara transit seperti Tunisia, atau deportasi ke fasilitas luar negeri seperti kesepakatan Albania-Italia."

"Di sisi lain, semakin jelas bahwa mereka membutuhkan pekerja, dan mereka sedang menyusun kebijakan baru untuk menarik tenaga kerja yang tidak hanya terampil tetapi juga pekerja musiman," tambahnya. "Kebijakan kedua ini agak sedikit tersembunyi, tidak terlalu dipublikasikan, dan hanya bisa terdeteksi oleh asosiasi pengusaha."

Pada akhirnya, ini tentang bagaimana pemerintah dapat mengatakan bahwa pihaknya sepenuhnya memegang kendali atas siapa saja yang bisa masuk dan yang dapat tinggal, kata Ambrosini. Namun itu adalah mitos, setidaknya untuk pekerjaan kelas biru, karena pengusaha menerima referensi dari mereka yang sudah ada di Eropa untuk memilih siapa yang bisa diperkerjakan.

"Bagaimana para pengusaha bisa tahu, siapa yang harus dipekerjakan dari Peru, misalnya?" Ujar Ambrosini.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Dan sekarang Indonesia juga menghadapi tantangan dari luar

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Andreas Anangguru Yewangoe mengatakan bahwa Pancasila adalah warisan ideologis yang harus dipertahankan.

Sejauh ini menurutnya perjalanan rasa kebangsaan tidak selalu mulus. Terbukti dari sejarah yang telah mencatat gangguan ideologis, baik ideologi kiri dan kanan.

"Dan sekarang Indonesia juga menghadapi tantangan dari luar," kata Andreas dalam webinar tentang Pancasila dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, awalnya ideologi nasionalisme digunakan oleh bangsa-bangsa di barat untuk memperluas dan memperkuat imperialisme.

Namun Presiden Soekarno, membuat ideologi nasionalisme dengan Pancasila di dalamnya untuk mempersatukan bangsa Indonesia.

Dia pun mencontohkan, di masa lalu negara Yugoslavia bubar karena tidak memiliki warisan ideologis seperti yang dimiliki Indonesia. Menurutnya pemimpin di negara itu hanya memikirkan persenjataan untuk diwariskan ke penerus-nya.

"Semua sudah mengetahui Pancasila, tapi bagaimana kita mengamalkannya di kehidupan bersama," katanya.

Sementara itu, Pemerhati Keberagaman Agama dari Universitas Washington Chris Seiple mengatakan pendidikan Pancasila menjadi hal yang penting agar generasi muda bisa memahami keberagaman di Indonesia.

Dia mengatakan setiap daerah memiliki langgam atau budaya yang berbeda-beda. Maka jika memiliki pemahaman tentang budaya lain, maka seseorang akan bisa menyeberang melintasi konteks yang berbeda-beda.

"Guru adalah pembangun jembatan, dengan membekali mereka tentang keragaman lintas budaya," ujar Chris yang juga mengikuti webinar tersebut.

Menurutnya literasi keragaman lintas budaya itu bisa menciptakan hubungan dan kepercayaan di tengah masyarakat heterogen.

Ketika kepercayaan muncul di sekolah atau juga di lingkungan sekitar, maka hal itu pun akan terjadi secara keseluruhan di satu negara.

"Jika itu terjadi, ada saling menghormati, ada ketahanan, kita bisa mengatasi ekstrimisme," ucapnya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024