Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai pemungutan suara ulang (PSU) yang berulang dalam Pilkada 2024 memunculkan tantangan besar terkait efisiensi anggaran, keadilan proses demokrasi, serta perlunya penegakan hukum yang tegas dan sinergi antarpihak untuk memastikan proses berjalan efektif.

Menurut dia, penting untuk menyeimbangkan antara demokrasi yang substansial dengan penegakan hukum yang jelas, serta konteks yang relevan dengan kebutuhan publik.

“PSU dan seluruh prosesnya harus relevan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, tetapi juga tidak boleh berlarut-larut,” kata Adinda kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia mengingatkan jika proses ini terus berulang tanpa adanya evaluasi yang tepat maka akan ada pembelajaran yang terlewat dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada.

Ketegasan dalam penegakan hukum, menurut dia, perlu dimulai sejak awal karena penanganan yang cepat dan tepat terhadap laporan dari pemantau atau masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa manipulasi peraturan atau pelanggaran yang lebih kompleks tidak terjadi.

"Penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang disembunyikan, dan jika ada, harus ada langkah hukum yang jelas dan segera diambil," ujarnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya perlindungan terhadap para pemantau pemilu dan masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam proses ini.

“Partisipasi publik adalah bagian penting dari demokrasi. Kita tidak boleh membiarkan partisipasi itu dikriminalisasi atau bahkan diintimidasi, karena hal itu adalah pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum,” ujar Adinda.

Adinda juga menyoroti bahwa sinergi antara pihak internal, eksternal, serta seluruh lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang adil bagi rakyat.

Dia mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya untuk tidak hanya menekankan aspek teknis pemilu yang aman dan lancar, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut memenuhi asas keadilan dan integritas.

"Hal ini terutama penting dalam mencegah manipulasi politik dan memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi daerah mereka tanpa hambatan," ujarnya.

Di sisi lain, dirinya juga menekankan bahwa pelaksanaan PSU yang berulang kali mengundang tantangan bagi keberlanjutan pemerintahan daerah.

Hal ini dapat menghambat kemajuan daerah dan menciptakan ketidakstabilan di tingkat kebijakan, terutama apabila pejabat sementara menggantikan kepala daerah yang belum terpilih secara definitif.

Oleh karena itu, kata Adinda, penyelenggara pilkada, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, harus berkomitmen untuk menjaga proses yang transparan, efisien, dan berintegritas.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2024 kembali menegaskan pentingnya reformasi internal partai politik serta penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh demi terciptanya pemilu yang berintegritas.

Dia menekankan bahwa partai politik perlu mereformasi internal untuk menjamin rekrutmen politik yang berintegritas.

Menurutnya, reformasi itu harus diiringi dengan peningkatan kesadaran dari para kandidat agar tidak terjadi pelanggaran berulang seperti politik uang atau pelanggaran kampanye.

“Ini juga soal edukasi publik. Kami merekomendasikan agar penyelenggara pemilu mengumumkan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta, seperti politik uang atau pelanggaran kampanye. Budaya malu bisa jadi alat awal untuk mendorong budaya hukum,” kata Adinda kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Adinda mengatakan bahwa TII juga mendorong agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengkaji ulang berbagai putusan terkait PSU dengan mempertimbangkan rasa keadilan substantif, seperti yang pernah dilakukan pada Pilkada 2018 dan 2020.

Menurut dia, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu juga penting dilakukan lintas sektor, termasuk oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memastikan pelanggaran ditindak secara hukum tanpa intervensi kepentingan politik.

Dia mengatakan bahwa ketegasan aparat penegak hukum dan kecepatan menindaklanjuti laporan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.

“Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga penting agar ada transisi yang mulus dari penjabat (PJ) kepala daerah ke kepala daerah hasil pilkada,” ujarnya.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan PSU bukan hanya menjadi prosedur demokratis, tetapi juga mencerminkan keadilan, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Peneliti bidang hukum pada The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research Christina Clarissa Intania mengatakan bahwa penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan, murni penegakan hukum karena kecukupan alat bukti.

"Hasto bisa ditetapkan sebagai tersangka hanya setelah ada kecukupan alat bukti pemula oleh KPK, jika tidak ada tentu tidak akan terjadi demikian," kata Christina saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, Hasto sudah masuk di dalam radar KPK sejak tahun 2020 di kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Saeful, dan Harun Masiku. Dengan demikian, ini menjadi langkah lanjutan KPK dalam menindaklanjuti peran Hasto dan keterlibatannya dalam kasus Harun Masiku.

Selain itu, KPK juga masih berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan, walau dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, pimpinan KPK dinyatakan sebagai pejabat negara. Terlebih, tugas penyidikan dan penuntutan masih melekat pada KPK.

Dengan kabar Hasto akan kembali mengajukan praperadilan setelah praperadilan sebelumnya tidak diterima, ini mencerminkan “access to justice” yang masih tersedia untuk Hasto. Namun di saat yang bersamaan, KPK perlu tetap menindaklanjuti proses hukum supaya siap memasuki tahap persidangan.

Christina tak menutup kemungkinan terhadap UU KPK terbaru cukup menghadang langkah KPK untuk bisa sepenuhnya independen, namun langkah ini perlu diacungi jempol dan diapresiasi, serta terus didorong untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia berharap KPK bisa terus lebih berani dalam menindaklanjuti tindak pidana korupsi di Indonesia tanpa pengaruh siapapun dan dari manapun.

"Ini yang harus terus kita kawal bersama, apapun kasusnya dan siapapun yang terlibat tanpa terkecuali," ujarnya.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

Politisi asal Yogyakarta itu hari ini menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut di atas.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan dugaan korupsi terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

"Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan," kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025