Pemerintah resmi menetapkan kebijakan percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, menjadi paling lambat Juni 2025 untuk PNS dan Oktober 2025 untuk PPPK. Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Adapun sebelumnya, pemerintah sempat menunda pengangkatan CASN menjadi Oktober 2025 untuk PNS dan Maret 2026 untuk PPPK.

Kondisi tersebut menuai huru-hara di tengah masyarakat, khususnya para calon abdi negara yang sudah terlanjur mengajukan resign. Akhirnya, pemerintah mengkaji ulang langkah tersebut.

"Pak Presiden mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama pengangkatan Calon ASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025," kata Prasetyo Hadi, di Kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Prasetyo Hadi menekankan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-hak para calon abdi negara. Ia juga berharap, penyelesaian pengangkatan ini ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing Kementerian/Lembaga (KL) maupun pemerintah daerah (Pemda) dan instansi terkait.

Selain itu, Prabowo juga memberikan arahan agar KL dan Pemda dapat memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan.

Lalu arahan ketiga, lanjut Prasetyo Hadi, Prabowo meminta agar KL maupun Pemda untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan manajemen. Untuk itu, dipesankan agar KL dan pemda terus menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN RI.

"Tetap tenang dan percaya pemerintah berkomitmen penuh memenuhi hak-hak saudara sekalian," ujarnya.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan, pada prinsipnya pemerintah berkomitmen memastikan bahwa proses pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan tata kelola yang pemerintahan yang baik.

"Dengan adanya percepatan yang disampaikan oleh arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Tentunya tadi saya menekankan bahwa pengangkatan ASN kali ini tentunya dalam rangka untuk memastikan pelayanan optimal dan manfaat yang lebih jelas kepada masyarakat," ujar Rini, dalam kesempatan yang sama.

Rini mengatakan, dalam dua minggu terakhir pihaknya terus melakukan simulasi, analisis, dan formulasi untuk mempercepat pengangkatan CASN. Hal ini tentunya dengan tetap tentunya melindungi hak-hak pelamar yang telah mengikuti dan lulus seleksi CASN.

"Alhamdulillah kami dapat menemukan mekanisme-mekanisme percepatan dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini kemudian memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN sebagaimana yang kita dengar dari Bapak Mensesneg pada siang hari ini," kata dia.

"Dengan kebijakan ini tentunya Pemerintah Pusat dalam hal ini KemenPANRB dan BKN sesuai arahan Bapak Presiden mempersilahkan dan akan memfasilitasi pengangkatan selama kementrian lembaga dan pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah akan memenuhi hak-hak calon aparatur sipil negara (CASN) dengan mempercepat pengangkatannya.

"Untuk itu, kami minta seluruh calon ASN tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memenuhi hak-hak saudara sekalian," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (17/3/2025).

Menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo mengatakan bahwa menjadi ASN adalah bentuk pengabdian dalam melayani masyarakat.

"Bapak presiden mengingatkan kita semua bahwa menjadi ASN itu pengabdian dalam melayani masyarakat. Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara calon ASN yang akan diangkat," katanya.

Dia mengatakan, proses rekrutmen dan pengangkatan ASN bukan sekadar upaya membuka lapangan pekerjaan tetapi untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

"Pengangkatan ASN dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya," ujar Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengumumkan bahwa pengangkatan CASN bakal dipercepat.

Bagi CASN, mereka akan diangkat paling lama Juni 2025. Sementara untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pengangkatannya akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025.

"Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga dan instansi terkait," kata Prasetyo.

Namun, diketahui bahwa sebelumnya pengangkatan CASN sempat diputuskan diundur hingga Oktober 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera melakukan analisis dan simulasi, usai pengangkatan CASN dan PPPK 2024 dipercepat.

"Kedua, kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk agar segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan di poin pertama," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor KemenPAN-RB, Senin (17/3/2025).

Ia menambahkan, pengangkatan CASN 2024 dipercepat paling lambat Juni 2025.

Bila merujuk rencana sebelumnya, CASN 2024 semestinya diangkat serentak pada Oktober 2025.

Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 diangkat paling lambat Oktober 2025. Sebelumnya, mereka semestinya diangkat pada Maret 2026.

"Yang pertama, pengangkatan calon ASN dipercepat, yaitu untuk CASN diselesaikan paling lambat bulan Juni tahun 2025," ujar Prasetyo .

Ia pun meminta agar kementerian/lembaga segera menindaklanjuti keputusan terbaru ini.

"Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing Kementerian, masing-masing lembaga, masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait," jelasnya.