Produsen otomotif asal China, BYD, mengakui posisinya di pasar global, termasuk Indonesia sangat rentan terhadap potensi konflik hukum, khususnya berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Hal ini menyikapi kasus sengketa nama Denza, merek dagang yang kini digunakan BYD untuk bisnis mobil premium di Tanah Air. BYD kalah di pengadilan setelah menggugatPT Worcas Nusantara Abadi (WNA) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait nama Denza.

Namun, ini bukan satu-satunya persoalan hukum terkait merek dagang yang dihadapi BYD. Perusahaan juga sedang berkonflik hukum dengan produsen otomotif asal Jerman, BMW lantaran mereka menggunakan nama M6 untuk MPV listrik BYD di Tanah Air.

Luther Panjaitan, Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, menjelaskanpada dasarnya perusahaan telah berbuat banyak sebagai persiapan kala memulai ekspansi ke pasar global termasuk Indonesia.

Pihaknya juga tak lupa mengajukan hak paten terkait apapun yang menyangkut bisnis mereka di suatu negara. Namun begitu, Luther mengakui masing-masing negara memiliki aturan tersendiri bila berbicara soal hak kekayaan intelektual.

"Sebenarnya tidak ada yang mau terkena kasus seperti ini, sebelum masuk pasar Global. Tentunya kami sudah mempersiapkan hak patent dan international registered right yang diakui secara global," kata Luther melalui pesan singkat, Senin (5/5).

"Namun kami memahami di masing-masing negara ada banyak pendaftaran merek dengan undang-undang tersendiri," sambung Luther.

Ia pun mengakui usia perusahaan yang masih sangat dini kala melakukan ekspansi ke pasar global, menjadi akar terjadinya konflik dengan pihak lain terkait merek dagang.

"Dan bila dibandingkan merek lain, BYD terbilang sangat baru masuk ke pasar-pasar dunia, sehingga memiliki potensi sangat besar terjadi konflik," kata dia.

Lebih lanjut, Luther mengatakan BYD dan seluruh anak perusahaannya menghormati proses hukum di Indonesia.

Ia menambahkan proses hukum ini merupakan bagian dari perjuangan BYD untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual yang telah diakui global.

"Jadi saya bisa bilang ini adalah bagian dari memperjuangkan kekayaan intelektual yang sudah kami miliki dan diakui di global, dan yang mungkin saja pada akhirnya memberikan skala nilai tambah yang lebih besar ke industry dan pasar. Jadi kami lalui saja proses nya dengan percaya diri," kata Luther.

Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan yang melibatkan mobil listrik BYD dengan mobil Chevrolet di Tol Sedyatmo, Pluit, Jakarta Utara. Polisi menjamin pengemudi tabrak lari BYD akan diproses hukum.

"Polisi akan memproses sesuai dengan norma hukum dan fakta," kata Wadirlantas AKBP Argo Wiyono saat dihubungi, Minggu (4/5/2025).

Argo mengatakan saat ini pengemudi BYD masih mengalami trauma. Namun pihak keluarga menjamin akan mengantarkan pengemudi BYD ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.

"Saat ini karena melihat kondisi yang bersangkutan masih ada pasca trauma dan jaminan dari pihak keluarga yang kooperatif sehingga belum dilakukan pemeriksaan," jelasnya.

Argo menegaskan kembali pemilik mobil BYD akan menyerahkan diri. Polisi juga sudah mengamankan barang bukti.

"Iya betul (akan menyerahkan diri). Untuk BB (barang bukti) sudah diamankan pihak Laka Satwil Jakut," ucapnya.

Dia menyebut pemilik mobil BYD merupakan warga Jelambar, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan ini, bayi berumur dua bulan jadi korban.

"Teridentifikasi warga Jelambar-Jakbar," terangnya.

Kasat PJR Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dono sebelumnya mengatakan kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu (3/5) dinihari pukul 00.24 WIB. Dia menjelaskan kejadian kecelakaan terjadi di Km 22.00 B atas arah Jaya.

"Kedua kendaraan dari arah Kamal berjalan menuju Jaya, di Km 22 B atas arah Jaya, kendaraan Chevrolet berada di jalur satu ditabrak oleh kendaraan BYD dan keluar jalur, posisi terakhir di bahu jalan," kata Kompol Dhanar kepada wartawan, Sabtu (3/5).

Dia menjelaskan selepas menabrak mobil Chevrolet yang dikemudikan oleh Choirul Ilyas, kendaraan mobil listrik BYD dengan nomor polisi B 1547 BNV kabur meninggalkan lokasi. Namun, tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) diduga milik mobil listrik BYD tersebut tertinggal di lokasi kejadian.

Akibat kecelakaan ini, bayi berusia dua bulan yang berada di dalam mobil Chevrolet mengalami luka ringan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara mobil Chevrolet mengalami kerusakan pada bagian belakang.

"Korban seorang bayi berusia 2 bulan bernama C luka ringan. Kendaraan Chevrolet mengalami kerusakan bagian body kiri dan bagian belakang serta ban kanan pecah," terang Dhanar.

'Lihat juga Video: Detik-detik Mobil BYD Kabur Usai Tabrakan di Tol Sedyatmo'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, organisasi kemasyarakatan (ormas) perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas agar profesional dan berkualitas.

Pengaturan tersebut penting jika melihat sejumlah kejadian yang melibatkan ormas dan meresahkan masyarakat.

"Prinsipnya, yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting), namun memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas," ujar Pigai lewat keterangan tertulisnya, Senin (18/4/2025).

Ia mengatakan, wacana revisi UU Ormas perlu dipandang dari sisi positif dan tidak dilihat sebagai alat untuk pembatasan berserikat atau union busting.

"Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Jangan dari sudut pandang negatifnya," kata Pigai.

Ia pun menyinggung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang waktu itu dibuat untuk membubarkan sejumlah ormas.

Pendekatan peraturan ini perlu dilakukan untuk menertibkan ormas, tetapi tetap dalam tujuan memajukan demokrasi di Indonesia.

"Revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Artinya, wacana revisi ini kami dukung dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia," ujar Pigai.

13 Larangan Ormas

Dalam UU Ormas sendiri diatur 13 larangan untuk ormas. Jika melanggar, ormas dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis hingga pembubaran.

Larangan untuk ormas diatur dalam Pasal 59 UU Ormas. Dalam Pasal 59 ayat (1) UU Ormas dijelaskan lima larangan, yakni:

1. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang ormas;
2. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
3. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas;
4. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
5. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (2) UU Ormas, diatur lima larangan lainnya:

1. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
2. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
3. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
5. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu dalam Pasal 59 ayat (3) UU Ormas mengatur dua larangan, yakni sebagai berikut:

1. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. mengumpulkan dana untuk partai politik.

Terakhir dalam Pasal 59 ayat (4), ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Sanksi Pembubaran

Pemerintah pusat atau daerah dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar Pasal 59 UU Ormas. Salah satunya adalah pembubaran atau pencabutan status hukum ormas.

Selanjutnya berkaitan dengan sanksi administratif terdiri dari empat hal yang diatur dalam Pasal 61 UU Ormas, yakni:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian bantuan dan/atau hibah;
3. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
4. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Diketahui, ormas menjadi sorotan karena sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka.

Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Lalu pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Presiden utus Jokowi, Jonan, Pigai, Thomas Djiwandono ke Vatikan hingga pembangunan pabrik BYD diusik premanisme ormas. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Presiden utus Jokowi, Jonan, Pigai, Thomas Djiwandono ke Vatikan

Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignatius Jonan untuk mewakili Presiden RI dan Pemerintah Indonesia menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menjelaskan utusan-utusan khusus Pemerintah RI itu diharapkan dapat mewakili bangsa dan negara untuk menyampaikan belasungkawa. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus

Jenazah Paus Fransiskus telah dipindahkan dari kediamannya di Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus, Vatikan, agar umat beriman dapat memberikan penghormatan terakhir hingga hari pemakamannya pada Sabtu (26/4).

Ritus pemindahan jenazah Paus Fransiskus berlangsung pada Rabu pagi, dipimpin oleh dewan kardinal yang berkumpul di Roma setelah wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Kejagung tegaskan tidak antikritik produk jurnalistik yang kontra

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa pihaknya tidak antikritik terhadap produk jurnalistik yang kontra terhadap institusi tersebut.

Kejaksaan Agung mempersilakan jurnalis untuk berkarya dengan sebebas-bebasnya. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Kejagung benarkan sita uang tersangka AM yang disimpan di bawah kasur

Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah menyita uang dari tersangka AM (Ali Muhtarom) yang disimpan di bawah kasur pada rumahnya yang berada di Jepara, Jawa Tengah.

Ali Muhtarom selaku anggota majelis hakim merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Pembangunan pabrik BYD diusik premanisme ormas, Moeldoko: Tumpas saja

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mendukung Gubernur Jawa Barat untuk menumpas tindakan premanisme yang dapat mengganggu investasi, dalam hal ini menyinggung kasus premanisme yang terjadi pada pembangunan fasilitas manufaktur BYD di Subang, Jawa Barat.

Menurut dia, alih-alih mengganggu, masyarakat seharusnya turut ambil andil dalam menciptakan iklim investasi yang baik, sebab dengan hadirnya investasi akan terbuka pula lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

"Sengketa ini menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek-nya sesegera mungkin sesuai dengan kategori usaha masing-masing,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) mengapresiasi langkah produsen otomotif asal China, Build Your Dream (BYD) yang menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa merek Denza dengan PT Worcas Nusantara Abadi (WNA).

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) Hermansyah Siregar mengatakan langkah tersebut menunjukkan penghormatan terhadap sistem hukum di Indonesia dan upaya menjaga keadilan bagi semua pihak.

"Sengketa ini menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek-nya sesegera mungkin sesuai dengan kategori usaha masing-masing," kata Hermansyah dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, DJKI juga terus berupaya memperkuat sistem pemeriksaan merek agar dapat meminimalkan potensi sengketa serupa di masa depan.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung industri nasional, DJKI mendorong semua pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menghormati proses hukum yang berlaku.

Dengan demikian, Hermansyah berharap putusan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya adil, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan industri otomotif dan sektor usaha lainnya di Tanah Air.

Ia menegaskan bahwa DJKI akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan berkomitmen untuk menyediakan layanan yang transparan serta akuntabel bagi para pemangku kepentingan.

"Kami percaya, perlindungan kekayaan intelektual yang kuat adalah pondasi utama untuk mendorong inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap dia.

Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan merek dagang, DJKI menekankan pentingnya mendaftarkan merek dengan itikad baik.

Prinsip utama perlindungan merek di Indonesia, sambung dia, didasarkan pada prinsip first to file (pertama kali mengajukan pendaftaran) dan prinsip teritorial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kedua prinsip itu dapat dikecualikan apabila terdapat unsur itikad tidak baik atau merek tersebut merupakan merek terkenal.

Namun untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihak yang berkepentingan perlu mengajukan keberatan selama periode pengumuman bagi sebuah merek yang masih dalam tahap permohonan. Apabila tidak ada keberatan yang diajukan, prinsip first to file umumnya menjadi prioritas.

Adapun sengketa hukum antara BYD Indonesia dengan PT WNA terkait merek Denza sedang menjadi sorotan publik.

PT WNA, yang dikenal sebagai perusahaan makanan dan minuman khas Indonesia, mendaftarkan merek Denza pada 3 Juli 2023 ke DJKI dengan nomor registrasi IDM001176306 pada kelas 12 (di antaranya untuk jenis barang kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara, atau air). Merek tersebut memperoleh pelindungan hingga 3 Juli 2033.

Kendati demikian, pendaftaran merek Denza oleh BYD di Indonesia baru dilakukan pada 8 Agustus 2024, dengan kode kelas yang sama. Merek itu masih dalam proses pemeriksaan di DJKI.

Dalam kasus tersebut, BYD menuntut pembatalan pendaftaran merek Denza atas nama PT WNA dengan alasan adanya itikad tidak baik, serta klaim bahwa merek itu merupakan merek terkenal yang sudah digunakan secara global.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025