Puluhan warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas II Bukittinggi, dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar (RSAM) Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) diduga gegara mengalami keracunan. Dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis.

Direktur Utama Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi, Busril membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan mereka berdatangan sejak pukul 16.00 WIB sampai malam ini.

"Memang benar, ada 22 orang yang saat ini kita tangani, dengan status saat ini 2 orang kondisinya kritis. Sangat kritis. Penanganan intensif sudah dilakukan, dengan memasang ventilator," kata Busri kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Busri mengatakan informasi sementara yang diperoleh dari penanganan medis, para narapidana tersebut mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum.

"Informasi yang kita dapatkan, mereka ini orang-orang yang mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum. Katanya ada yang dioplos," jelas Busri.

Busri mengaku sudah mengerahkan semua potensi tim dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Hal itu untuk memberikan penangan terbaik kepada seluruh pasien tersebut.

"Upaya penanganan intensif sudah kita lakukan, terutama untuk pasien yang dalam status merah dan kuning. Dua orang sudah dibawa ke ruangan ICU, kemudian yang status kuning masih ada 11 orang lagi itu potensi akan terjadi fluktuasi semakin memburuk itu semakin besar. Jadi memang pada saat ini kami berupaya memberikan penanganan terbaik kepada seluruh pasien-pasien ini terutama kepada pasien yang statusnya merah dan kuning," katanya.

"Ada yang datangnya sudah berat, ada yang stabil. Karena ini keracunan, apalagi penyebabnya oleh bahan kimia berbahaya, tentu akan terjadi kecenderungan penurunan (kondisi)," katanya lagi.

Hingga pukul 22.30 WIB, belum ada penjelasan dari pihak Lapas Biaro terkait dengan keracunan ini.

Video: Belasan Siswa di Pasaman Keracunan Seusai Makan Nasi Goreng di Kantin

Video: Belasan Siswa di Pasaman Keracunan Seusai Makan Nasi Goreng di Kantin

Senyum lebar terlihat saat detikBali menemui Ritayani (43) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kerobokan. Ritayani adalah narapidana kasus pencurian yang mendapat remisi khusus (RK) II atau langsung bebas.

"Tapi saya belum boleh pulang hari ini. Karena administrasinya, saya baru boleh pulang nanti tanggal 31 Maret 2025," kata Ritayani di LPP Kerobokan, Jumat (28/3/2025).

Ritayani bercerita awal mula dirinya terlibat kasus pencurian. Saat itu, Ritayani dan suaminya ke Bali untuk bekerja. Teman suaminya yang mengajak mereka bekerja di Bali.

Sial, bukanya diberi pekerjaan, Ritayani dan suaminya malah ditelantarkan kenalan sendiri di Terminal Ubung. Sadar telah tertipu, Ritayani dan suaminya bermaksud pulang.

"Saya nggak punya ongkos. Jadinya ya itu (mencuri ponsel pengunjung terminal). Suami saya juga kena," kata Ritayani.

Perempuan asli Surabaya, Jawa Timur, itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia divonis 10 bulan penjara. Suaminya juga dipenjara di Lapas Kerobokan.

Tak banyak yang dilakukan Ritayani di LPP Kerobokan. Tak ada satu pun keluarganya yang menjenguk selama dirinya mendekam 10 bulan di LPP Kerobokan.

Semua waktunya digunakan untuk mengikuti semua program kegiatan di LPP Kerobokan. Salah satunya, pelatihan kerja.

"Ya saya di sini (LPP Kerobokan) ya berterima kasih. Ada hikmahnya. Saya belajar merajut. Dikumpulin hasil jualan (baju rajutan) sedikit-sedikit. Sekarang sudah dapat ongkos," katanya.

Kini, Ritayani sudah dinyatakan bebas meski belum boleh pulang. Dia ingin buka usaha busana rajutan di Surabaya saat keluar penjara nanti.

Tak lupa, dirinya juga ingin tahu nasib suaminya di Lapas Kerobokan. Meski bersebelahan, Ritayanti mengaku tak tahu apakah suaminya dapat remisi atau tidak.

Kepala LPP Kerobokan, Ni Luh Putu Andiyani, mengatakan Ritayanti adalah satu dari 104 napi muslim yang mendapat remisi. Namun, hanya Ritayanti yang mendapat remisi langsung bebas.

"Keseharian Ritayanti memang baik. Itu juga jadi indikator penilaian bagi kami saat mengusulkan remisi," kata Andiyani.

Ada juga 58 orang napi Hindu di LPP Kerobokan. Mereka juga mendapat remisi khusus Nyepi. Hanya satu dari 58 napi itu yang mendapat RK II alias langsung bebas.

Di tempat lain, dari 558 napi muslim di Lapas Bangli, sebanyak 488 napi yang dapat remisi. Dua di antaranya mendapat RK II. Namun, dua napi itu masih harus menjalani subsider atau hukuman tambahan selama enam bulan dan dua bulan.

Sedangkan napi Hindu, sebanyak 282 orang, yang mendapat remisi. Tiga napi di antaranya langsung bebas. Total jumlah napi Hindu di Lapas Bangli sebanyak 329 orang.

"Yang bisa keluar dua saja. Yang satu masih (menjalani hukuman) subsider," kata Kalapas Bangli, Marulye Simbolon.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Bali, Decky Nurmansyah, mengatakan sebanyak 21 napi dari tujuh lapas di Bali yang mendapat remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 13 napi muslim dan delapan napi Hindu yang mendapat remisi langsung bebas.

"Warga binaan (napi) yang menerima remisi tersebut telah melalui berbagai persyaratan seperti berkelakuan baik serta aktif mengikuti program pembinaan," kata Marulye.

138 Narapidana Lapas Tabanan Dapat Remisi

Sebanyak 138 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Tabanan mendapatkan remisi khusus Nyepi dan Idul Fitri.

Kepala Lapas Tabanan Prawira Hadiwidjojo menjelaskan 138 WBP itu rinciannya 104 beragama Hindu dan 34 beragama Islam. Ia berharap remisi yang diberikan ini bisa menjadikannya lebih baik dan produktif lagi.

"Kami berharap warga binaan ini bisa lebih baik, menjadi pribadi yang lebih semangat ke depannya," kata Prawira.

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

SOLO, KOMPAS.com -Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan sistem transportasi umum yang tertib dan aman adalah masih maraknya perilaku ugal-ugalanbus di jalan raya.

Kondisi ini tidak hanya membahayakan keselamatan penumpang, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum mengatakan, diperlukan ketegasan dan konsistensi dalam penegakan hukum dari hulu hingga hilir, serta perlu komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja secara proporsional dan saling mendukung.

“Selama ini masih terlihat adanya kesan bahwa masing-masing pihak cenderung menunjukkan egonya. Padahal, ekosistem dalam sistem transportasi umum terdiri dari banyak variabel yang saling berkaitan, seperti kendaraan, prasarana jalan, sumber daya manusia (SDM), dan lingkungan. Semua ini saling terkait dan berhubungan,” ucap Budiyanto kepada Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Budiyanto mengatakan, pembenahan sistem transportasi terutama dalam kasus bus ugal-ugalan tidak bisa dilakukan hanya dari satu sisi atau aspek saja.

aripitstop Bus ugal-ugalan

“Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) telah mengatur mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Namun, faktanya masih banyak mereka atau pengemudi yang ugal-ugalan,” ucapnya.

Budiyanto menjelaskan, mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan tentu membahayakan keselamatan barang dan jiwa.

“Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau dalam keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 3.000.000,” ucapnya.

Dia juga menjelaskan, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan hingga menimbulkan korban jiwa, pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara mulai dari 2 tahun hingga 12 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (2) hingga ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

“Aturan cukup memadai hanya perlu pengawasan, penegakan hukum secara tegas dan konsisten. Aturan hukum di kita kadang-kadang tajam ke bawah tumpul ke atas dan sekali lagi tidak ada komitmen yang kuat untuk menegakan aturan,” ucapnya.

Menurutnya, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh pihak dalam melakukan pengawasan agar pelaksanaan hukum dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

Polisi menangkap total 27 orang anggota geng motor yang melakukan penyerangan menggunakan busur panah terhadap 7 warga dan seorang anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka ditampilkan polisi dalam konferensi pers di Mapolrestabes Makassar, Rabu (12/3/2025). Tampak para pelaku yang mengenakan baju tahanan oranye dibariskan dengan membelakangi awak media.

Selama ditampilkan polisi, gaya sangar para pelaku kini berubah ciut. Mereka lebih banyak menunduk selama konferensi pers berlangsung.

"Ini kaitannya dengan kejadian selama 10 hari Ramadan, ada kejadian pembusuran, penganiayaan, dan ada juga bawa parang. Dari situ kita mendeteksi ada 27 orang tersangka, 8 korban yang salah satunya anggota polisi," ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana kepada wartawan.

Anggota geng motor tersebut dari kelompok berbeda dan melakukan aksi kejahatan di sejumlah titik di Makassar. 13 orang di antaranya masih di bawah umur.

"Ini terjadi di sekitar Kota Makassar, mulai dari Kecamatan Makassar, Mamajang, Bontoala, Manggala, Biringkanaya, dan Rappocini," tuturnya.

Serang Warga Hanya Iseng

Arya mengungkapkan motif para tersangka melakukan pembusuran dan pengancaman hanya iseng. Para pelaku dan kelompoknya awalnya berkumpul lalu menyerang korban yang ditemui di jalan.

"Motifnya, pada bulan puasa ini mereka kumpul-kumpul terus sebenarnya iseng-iseng ketemu kelompok pemuda yang berpapasan. Tanpa ada masalah apapun, ada perasaan tidak suka, lalu melakukan pembusuran," terang Arya.

Arya menambahkan pihaknya turut menyita barang bukti yang digunakan para pelaku seperti busur, ketapel, parang hingga batu. Para tersangka dikenakan pasal berlapis.

"Kita kenakan Pasal 351 KUHPidana ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun karena mengakibatkan luka berat. Kita juga gunakan UU darurat karena membawa senjata tajam, ancaman hukumannya 15 tahun," tegasnya.

Video Geng Motor Serang Warkop Lalu Nyolong Gitar di Makassar

Video Geng Motor Serang Warkop Lalu Nyolong Gitar di Makassar

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin (24/2). Badan ini nantinya akan mengelola berbagai aset negara dan BUMN senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun (kurs Rp 16.350).

Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Ariawan Gunadi mengatakan penting bagi para direksi Danantara untuk bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas seluruh keputusannya. Meski operasional badan investasi ini dilindungi oleh prinsip Business Judgment Rule (BJR).

Perlu diketahui dalam UU BUMN, BJR pada dasarnya memberikan perlindungan hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, selama keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik, bebas dari konflik kepentingan, dan selaras dengan prinsip good corporate governance (GCG).

"Jadi meskipun BJR dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi manajemen dalam menjalankan keputusan bisnis tanpa rasa takut yang berlebihan, prinsip ini tetap memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara," kata Ariawan dalam keterangan resminya, Senin (24/2/2025).

Namun menurut Ariawan penerapan BJR harus dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi Danantara. Terlebih jika ditemukan unsur penipuan (fraud), konflik kepentingan yang merugikan, atau kelalaian berat (gross negligence).

"Prinsip BJR memang memberikan keleluasaan kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis, tetapi kebijakan tersebut harus senantiasa dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak menimbulkan benturan kepentingan atau mengarah pada kelalaian yang dapat merugikan negara," terangnya.

Oleh karena itu Ariawan berpendapat pengawasan Direksi Danantara harus bersifat preventif dengan menerapkan mekanisme evaluasi yang jelas, termasuk adanya mekanisme pertanggungjawaban yang mengikat bagi direksi apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan perusahaan.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengawasan dan audit internal terhadap Danantara dilakukan secara ketat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan entitas tersebut. Meskipun Danantara tidak berada di bawah pengawasan langsung KPK maupun BPK, bukan berarti mekanisme pengawasan dapat diabaikan," papar Ariawan.

Lebih lanjut, Ariawan juga ini mengatakan sebagai langkah strategis, pemerintah perlu membentuk sistem pengawasan independen yang memiliki kredibilitas tinggi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pelaksanaan audit oleh lembaga internasional yang memiliki standar audit ketat serta melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik tata kelola yang diterapkan sesuai dengan prinsip GCG dan terbebas dari potensi penyimpangan.

"Transparansi publik juga menjadi elemen kunci dalam memperkuat pengawasan Danantara. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan, keputusan strategis, serta pengelolaan keuangan perusahaan dapat diakses oleh masyarakat secara luas," sambungnya.

Sebab menurutnya ketersediaan informasi yang terbuka ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Danantara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Dengan adanya akses informasi yang memadai, masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pemantauan serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga prinsip akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan dapat benar-benar diwujudkan," pungkasnya.

LAMPUNG, KOMPAS.com – Kasus penusukan kondektur bus DAMRI, Arief Rahman, oleh sopir Fortuner, Juriadi, kini memasuki babak baru setelah terungkapnya upaya perdamaian antara kedua belah pihak.

Namun, meskipun telah ada kesepakatan damai, Polresta Bandar Lampung menegaskan bahwa proses hukum tetap berlanjut.

Peristiwa penusukan terjadi pada Minggu (9/2/2025) di SPBU Nunyai, Rajabasa, setelah terjadi cekcok terkait antrean pengisian BBM.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Alfret Jacob Tilukay menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai permohonan restorative justice dari kuasa hukum tersangka.

Namun, keputusan untuk melanjutkan kasus ini tetap berada pada jalur hukum.

"Benar, ada permohonan restorative justice dari kuasa hukumnya (tersangka Juriadi)," kata Alfret dalam pesan WhatsApp, Selasa (18/2/2025).

Ia menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

"Perintah saya terakhir tetap proses lanjut," jelasnya.

Penusukan kondektur Damri

Kasus ini bermula ketika mobil Fortuner yang dikendarai Juriadi menyerempet bus DAMRI, yang memicu cekcok dengan kondektur bus, Arief.

Merasa tidak terima atas teguran tersebut, Juriadi kemudian melakukan penusukan yang mengakibatkan luka serius pada Arief.

Kuasa hukum tersangka, Ginda Anshori Wayka, menyampaikan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan damai antara keluarga pelapor dan terlapor.

Surat pernyataan perdamaian beserta permohonan pencabutan laporan telah diserahkan kepada pihak kepolisian.

Ginda juga merujuk pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif, yang memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai, selama syarat-syarat tertentu dipenuhi.

Meski demikian, Polresta Bandar Lampung tetap melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan.

Kasus ini masih dalam tahap melengkapi berkas perkara agar segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses di pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang untuk penyelesaian melalui restorative justice, hukum tetap mengutamakan proses yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Restorative justice, sebagai pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antar pihak melalui dialog dan kesepakatan bersama, kini semakin sering diterapkan dalam berbagai kasus hukum di Indonesia.

Namun, dalam kasus ini, polisi tetap berpegang pada komitmen untuk menegakkan hukum secara konsisten.

(Penulis: Kontributor Lampung, Tri Purna Jaya)

Polisi menetapkan pemilik bus sekaligus pemilik PT Sakhindra Cemerlang Wisata RW (30) sebagai tersangka kecelakaan maut bus pariwisata Sakhindra trans di Kota Batu. Ditetapkannya RW sebagai tersangka menyusul setelah pengemudi bus berinisial MAS ditetapkan tersangka terlebih dulu.

Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof I Nyoman Nuryana menyampaikan bahwa penetapan pemilik bus sebagai salah satu tersangka memang memenuhi beberapa unsur hukum. Meski pada kenyataannya RW tidak memiliki keterlibatan secara langsung dalam kecelakaan pada 8 Januari 2025 lalu.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, diketahui bahwa uji KIR bus Sakhindra trans nopol DK 7949 GB dan surat izin angkutan telah mati sejak lama. Tidak hanya soal administrasi, tapi dari hasil pemeriksaan Dishub dan KNKT didapatkan bahwa sistem pengereman bus tidak dapat difungsikan dengan baik.

"Kalau dari kronologi mulai awal, sebelum berangkat itu pengemudi sudah bilang kepada pemilik bahwa ada masalah pada pengeraman. Tetapi (meski mengetahui ada masalah pengereman) pemilik memaksakan dan memerintah pengemudi tetap menjalankan," terang Nyoman, Minggu (19/1/2025).

"Perjalanan yang dilalui cukup jauh dari Bali ke Jawa Tengah terus ke Jawa Timur. Hasil penyelidikan yang saya ketahui selama perjalanan sudah beberapa kali memeriksa rem dan melakukan perbaikan hingga klimaksnya di Kota Batu mengalami rem blong," sambungnya.

Dari kronologi tersebut, Nyoman menilai bahwa RW dalam kasus ini memiliki keterlibatan karena dengan sengaja serta mengetahui kemungkinan akan terjadi kecelakaan dan tetap memaksakan bus yang tidak laik jalan untuk tetap digunakan.

Menurut Nyoman, unsur kesengajaan ini yang menjadi dasar kepolisian menjerat tersangka RW dengan pasal 311 ayat 2, 3, 4, 5 undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau 359 atau 360 KUHP. Ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara.

"Oleh karena kesengajaan dihubungkan dengan Undang-Undang 311. Kemudian karena kelalian menyebabkan luka berat dihubungkan dengan KUHP 360 dan menyebabkan matinya orang KUHP 359," ungkapnya.

Sementara untuk MAS diancam pasal 311 atau ayat 3,4,5 UU 22 tahun 2009 tentang LLAJ dalam hal perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan yang membahayakan keselamatan orang lain dan mengakibatkan kerugian materiil luka ringan, berat dan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Video: Detik-detik Bus Asal Bali Tabrak Motor-Mobil di Kota Batu, 4 Tewas

Video: Detik-detik Bus Asal Bali Tabrak Motor-Mobil di Kota Batu, 4 Tewas

Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Ahmad Luthfi - Taj Yasin dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Menariknya, ia dulunya adalah teman seangkatan dengan Jendral TNI (Purn) Andika Perkasa di Akmil 1987 yang juga menjadi lawan politiknya dalam kontestasi Pilkada tersebut.

Anto Mukti Putranto menegaskan penugasan dirinya menjadi ketua tim pemenangan di Jawa tengah adalah perintah dari Prabowo Subianto.

Sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilgub Jawa Tengah, Anto Mukti Putranto tercatat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK terakhir kali pada tahun 2020.

Dalam laporan itu ia mengaku memiliki kekayaan sebesar Rp 6.229.688.095 (Rp 6,2 miliar). Sebagian besar harta kekayaannya berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp 4,5 Miliar yang tersebar di beberapa wilayah seperti Bogor, Palembang, Tanggerang, dan Subang. Semua aset tanah dan bangunan merupakan hasil sendiri.

Selanjutnya Anto Mukti Putranto tercatat memiliki aset transportasi berupa 6 mobil dan 2 sepeda motor dengan total nilai sekitar Rp 631.000.000.

Untuk kendaraan roda 4 Anto Mukti Putranto memiliki Honda Jazz Minibus Tahun 2015 senilai 125.000.000, Toyota Kijang Minibus tahun 2004 senilai Rp 95.000.000, Mazda Double Cabin tahun 2011 senilai Rp 60.000.000.

Kemudian Land Rover Defender tahun 1998 senilai Rp 100.000.000, Isuzu Truk tahun 2007 senilai Rp 125.000.000, dan Mercedes Benz Truk tahun 1984 senilai Rp 100.000.000. Semua kendaraan roda 4 miliknya merupakan hasil sendiri.

Adapun kendaraan roda dua miliknya yakni Husqvarna tahun 2012 senilai Rp 20.000.000 dan Yamaha Mio tahun 2010 senilai Rp 6.000.000 yang mana kedua motor miliknya berasal dari hibah dengan akta.

Selain itu, Anto Mukti Putranto mengaku bahwa tak memiliki harta bergerak dan surat berharga. Hanya saja kas dan setara kas miliknya senilai Rp 1.005.918.095.