Bupati Blora Arief Rohman turut menyesalkan adanya kejadian anarkis yang dilakukan oleh oknum atau kelompok di tengah-tengah aksi demonstrasi May Day di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang. Arief meminta pelaku diproses hukum.

"Hukum harus ditegakkan. Jika memang terbukti melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami mendorong pihak terkait untuk melakukan proses hukum, karena mencederai aksi damai yang di lakukan oleh para buruh," terangnya kepada awak media, Sabtu (3/5/2025).

Dia menyebut tindakan kelompok tersebut tentunya menodai perjuangan buruh saat demo 1 Mei. Jika ada oknum yang menyusup dalam aksi membuat kericuhan harus diproses secara hukum yang berlaku. Bupati yang kerap disapa Mas Arief berharap kericuhan tidak terjadi lagi.

"Kelompok-kelompok yang terbukti melakukan perusakan dan membuat ricuh agar bisa diproses secara hukum yang berlaku. Tentunya kami bersama forkopimda dalam hal ini Pak Kapolres, Pak Dandim tidak ingin hal hal tersebut terulang kembali," terangnya.

Dia mencontohkan serta mengapresiasi kepada para pekerja dan perusahaan di Blora yang telah menjaga hubungan yang harmonis pada perayaan May Day di Blora.

"Kalau dari Blora, May Day-nya adem ayem dan kondusif. Kami mengapresiasi para perusahaan yang sudah bekerja sama dengan para pekerjanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pekerja karena telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Blora," ujarnya.

Lebih lanjut, Arief menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah melalui kemudahan perizinan bagi investor dan juga kondusivitas wilayah.

"Semoga perekonomian Blora semakin membaik. Kami akan terus mendorong investasi di Blora dengan memberikan perizinan yang mudah," tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto melalui Kasi Humas Polres Blora AKP Gembong Widodo menyesalkan aksi kelompok diduga anarko yang melakukan tindak anarkis di tengah aksi demonstrasi May Day di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang,

"Kami ikut prihatin atas apa yang terjadi May Day di Kantor Gubernur. Kami sangat memahami bahwa aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam demokrasi. Untuk itulah teman-teman kami yang di sana tentu telah mempersiapkan sebaik-baiknya, agar May Day ini bisa digunakan sebaik-baiknya para buruh untuk menyuarakan aspirasinya," ujarnya.

Untuk diketahui, lanjut Gembong, Polda Jawa Tengah (Jateng) membubarkan kelompok diduga anarko yang mengganggu jalannya aksi damai Hari Buruh May Day 2025 di Semarang.

Petugas kepolisian di lapangan lalu mengimbau para buruh dan mobil komando dari aliansi buruh untuk masuk ke halaman lokasi aksi. Polisi melalui pengeras suara juga meminta pembubaran massa dengan tertib.

Setelah memastikan posisi aman bagi para buruh, pasukan Dalmas awal membentuk barisan di depan gerbang dan menyampaikan imbauan pembubaran massa secara tertib. Kendati demikian imbauan tersebut tidak diindahkan.

Sekelompok massa diduga anarko mengganggu aksi damai dengan merusak pagar pembatas jalan, melakukan vandalisme di aspal Jalan Pahlawan, dan terus melempari petugas dengan botol, batu, serta benda-benda berbahaya lainnya.

Namun, aksi tersebut dibalas dengan lemparan petasan dari arah kerumunan. Untuk mengurai dan mengendalikan situasi, polisi melakukan pergantian pasukan dengan lintas ganti PHH Brimob Polda Jateng yang menghalau massa menggunakan gas air mata ke arah kerumunan massa.

Video: Ada Aksi May Day, Jalan Depan Gedung DPR Ditutup

Video: Ada Aksi May Day, Jalan Depan Gedung DPR Ditutup

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengecam keras aksi kelompok yang melakukan tindakan anarkis saat aksi damai Hari Buruh atau May Day 2025. Luthfi menyebut tindakan kelompok yang diduga terafiliasi jaringan Anarko itu menondai perjuangan buruh saat May Day.

"Kami sangat mengecam aksi kelompok anarko ini. Tindakan anarkis ini menodai perjuangan teman-teman buruh yang tengah memperingati May Day," kata Luthfi seperti dilansir detikJateng, Jumat (2/5/2025).

Luthfi menyebut, pihaknya didukung aparat Kepolisian dan TNI, telah melakukan sederet persiapan demi kelancaran May Day. Namun provokasi dan tindak kekerasan yang dilakukan kelompok itu merusak May Day yang seharusnya menjadi harinya para buruh.

"Kami sangat memahami bahwa aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam demokrasi. Untuk itulah aparat telah mempersiapkan sebaik-baiknya, agar May Day ini bisa digunakan sebaik-baiknya para buruh untuk menyuarakan aspirasinya," ujar Luthfi.

"Namun tiba-tiba muncul kelompok anarko yang melakukan aksi anarkis, bahkan menyerang dan melukai petugas, saya kira itu bukan cara berdemokrasi yang baik," imbuhnya.

Luthfi juga menyoroti rusaknya fasilitas umum di Semarang, akibat aksi anarkis kelompok tersebut.

"Fasilitas umum dirusak. Untuk memperbaiki juga menggunakan dana yang berasal dari rakyat. Artinya aksi anarkis itu juga merugikan masyarakat luas," terangnya.

Pihaknya meminta kelompok-kelompok yang terbukti melakukan perusakan agar diproses secara hukum.

"Hukum harus ditegakkan. Jika memang terbukti melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami mendorong pihak terkait untuk melakukan proses hukum," pungkasnya.

Untuk diketahui, Polda Jawa Tengah (Jateng) membubarkan kelompok diduga anarko yang mengganggu jalannya aksi damai Hari Buruh atau May Day 2025 di depan kantor Gubernur Jawa Tengah kemarin. Polda Jateng bertindak cepat untuk melindungi massa buruh dan mengendalikan situasi secara terukur.

Massa buruh dari aliansi KASBI, KSPIP, FSPMI dan KSPN telah menggelar aksi secara damai sejak pukul 14.30 WIB, Kamis (1/5) dengan menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi dan sholawatan. Namun sekitar pukul 15.15 WIB, muncul kelompok berpakaian serba hitam mengganggu jalannya aksi.

Petugas polisi di lapangan lalu mengimbau para buruh dan mobil komando aliansi buruh untuk masuk ke halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah. Polisi juga melalui pengeras suara meminta pembubaran massa dengan tertib.

Setelah memastikan posisi aman bagi para buruh, pasukan Dalmas awal membentuk barisan di depan gerbang dan menyampaikan imbauan pembubaran massa secara tertib.

Kendati demikian imbauan tersebut tidak diindahkan. Sekelompok massa diduga anarko mengganggu aksi damai dengan merusak pagar pembatas jalan, melakukan vandalisme di aspal Jalan Pahlawan, dan terus melempari petugas dengan botol, batu, serta benda-benda berbahaya lainnya.

Petugas bertameng kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menyemprotkan water canon untuk membubarkan massa. Namun, aksi tersebut dibalas dengan lemparan petasan dari arah kerumunan.

Untuk mengurai dan mengendalikan situasi, polisi melakukan pergantian pasukan dengan lintas ganti PHH Brimob Polda Jateng yang menghalau massa menggunakan gas air mata ke arah kerumunan. Imbauan untuk membubarkan diri terus disampaikan melalui pengeras suara.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok diduga anarko yang mengganggu aksi peringatan Hari Buruh tersebut. Dia menegaskan pembubaran yang dilakukan polisi merupakan upaya melindungi keamanan dan keselamatan bagi rekan-rekan buruh yang melaksanakan aksi damai serta masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi.

"Polri mendukung penuh kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun harus dilakukan dengan tertib dan damai. Tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum serta membahayakan orang lain adalah pelanggaran hukum dan tidak dapat ditoleransi," kata Kombes Artanto dalam keterangan pers tertulisnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengecam aksi kelompok diduga anarko yang melakukan tindak anarkis di tengah aksi demonstrasi May Day di kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, kemarin. Luthfi menyebut tindakan kelompok itu menodai perjuangan buruh saat May Day dan meminta kelompok ini diproses secara hukum.

"Kami sangat mengecam aksi kelompok anarko ini. Tindakan anarkis ini menodai perjuangan teman-teman buruh yang tengah memperingati May Day," kata Luthfi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5/2025).

Luthfi menyebut pihaknya didukung aparat Kepolisian, dan TNI, telah melakukan sederet persiapan demi kelancaran May Day. Dia menyesalkan akibat provokasi dan tindak kekerasan yang dilakukan kelompok itu merusak May Day yang seharusnya menjadi harinya para buruh.

"Kami sangat memahami bahwa aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam demokrasi. Untuk itulah aparat telah mempersiapkan sebaik-baiknya, agar May Day ini bisa digunakan sebaik-baiknya para buruh untuk menyuarakan aspirasinya," ujar Luthfi.

"Namun tiba-tiba muncul kelompok anarko yang melakukan aksi anarkis, bahkan menyerang dan melukai petugas. Saya kira itu bukan cara berdemokrasi yang baik," sesal Luthfi.

Luthfi juga menyoroti rusaknya fasilitas umum di Semarang, akibat aksi anarkis kelompok tersebut.

"Fasilitas umum dirusak. Untuk memperbaiki juga menggunakan dana yang berasal dari rakyat. Artinya aksi anarkis itu juga merugikan masyarakat luas," terangnya.

Pihaknya meminta kelompok-kelompok yang terbukti melakukan perusakan agar diproses secara hukum.

"Hukum harus ditegakkan. Jika memang terbukti melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami mendorong pihak terkait untuk melakukan proses hukum," ujar Luthfi.

Untuk diketahui, Polda Jawa Tengah (Jateng) membubarkan kelompok diduga anarko yang mengganggu jalannya aksi damai Hari Buruh atau May Day 2025 di depan kantor Gubernur Jawa Tengah kemarin. Polda Jateng bertindak cepat untuk melindungi massa buruh dan mengendalikan situasi secara terukur.

Massa buruh dari aliansi KASBI, KSPIP, FSPMI dan KSPN telah menggelar aksi secara damai pada Kamis (1/5) sejak pukul 14.30 WIB. Massa buruh menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi dan selawatan. Namun pada pukul 15.15 WIB, tetiba muncul kelompok berpakaian serba hitam mengganggu jalannya aksi.

Petugas polisi di lapangan lalu mengimbau para buruh dan mobil komando aliansi buruh untuk masuk ke halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah. Polisi juga melalui pengeras suara meminta pembubaran massa dengan tertib.

Setelah memastikan posisi aman bagi para buruh, pasukan Dalmas awal membentuk barisan di depan gerbang dan menyampaikan imbauan pembubaran massa secara tertib.

Kendati demikian, imbauan tersebut tidak diindahkan. Sekelompok massa berbaju hitam yang diduga anarko itu mengganggu aksi damai dengan merusak pagar pembatas jalan, melakukan vandalisme di aspal Jalan Pahlawan, dan terus melempari petugas dengan botol, batu, serta benda-benda berbahaya lainnya.

Petugas bertameng kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Namun, aksi tersebut dibalas dengan lemparan petasan dari arah kerumunan.

Untuk mengurai dan mengendalikan situasi, polisi melakukan pergantian pasukan dengan lintas ganti PHH Brimob Polda Jateng yang menghalau massa menggunakan gas air mata ke arah kerumunan. Imbauan untuk membubarkan diri terus disampaikan melalui pengeras suara.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok diduga anarko yang mengganggu peringatan Hari Buruh tersebut. Dia menegaskan pembubaran yang dilakukan polisi merupakan upaya melindungi keamanan dan keselamatan bagi rekan-rekan buruh yang melaksanakan aksi damai serta masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi.

"Polri mendukung penuh kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun harus dilakukan dengan tertib dan damai. Tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum serta membahayakan orang lain adalah pelanggaran hukum dan tidak dapat ditoleransi," kata Kombes Artanto dalam keterangan pers tertulisnya.

Video: Peringati May Day, Massa Buruh Mulai Padati Kawasan Senayan

Video: Peringati May Day, Massa Buruh Mulai Padati Kawasan Senayan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam aksi May Day atau Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025). Ia menilai, kehadiran Prabowo menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kaum buruh.

Ia mengatakan, kehadiran Prabowo di tengah aksi mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merangkul dan memperjuangkan aspirasi buruh. Menurut dia, hal itu adalah simbol kuat bahwa negara akan berpihak pada kelompok buruh.

"Presiden Prabowo menjadi presiden pertama di era reformasi yang ikut dalam aksi May Day setelah sebelumnya Bung Karno hadir dalam Peringatan May Day di tahun 1965. Apresiasi dan penghargaan untuk beliau Presiden Prabowo," kata dia melalui keterangannya, Kamis.

Wakil Ketua Umum PAN itu menegaskan, keberpihakan pada buruh tidak cukup hanya melalui kebijakan ketenagakerjaan. Menurut dia, pemerintah juga harus memberikan jaminan terhadap iklim investasi yang bebas dari gangguan.

Ia mencontohkan, belakangan muncul berita praktik premanisme atas nama organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan. Ia menilai, hal itu merupakan salah satu ancaman serius terhadap iklim usaha.

"Investasi yang masuk ke Indonesia tidak boleh terganggu oleh intimidasi atau pungutan liar dari oknum yang mengatasnamakan ormas. Kalau kita ingin menciptakan jutaan lapangan kerja, kita harus pastikan tidak ada ruang bagi premanisme berkedok organisasi," ujar dia.

Karena itu, Eddy menilai, perlu adanya sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang merusak iklim investasi. Dengan begitu, investor tidak akan khawatir untuk berinvestasi di Indonesia.

"Negara harus hadir dan tegas. Perlindungan terhadap investor adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan buruh itu sendiri," kata Eddy.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Kamis (1/4), mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto mendukung aktivis buruh, Marsinah, menjadi pahlawan nasional hingga Kejagung sidik kasus dugaan korupsi terkait PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. Prabowo nyatakan dukungan jadikan Marsinah pahlawan nasional

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap usulan agar aktivis buruh, Marsinah diangkat sebagai Pahlawan Nasional yang mewakili kaum buruh.

Hal ini disampaikan saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, sebagai respons atas aspirasi yang disampaikan para pimpinan serikat buruh.

Selengkapnya baca di sini.

2. Presiden janji segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah bersama DPR segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.

Di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day 2025, Presiden memperkirakan pembahasan RUU PPRT akan rampung dalam waktu 3 bulan ke depan.

Selengkapnya baca di sini.

3. Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh terpantau aman dan lancar

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa acara peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 terpantau aman dan lancar.

Budi mengatakan bahwa pantauan tersebut merupakan hasil monitoring dalam rapat koordinasi bersama dengan Kepala Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi bersama unsur dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, serta TNI di Gedung Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat.

Selengkapnya baca di sini.

4. Kejagung tengah sidik kasus dugaan korupsi terkait Sritex

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

“Masih penyidikan umum, dalam hal pemberian kredit bank kepada Sritex,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

5. Komnas HAM kecam aksi KKB tembak tim pencarian Iptu Tomi Marbun

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengecam aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembak tim operasi pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4).

“Komnas HAM mengecam terjadinya penembakan atau serangan terhadap operasi SAR (pencarian dan pertolongan) Tahap III yang sedang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5/2025).

Menurut Eddy, kehadiran Prabowo mencatatkan sejarah tersendiri karena menjadi presiden pertama di era reformasi yang turun langsung dalam aksi May Day.

"Presiden Prabowo menjadi presiden pertama di era reformasi yang ikut dalam aksi Mayday setelah sebelumnya Bung Karno hadir dalam Peringatan May Day di tahun 1965. Apresiasi dan penghargaan untuk beliau Presiden Prabowo," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Kamis (1/5/2025).

Ia menilai, partisipasi Prabowo dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengar, merangkul, dan memperjuangkan aspirasi para buruh.

Eddy menyebut hal ini sebagai simbol kuat keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja.

Dalam momentum peringatan Hari Buruh, Eddy juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pekerja dan menekankan peran vital buruh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Momentum 1 Mei harus menjadi pengingat bahwa kesejahteraan pekerja tidak bisa dilepaskan dari terciptanya ekosistem usaha dan investasi yang sehat," tutur dia.

Anggota DPR RI Komisi XII ini menegaskan bahwa keberpihakan pada buruh tidak cukup hanya melalui kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga melalui jaminan iklim investasi yang bebas dari gangguan.

Secara khusus, Eddy menyoroti maraknya praktik premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas) sebagai ancaman serius bagi dunia usaha dan investasi.

"Investasi yang masuk ke Indonesia tidak boleh terganggu oleh intimidasi atau pungutan liar dari oknum yang mengatasnamakan ormas. Kalau kita ingin menciptakan jutaan lapangan kerja, kita harus pastikan tidak ada ruang bagi premanisme berkedok organisasi," tegas dia.

Dia menyerukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang merusak iklim investasi.

"Negara harus hadir dan tegas. Perlindungan terhadap investor adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan buruh itu sendiri," tutur dia.

Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi. Gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua, dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal dirinya bakal segera menarik aset-aset negara yang saat ini dikuasai oleh swasta.

Di hadapan ratusan ribu buruh, Presiden menegaskan aset-aset negara, yang merupakan kekayaan rakyat, harus dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

“Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi. Gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua, dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo saat berbicara di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis.

Presiden kemudian menegaskan dirinya telah berkonsultasi dengan sejumlah hakim agung terkait keinginannya menarik kembali aset-aset negara itu.

“Saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang, Undang-Undang Dasar kita kuat! Bumi, dan air, dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah Undang-Undang Dasar,” kata Presiden menyebutkan isi Pasal 33 ayat (3) UUD 45.

Walaupun demikian, Presiden tidak menyebutkan lebih lanjut aset-aset mana yang segera ditarik untuk dikuasai kembali oleh negara.

Sejumlah kementerian dalam beberapa bulan terakhir mendata kembali aset-aset negara yang dikuasai oleh mereka, karena beberapa aset seperti tanah sering kali dikuasai oleh pihak-pihak lain seperti pribadi ataupun swasta.

Kasus sengketa aset negara yang saat ini menarik perhatian publik salah satunya terkait lahan seluas 13 hektare yang telah cukup lama ditempati oleh Hotel Sultan di Jakarta. Kasus sengketa itu melibatkan Kementerian Sekretariat Negara dengan Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo, yang saat ini menguasai Hotel Sultan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bulan lalu (19/3) mengatakan Kementerian Sekretariat Negara telah melayangkan somasi kepada Indobuildco untuk segera mengosongkan bangunan, karena hak guna bangunan (HGB) mereka telah habis masa berlakunya sejak 2023.

Lahan yang menjadi objek sengketa itu berada di kawasan Gelora Bung Karno, yang penguasaannya bakal dialihkan dari Kementerian Sekretariat Negara ke Badan Pengelola Investasi Danantara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Danantara merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden," kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (30/4).

Petunjuk Presiden yang disebut oleh Prasetyo merujuk kepada arahan Presiden saat acara Town Hall Danantara di Jakarta, Senin (28/4).

Prasetyo melanjutkan Kementerian Sekretariat Negara membutuhkan waktu untuk mempersiapkan pengalihan tersebut, terutama untuk mengurus hal-hal yang teknis.

Oleh karena itu, Prasetyo menyatakan hingga saat ini belum ada aset yang dipindahkan karena prosesnya masih dalam tahap koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait," kata Prasetyo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Mensesneg Prasetyo Hadi hadir dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat. Ia memastikan enam tuntutan itu akan ditindaklanjuti pemerintah.

Prasetyo awalnya menyebut pemerintah sudah mengerjakan salah satu tuntutan, yakni soal mitigasi PHK. Dia menegaskan upaya ini akan dirancang dengan serius.

"Beberapa dari tuntutan sesungguhnya beberapa sudah sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan misalnya dengan masalah mitigasi PHK, kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK," ujar Prasetyo di lokasi, Senin (1/5/2025).

"Karena kita ingin komprehensif, kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani ketika sudah PHK kita tidak, kita pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," tambahnya.

Kemudian, Prasetyo memastikan tuntutan lainnya tentu akan ditindaklanjuti pemerintah.

"Tapi kalaupun nanti ada di antara 6 tuntutan itu yang memang belum belum dikerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti kita akan pelajari," katanya.

Terkait perayaan Hari Buruh yang kini difasilitasi pemerintah, Prasetyo mengatakan hal ini wajar. Karena, menurutnya buruh dan pemerintah harus bersatu demi menjaga kesatuan dalam menghadapi gejolak politik dan ekonomi dunia.

"Kalau suasananya berbeda dan kemudian kami pemerintah bagaimana kami memfasilitasi saya kira pertama itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi teman-teman konfederasi yang ingin merayakan peringatan Hari Buruh Internasional," ujarnya.

"Yang kedua juga ini bagian dari semangat kebersamaan kita dalam menghadapi gejolak geopolitik, ekonomi dunia, di dalam negeri kita harus bersatu kita harus rukun. Sebagaimana kemarin kami sampaikan antara pemerintah sektor swasta, sektor usaha, sektor industri dan temen-temen pekerja bagian yang tidak bisa dipisahkan," tambahnya.

Lebih lanjut, dia memastikan pemerintah siap memfasilitasi kebutuhan buruh dalam hal positif.

"Kita harus bersatu semangatnya itu memfasilitasi apa yang dibutuhkan dari teman-teman buruh supaya lancar, perizinan kami bantu. Pengin peringatan di Monas karena juga itu tidak melanggar undang-undang kami fasilitasi," katanya.

"Selamat hari buruh semua pekerja Indonesia, tetap semangat," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan hadir pada aksi May Day hari ini. Prabowo disebut bakal menyampaikan pidato secara langsung di hadapan ribuan buruh.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tengah menggodok solusi untuk memitigasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Isu ini muncul dalam aksi buruh yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

"Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Prasetyo kepada wartawan di Monas, Jakarta, Kamis (1/4/2025).

Prasetyo mengaku, pemerintah telah membahas isu PHK secara intensif dalam beberapa minggu terakhir. Ia mengatakan, pemerintah tengah juga mengingatkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi PHK.

"Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin bermain diujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa. Nah maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," ungkapnya.

Terkait enam tuntutan yang disuarakan buruh dalam May Day 2025, Prasetyo mengatakan akan segera ditindaklanjuti pemerintah.

Prasetyo menambahkan, pemerintah mendukung aksi May Day hari ini. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk perizinan menggunakan fasilitas Monas sebagai lokasi berkumpulnya massa buruh.

"Perizinan kami bantu, peringatan di Monas karena juga tidak melanggar Undang-Undang kami fasilitasi. Begitu kira-kira, selama Hari Buruh semua pekerja Indonesia. Tetap semangat," tutupnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan memenuhi sejumlah tuntutan yang dibawa massa aksi buruh pada peringatan May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).

Pras, sapaan akrabnya, menyebut pemerintah sedang mengerjakan sejumlah tuntutan buruh. Salah satunya terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mencegah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

"Beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Pras di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah menurut dia, tengah intensif merumuskan kebijakan tersebut. Pras mengaku pemerintah tak ingin bertindak setelah PHK dialami para buruh.

"Penginnya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa, nah maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," katanya.

Sementara sisanya, Pras menyebut pemerintah akan menindaklanjuti. Dia meminta waktu agar pemerintah terlebih dulu mempelajarinya.

"Tapi kalaupun ada di antara 6 tuntutan itu yang belum kita kerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari," ujar dia

1. Lindungi buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru

2. Cegah PHK massal dengan membentuk Satgas PHK

3. Tolak outsourcing

4. Wujudkan upah layak

5. Desak pengesahan RUU Perampasan Aset

6. Desak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku bahwa pemerintah turut memperhatikan permintaan dari para buruh yang membawa enam tuntutan utama kepada pemerintah dalam agenda Hari Buruh di Monumen Nasional (Monas), Kamis (1/5/2025).

Prasetyo menekankan bahwa tuntutan yang mencakup isu-isu ketenagakerjaan, pengupahan, serta perlindungan terhadap pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah dikaji.

Bahkan, Prasetyo mengungkapkan bahwa sebagian dari tuntutan buruh tersebut sebenarnya tengah ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya. Salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK. Kami intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk dalam proses mitigasi PHK,” jelasnya di Monas, Kamis (1/5/2025).

Menurut Prasetyo, pemerintah tidak ingin hanya menanggulangi persoalan ketenagakerjaan saat krisis sudah terjadi, melainkan ingin membangun sistem perlindungan sejak awal secara menyeluruh.

“Kami tidak ingin bermain di ujung, menangani ketika sudah PHK. Kita tidak. Pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa. Maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menambahkan bahwa tuntutan lain yang belum terealisasi akan tetap diperhatikan dan dipelajari oleh pemerintah.

“Kalaupun ada di antara enam tuntutan itu yang belum kita kerjakan, oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti. Pasti akan kita pelajari,” pungkas Prasetyo.

Di sisi lain, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, menyampaikan bahwa ada enam isu yang dibawa buruh akan disuarakan secara nasional, termasuk dalam orasi di Lapangan Monas.

Keenam isu tersebut antara lain, menghapuskan outsourcing, membentuk Satgas PHK, mewujudkan upah layak, melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, melindungi Pekerja Rumah Tangga dengan mengesahkan RUU PPRT, serta mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Kami berharap May Day 2025 menjadi kado bagi buruh. Dulu, Presiden SBY memberi hadiah dengan menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Kini kami berharap, Presiden Prabowo memberi hadiah dengan menghapus sistem outsourcing. Ini sudah beberapa kali beliau sampaikan,” tegas Said Iqbal dalam keterangan tertulis.

Terkait isu upah, buruh mencatat bahwa Presiden Prabowo telah memulai langkah dengan menaikkan upah minimum tahun ini sebesar 6,5 persen. Ini menjadi landasan awal yang baik, dengan penggunaan indeks tertentu antara 1,0 sampai 2,0. Ke depan, formulasi kenaikan upah harus terus diperbaiki agar lebih adil dan menjamin daya beli buruh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah bakal menindaklanjuti tuntutan buruh.

Diketahui, ada enam isu yang menjadi tuntutan buruh yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini, Kamis (1/5/2025).

“Bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan, tapi kalaupun ada di antara enam tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama, pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari,” kata Prasetyo saat menghadiri acara Hari Buruh di Monas, Kamis.

Prasetyo mengeklaim pemerintah telah mengerjakan tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia, termasuk soal pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sudah kami kerjakan, ya, salah satunya berkenaan dengan masalah mitigasi PHK,” kata Mensesneg.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah sangat intensif membahas nasib buruh.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini bilang, pemerintah juga melakukan pemetaan untuk memitigasi masalah PHK.

“Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani yang di PHK, kita tidak,” kata Prasetyo.

“Kita pinginnya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ucapnya.

Massa buruh yang merapat di Monas, Jakarta Pusat, akan meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus outsourcing.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, tuntutan itu menjadi satu dari enam isu yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini.

"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing," ujar Said dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menetapkan standar upah yang layak dan membentuk satuan tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, kata Said, buruh meminta pemerintah menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Tidak seperti Omnibus Law, produk hukum itu diharapkan bisa melindungi buruh.

"Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset," tambah Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu berharap, enam tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah akan ditanggapi Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Buruh.

Said menyebut, pihaknya berharap bukan tanpa alasan.

Sebanyak 95 persen buruh yang merayakan peringatan May Day 2025 mendukung kebijakan Prabowo.

"Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh," tutur Said.

Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas akan dihadiri sekitar 200.000 massa aksi.

Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta seluruh daerah di Indonesia.