SEMARANG - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng memastikan proses hukum 3 tersangka kasus bullying dan pemerasan yang berujung tewasnya Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesi FK Universitas Diponegoro ( Undip ) Semarang, tetap berjalan. Tiga tersangka itu masing-masing Kepala Prodi Anestesiologi FK Undip dr. Taufik Eko Nugroho dan stafnya dr. Sri Maryani serta residen sekaligus senior korban dr. Zara Yupita Azra (ZYA).

Direktur Reskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengemukakan berkas perkara 3 tersangka itu sudah dikirimkan ke Kejaksaan, tapi belum dinyatakan lengkap, dikembalikan ke penyidik.

"Berkasnya sudah dikirim ke JPU (Jaksa Penuntut Umum), kemudian ada petunjuk P-19 dari JPU untuk dilengkapi," kata Kombes Dwi kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (22/4/2025).



Penyidik melengkapi petunjuk dari kejaksaan tersebut. "Dua pekan lalu sudah dikirim lagi ke JPU, saat ini berkas sedang dalam penelitian Kejaksaan," katanya.

Tiga tersangka itu, sebut Kombes Dwi, tidak dilakukan penahanan oleh penyidik. Alasannya, mereka semua kooperatif, sehingga tidak ada hambatan prosesnya. "Para tersangka kooperatif dan alat-alat bukti bisa didapatkan serta proses penyidikan tidak terhambat," katanya.

Di antara 3 tersangka itu, ZYA sempat viral di media sosial beberapa hari ini, dinarasikan lulus ujian komprehensif lisan nasional pada 12 April 2025. Pengumumannya diunggah akun Instagram Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif.

Namun tak lama berselang, Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif yang berkantor di Kabupaten Bandung, Jawa Barat itu, mengirim surat pemberitahuan kepada Kepala Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Undip pada 18 April 2025.

Berdasar surat no: 0340/KATI/K/IV/2025, disebutkan peserta didik atas nama dr. Zara Yupita Azra dinyatakan ditunda untuk diberikan sertifikat kompetensi sehubungan dengan kasus tindak pidana yang disangkakan kepadanya hingga proses hukum yang dijalani memiliki kekuatan hukum tetap.

Surat itu ditandatangani Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Kolegium Kesehatan Indonesia Dr. dr. Reza Widianto Sudjud, SpAn-TI, Subsp. An. Kv(K), Subsp.T.I(K). (eka setiawan)

MATARAM, KOMPAS.com - Penasihat Hukum IWAS alias Agus, seorang disabilitas yang jadi terdakwa pelecehan seksual, menyebutkan bahwa terdakwa Agus mengalami bullying dan ancaman selama ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat.

"Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga," kata penasihat hukum Agus, Donny A Sheyoputra, selepas sidang di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

"Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama," kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin.

Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai.

Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus.

"Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risi atau bagaimana mengurus Agus," kata Donny.

Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan.

Donny mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim.

"Agus pada prinsipnya tidak keberatan ditahan, hanya mohon pengalihan status tahanan sebagai tahanan rumah supaya ibunya bisa merawat dia dengan segala kebutuhan khusus yang dia perlukan," kata Donny.

Terdakwa Agus juga berjanji akan bersikap kooperatif selama menjalani persidangan di PN Mataram.

Selama menjalani proses persidangan, terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya.

Sidang perdana kasus dugaan pelecehan seksual fisik terdakwa IWAS alias Agus difabel dilaksanakan secara tertutup di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

Terdakwa Agus hadir di persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, didampingi penasehat hukum dan keluarga terdakwa.

Terdakwa terancam dijerat dengan Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Jakarta -

Polda Jawa Tengah menetapkan tiga tersangka terkait kasus kematian dokter ARL yang diduga bunuh diri terkait perundungan atau bullying di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi Universitas Diponegoro (Undip). Ketiga orang berinisial dokter TE, SM, dan dokter ZR ditetapkan tersangka pada Selasa (24/12/2024).

Dokter TE merupakan Kaprodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, sementara SM adalah staf administrasi Prodi Anestesiologi, lalu dokter ZR yakni senior korban di program pendidikan tersebut.

Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Beni Satria menyebut pihaknya tengah memberikan pendampingan kepada tiga tersangka terkait, sebagai langkah bantuan hukum.

"Hari ini Tim PB IDI sedang berusaha terus berkomunikasi dengan tersangka dan kuasa hukum Undip," beber Beni kepada detikcom, Jumat (27/12/2024).

Beni menyebut bantuan ini tidak lantas diartikan pengabaian hak korban, tetapi IDI mengedepankan asas praduga tak bersalah, hingga benar-benar terbukti sebagai keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

"Oleh karena itu, sikap IDI yang memberikan dukungan kepada seorang dokter yang menjadi tersangka tidak bisa langsung diartikan sebagai pembenaran atas dugaan tindakan yang dilakukannya, melainkan lebih kepada memastikan bahwa hak-hak hukum dokter tersebut terpenuhi selama proses peradilan berlangsung," terang Beni.

Tersangka maupun korban dijelaskan Beni, memiliki hak yang sama di mata hukum untuk mendapatkan pendampingan maupun perindungan. IDI, dalam kasus ini, menjadi organisasi profesi yang bertanggung jawab secara moral dan hukum demi memberikan dukungan kepada anggota mereka, termasuk tersangka, selama proses hukum berlangsung.

"IDI sebatas memastikan proses hukum berjalan adil dan tidak melanggar hak-hak anggota IDI. Proses hukum harus berjalan secara seimbang dan tidak memihak," tegas Beni.

"IDI mendukung tersangka dalam konteks memastikan hak-haknya terlindungi, bukan dalam kapasitas membela tindakan yang belum terbukti," pungkasnya.

(naf/kna)

SEMARANG - Misyal Achmad, kuasa hukum keluarga dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi FK Undip, yang meninggal dunia dan menjadi korban bullying dan kekerasan senior dan otoritas kampus, meminta 3 tersangka agar ditahan. Selain karena para tersangka dijerat Pasal 368 KUHP ayat (1), di mana ancaman hukumannya 9 tahun penjara, juga ada pertimbangan agar para tersangka tidak menghilangkan barang bukti lainnya, termasuk mengulangi lagi perbuatannya.

"Yang jelas kami berharap tersangka ini ditahan, kalau ancaman 5 tahun ke atas bisa ditahan dan wewenang ditahan, walaupun hukumannya di bawah 5 tahun wewenang penyidik juga menahan. Tapi kami berhak mengajukan permohonan untuk dilakukan penahanan, karena itu kejahatan yang (tersangkanya) dikhawatirkan menghilangkan barang bukti mengingat prosedurnya cukup lama dan (dikhawatirkan) mereka mengulangi lagi," kata Misyal Achmad saat dihubungi via telepon, Selasa (24/12/2024) sore.

Selain meminta agar para tersangka ditahan, Misyal Achmad juga akan berjuang agar izin praktik dokternya dicabut. Ini, disebutnya, sebagai dampak kode etik profesi kedokteran.



"Saya berharap dan akan berjuang untuk tersangka dokter ini tidak lagi bisa menjadi dokter sampai kapan pun, itu akan saya perjuangkan agar izinnya dicabut semua. Nggak boleh (praktik) karena saya rasa mereka ini sakit secara mental," katanya.

Selain itu juga tersangka ini juga akan diperjuangkan Misyal Achmad agar tidak kembali mengajar mengingat dua ada di antara tersangka ini adalah dosen. "Semuanya (baik mengajar atau praktik). Praktik saja tidak boleh apalagi mengajar, tidak boleh. Saya akan berjuang untuk itu," katanya.

Dia juga prihatin dengan langkah yang dilakukan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. M. Adib Khumaidi yang disebutnya langsung merespons dengan menyiapkan pengacara untuk mendampingi para tersangka.

"Kenapa tidak disiapkan lawyer saat itu untuk mendampingi korban? Harusnya bukan saya yang mendampingi, tapi dari IDI lho yang menyiapkan lawyer. Kok dia (dr. Adib) pilih pelakunya, bukan korbannya? Aneh ini!" kata Misyal Achmad.

Misyal mengapresiasi penyidik Polda Jateng yang bisa mengusut kasus pemerasan, bullying yang berujung kematian ini. Menurutnya, kasus tersebut tergolong tidak mudah diusut mengingat korbannya sudah meninggal dunia. Perihal bullying ini, sebutnya, pelapor harus dari korban, sebab itulah pihaknya melaporkan perihal pemerasannya sebab bisa dari pihak keluarga yang melapor.

"Makanya saya minta ke Kemenkes untuk membuat Satgas untuk anti-bullyingnya, untuk saudara kita yang tidak berani melapor (karena) sudah mengalami tekanan dari orang-orang ini," tandasnya.

Tiga tersangka yang sudah ditetapkan penyidik adalah laki-laki berinisial dr. TEN (Taufik Eko Nugroho) selaku Kepala Prodi PPDS Anestesiologi FK Undip, kemudian perempuan SM (dr. Sri Maryani), Kepala Staf Medis Kependidikan Prodi PPDS Anestesiologi Undip, dan satu lagi perempuan senior korban yakni Zr. Zr ini disebut yang paling aktif melakukan bullying, pemerasan, memaki, membuat aturan dan doktrin-doktrin ke korban.

Korban diketahui ditemukan meninggal dunia pada 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kosnya daerah Lempongsari, Kota Semarang. Polisi menemukan sejumlah bukti di TKP, di antaranya obat keras yang disuntikkan sendiri oleh korban, 3 bekas suntikkan di punggung tangan, sejumlah catatan berkaitan dengan apa yang dialaminya selama menempuh studi PPDS Anestesi FK Undip. Polisi menyimpulkan korban meninggal dunia karena bunuh diri. Namun, selama menjalani studi PPDS Anestesi, korban mengalami sejumlah perundungan dan pemerasan dengan kekerasan.

Subang -

Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus kematian bocah SD akibat dibully kakak kelas di Subang. Sebanyak 15 saksi termasuk anak berkonflik dengan hukum sudah dimintai keterangan.

"Totalnya ada 12 saksi. Ditambah 3 orang anak berkonflik dengan hukum," ujar Kasat Reskrim Polres Subang AKP Gilang Friyana kepada detikJabar, Senin (2/12/2024).

Gilang menuturkan ke-12 saksi yang diperiksa tersebut terdiri dari pihak sekolah hingga keluarga korban. Penyidik juga memeriksa 3 orang anak yang berkonflik dengan hukum.

"Yang tiga orang (anak berkonflik dengan hukum) ini kita mintai keterangan. Mereka didampingi orang tuanya dan juga Bapas," tutur Gilang.

Dia mengatakan saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan. Penyidik masih berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan proses selanjutnya.

"Masih dikoordinasikan dengan semua pihak terkait pengambilan keputusan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, anak berusia 9 tahun di Subang meninggal dunia usai diduga dibully kakak kelasnya. Sebelum meninggal, anak tersebut sempat koma di rumah sakit.

Polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan termasuk melakukan autopsi terhadap jenazah anak tersebut. Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu pun memastikan akan mengusut kasus ini dengan tuntas.

Namun, Ariek mengatakan pihaknya akan melakukan penanganan 'khusus' lantaran kasus ini berkaitan dengan anak.

"Terkait proses penanganan anak di bawah 12 tahun sesuai dengan sistem peradilan anak sesuai dengan UU anak nomor 11 tahun 2012 dan PP nomor 65 tahun 2015 tentang mekanisme diversi dan penanganan prosedur anak beda dengan dewasa sehingga kami dalam penegakan hukum kami tetap harus memandang UU dan kaidah yang berlaku," kata Ariek.

(dir/dir)

Surabaya -

Ivan Sugiamto ditetapkan sebagai tersangka usai memaksa EN, siswa SMAK Gloria 2 Surabaya, bersujud dan menggonggong karena tak terima anaknya diejek korban. Kuasa hukum siswa SMAK Gloria 2 Surabaya menegaskan antara korban dan anak Ivan tak pernah saling ejek.

"Terkait dengan kronologi awal mula kasus ini, sesuai dengan fakta yang kami terima dari korban, tidak pernah terjadi perkelahian dan tidak pernah terjadi saling ejek," ujar kuasa hukum korban, Reifon Cristabella, kepada wartawan, dilansir detikJatim, Minggu (17/11/2024).

Bella menyebut kedua anak tersebut bahkan baru mengenal dan bertatap muka saat Ivan mendatangi korban dan keluarga korban ke sekolah. Pun begitu, Bella menegaskan tidak pernah ada aksi bullying ataupun perkelahian.

"Kami justru mempertanyakan, orang-orang dewasa yang datang itu siapa dan kapasitasnya sebagai apa dan untuk apa datang di situ," tutur Bella.

Setelah kejadian ini, korban diskors dari sekolahnya. Namun, Bella tidak mau menjelaskan perihal alasan skorsing yang diterima EN.

"Dari data yang kami terima (tentang skors), memang betul EN diskors, alasannya mungkin tanyakan ke pihak sekolah, karena bukan kapasitas saya untuk menanggapi hal itu," ungkap Bella.

Simak selengkapnya di sini

Simak Video Wali Murid Paksa Siswa Menggonggong Jadi Tersangka

[Gambas:Video 20detik]

(isa/gbr)

Surabaya -

Kuasa hukum siswa SMAK Gloria 2 Surabaya korban Ivan Sugiamto membeberkan fakta mencengangkan di kasus yang menyeret pengusaha hiburan malam, Ivan Sugiamto yang memaksa siswa bersujud dan menggonggong.

Ia menyebut, anak pelaku dan korban tak pernah saling ejek. Apalagi, keduanya baru mengenal dan bertatap muka saat Ivan Sugiamto beserta pihaknya mendatangi korban.

"Terkait dengan kronologi awal mula kasus ini, sesuai dengan fakta yang kami terima dari korban, tidak pernah terjadi perkelahian dan tidak pernah terjadi saling ejek," ujar kuasa hukum korban, Reifon Cristabella kepada wartawan, Minggu (17/11/2024).

Bella menyebut, kedua anak tersebut bahkan baru mengenal dan bertatap muka saat Ivan mendatangi korban dan keluarga korban ke sekolah. Pun begitu, Bella menegaskan tidak pernah ada aksi bullying ataupun perkelahian.

"Kami justru mempertanyakan, orang-orang dewasa yang datang itu siapa dan kapasitasnya sebagai apa dan untuk apa datang di situ," jelasnya.

Tak hanya itu, setelah kejadian tersebut, EN menerima skorsing dari pihak sekolah. Namun, Bella tidak mau menjelaskan perihal alasan skorsing yang diterima EN. Sebab, ia tidak mempunyai kapasitas menanggapi itu.

"Dari data yang kami terima (tentang skors), memang betul EN diskors, alasannya mungkin tanyakan ke pihak sekolah, karena bukan kapasitas saya untuk menanggapi hal itu," ungkap Bella.

"Tetapi terkait dengan surat skorsnya, ada dan kami terima," pungkas dia.

Sebelumnya, sebuah video yang berisi tentang percekcokan antara seorang pria dewasa dengan anak sekolah berdurasi satu menit empat detik viral di media sosial (medsos). Mirisnya, dalam video tersebut, terlihat seorang pria berkemeja putih tengah menghukum anak berbaju putih abu-abu untuk bersujud sambil menggonggong layaknya seekor anjing.

Dalam video, terlihat di menit awal terdengar suara perempuan meminta siswa SMA tersebut meminta maaf.

"Ya ini minta maaf," ucap perempuan tersebut.

Lalu, pria berkemeja putih meminta siswa SMA itu bersujud dengan nada suara keras dan memintanya menggonggong seperti anjing.

"Sujud, ayo sujud. Menggonggong lu, menggonggong," teriaknya.

Informasi yang dihimpun, kasus ini terjadi pada Senin (21/10) lalu. Peristiwa ini bermula dari saling ejek antara siswa SMA Gloria 2 Surabaya dengan SMA Cita Hati Surabaya.

Pria yang terekam menyuruh seorang murid SMA untuk bersujud dan menggonggong seperti anjing itu diketahui bernama Ivan Sugiamto. Kasus ini telah berakhir damai dengan mediasi, namun, korban tetap melaporkan ke polisi hingga pengusaha hiburan malam di Surabaya ini ditetapkan sebagai tersangka.

(abq/hil)