Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resah dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu iklim berbisnis di tanah air. Sederet keluhan juga terungkap soal investasi terganggu karena premanisme ormas.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurutnya, Prabowo dan jajaran kabinet sudah sangat berang dengan aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas.

"Terus terang kita juga merasakan keresahan, karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat. Justru ini tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jadi pak presiden, pemerintah, betul-betul resah," ungkap Prasetyo saat berbincang bersama wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prabowo sudah berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Terutama untuk mengupayakan pembinaan terhadap ormas agar tidak mengganggu iklim investasi dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Prasetyo yang juga merupakan Juru Bicara Presiden mengungkapkan apabila ada tindak pidana yang dilakukan pada praktik premanisme ormas di tengah masyarakat, pemerintah tak tanggung-tanggung akan melakukan penegakan hukum.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga, kan harus kita evaluasikan," ujar Prasetyo.

Pemerintah Mau Bentuk Satgas

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan pemerintah akan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas ini akan melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah. Satgas ini terdiri dari TNI, Polri dan seluruh instansi terkait dalam satu komando.

Budi Gunawan juga menyampaikan keberadaan ormas-ormas bermasalah telah nyata mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia beberapa waktu ini. Akibatnya, target pembangunan yang ditetapkan pemerintah jadi terhambat.

"Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur," tegas Budi Gunawan dalam keterangannya.

Dia juga menyatakan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.

Simak juga video "Kemendagri Akan Cabut Izin Ormas yang Terlibat Premanisme" di sini:

Saksikan pula video "detikSore On Location, Live Music hingga Tanda Tangan MoU Bebas Stunting" di sini:

(hal/ara)

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menjadi bagian dari Satgas Premanisme Terpadu untuk menindak tegas ormas yang melanggar hukum. Kemendagri akan menindak tegas ormas yang tidak berbadan hukum.

"Satgas (leading sektor) Kemenko Polkam, Kemendagri salah satu bagian," kata Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Tito menjelaskan tugas Satgas Premanisme Terpadu itu secara umum untuk menegakkan aturan yang sudah ada terkait penindakan ormas. Tito menjelaskan ormas yang berbadan hukum akan ditindak oleh Kementerian Hukum, HAM, dan Imipas, sementara pihaknya akan menindak ormas yang tidak berbadan hukum.

"Jadi satgas ini lebih utamanya bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada, jadi siapa yang berbuat apa," kata Tito.

"Kalau pidana otomatis penegak hukum kepolisian, kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian yang terdaftar di Kemendagri otomatis dari Kemendagri," lanjut Tito.

Tito mengungkap salah satu sanksi yang akan diberikan yakni mencabut status ormas. Dampaknya, kata dia, ormas tersebut tidak akan mendapatkan fasilitas pemerintah.

"Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya, apa risikonya ormas yang tidak terdaftar, tidak terdaftar ya tidak mendapat pelayanan fasilitas pemerintah, dana hibah lah pokoknya," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan mengungkap pemerintah akan menindak tegas ormas yang melawan hukum. Sebagai upaya konkret, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Terpadu.

"Kami akan segera membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas serta melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah yang mengganggu keamanan dan menghambat investasi. Satgas ini akan melibatkan TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait dalam satu komando yang terpadu dan responsif," kata Budi dikutip laman resmi Kemenko Polkam.

Langkah ini diambil sejalan dengan agenda strategis nasional yang menempatkan stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing investasi nasional.

"Negara hadir secara nyata untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Kita ingin masyarakat dan pelaku usaha terlindungi dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Saksikan Live DetikSore:

(eva/amw)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan bahwa penegak hukum bakal menindak tegas aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas).

Menurut Budi Gunawan, penegak hukum tidak boleh kalah dengan kelompok preman tersebut karena kerap melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat, mulai dari pemerasan hingga pemalakan.

"Presiden sudah mengumpulkan semua kementerian lembaga yang terkait penegak hukum seperti Polri, TNI, jaksa, dan lain-lain. Arahannya jelas, negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya, hukum harus ditegakkan," kata pria yang akrab disapa BG di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Selasa (29/4/2025), dikutip dari Antaranews.

BG memastikan bahwa penegak hukum harus mengambil tindakan tegas ketika aksi premanisme tersebut telah mengganggu aktivitas bisnis yang dapat mengancam keberadaan investor asing di Indonesia.

Lebih lanjut, BG mengatakan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat dengan Polri untuk membahas penanganan aksi premanisme tersebut.

Hasil dari rapat tersebut adalah Polri bergerak cepat menindak beragam kasus premanisme yang ada di daerah.

"Kapolri juga sudah bicara dan sudah ada langkah. Contoh yang di Karawang, Subang, Bekasi, dan ada beberapa tempat lagi sudah diambil (ditangani) semua," ujar BG.

Dia juga mewanti-wanti para aparat hukum agar tidak terlibat ataupun mendukung aksi premanisme berkedok ormas tersebut.

"Ya, kalau terbukti ada aparat yang terlibat, ya harus jalan proses hukumnya,” kata BG.

Diberitakan sebelumnya, aksi premanisme oleh ormas kembali menjadi sorotan setelah terjadi pembakaran tiga mobil polisi oleh anggota ormas GRIB Jaya di Depok, Jawa Barat.

Peristiwa itu terjadi saat polisi hendak menangkap ketua ormas terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi pada Senin, 21 April 2025.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Wakil Perdana Menteri Malaysia diterima oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, didampingi oleh Menko Polkam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis antara kedua negara.

Di bidang Polkam, kedua negara menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara.

?Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret. Hari ini, kita membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait,? ujarnya saat menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral tersebut, Selasa (22/4/2025).

Dalam forum internal tersebut, dibahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia?Malaysia pada 2023.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Selain soal batas wilayah, rapat juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Budi Gunawan menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.

?Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia?Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,? tegasnya.

Budi Gunawan menegaskan penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan ASEAN. Budi Gunawan menyebut keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan penegakan hukum lintas negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.

?Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional. Kolaborasi ini bukan semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan resilient menghadapi dinamika global,? ujarnya.

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan selama ini BNPT telah berperan dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari ideologi kekerasan melalui pembekalan yang diberikan. BNPT ikut meluncurkan Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Gedung Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat pada Kamis (13/3/2025).

Desk tersebut merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto dan hasil kolaborasi Kemenko Polkam dengan kementerian/lembaga terkait. ?BNPT berperan dalam melindungi PMI dari ideologi kekerasan, kami memberikan pembekalan kepada PMI yang hendak berangkat. Kami berikan info-info seperti apa jaringan teroris itu dan bagaimana saja cara mereka mendapat anggota," ujarnya.

Dia menjelaskan, pembekalan ini penting mengingat PMI rentan menjadi target perekrutan karena beragam modus dan tipu daya yang digunakan jaringan tersebut. "PMI rentan menjadi target dengan berbagai modus. Salah satunya adalah modus nikah online untuk mendapatkan status suami istri yang sah sehingga lebih mudah direkrut," jelasnya.





Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan mengungkapkan, Desk PPMI merupakan bentuk kolaborasi kementerian/lembaga yang akan bekerja secara lintas sektoral.

?Kemenko Polkam bersama dengan K/L terkait termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaaan Agung telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan sekaligus meluncurkan desk koordinasi PPMI dengan leading sektor Menteri PPMI bersama Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Luar Negeri. Tergabung dalam desk tersebut K/L yang berkolaborasi dan bekerjasama secara lintas sektoral diantaranya BNPT, Kemensesneg, Kemendagri, BIN, PPATK, dan Kementerian Komdigi," ungkapnya.

Dia berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada PMI sebagaimana arahan Presiden. "Bapak presiden sangat memberikan perhatian pada para pekerja migran yang telah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarga dan negara dalam bentuk devisa. Kita berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal," ujar dia.

Selain peluncuran Desk PPMI, pada kesempatan yang sama Menko Polkam juga meluncurkan Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama K/L terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan menyampaikan bahwa 164.268 personel gabungan TNI-Polri mengawal mudik Lebaran 2025.

Dia mengatakan ratusan ribu personel itu terdiri dari 93.358 personel Polri, 66.714 pasukan TNI dan sisanya merupakan anggota dari kementerian atau lembaga terkait.

"Aspek pengamanan yang meliputi pagelaran personel, polri dan tni sebanyak 164.268 personel gabungan yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714 dan kekuatan lainnya dari kementerian/lembaga," ujarnya di STIK Polri, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Mantan Kepala BIN itu menambahkan, ratusan ribu personel tersebut bakal disebar di 2.864 titik pos pengamanan di seluruh Indonesia.

Selain itu, dia juga mengungkap bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait mengenai kesiapan transportasi mudik mulai dari darat, udara dan laut.

"Yang kedua kesiapan transportasi dan sarana prasarana yaitu transportasi darat, udara, dan laut. Ketiga kesiapan bahan pokok dan BBM selama pelaksanaan mudik dan lebaran," tambahnya.

Pada intinya, Budi menekankan bahwa rapat koordinasi lintas sektoral ini dilakukan agar pelaksanaan tahunan mudik Lebaran dapat berjalan lancar seperti arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Intinya kesimpulan rapat adalah seluruh kementerian, lembaga yang hadir telah siap untuk melaksanakan dan menyukseskan mudik maupun lebaran idulfitri 1946 hijriah tahun 2025," pungkas Budi.

Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta masyarakat untuk melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) jika ada anggota keluarga yang terjerat penyalahgunaan narkoba.

Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom menjamin proses hukum tidak akan dilakukan bagi masyarakat yang melapor secara sukarela.

"Kami jamin dan pastikan bahwa mereka yang melapor diri dengan sukarela tidak akan diproses hukum. Saya ulangi lagi, bagi mereka yang melapor sukarela, bahwa ada keluarganya menggunakan atau ketergantungan narkoba, mereka tidak diproses hukum," kata Marthinus di Kantor BNN, Jakarta, Senin (3/3).

Ia mengatakan pelaporan ke IPWL dilakukan agar anggota keluarga yang terjerat narkoba bisa segera direhabilitasi.

"Agar dengan kerelaan melaporkan diri ke IPWL atau institusi penerima wajib lapor terdekat untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Menko Polkam Budi Gunawan meminta para orang tua tidak ragu meminta bantuan jika mengetahui anak terjerat narkoba.

"Orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah putra-putrinya mencoba menggunakan narkoba atau korban pengguna narkoba, oleh karenanya jangan ragu ragu meminta bantuan kita, khususnya BNN, jika anak ternyata putra-putri kita ada yang terindikasi menggunakan narkoba," ujarnya.

"Perbaikan tata kelola dan good governance terus dilakukan agar tidak menjadi celah berulang bagi tindakan korupsi,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pihaknya telah memberikan pendampingan hukum kepada kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar terhindari dari praktik korupsi.

Pendampingan itu diberikan agar setiap kementerian, BUMD dan BUMN terhindar dari tata kelola keuangan, kebijakan internal yang dapat memicu praktik korupsi.

"Perbaikan tata kelola dan good governance terus dilakukan agar tidak menjadi celah berulang bagi tindakan korupsi," kata pria yang akrab disapa BG itu dalam siaran pers resmi Kemenko Polkam yang disiarkan Kamis.

Dia menjelaskan, pendampingan tersebut diberikan oleh Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola bentukan Menko Polkam.

Semenjak desk dibentuk, tercatat ada 2.164 pendampingan hukum yang telah dilakukan kepada beragam kementerian, BUMN dan BUMD.

Jumlah 2.164 itu termasuk 91 legal opinion yang diberikan kepada BUMN dan BUMD untuk memastikan setiap kebijakan dan keputusan bisnis selaras dengan hukum.

"Selain itu terdapat 37 kegiatan mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar jalur pengadilan, guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan serta mempercepat penyelesaian sengketa," jelas dia.

BG melanjutkan, upaya ini sudah selaras dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemberantasan korupsi tidak hanya fokus ke pengungkapan kasus melainkan upaya pencegahan.

Dengan adanya upaya ini, BG berharap praktik korupsi di seluruh kementerian dan lembaga dapat dihindari sejak dini.

"Dengan adanya pendampingan hukum dan kajian regulasi yang lebih ketat, diharapkan berbagai celah yang berpotensi disalahgunakan dapat diminimalisir," jelas dia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Tugas kita ke depan adalah bagaimana mempertahankan kondisi ini, sehingga kehadiran negara dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan nihilnya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia selama dua tahun terakhir merupakan buah dari kinerja seluruh pihak dalam melakukan pengamanan negara.

"Ini merupakan capaian besar yang patut kita apresiasi bersama, hasil kerja kolaboratif yang sangat luar biasa dari seluruh pihak, baik pada aspek pencegahan maupun penegakan hukum," kata Budi Gunawan saat jadi pembicara kunci dalam acara Peluncuran Dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism (CT/VE) Outlook Tahun 2024 di Auditorium Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta, Selasa.

Walau demikian, Budi menekankan nihilnya kasus terorisme tidak berarti aktivitas yang berkaitan dengan teroris hilang dari Indonesia.

Dia meminta kepada seluruh pihaknya, termasuk jajarannya, untuk tetap mengantisipasi perkembangan jaringan terorisme di dalam negeri.

"Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya di dunia intelijen, terorisme ini semakin bermetamorfosis, lebih canggih dengan memanfaatkan berbagai ruang siber untuk menyebarkan pahamnya secara global," kata dia.

Karenanya, dia memastikan seluruh unsur negara akan terus melakukan beragam upaya untuk mencegah aktivitas terorisme sejak dini demi.

Dengan demikian, gelombang terorisme yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan warga dapat diredam.

"Tugas kita ke depan adalah bagaimana mempertahankan kondisi ini, sehingga kehadiran negara dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat," tegas mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.

Untuk diketahui, Indonesia telah berhasil mencapai zero terrorist attack sejak tahun 2023. Peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index juga membaik sehingga masuk ke dalam kategori low impacted dari sebelumnya medium impacted.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa tidak adanya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia selama dua tahun terakhir merupakan capaian kerja bersama semua pihak.

"Ini merupakan capaian besar yang patut kita apresiasi bersama,” kata Budi Gunawan saat jadi pembicara kunci dalam acara Peluncuran Dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism (CT/VE) Outlook Tahun 2024 di Auditorium Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta, Selasa (3/11/2024), dikutip dari Antaranews.

“Hasil kerja kolaboratif yang sangat luar biasa dari seluruh pihak, baik pada aspek pencegahan maupun penegakan hukum,” ujarnya lagi.

Namun, Budi Gunawan mengatakan, bukan berarti aktivitas terorisme hilang dari Indonesia.

Oleh karena itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara ini meminta agar semua pihak tetap mengantisipasi perkembangan jaringan terorisme di dalam negeri.

"Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya di dunia intelijen, terorisme ini semakin bermetamorfosis, lebih canggih dengan memanfaatkan berbagai ruang siber untuk menyebarkan pahamnya secara global," katanya.

Menurut Budi Gunawan, langkah antisipasi dan pencegahan tetap perlu dilakukan untuk mempertahankan situasi seperti saat ini. Terutama, guna mencegah terjadinya gelombang terorisme yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan warga.

"Tugas kita ke depan adalah bagaimana mempertahankan kondisi ini, sehingga kehadiran negara dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat," ujarnya.

Untuk diketahui, Indonesia telah berhasil mencapai zero terrorist attack sejak tahun 2023.

Peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index juga membaik sehingga masuk ke dalam kategori low impacted dari sebelumnya medium impacted.

Sementara itu, pengamat terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi pernah mengatakan bahwa terorisme atau ekstrimisme tidak akan hilang.

Menurut Fahmi, ekstremisme kekerasan tidak akan hilang selama akar masalahnya tidak benar-benar dituntaskan oleh pemerintah, yakni kekecewaan atau keputusasaan akibat deprivasi relatif atau adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Dia mengatakan, terorisme dan ektremisme kekerasan adalah bentuk kejahatan berlandaskan kebencian (hate crimes) atau balas dendam yang tumbuh karena kekecewaan atau keputusasaan karena adanya kesenjangan tadi.

"Selama akar masalah ini tidak benar-benar hilang, maka potensi teror atau kekerasan ekstrem juga tidak akan hilang,” kata Fahmi melalui pesan tertulis kepada Kompas.com pada 8 Juli 2024.

Selain itu, dia menyebut bahwa ideologi bisa dilarang atau diberantas, tapi tidak ada jaminan bahwa ideologi bisa benar-benar dihilangkan dan tidak lagi memiliki penganut.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke enam negara selama belasan hari. Usai kembali ke Tanah Air, Prabowo membawa 'oleh-oleh' komitmen investasi.

Sebagaimana diketahui, Prabowo tiba di Tanah Air usai menyelesaikan tur kenegaraan ke sejumlah negara di luar negeri.

Berdasarkan keterangan dari Tim Media Presiden, Minggu (24/11/2024), pesawat yang ditumpangi Prabowo mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pagi ini sekitar pukul 05.30 WIB. Kepulangan Prabowo disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih juga hadir menyambut kepulangan Prabowo. Menteri-menteri itu mulai dari Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Saksikan Live DetikPagi:

Disambut Gibran

Tampak Gibran dan pejabat lainnya telah menunggu terlebih dahulu di seberang karpet merah untuk menyambut Prabowo.

"Selamat datang kembali, Pak," ujar mereka ke Prabowo.

Prabowo tampak mengenakan setelan jas berwarna biru dongker dan berpeci hitam. Saat turun dari pesawat, Prabowo langsung menyalami Gibran dan deretan menteri yang hadir di lokasi.

Prabowo diketahui telah bertolak dari Indonesia sejak 8 November silam. Prabowo melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah negara.

Kunjungan ke 6 Negara

Kunjungan Prabowo dimulai di negara Tiongkok. Di sana ia bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Lawatan kenegaraan dari Prabowo kemudian berlanjut ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih.

Setelahnya Prabowo melanjutkan perjalanan ke dua konferensi internasional. Pertama, KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil.

Usai dari sana, Prabowo bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Setelah itu, ia berkunjung ke UEA bertemu Presiden MBZ.

Saksikan Live DetikPagi:

Oleh-oleh Komitmen Investasi

Dari semua kunjungan kenegaraan tersebut, Prabowo mengatakan telah berhasil membawa banyak potensi investasi untuk dalam negeri serta kerja sama di berbagai sektor. Total Prabowo membawa 'oleh-oleh' komitmen investasi senilai US$18,57 miliiar atau sekitar Rp 294,80 triliun dari lawatannya dalam dua pekan terakhir.

"Agak-agak melebihi (target ya). Jadi saya pulang bawa komitmen total US$18,5 miliar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya," ujar Prabowo di Inggris pada Kamis (21/11) waktu setempat.

Sementara itu, Prabowo juga ke Inggris dan berhasil membawa komitmen investasi sebesar USD 8,5 miliar setelah bertemu sejumlah pemimpin perusahaan. Prabowo mengatakan capaian itu menunjukkan optimisme pelaku usaha Inggris terhadap ekonomi Indonesia.

"Barusan saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan besar, di sini ada 19 tokoh. Mereka sudah berkomitmen investasi USD 8,5 miliar. Ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita," ujar Prabowo dalam keterangan yang disampaikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (22/11).

Prabowo menekankan bahwa kepercayaan global terhadap Indonesia terus meningkat, sebagaimana terlihat dari kunjungan sebelumnya ke Brasil, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Selain itu, komitmen pemerintah mengenai tata kelola yang bersih dan efisien juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor.

"Saya kira ini cukup bagus menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Tentunya pemerintah yang bersih mereka sangat menghargai itikad kita," kata Prabowo.

Saksikan Live DetikPagi:

Apresiasi MBZ

Prabowo sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), di Qasr Al Watn, Abu Dhabi, dalam lawatannya di luar negeri kemarin. MBZ pun menyinggung hubungan yang telah terjalin bertahun-tahun antara UEA dan RI.

"Hubungan kita bukan baru dimulai hari ini. Kita sudah saling mengenal sekian tahun, dan saya bangga dengan hubungan ini. Insyaallah hubungan ini semakin membaik dan berkembang bagi kedua bangsa dan negara di tahun-tahun mendatang," kata MBZ dalam sambutannya, dikutip Biro Sekretariat Presiden, Minggu (24/11).

MBZ juga menyoroti beberapa capaian konkret dari kerja sama kedua negara, termasuk pertumbuhan perdagangan nonmigas yang mencapai 12 persen pada tahun lalu dengan nilai sekitar USD 4,6 miliar.

Ia optimistis target perdagangan senilai USD 10 miliar dapat terwujud melalui implementasi perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

Selain itu, PEA dan Indonesia telah menjalin kerja sama di berbagai sektor strategis, seperti energi terbarukan, aksi iklim, kecerdasan buatan, pendidikan, dan keamanan pangan.

"Ini semua memastikan bahwa kita hari ini berangkat dari fondasi yang kokoh. Insyaallah kita akan lebih memperkuat pondasi ini, memperluas cakupan bidang kerja sama, dan mempergunakan setiap peluang yang tersedia," ungkap MBZ.

Sementara itu, Prabowo dalam sambutannya turut menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat PEA. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk melanjutkan hubungan baik ini di bawah kepemimpinannya.

"Prioritas saya dalam pemerintahan yang saya pimpin ke depan adalah pertama untuk menjamin keamanan dan ketahanan pangan, kedua ketahanan energi, dan selanjutnya untuk melaksanakan hilirisasi processing dari pada semua bahan baku kita di Indonesia supaya mendapatkan nilai tambah. Kita bisa bekerja di beberapa bidang dan kami ingin mengundang UEA untuk aktif berpartisipasi dalam ekonomi kami," ujar Prabowo.

Saksikan Live DetikPagi:

(rdp/rdp)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke Indonesia. Prabowo tiba di Tanah Air usai menyelesaikan tur kenegaraan ke sejumlah negara di luar negeri.

Berdasarkan keterangan dari Tim Media Presiden, Minggu (24/11/2024), pesawat yang ditumpangi Prabowo mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pagi ini sekitar pukul 05.30 WIB. Kepulangan Prabowo disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih juga hadir menyambut kepulangan Prabowo. Menteri-menteri itu mulai dari Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Nampak Gibran dan pejabat lainnya telah menunggu terlebih dahulu di seberang karpet merah untuk menyambut Prabowo.

"Selamat datang kembali, Pak," ujar mereka ke Prabowo.

Prabowo tampak mengenakan setelan jas berwarna biru dongker dan berpeci hitam. Saat turun dari pesawat, Prabowo langsung menyalami Gibran dan deretan menteri yang hadir di lokasi.

Prabowo diketahui telah bertolak dari Indonesia sejak 8 November silam. Prabowo melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah negara.

Kunjungan Prabowo dimulai di negara Tiongkok. Di sana ia bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Lawatan kenegaraan dari Prabowo kemudian berlanjut ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih.

Setelahnya Prabowo melanjutkan perjalanan ke dua konferensi internasional. Pertama, KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil.

Usai dari sana, Prabowo bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Setelah itu, ia berkunjung ke UEA bertemu Presiden MBZ.

Dari semua kunjungan kenegaraan tersebut, Prabowo mengatakan telah berhasil membawa banyak potensi investasi untuk dalam negeri serta kerja sama di berbagai sektor. Total Prabowo membawa 'oleh-oleh' komitmen investasi senilai US$18,57 miliiar atau sekitar Rp 294,80 triliun dari lawatannya dalam dua pekan terakhir.

"Agak-agak melebihi (target ya). Jadi saya pulang bawa komitmen total US$18,5 miliar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya," ujar Prabowo di Inggris pada Kamis (21/11) waktu setempat.

(ygs/haf)